Mojokerto (globalfmlombok)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan studi tiru penanganan stunting ke Kota Mojokerto, Jawa Timur, setelah daerah tersebut dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga 0,92 persen.
Kunjungan dipimpin Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB, Indah Dhamayanti Putri, Rabu (13/5/2026).
Rombongan BKOW NTB diterima di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto oleh jajaran Pemerintah Kota Mojokerto, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3A.
Turut hadir pula Ketua I dan Ketua II BKOW Provinsi Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto memaparkan berbagai strategi percepatan penurunan stunting yang berhasil menekan angka prevalensi stunting dari 4,84 persen pada 2021 menjadi 0,92 persen pada April 2026 berdasarkan data E-PPGBM.
Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda mengatakan sejumlah pendekatan yang diterapkan Mojokerto sebenarnya juga telah dijalankan di NTB. Namun, ia menilai ada penguatan koordinasi dan pendampingan keluarga yang menarik untuk diterapkan lebih luas di NTB.
“Yang menarik di Mojokerto adalah penguatan koordinasi lintas sektor sampai menyentuh langsung keluarga. Pendampingan dilakukan secara intensif dan terukur, sehingga intervensi benar-benar sampai kepada anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan Mojokerto tidak hanya ditentukan sektor kesehatan, tetapi juga dukungan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat, hingga Badan Amil Zakat Nasional.
Pemerintah Kota Mojokerto juga disebut memiliki fondasi regulasi yang kuat dalam percepatan penurunan stunting. Hingga kini, daerah tersebut memiliki 27 regulasi terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting, mulai dari peraturan daerah, peraturan wali kota, hingga keputusan kepala daerah.
Selain itu, dukungan anggaran dilakukan melalui intervensi lintas perangkat daerah dengan melibatkan 13 hingga 18 organisasi perangkat daerah setiap tahun.
Berbagai inovasi berbasis masyarakat juga diterapkan, mulai dari pemberian makanan lengkap bagi balita stunting, pendampingan ibu hamil, gerakan remaja sehat, hingga pengelolaan sampah organik untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Kepala Dinas Sosial P3A NTB yang turut mendampingi kunjungan tersebut menilai pendekatan Mojokerto menunjukkan pentingnya integrasi program, penguatan monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan intervensi berbasis keluarga.
Umi Dinda menilai pengalaman Mojokerto dapat menjadi referensi penting bagi NTB untuk memperkuat strategi penurunan stunting yang lebih terintegrasi dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Stunting tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif, pendampingan yang konsisten, serta keberpihakan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.(ris/r)
