Beranda blog Halaman 90

Tambang Ilegal di Sekotong Kembali Beroperasi Meski Sempat Ditutup KPK

globalfmlombok.com
-
0
Tambang Ilegal di Sekotong Kembali Beroperasi Meski Sempat Ditutup KPK

Mataram (globalfmlombok.com) – Tambang emas ilegal yang sempat ditutup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Sekotong, Lombok Barat, kembali beroperasi. Aktivitas tambang tanpa izin tersebut diduga mampu menghasilkan hingga lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Sebelumnya, KPK telah menutup operasional tambang tersebut pada 2024 karena tidak memiliki izin resmi. Namun, praktik penambangan kembali berlangsung secara sembunyi-sembunyi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, membenarkan bahwa aktivitas tambang ilegal itu masih terjadi. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan klarifikasi dengan pihak terkait.

“Kalau kami sih melakukan klarifikasi dengan pihak terkait. Memang kami terus melakukan pemantauan,” ujar Samsudin.

Ia mengungkapkan, timnya sempat turun langsung ke lokasi. Namun, saat dilakukan pengecekan, tidak ditemukan aktivitas pertambangan. Para penambang diduga beroperasi pada malam hari untuk menghindari petugas.

“Saling intip, kami pun kemarin ke sana harus pakai double cabin,” katanya.

Menurut Samsudin, kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam memberantas tambang ilegal. Lokasi tambang yang berada di kawasan perbukitan membuat akses menjadi sulit dijangkau.

Selain di Sekotong, aktivitas pertambangan ilegal juga ditemukan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, aktivitas tambang tidak diperbolehkan di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan penutupan. Namun, para penambang tetap kembali beroperasi pada malam hari.

“Dia kerjanya malam. Kalau kita bongkar hari ini, malamnya mereka bangun lagi,” ucapnya.

Samsudin menyebutkan, aktivitas tambang ilegal umumnya berlangsung pada pukul 00.00 hingga 04.00 Wita. Ia menegaskan bahwa di seluruh wilayah Lombok, aktivitas pertambangan hanya diperbolehkan di blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memiliki izin, termasuk di Sekotong.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berupaya melakukan penertiban. Namun, pendekatan persuasif juga diperlukan dalam menangani persoalan tersebut.

“Tetap kita lakukan pemberantasan, tapi tidak bisa ujug-ujug. Harus ada pendekatan persuasifnya,” ujarnya. (era)

 
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sempat Ditutup KPK, Tambang Ilegal di Sekotong Beroperasi Kembali “

Sebanyak 1.556 Calon Jemaah Haji Embarkasi Lombok Telah Sampai di Tanah Suci

globalfmlombok.com
-
0
Sebanyak 1.556 Calon Jemaah Haji Embarkasi Lombok Telah Sampai di Tanah Suci

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, menyatakan sebanyak 1.556 jemaah haji telah diberangkatkan ke Arab Saudi hingga hari ke-6 operasional. Para jemaah tersebut tergabung dalam empat kelompok terbang (kloter).

“Hingga hari ke-6 operasional, sebanyak 1.556 jemaah haji NTB telah diberangkatkan dalam empat kloter, dan seluruh kursi penerbangan terisi penuh tanpa adanya open seat,” ujar Lalu Muhamad Amin, Senin 27 April 2026.

Berdasarkan laporan operasional per 26 April 2026 hingga pukul 18.00 WIB, jumlah jemaah yang tiba di asrama haji mencapai 1.945 orang dari lima kloter. Mereka didampingi 20 petugas, sehingga total keseluruhan mencapai 1.965 orang.

Pada hari yang sama, terdapat tambahan satu kloter yang terdiri atas 389 jemaah dan empat petugas yang masuk ke asrama.

Sementara itu, tidak ada jadwal keberangkatan pada hari ke-6 operasional. Dengan demikian, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan masih tetap 1.556 orang dengan 16 petugas pendamping.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mencatat seluruh kursi penerbangan terisi penuh. Tidak terdapat jemaah yang batal berangkat karena sakit, tidak memenuhi syarat istitaah, penundaan, maupun alasan lainnya.

“Tidak ada jemaah yang batal berangkat, baik karena faktor kesehatan maupun alasan lainnya. Seluruh alokasi kursi penerbangan tetap terpenuhi,” katanya.

Pada kloter 5, dari total 393 jemaah dan petugas, sebanyak 392 jemaah telah menerima Kartu Nusuk.

Sementara itu, satu jemaah atas nama Saridah Salim belum menerima kartu tersebut dan dijadwalkan akan menerimanya setibanya di Madinah.

“Untuk kloter 5, hampir seluruh jemaah sudah menerima Kartu Nusuk. Satu jemaah akan menerima kartu tersebut setibanya di Madinah,” ujarnya.

Dalam catatan khusus, PPIH melaporkan satu jemaah pada kloter 5 dinyatakan tidak laik terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Jemaah semula berangkat bersama istrinya, namun sang istri memutuskan menunda keberangkatan setelah mengetahui kondisi pasangannya.

“Ada satu jemaah yang dinyatakan tidak laik terbang setelah pemeriksaan kesehatan. Pendampingnya memilih menunda keberangkatan, namun hal ini tidak memengaruhi ketersediaan kursi,” kata Amin

Untuk diketahui jumlah jemaah haji Provinsi NTB tahun 2026 sebanyak 5.798 orang. Jumlah ini meningkat 1.299 orang dari kuota tahun 2025 yang berjumlah 4.499 orang.(ris)

BMKG: NTB Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

globalfmlombok.com
-
0
BMKG: NTB Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Mataram (globalfmlombok.com) —

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) didominasi kondisi berawan hingga hujan lebat pada 27–28 April 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi di sejumlah daerah.

Dalam rilis Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid, BMKG menyebutkan kondisi atmosfer menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di beberapa wilayah Indonesia serta pertemuan angin (konvergensi) yang memicu pembentukan awan hujan. Kondisi ini turut memengaruhi wilayah NTB dan sekitarnya.

BMKG mencatat suhu permukaan laut di perairan NTB berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celsius, dengan anomali negatif yang turut mendukung pembentukan awan hujan. Sementara itu, angin permukaan bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 35 kilometer per jam.

Untuk prakiraan harian, cuaca di NTB diprediksi berawan hingga hujan lebat, dengan suhu udara berkisar 23–34 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 58 hingga 100 persen. Tekanan udara berada di kisaran 1006 hingga 1012 milibar.

BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima, hingga Dompu, terutama pada siang hingga malam hari.

Selain itu, masyarakat pesisir dan nelayan juga diminta waspada terhadap potensi gelombang tinggi mencapai dua meter atau lebih. Kondisi ini berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara dan selatan, Selat Alas, perairan selatan Sumbawa, Selat Sape bagian selatan, serta Samudra Hindia selatan NTB.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan mengambil langkah antisipasi guna mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi.(ris)

Peringati Hari Otda di NTB, Pemda Diminta Perkuat Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi PAD

globalfmlombok.com
-
0
Peringati Hari Otda di NTB, Pemda Diminta Perkuat Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi PAD

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperingati Hari Otonomi Daerah Ke-30 dengan menggelar apel di halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026).

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, membacakan amanat Mendagri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Momentum strategis ini menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” ujar Mendagri dalam amanat tertulisnya.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kuatnya koordinasi dan sinkronisasi lintas pemerintahan. Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan pembangunan dinilai tidak akan tercapai secara maksimal.

Sejumlah langkah strategis menjadi fokus dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program, serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antardaerah dalam menangani isu strategis lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengembangan ekonomi regional, turut menjadi perhatian.

Pemenuhan layanan dasar juga menjadi fokus, termasuk akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah daerah diminta memperkuat ketahanan daerah, mulai dari ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, hingga mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, serta digitalisasi layanan, termasuk pemenuhan gizi masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

Di akhir amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.(ris/r)

Kemenko PM Mendorong Transformasi Industri Bambu Selaawi sebagai Penggerak Ekonomi Perdesaan

globalfmlombok.com
-
0
Kemenko PM Mendorong Transformasi Industri Bambu Selaawi sebagai Penggerak Ekonomi Perdesaan

Garut (globalfmlombok.com)-

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mengejawantahkan “membangun dari desa dan dari bawah”

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas dengan komoditas unggulan bambu. Kawasan ini dinilai memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat.

Dalam kesempatan ini Kemenko PM menyelenggarakan program “Gebrak Bambu” (Gerakan Bersama Akselerasi Bangun Masyarakat Berdaya dan Unggul), melalui Pelatihan Diversifikasi Produk Bambu pada 27–29 April 2026 di Aula Kecamatan Selaawi.

Kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari pengrajin bambu dari 7 desa serta perwakilan BUMDesma. Dalam arahannya, Prof. rer.nat Abdul Haris selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu  menekankan bahwa bambu merupakan komoditas strategis yang memiliki peluang besar di tingkat global.

Nilai pasar bambu dunia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 79,36 miliar dan diproyeksikan terus meningkat hingga USD 115,3 miliar pada tahun 2030. Namun produksi olahan bambu di Indonesia hanya berkontribusi sebesar 1 persen .

Dengan pangsa pasar yang sangat besar Prof. rer.nat Abdul Haris menyatakan “Bambu bukan lagi sekadar bahan bangunan tradisional, tetapi telah menjadi bagian dari industri hijau global. Kesenjangan antara potensi dan realitas inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama melalui peningkatan kapasitas, inovasi, dan kualitas produksi,” tegas Deputi.

Dari pelatihan ini diharapkan terdapat diversifikasi produk, efisiensi proses produksi, standarisasi kualitas, serta pengembangan model usaha berbasis bambu yang berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PM, akademisi IPB University, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Menutup arahannya, Deputi mengamanatkan seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan di wilayahnya masing-masing.

“Keterampilan yang dimiliki para pengrajin adalah aset bangsa. Dari tangan-tangan terampil inilah lahir produk bernilai tinggi yang tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membawa nama Indonesia ke tingkat global,” ujarnya.

Melalui program “Gebrak Bambu”, diharapkan Selaawi semakin berkembang sebagai pusat industri bambu yang berdaya saing, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.(r)

KPPG Denpasar akan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman NTB Terkait Dugaan Maladministrasi Layanan MBG

globalfmlombok.com
-
0
KPPG Denpasar akan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman NTB Terkait Dugaan Maladministrasi Layanan MBG

Denpasar (globalfmlombok.com) —

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Denpasar Wilayah Bali Nusra, Senin (27/4/2026). Langkah ini dilakukan menyusul sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB.

Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna. Dalam pertemuan itu, Arya menyampaikan pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat serta mencermati pemberitaan media yang mengindikasikan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan program MBG.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain distribusi susu kedaluwarsa, makanan tidak layak konsumsi seperti puding basi, hingga dugaan intervensi pihak ketiga yang dinilai mengganggu optimalisasi pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, Ombudsman juga menemukan kasus keracunan makanan pada anak sekolah yang mengonsumsi menu program tersebut.

“Kami menerima laporan masyarakat dan juga mencermati pemberitaan media terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan MBG di NTB. Hal-hal seperti susu kedaluwarsa, makanan yang tidak layak konsumsi, hingga adanya intervensi pihak ketiga tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Arya.

Ia berharap koordinasi ini dapat mempercepat tindak lanjut atas berbagai persoalan yang muncul, sehingga kualitas pelayanan program MBG di NTB dapat segera diperbaiki.

“Kami berharap ke depan permasalahan terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan MBG di NTB dapat diperbaiki, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan tujuan program ini benar-benar tercapai,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPPG Denpasar Wilayah Bali Nusra, Mursinah Wahyuningsih Daeng, menyambut baik kunjungan Ombudsman NTB. Menurut dia, sinergi antara Ombudsman dan Badan Gizi Nasional (BGN) penting untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan optimal.

“Kami menyambut baik koordinasi ini dan berharap komunikasi serta koordinasi dapat dilakukan lebih intens. Pada prinsipnya, tujuan Ombudsman dan BGN sama, yaitu memberikan pelayanan pemenuhan gizi terbaik bagi para penerima manfaat,” ujarnya.

Mursinah menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti secara serius temuan Ombudsman di lapangan. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan pengawasan sekaligus perbaikan sistem pelayanan MBG di NTB.

Ombudsman NTB juga memastikan akan terus melakukan pemantauan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan guna mendorong perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.(ris/r)

Kafe Ilegal di Suranadi Kembali Ditertibkan, Pengelola Diproses Hukum

globalfmlombok.com
-
0
Kafe Ilegal di Suranadi Kembali Ditertibkan, Pengelola Diproses Hukum

Giri Menang (globalfmlombok.com)—

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Barat kembali menertibkan sejumlah kafe ilegal di kawasan Suranadi, Kecamatan Narmada. Dalam operasi tersebut, tiga kafe tanpa izin ditindak dan berbagai perlengkapan karaoke serta minuman keras ilegal disita.

Kepala Satpol PP Lombok Barat I Ketut Rauh mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait aktivitas kafe ilegal di wilayah tersebut.

“Kami kembali turun menertibkan kafe tak berizin di kawasan Narmada. Kali ini ada tiga titik yang kami tertibkan,” ujar Rauh, akhir pekan lalu.

Dalam penertiban itu, para pengelola kafe bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat petugas menyita barang bukti berupa peralatan karaoke dan minuman keras. Seluruh barang sitaan kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk keperluan proses hukum.

Rauh menegaskan, pihaknya akan memproses para pengelola kafe ilegal melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah.

Ia menambahkan, penertiban tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

“Penertiban ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa,” kata Rauh.

Berdasarkan data Satpol PP, jumlah kafe di Lombok Barat mencapai ratusan titik yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Narmada, Kuripan, Lingsar, Gunungsari, dan Kediri. Kawasan-kawasan tersebut menjadi perhatian khusus karena maraknya aktivitas usaha hiburan yang belum mengantongi izin resmi.(her)

WN Korsel Ditangkap Polisi Atas Dugaan Pemerkosaan di Gili Trawangan

globalfmlombok.com
-
0
WN Korsel Ditangkap Polisi Atas Dugaan Pemerkosaan di Gili Trawangan

Mataram (globalfmlombok.com) –

Satreskrim Polres Lombok Utara menangkap seorang pria berkewarganegaraan Korea Selatan atas dugaan pemerkosaan di Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.

Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, Minggu (26/4/2026) mengatakan, terduga pelaku berinisial L. Pria tersebut diduga melakukan pemerkosaan terhadap sesama warga negara Korea Selatan.

“Mereka bukan kerabat. Pelaku dan korban pertama kali bertemu di Gili Trawangan saat liburan ke sana,” jelasnya.

Polisi kini telah menetapkan L sebagai tersangka. Tersangka juga telah ditahan di Rutan Polres Lombok Utara.

Terhadap tersangka, penyidik menyangkakan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau Pasal 473 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dan denda paling banyak Rp300 juta,” jelasnya seperti dikutip dari Suara NTB.

Wilandra tidak menjelaskan secara rinci kapan waktu terjadinya dugaan pemerkosaan itu. “Peristiwa terjadi di Laguna Gili Beach Resort, Gili Trawangan,” tambahnya.

Peristiwa dugaan pemerkosaan tersebut terjadi setelah keduanya selesai berpesta pada suatu malam. Tersangka kemudian diduga mengikuti korban hingga ke kamarnya. “Di sana (kamar korban) tersangka melancarkan aksinya,” terangnya.

Wilandra menegaskan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Korea Selatan dalam proses penanganan perkara.

“Sudah semua kita koordinasikan. Saat ini hanya tinggal melengkapi berkas perkara,” pungkasnya. (mit)

Lebih 85 Ribu Peserta Semarakkan Pawai Rimpu Mantika di Kota Bima

globalfmlombok.com
-
0
Lebih 85 Ribu Peserta Semarakkan Pawai Rimpu Mantika di Kota Bima

Kota Bima (globalfmlombok.com) –

Lebih dari 85 ribu peserta memadati ruas jalan dalam Pawai Festival Rimpu Mantika 2026 yang digelar Sabtu (25/4) di Kota Bima. Antusiasme tinggi masyarakat menandai kuatnya dukungan terhadap festival budaya tahunan tersebut.

Pawai dimulai dari Paruga Nae dan berakhir di halaman Istana Kesultanan Asi Mbojo. Sejumlah tamu kehormatan turut hadir, di antaranya Wakil Gubernur NTB Hj. Dinda Dhamayanti Putri, perwakilan Kementerian Pariwisata RI Joko Suharbowo, serta Tenaga Ahli Menteri Ekonomi Kreatif Bidang Isu Strategis Gemintang Kejora Malarangeng.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, juga turut berjalan kaki mengikuti pawai bersama ribuan peserta.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima H. Soekarno menyampaikan tingginya jumlah peserta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pawai tahun ini. Panitia menyiapkan puluhan ribu kupon doorprize bagi peserta.

“Kupon yang dibagikan mencapai 85.600 lembar, dengan hadiah utama lima unit sepeda motor yang diundi di lokasi finis,” ujarnya, Sabtu (25/4) seperti dikutip dari Suara NTB.

Menurut Soekarno, kelancaran pelaksanaan pawai merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, sponsor hingga dukungan insan pers.

“Keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi hasil kerja bersama. Kami berharap masyarakat Kota Bima terus berpartisipasi dalam mendukung kegiatan budaya seperti ini agar ke depan semakin besar dan berdampak luas,” katanya.

Wali Kota Rahman menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh unsur dalam menyukseskan Festival Rimpu Mantika 2026. Ia menegaskan, kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat daerah, kelurahan, sekolah, organisasi, perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, BUMD hingga pelaku usaha.

“Ini adalah bukti nyata kebersamaan dan kecintaan kita terhadap budaya daerah. Rimpu bukan hanya identitas, tetapi juga kekuatan untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif. Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, tenaga, pikiran, dan kontribusinya demi suksesnya Festival Rimpu Mantika Tahun 2026,” jelasnya.

Meski berlangsung meriah dan aman, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya.(hir)

Pemprov NTB Ajak Masyarakat Pahami Teknik RJP untuk Pertolongan Pertama Kasus Henti Nafas

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Ajak Masyarakat Pahami Teknik RJP untuk Pertolongan Pertama Kasus Henti Nafas

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya menggelar sosialisasi kebencanaan dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional, tetapi juga memperkenalkan pelatihan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) atau Resusitasi Jantung Paru (RJP) kepada masyarakat di kawasan car free day Jalan Udayana, Kota Mataram, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan yang didukung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapekes) Mataram ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada kondisi darurat, khususnya henti jantung atau henti napas.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama istri Sinta Agathia M. Iqbal, turut mempraktikkan secara langsung teknik RJP yang benar di hadapan masyarakat.

RJP merupakan prosedur pertolongan pertama darurat yang dilakukan untuk menjaga aliran darah beroksigen tetap menuju otak dan organ vital ketika seseorang mengalami henti jantung atau tidak bernapas. Tindakan ini penting dilakukan sebelum bantuan medis tiba guna mencegah kerusakan permanen hingga kematian.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan, RJP perlu segera dilakukan ketika seseorang tidak sadarkan diri, tidak bernapas normal, atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kondisi seperti serangan jantung, tenggelam, tersedak parah, sengatan listrik, overdosis obat, hingga cedera berat dapat memicu situasi yang membutuhkan tindakan ini.

Petugas juga mengingatkan pentingnya segera menghubungi layanan medis darurat terdekat atau di call center 119 sebelum melakukan RJP. Namun, dalam kondisi tertentu—seperti saat penolong sendirian dan korban adalah anak-anak atau bayi—tindakan RJP harus segera dimulai.

Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong masyarakat memiliki keterampilan dasar penyelamatan jiwa. Pelatihan RJP dinilai krusial karena kecepatan penanganan sangat menentukan peluang keselamatan korban.

Keberadaan penolong pertama yang terlatih di lokasi kejadian disebut dapat meningkatkan peluang hidup korban hingga tiga kali lipat, terutama pada kasus henti jantung di luar fasilitas kesehatan.

Peringatan HKB tahun ini tidak hanya menekankan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat medis yang dapat terjadi kapan saja.(ris)

1...899091...386Halaman 90 dari 386