Beranda blog Halaman 60

Di Forum MPU 2026, Wagub Tegaskan Kekuatan Bali–Nusra

globalfmlombok.com
-
0
Di Forum MPU 2026, Wagub Tegaskan Kekuatan Bali–Nusra

Semarang (globalfmlombok.com) — Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara sebagai kekuatan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan transisi energi berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub NTB saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5/2026).

Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan.

Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov NTB dalam memperkuat kawasan Bali–Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT.

Menurut Wagub, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, termasuk dalam sektor peternakan dan perikanan.

“Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub.

Selain sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Wagub menegaskan, kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah, target, dan implementasi yang terukur.

Karena itu, Pemprov NTB bersama daerah kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan dan sumber daya strategis daerah.

“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya.

Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebagai model kolaborasi regional yang progresif dan perlu diperkuat melalui target yang lebih konkret.

“Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.

Rapat kerja FKD MPU 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh provinsi anggota FKD MPU. (r/ham)

Pertamina Patra Niaga Tambah 89 Ribu Tabung LPG 3 Kg di NTB, Siaga Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Tambah 89 Ribu Tabung LPG 3 Kg di NTB, Siaga Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Mataram (globalfmlombok.com) – Pekan ini, masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmat _long weekend_ selama empat hari berturut-turut mulai Kamis 14 Mei hingga Minggu 17 Mei 2026. Kamis (14/5) merupakan momen penting bagi seluruh umat Kristiani, yakni perayaan sukacita Kenaikan Isa Almasih. Dengan adanya momen _long weekend_ ini, Pertamina Patra Niaga pastikan pasokan energi di wilayah NTB, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pertamina Patra Niaga sebagaimana disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, selama libur panjang ini, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Pertamina juga tetap _standby_ di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

“Pada momen libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Di sisi lain untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melaksanakan _build up stock_ sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek _Quantity and Quality_ (QQ) BBM,” terang Ahad.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 60 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 89.960 tabung untuk seluruh wilayah NTB. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmat _long weekend_ kali ini dengan tenang.

Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak _panic buying_ dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli produk secara berlebihan, terutama LPG. Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Ahad.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Serta menggunakan LPG Non Subsidi (Brightgas) bagi masyarakat mampu.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

 

Pemprov NTB Pelajari Strategi Mojokerto Tekan Stunting hingga 0,92 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Pelajari Strategi Mojokerto Tekan Stunting hingga 0,92 Persen

Mojokerto (globalfmlombok)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan studi tiru penanganan stunting ke Kota Mojokerto, Jawa Timur, setelah daerah tersebut dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga 0,92 persen.

Kunjungan dipimpin Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB, Indah Dhamayanti Putri, Rabu (13/5/2026).

Rombongan BKOW NTB diterima di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto oleh jajaran Pemerintah Kota Mojokerto, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3A.

Turut hadir pula Ketua I dan Ketua II BKOW Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto memaparkan berbagai strategi percepatan penurunan stunting yang berhasil menekan angka prevalensi stunting dari 4,84 persen pada 2021 menjadi 0,92 persen pada April 2026 berdasarkan data E-PPGBM.

Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda mengatakan sejumlah pendekatan yang diterapkan Mojokerto sebenarnya juga telah dijalankan di NTB. Namun, ia menilai ada penguatan koordinasi dan pendampingan keluarga yang menarik untuk diterapkan lebih luas di NTB.

“Yang menarik di Mojokerto adalah penguatan koordinasi lintas sektor sampai menyentuh langsung keluarga. Pendampingan dilakukan secara intensif dan terukur, sehingga intervensi benar-benar sampai kepada anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan Mojokerto tidak hanya ditentukan sektor kesehatan, tetapi juga dukungan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat, hingga Badan Amil Zakat Nasional.

Pemerintah Kota Mojokerto juga disebut memiliki fondasi regulasi yang kuat dalam percepatan penurunan stunting. Hingga kini, daerah tersebut memiliki 27 regulasi terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting, mulai dari peraturan daerah, peraturan wali kota, hingga keputusan kepala daerah.

Selain itu, dukungan anggaran dilakukan melalui intervensi lintas perangkat daerah dengan melibatkan 13 hingga 18 organisasi perangkat daerah setiap tahun.

Berbagai inovasi berbasis masyarakat juga diterapkan, mulai dari pemberian makanan lengkap bagi balita stunting, pendampingan ibu hamil, gerakan remaja sehat, hingga pengelolaan sampah organik untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Kepala Dinas Sosial P3A NTB yang turut mendampingi kunjungan tersebut menilai pendekatan Mojokerto menunjukkan pentingnya integrasi program, penguatan monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan intervensi berbasis keluarga.

Umi Dinda menilai pengalaman Mojokerto dapat menjadi referensi penting bagi NTB untuk memperkuat strategi penurunan stunting yang lebih terintegrasi dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Stunting tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif, pendampingan yang konsisten, serta keberpihakan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.(ris/r)

Kedepankan Transparansi dengan Audit, Ketua PMI Lombok Barat Bantah Tudingan Selewengkan Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Kedepankan Transparansi dengan Audit, Ketua PMI Lombok Barat Bantah Tudingan Selewengkan Anggaran

Mataram (globalfmlombok.com)—

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, membantah tuduhan dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 150 juta yang ramai diperbincangkan di ruang publik.

Meski demikian, Haris mengaku tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Mataram dan meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan tersebut.

“Dalam hal ini kami memang dipanggil Kejari terkait permintaan informasi karena adanya laporan masyarakat. Tentunya kami sangat menghormati aparat penegak hukum,” ujar Haris, Rabu (13/5/2026).

Menurut Haris, pemanggilan tersebut masih sebatas klarifikasi atas laporan masyarakat. Hingga kini, PMI Lombok Barat mengaku belum mengetahui secara rinci substansi dugaan yang dilaporkan, termasuk sumber dana yang disebut mencapai Rp 150 juta.

Ia juga mengatakan identitas pelapor belum diketahui pihaknya.

“Kami tidak memahami esensi dari dana yang disebut dikorupsi itu. Dari mana sumbernya, siapa pelapornya, kami belum tahu. Karena itu kami sangat terbuka untuk duduk bersama dan melakukan klarifikasi,” katanya.

Haris meminta media dan masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut dia, opini yang berkembang tanpa dasar jelas berpotensi merugikan organisasi maupun individu yang terlibat.

Lebih lanjut, ia menegaskan sepanjang tahun 2025 PMI Lombok Barat tidak menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Seluruh kegiatan organisasi, kata dia, dijalankan dengan koordinasi bersama PMI tingkat provinsi hingga pusat.

“Setiap langkah kami laporkan. Jadi kami yakin tidak melakukan apa yang didugakan,” ujarnya.

Ia juga menyebut PMI Lombok Barat selama ini mengedepankan prinsip transparansi dalam tata kelola organisasi, termasuk melalui audit internal yang melibatkan auditor eksternal.

Sebagai bentuk keterbukaan kinerja, Haris memaparkan sejumlah capaian PMI Lombok Barat, salah satunya peningkatan pelayanan donor darah. Jika sebelumnya hanya sekitar 500 kantong darah per bulan, kini jumlahnya mencapai sekitar 2.000 kantong dalam waktu singkat.

“Dampaknya nyata, masyarakat yang membutuhkan darah di rumah sakit tidak lagi kesulitan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi NTB, Lalu R. Doddy Setiawan, menilai dugaan korupsi yang diarahkan kepada PMI Lombok Barat masih terlalu dini disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi.

“Kalau kita bicara indikasi korupsi, ini masih terlalu jauh. Karena dalam rumusan tipikor harus ada kerugian negara. Pertanyaannya, apakah ada anggaran negara yang digunakan oleh PMI Lombok Barat? Ini yang perlu dibuktikan,” ujarnya.

Doddy menjelaskan tata kelola organisasi PMI di seluruh tingkatan telah diatur melalui AD/ART dan berbagai mekanisme internal, termasuk audit berkala.

Menurut dia, audit internal terhadap PMI Lombok Barat telah dilakukan sejak Juni 2025. Hasil audit tersebut, lanjutnya, akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat.

PMI Provinsi NTB juga berencana menggelar rapat pleno diperluas bersama jajaran PMI Lombok Barat untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka.

“Kami akan kawal proses ini agar tetap on the track. Pekan depan akan dilakukan rapat pleno diperluas agar semua pihak memahami kondisi yang sebenarnya,” kata Doddy.(ris)

Program MBG di NTB Capai 1,8 Juta Penerima, Sejumlah Wilayah Pinggiran Masih Belum Terlayani

globalfmlombok.com
-
0
Program MBG di NTB Capai 1,8 Juta Penerima, Sejumlah Wilayah Pinggiran Masih Belum Terlayani

Mataram (globalfmlombok.com)—

Provinsi Nusa Tenggara Barat kini tercatat memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.

Untuk mengoptimalkan program MBG di NTB Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bertemu dengan Gubernur NTB di Pendopo Tengah Gubernur, Rabu (12/5/2026).

Dalam kunjungan itu, Dadan hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, dan Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Ghani.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit. Posisi berikutnya ditempati Lombok Tengah dengan 179 unit dan Lombok Barat sebanyak 126 unit.

Dadan mengatakan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional, BGN menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan MBG. Namun, dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi menjadi motivasi utama dalam mempercepat pelaksanaan program.

“Program sebesar ini tentu menghadapi banyak dinamika, mulai dari tingginya antusiasme masyarakat hingga persoalan teknis di lapangan. Kritik yang muncul kami anggap sebagai bagian dari proses membangun pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menilai capaian NTB menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Bahkan, progres pelaksanaan MBG di NTB disebut telah melampaui target awal pemerintah pusat.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pemerintah daerah sejak awal terus melakukan konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal.

Menurut dia, hasil positif yang dicapai NTB tidak lepas dari kerja sama lintas daerah serta keterlibatan relawan di berbagai wilayah.

Meski demikian, Iqbal mengakui masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau program MBG. Wilayah tersebut bukan termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melainkan kawasan yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota sehingga belum banyak diminati mitra penyelenggara.

“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” kata Iqbal.

Menanggapi hal itu, Dadan memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah untuk mempercepat pemetaan titik layanan baru di wilayah yang belum terjangkau program MBG.(ris/r)

Pemprov NTB Perkuat Upaya Jadikan Tambora Geopark Dunia, Teluk Saleh Jadi Penyangga Konservasi

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Perkuat Upaya Jadikan Tambora Geopark Dunia, Teluk Saleh Jadi Penyangga Konservasi

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5).

Dalam presentasi itu, Gubernur Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Iqbal.

Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5).

Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur.(ris/r)

 

Punya Bandara dan Pelabuhan, Loteng Berpotensi Jadi Jalur Kejahatan Transnasional

globalfmlombok.com
-
0
Punya Bandara dan Pelabuhan, Loteng Berpotensi Jadi Jalur Kejahatan Transnasional

Praya (globalfmlombok.com) – Wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disebut berpotensi menjadi jalur perlintasan kejahatan lintas Negara. Khususnya kasus penyelundupan manusia atau people smuggling. Keberadaan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) serta pelabuhan diwilayah ini jadi pemicu utamanya.

Hal itu terungkap saat kunjungan Tim Asistensi Australian Federal Police (AFP) bersama Divhubinter Polri di Polres Loteng, Selasa (12/5/2026). Pada kesempatan itu, tim Asistensi AFP bertemu langsung dengan puluhan masyarakat nelayan di Loteng. Hadir juga Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., serta pejabat utama Polres Loteng lainnya.

Dalam pemaparanya perwakilan AFP Mr. Chad Aston, yang sebelumnya juga memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir di wilayah Loteng bagian selatan mengatakan kasus penyelundupan manusia khususnya ke wilayah Australia dalam setahun terakhir menunjukkan trens peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Banyak di antara kasus-kasus penyelundupan manusia tersebut melalui jalur laut dengan memanfaatkan perahu milik nelayan.

Dan, dalam hal ini wilayah Loteng menyimpan risiko sebagai jalur perlintasan kejahatan tersebut. Dengan memanfaatkan sarana trasportasi yang ada di daerah ini, terutama pelabuhannya. Mengingat, jaraknya yang berdekatan dengan Australia.

Dalam aksinya fasilitator (pelaku penyeludupan) sering kali memanfaatkan ketidaktahuan nelayan lokal agar mau membawa imigran ilegal masuk ke Australia. Untuk itu penting bagi pihaknya mengingatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di daerah ini agar tidak terjebak dalam praktek illegal tersebut.

“Para pelaku tidak peduli dengan nyawa manusia atau kerugian yang dialami nelayan. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi. Jadi kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., menambahkan, kedatangan tim asisten dari kepolisian federal Australia tersebut sebagai langkah preventif dalam upaya mencegah kasus penyelundupan manusia di daerah ini. Mengingat, Loteng memiliki akses vital berupa bandara internasional serta pelabuhan yang berpotensi dijadikan jalur kejahatan transnasional.

“Sebagai gerbang masuknya warga asing ke Pulau Lombok, wilayah Loteng menyimpan risiko menjadi jalur perlintasan kejahatan lintas Negara,” tegasnya.

Pihaknya mengingatkan kepada masyarakat, utamanya masyarakat pesisir tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu pelaku penyelundupan manusia. Bahwa kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam mencegah wilayah ini dijadikan sebagai tempat transit maupun keberangkatan tindak pidana penyelundupan manusia tersebut.

Jika masyarakat menemukan indikasi aktifitas yang mencurigakan, terutama di wilayah perairan diharapkan bisa segera melapor ke aparat terdekat. Karena penyelundupan manusia merupakan kejahatan serius dan untuk memberantasnya butuh kerja sama internasional. “Segera laporkan jika menemukan indikasi aktivitas mencurigakan di wilayah perairan,” imbaunya. (kir)

World Book Day 2026, BI NTB Gelar Bedah Buku “Rumus Anti Nganggur”

globalfmlombok.com
-
0
World Book Day 2026, BI NTB Gelar Bedah Buku “Rumus Anti Nganggur”

Mataram (globalfmlombok.com)—

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan bedah buku “Rumus Anti Nganggur” dalam rangka merayakan World Book Day 2026, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Perwakilan BI NTB, Kota Mataram, itu mengusung tema “Connected by Literacy: Building Future-Ready Communities”. Acara dihadiri mahasiswa serta sejumlah peserta dari berbagai kalangan.

Bedah buku menghadirkan penulis sekaligus praktisi pengembangan karier, Rene Suhardono.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

“Bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kita perlu menyiapkan diri sehingga ketika ada kesempatan terbuka, kita sudah siap,” ujarnya.

Dalam peringatan World Book Day tahun ini, BI NTB menggelar tiga kegiatan utama. Pertama, melakukan rebranding perpustakaan BI NTB dengan nama baru “Pustaka Bumi Gora”.

Menurut Hario, perpustakaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai BI, tetapi juga dibuka lebih luas untuk masyarakat umum.

“Kami ingin lebih memperkenalkan dan membuka perpustakaan kami untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk pegawai BI saja,” katanya.

Kegiatan kedua adalah program hibah buku kepada sejumlah perpustakaan mitra BI di NTB. Program itu akan dikoordinasikan juga bersama pemerintah daerah.

Sementara kegiatan ketiga berupa bedah buku “Rumus Anti Nganggur” yang dinilai relevan dengan semangat Hari Buku Sedunia, terutama dalam membangun kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja dan perubahan zaman.

Melalui kegiatan tersebut, BI NTB berharap budaya literasi di masyarakat semakin meningkat sekaligus mendorong lahirnya komunitas yang siap menghadapi tantangan masa depan.(ris)

TPID NTB Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Iduladha 2026

globalfmlombok.com
-
0
TPID NTB Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Iduladha 2026

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” yang digelar di Kota Mataram, Selasa (12/5/2026).

Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Wahyudin.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan TPID kabupaten/kota, Kanwil DJPb NTB, Perum Bulog, Hiswana Migas, Pertamina, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Berdasarkan data BPS, NTB mengalami deflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada April 2026. Deflasi terbesar disumbang Kabupaten Sumbawa yang mencapai 0,52 persen.

Komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan. Dengan capaian tersebut, NTB menjadi salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang mengalami deflasi pada April 2026.

Meski demikian, inflasi tahunan NTB masih berada di atas rata-rata nasional, walaupun tetap dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Sejumlah komoditas diperkirakan berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Iduladha, di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.

Sekda NTB, Abul Chair, mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Inflasi tahunan NTB yang masih berada di atas nasional perlu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang Iduladha yang biasanya meningkatkan permintaan pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya disparitas inflasi antarwilayah di NTB. Karena itu, TPID provinsi maupun kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi dan melakukan langkah cepat di lapangan.

Beberapa langkah yang didorong antara lain penguatan pasokan dan distribusi bahan pokok strategis, perluasan kerja sama antardaerah, pemantauan harga harian berbasis real time, optimalisasi operasi pasar, serta pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan hingga Mei 2026 pihaknya telah mendukung stabilisasi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik di NTB.

Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam fasilitasi distribusi pangan cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Ke depan, BI NTB akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Iduladha melalui Gerakan Pangan Murah, penyaluran sarana dan prasarana produksi, serta edukasi belanja bijak melalui berbagai platform media,” kata Hario.(r)

SPPG Daerah Terpencil di NTB Mulai Dibangun, HKTI: Bisa Jadi Motor Ekonomi Desa

globalfmlombok.com
-
0
SPPG Daerah Terpencil di NTB Mulai Dibangun, HKTI: Bisa Jadi Motor Ekonomi Desa

Mataram (globalfmlombok.com) – Program pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil mulai dijalankan di Provinsi NTB. Selain ditujukan untuk memperluas penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberadaan dapur-dapur SPPG ini juga dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan masyarakat lokal.

Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE.,MBA., mengatakan, pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPPG di wilayah terpencil yang sebelumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Dalam nomenklaturnya memang disebut pembangunan SPPG daerah terpencil. Ini menjadi atensi khusus Bapak Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional agar pemerataan penerima manfaat bisa tercapai, terutama di wilayah-wilayah yang tantangan stuntingnya masih tinggi,” ujarnya di Mataram, Rabu, 13 Mei 2026, setelah mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana meresmikan SPPG di daerah Lombok Utara.

Ia menyebut, satu unit SPPG di Kabupaten Lombok Utara baru saja diluncurkan. Sementara itu, terdapat enam titik lain di daerah tersebut yang telah siap secara fisik dan hanya menunggu proses penilaian serta appraisal dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain di Lombok Utara, pembangunan juga diarahkan ke wilayah Pulau Sumbawa, termasuk kawasan kepulauan yang dinilai masih sulit dijangkau layanan serupa.

“Di NTB sementara ada sekitar 13 sampai 14 titik. Sebagian besar berada di KLU dan Sumbawa, orientasinya memang daerah terpencil dan kepulauan yang selama ini belum terjangkau,” jelasnya.

Setiap unit SPPG daerah terpencil diproyeksikan melayani maksimal 1.000 penerima manfaat, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui hingga kelompok lansia.

Willgo menjelaskan, pembangunan SPPG juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru di daerah. Setiap dapur diperkirakan dapat menyerap sekitar 20 hingga 25 tenaga kerja lokal, terutama anak-anak muda yang baru lulus sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut dia, pemerintah juga mendorong agar kebutuhan bahan baku dapur dipenuhi dari hasil produksi masyarakat sekitar.

“Mulai dari sayur, padi, ikan, ayam, telur sampai buah-buahan seperti pisang diharapkan berasal dari desa sekitar. Jadi program ini tidak hanya bicara soal makanan bergizi, tetapi juga bagaimana ekonomi desa ikut bergerak,” jelasnya.

Secara nasional, pembangunan SPPG yang melibatkan Krakatau Steel ditargetkan mencapai sekitar 500 titik dan dilakukan bertahap di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, termasuk NTB.

Dari sisi organisasi petani, HKTI melihat program MBG menghadirkan pasar baru bagi sektor pertanian yang selama ini kerap menghadapi persoalan pemasaran hasil panen.

“Selama ini kita terlalu fokus di hulu, bagaimana meningkatkan produksi. Tapi jarang bicara siapa pembeli hasil pertanian. Nah sekarang MBG ini bisa menjadi off-taker baru bagi petani,” kata Willgo.

Ia menegaskan anggota HKTI dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG, baik sebagai petani, peternak, nelayan maupun pelaku usaha distribusi.

Untuk mendukung kebutuhan modal kerja para pemasok, HKTI juga telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal serta Bank NTB Syariah agar petani dan pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Bank biasanya melihat siapa off-takernya. Kalau sudah jelas ada pembeli tetap dari SPPG, maka petani dan peternak akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Willgo mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan akibat operasional SPPG agar tidak memicu kenaikan harga di pasar.

Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan lahan produksi di sekitar SPPG untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku secara mandiri.
“Kalau supply dan demand tidak diatur bisa memicu inflasi. Karena itu SPPG juga perlu punya lahan produksi sendiri atau membangun kemitraan dengan petani sekitar agar kebutuhan masyarakat tetap aman,” katanya.

Ia optimistis program MBG melalui pembangunan SPPG di daerah terpencil akan menciptakan siklus ekonomi baru di desa-desa NTB.

“Program ini bukan hanya soal penerima manfaat makanan bergizi. Ini bisa melibatkan petani, peternak, nelayan hingga pengusaha baru. Ekonomi yang selama ini berputar di kota, ke depan harus mulai bergerak dari desa,” pungkasnya.(bul)

1...596061...386Halaman 60 dari 386