Beranda blog Halaman 58

Berawal dari Chat di Medsos, Seorang Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Dompu

globalfmlombok.com
-
0
Berawal dari Chat di Medsos, Seorang Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Dompu

Dompu (globalfmlombok.com) –

Seorang anak usia 12 tahun di Kabupaten Dompu, diduga menjadi korban rudapaksa oleh pemuda yang baru dikenal melalui media sosial.

Kronologi kejadian, pelaku awalnya mengajak korban makan di salah satu lokasi, tetapi justru korban dibawa ke rumahnya. Korban tidak dapat mengelak karena mendapat ancaman akan dicekik. Korban mengalami persetubuhan hingga tiga kali sebelum akhirnya diantar pulang pada Minggu (10/05)

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika kepada wartawan, Selasa (12/5) mengungkapkan, pihaknya kembali menangani kasus rudapaksa dengan korban anak di bawah umur dengan pelaku berinisial DW (24) warga Kilo.

Kasus ini bermula dari kenalan di media sosial. Setelah lama berkomunikasi, pelaku kemudian menawari korban makan bakso. Korban kemudian dijemput pada Sabtu (9/5) malam sekitar pukul 22.00 WITA. Pelaku justru membawa korban ke rumahnya dan korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan ancaman kekerasan. “Menurut keterangan korban dirinya mendapat ancaman akan dicekik apabila menolak permintaan terlapor,” ungkap Suardika.

Kasus ini kemudian dilaporkan pihak keluarga ke Polsek. Untuk menghindari kemarahan keluarga korban, petugas langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Unit PPA Polres Dompu. “Saat ini, kasusnya sedang dalam proses penanganan kepolisian. Keluarga korban diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan kepada kepolisian mengusutnya,” katanya mengingatkan.

Selain itu, Polres Dompu juga sedang menangani kasus pencabulan yang menimpa gadis usia 16 tahun yang dilaporkan keluarganya pada Minggu (10/5). Korban yang masih sekolah ini diduga dihamili tetangga korban berinisial A (41).

Kasus ini bermula saat korban sedang sendirian di rumahnya pada Desember 2025 lalu. Pelaku kemudian masuk ke kamar korban dan diduga merudapaksa korban disertai ancaman pembunuhan. Karena ancaman pembunuhan itu membuat korban memilih untuk memendam kasus yang dialaminya.

Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mencurigai perubahan fisik pada korban. Setelah diinterogasi, korban akhirnya mengaku sedang hamil akibat perbuatan A. Dugaan rudapaksa itu terjadi hingga dua kali. Kini kasusnya juga sedang ditangani Unit PPA Polres Dompu. (ula)

Artikel ini merupakan konten konvergensi media yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui kanal daring suarantb.com dengan judul “Kenal Melalui Medsos, Seorang Anak Diduga Jadi Korban Rudapaksa”

Gubernur NTB Targetkan Konsumsi Ikan Meningkat Lewat Budidaya Perikanan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Targetkan Konsumsi Ikan Meningkat Lewat Budidaya Perikanan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan budidaya perikanan di Nusa Tenggara Barat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat kualitas gizi masyarakat. Hal itu disampaikan saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, Selasa (12/5/2026).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu, NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan budidaya perikanan yang perlu didorong secara kolaboratif bersama FORIKAN, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kesempatan kita memperluas budidaya perikanan sangat besar. Bersama FORIKAN kita bisa mendorong budidaya perikanan berkembang lebih luas,” ujarnya.

Iqbal mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang direncanakan terbit pada Juli mendatang. Dalam skema tersebut, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipasok melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ia menilai peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi 15 tahun mendatang akan sangat besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya.

Iqbal mencontohkan Jepang sebagai negara yang sejak lama menaruh perhatian terhadap pemenuhan gizi masyarakat, termasuk konsumsi ikan yang kaya protein dan kalsium. Menurut dia, pola konsumsi tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan di masa depan.

Karena itu, FORIKAN NTB didorong membangun sinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan gemar makan ikan di daerah. Salah satu program yang diusulkan ialah gerakan konsumsi ikan minimal satu kali dalam sepekan di lingkungan masyarakat dan sekolah.

Menurut dia, gerakan tersebut perlu didukung kesiapan budidaya ikan di tingkat desa dan kecamatan, baik ikan laut maupun ikan air tawar seperti nila, patin, dan lele.

“Ikan laut memang kaya omega tiga, tetapi ikan air tawar juga memiliki nilai gizi yang baik dan sangat dianjurkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi, Gubernur juga menekankan pentingnya inovasi menu berbasis ikan agar semakin diminati masyarakat, terutama anak-anak.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah riset dan pengembangan menu yang sehat, bergizi, terjangkau, tetapi tetap disukai anak-anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN NTB periode 2026–2031, Sinta Agathia, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, khususnya di kalangan anak-anak.

Ia menyoroti masih tingginya angka gizi buruk di sejumlah wilayah pesisir yang sebenarnya dekat dengan sumber protein ikan. Karena itu, FORIKAN akan memperkuat edukasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi.

“Ada banyak inovasi menu berbasis ikan yang memiliki kandungan gizi baik. Inovasi seperti ini perlu kita dukung untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sinta, FORIKAN juga akan terus turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan kampanye gemar makan ikan demi mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul.(ris/r)

Sekda NTB Lantik 35 Pejabat Fungsional, Tekankan Birokrasi Fleksibel dan Adaptif

globalfmlombok.com
-
0
Sekda NTB Lantik 35 Pejabat Fungsional, Tekankan Birokrasi Fleksibel dan Adaptif

Mataram (globalfmlombok.com) – 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB, Selasa (12/5/2026). Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, itu menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB tersebut diikuti pejabat fungsional dari berbagai organisasi perangkat daerah, biro, dan rumah sakit milik Pemprov NTB.

Sebanyak 35 pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah instansi strategis, di antaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, BPBD, Satpol PP, Biro Organisasi, Biro Hukum dan HAM, RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RS Mata NTB, hingga RSJ Mutiara Sukma.

Dalam sambutannya, Abul Chair menegaskan pejabat fungsional memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, pola kerja birokrasi saat ini tidak lagi dapat bertumpu pada sistem yang kaku dan berjenjang. Aparatur sipil negara (ASN) dituntut bekerja lebih cepat, adaptif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.

“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” ujar Abul Chair.

Ia mengatakan reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Karena itu, pejabat fungsional diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik sesuai bidang tugas masing-masing.

Abul Chair juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja ASN yang akuntabel dan terukur. Menurut dia, masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif.

“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” katanya.

Selain memperkuat kapasitas teknis, seluruh pejabat yang dilantik diminta menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, meningkatkan kompetensi, serta membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan transformasi digital serta reformasi pelayanan publik.

185 Hektar Lahan Padi Diusulkan Peroleh Asuransi

globalfmlombok.com
-
0
185 Hektar Lahan Padi Diusulkan Peroleh Asuransi

Taliwang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 185 hektare lahan tanaman padi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), diusulkan untuk mendapat klaim asuransi usaha tani padi (AUTP). Asuransi ditargetkan bisa dicairkan bulan ini.

Lahan pertanian padi yang diusulkan mendapatkan asuransi merupakan lahan mengalami gagal panen di tahun 2026. Penyebabnya akibat serangan hama tungro terjadi di sejumlah kecamatan. “Pokok totalnya 185 hektare di data kami yang diajukan untuk mendapat klaim asuransi,” terang Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupatan Sumbawa Barat, Syamsul Rizal, Senin, 11 Mei 2026.

Proses pengajuan klaim AUTP lanjutnya, dalam tahap pelengkapan dokumen. Rizal menjelaskan, ada beberapa data dokumen pendukung yang perlu dilengkapi sebagai syarat sebelum klaim asuransi dicairkan oleh PT Jasindo. “Contoh data pendukung yang diperlukan, ada lahan yang statusnya dikelola bukan pemilik lahan tapi petani penggarap itu harus ada surat keterangannya,” urainya.

Sejauh ini kata Rizal, proses pelengkapan data tambahan itu terus berjalan. Pihaknya memfasilitasi agar petani segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mencairkan asuransi tersebut. “Kita kejar pertengahan bulan ini selesai,” cetusnya.

Disamping mengupayakan percepatan pencairan klaim asuransinya. Pihaknya juga sedang berupaya mengintegrasikan, agar proses penyaluran klaim asuransi melalui rekening bank yang didapatkan petani dari Program Kartu KSB Maju. Sebagaimana diketahui program AUTP yang dicanangkan Pemda KSB saat ini, masuk dalam bagian Program Kartu KSB Maju Layanan Pertanian.

“Kalau ini terintegrasi maka dana klaim asuransi AUTP langsung masuk ke rekening Kartu KSB Maju yang sudah dipegang tiap petani,” papar Rizal.

Sementara itu disinggung mengenai bantuan lain yang disiapkan pemerintah terhadap petani yang lahannya terserang hama tungro? Rizal menyatakan, pihaknya tengah merancang beberapa jenis bantuan. Diantaranya, bantuan sarana produksi berupa pemberian kapur dolomit bagi petani yang lahannya terjangkit serangan hama tungro.

“Kapur dolomit itu dibutuhkan untuk menetralkan kadar asam tanah. Karena padi yang kena tungro itu asam tanahnya tinggi. Dan program ini akan kita usulkan anggarannya di APBD Perubahan tahun ini,” imbuh Rizal.(bug)

Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Ditangkap

globalfmlombok.com
-
0
Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Bima (globalfmlombok.com) – Dua kasus pembunuhan terjadi dalam sehari di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Minggu, 10 Mei 2026. Tujuh terduga pelaku berhasil diamankan aparat kepolisian dalam waktu singkat.

Di Kota Bima, seorang remaja berinisial MA (17), warga Lingkungan Mekar Baru, Kelurahan Ule, ditemukan meninggal di tanah kosong Lingkungan Gindi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota.

Awalnya warga menduga korban meninggal biasa. Namun,hasil olah tempa tkejadian perkara (TKP) mengarah pada dugaan pembunuhan.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto melalui Kasi Humas Ipda Baiq Fitria Ningsih mengatakan, tim gabungan Polres Bima Kota langsung bergerak cepat setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.

“Dari hasil penyelidikan, kasus temuan mayat tersebut berhasil diungkap sebagai kasus pembunuhan. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.

Lima orang yang diamankan masing-masing berinisial MI (17), MF (23), KU (16), MU (16), dan RF (20). Salah satunya diduga sebagai pelaku penusukan terhadap korban.
“Diamankan juga barang bukti berupa satu bilah pisau dapur, satu unit Honda Vario merah dan satu unit Yamaha Mio Soul GT hitam,” sebutnya.

Kasus itu terungkap setelah seorang anak bernama Hafiz menemukan korban tergeletak sekitar pukul 17.00 WITA. Polisi kemudian melakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan di lapangan.

Dugaan sementara, korban lebih dulu terlibat keributan dengan salah satu terduga pelaku sebelum diserang bersama-sama.

“Korban diduga mengalami luka tusuk pada bagian punggung yang dilakukan oleh terduga MI. Setelah kejadian itu korban diduga melarikan diri dan bersembunyi hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Baiq Fitria Ningsih.

Beberapa jam kemudian, kasus serupa terjadi di Kabupaten Bima. Seorang warga Desa Pandai, Kecamatan Woha, berinisial SD (39), tewas dibacok di area persawahan Dusun Nggaro.

Dua kakak beradik berinisial AN (21) dan F (18) ditangkap kurang darisatu jam setelah kejadian.

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar melalui kapolsek Woha AKP Muhtar mengatakan polisi langsung bergerak usai menerima laporan warga.

Berdasarkan keterangan sementara,peristiwa itu bermula dari saling tatap antara korban dan salah satu terduga pelaku di depan rumah pelaku. Adu mulut terjadi sebelum korban pergi menuju sawah miliknya.

Tak lama kemudian, kedua terduga pelaku menyusul korban sambil membawa parang. Cek cok kembali pecah di area persawahan hingga berujung pembacokan.

“Korban sempat dilarikan ke PuskesmasWoha, namun meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Dugaan motif sementara dipicu kesalahpahaman yang berkembang menjadi pertikaian,” sebutnya.

Saat in seluruh terduga pelaku dari dua kasus tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di masing-masing kepolisian wilayah. (hir)

Bupati Dompu Mengeluh Kewenangan Dipangkas Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Dompu Mengeluh Kewenangan Dipangkas Pusat

Dompu (globalfmlombok.com) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., mengungkapkan kewenangan kepala daerah tidak bisa sepenuhnya berjalan optimal. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas sebagian kewenangan kepala daerah.

“Yang paling harus dipahami adalah bupati bukan pejabat yang absolut dalam rangka mengambil keputusan. Sudah dicabut semua hak Bupati hari ini. Otonomi hanya kamuflase, tidak lagi seperti yang kita bayangkan dulu bahwa Bupati bisa segalanya,” ungkap Bupati pada, Senin, 11 Mei 2026.

Karena tidak bebasnya kewenangan Bupati, untuk menggeser dan memutasi staf ASN saja harus mendapatkan izin berupa pertimbangan teknis dari BKN. Apalagi untuk melakukan mutasi dan menonjobkan pejabat.

“Masa sekelas pindah staf saja harus mendapatkan persetujuan. Coba bayangkan segitulah jadi bupati hari ini harus mendapat persetujuan sekecil itu. Apalagi mutasi yang punya pejabat,” katanya.

Bupati memaparkan bahwa APBD Kabupaten Dompu tahun 2026 dengan total belanja sebesar Rp1.174.821.733.543. Dari total anggaran itu senilai Rp1.017.097.747.978 atau 86,57 persen merupakan belanja operasional. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai senilai Rp717.604.521.762, belanja barang dan jasa senilai Rp291.414.456.216, dan belanja hibah senilai Rp8.078.770.000,-.

Sementara belanja untuk kepentingan masyarakat dan publik seperti belanja modal hanya senilai Rp18.327.278.500, belanja tidak terduga senilai Rp10.039.113.565., dan belanja transfer ke pemerintah desa sebesar Rp129.357.593.500.

“Berapa anggaran kita untuk membangun Dompu. Hanya 1,56 persen atau Rp18 miliar. Gila ngak itu. Di tangan Pak Bupati hanya 18 miliar untuk mengurus masyarakat Dompu dengan segala tuntutannya yang macam–macam,” kritiknya.

Bupati mengatakan, masyarakat mungkin melihat kepala daerah kelihatan leluasa kesana kemari. Padahal sesungguhnya cukup menderita dalam mengelola APBD, sehingga belum bisa merealisasikan janji dan tuntutan rakyat. “Hanya Rp18 miliar. Coba bayangkan. Itu piur uang yang ada hari ini untuk membangun dalam bentuk belanja modal,” katanya. (ula)

FSGI Pertanyakan Nasib Guru Honorer yang Belum Masuk Dapodik

globalfmlombok.com
-
0
FSGI Pertanyakan Nasib Guru Honorer yang Belum Masuk Dapodik

Mataram (globalfmlombok.com) – Mulai awal 2027, istilah dan posisi guru honorer di sekolah negeri akan dihapus sesuai amanat UU ASN No 20 Tahun 2023. Meski demikian, pemerintah memastikan guru non-ASN yang terdata tetap bisa mengajar. Mereka diarahkan masuk ke skema PPPK (penuh/paruh waktu) atau kontrak baru untuk memastikan kepastian kerja dan hukum. Mengingat saat ini telah terjadi krisis guru di sekolah negeri lantaran angka guru PNS yang pensiun setiap tahun mencapai 70 ribu orang.

“Intinya, tahun 2027 bukanlah pemberhentian massal, melainkan transisi status dari honorer menjadi pegawai kontrak pemerintah (PPPK) yang lebih formal. Penataan ini diprioritaskan bagi guru honorer yang terdata dalam dapodik dan database Badan Kepegawaian Negara (BKN)”, ujar Sekjen FSGI, Mansur, Senin (11/5/2026).

Mansur yang juga Ketua FSGI NTB itu menambahkan bahwa perubahan status ini secara otomatis akan membebani APBD semua kabupaten/kota dan provinsi karena hanya Pemda yang bisa menggaji pegawai. Sementara, pemerintah pusat hanya berperan menambahkan jumlah penghasilan melalui mekanisme bantuan tambahan pendapatan dan tunjangan profesi pendidik. Terlebih, banyak daerah saat ini sudah terdampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat sehingga APBD-nya menurun.

“Secara umum, FSGI mendukung SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026, dimana Pemda diwajibkan melakukan penataan guru non-ASN hingga 31 Desember 2026 agar tetap bisa bertugas pada 2027 melalui skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu”, ucapnya.

Namun demikian, Mansur mempertanyakan bagaimana status para honorer setelah masa penugasan akhir Desember 2026 itu. Terlebih bagi honorer yang belum terdata dalam Dapodik per 31 Desember 2024, padahal mereka telah mengajar di sekolah.

“SE Mendikdasmen hanya menyentuh guru yang ada dalam Dapodik. Lalu bagaimana dengan guru-guru honorer yang belum masuk data Dapodik per 31 Desember 2024. Namun saat ini sudah mengajar di sekolah negeri, akan dikemanakan mereka ini? Bagaimana nasibnya? Padahal kalau didata jumlahnya pasti besar,” tanya Mansur.

Mansur menambahkan, SE Mendikdasmen tersebut memakai siklus tahun anggaran, sementara siklus pembelajaran di sekolah menggunakan tahun ajaran. Titik krusial justru terjadi bulan Juni-Juli ketika sekolah akan memasuki tahun ajaran baru. Hal ini perlu diperhitungkan dengan cermat datanya agar jangan sampai terjadi krisis guru di sekolah negeri di berbagai daerah.

Namun, Mansur menekankan harus ada jaminan penggajian setelah pengangkatan menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu oleh negara. (sib)

Bawaslu NTB Minta Eks Gedung Dinas Perkim Bisa Dipinjamkan Jadi Kantor

globalfmlombok.com
-
0
Bawaslu NTB Minta Eks Gedung Dinas Perkim Bisa Dipinjamkan Jadi Kantor

Mataram (globalfmlombok.com) – Bawaslu NTB kembali menyinggung terkait dengan belum adanya kepastian tempat berkantor yang baru. Setelah aset daerah Provinsi NTB yang dipinjam jadi kantor Bawaslu sekarang ini akan diambil alih oleh pihak yang memenangkan sangketa aset daerah yang ada di jalan Udayana Mataram tersebut.

Ketua Bawaslu NTB, Itratif di sela kunjungannya ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB menyampaikan bahwa pihaknya berharap ada kepastian dalam waktu dekat ini terkait dengan gedung milik Pemprov NTB yang bisa dipinjam pakai sebagai kantor Bawaslu NTB.

“Sejauh ini komunikasi kita dengan Pemprov berjalan dengan sangat baik, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kepastian terkait dengan gedung yang bisa dipinjam pakai untuk menjadi kantor Bawaslu,” ucap Itratif pada Senin (11/5).

Ditekankan Itratif bahwa kebutuhan kantor untuk Bawaslu tersebut sangat mendesak. Selain karena waktu yang dimiliki untuk menempati kantor yang sekarang habis sampai Desember tahun 2026 ini. Juga tahapan pemilu 2029 sudah akan dimulai pas akhir tahun ini.

“Akhir tahun ini tahapan pemilu sudah dimulai. Sehingga kebutuhan kantor ini merupakan kebutuhan mendesak bagi pelaksanaan tugas Bawaslu jelang pelaksanaan tahapan pemilu 2029,” ungkap Itratif.

Tahapan pemilu 2029 yang akan digelar pada akhir tahun ini yakni tahapan rekrutmen komisioner Bawaslu tingkat pusat. Selanjutnya memasuki tahun 2027 akan dilaksanakan seleksi komisioner Bawaslu Provinsi NTB yang beririsan dengan tahapan pemilu 2029.

“Sementara di satu sisi kita agak kesulitan mencari gedung untuk jadi kantor yang bisa kita sewa sendiri yang bisa menampung seluruh kebutuhan kerja Bawaslu. Sehingga diskusi kami di Bawaslu solusi terbaik adalah menggunakan kantor eks OPD Pemprov untuk pinjam pakai,” jelasnya.

Diakui Itratif bahwa pihaknya memang sudah ditawarkan oleh Pemprov NTB melalui BKAD dan sudah mendisposisikan salah satu gedung di samping SMA 5 Mataram yang bisa dipinjamkan. Akan tetapi kondisinya tidak representatif.

“Kondisinya terlalu kecil dan tidak mendukung untuk kebutuhan kerja Bawaslu. Gedungnya berdekatan dengan sekolah dan lalu lintas jalannya tidak memungkinkan. Nah kita sudah survei dan kita anggap eks Kantor Perkim sangat proporsional untuk kebutuhan kantor Bawaslu,” katanya.

Itratif pun berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan Pemprov NTB agar apa yang menjadi harapan Bawaslu bisa didukung. “Paling lambat akhir tahun ini harapan kami permohonan itu bisa disetujui agar proses pemindahan barang fasilitas kantor bisa dilakukan segera,” pungkasnya. (ndi)

Insentif Guru PPPK Paruh Waktu, Pemprov NTB Siapkan Anggaran Rp879 Juta

globalfmlombok.com
-
0
Insentif Guru PPPK Paruh Waktu, Pemprov NTB Siapkan Anggaran Rp879 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp879 juta untuk insentif tambahan selama satu bulan kepada guru PPPK Paruh Waktu. Mulai bulan September hingga Desember 2026 mendatang, sebanyak 1.759 guru PPPK Paruh Waktu di NTB akan mendapatkan insentif tambahan senilai Rp500 ribu sebulan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim memastikan kesiapan anggaran untuk realisasi janji Gubernur Iqbal pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei lalu. “Kita hitung dulu, kemudian setelah kita hitung berapa jumlahnya baru kita jumlahkan besaran nominalnya. Sekitar Rp1 miliar kurang,” ujarnya, pekan kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD Perubahan tahun ini. Pemberian insentif kepada ribuan guru PPPK Paruh Waktu tersebut, lanjutnya sebagai penghargaan atas dedikasi tenaga pendidik di NTB.

“Ya wajarlah kita memberikan penghargaan kepada guru-guru yang sudah berkontribusi,” katanya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya mengaku pemberian insentif ini sebagai apresiasi dan perhatian kepada 1.759 guru berstatus PPPK Paruh Waktu mulai September mendatang.
“Khusus untuk guru PPPK Paruh Waktu yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan bagi guru PPPK Paruh Waktu ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Iqbal menegaskan, Dinas Dikpora sebagai pengampu utama pendidikan, fokus kepada pembanguan manusia bukan sekadar fisik agar kualitas pendidikan meningkat.

“Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas guru,” tegasnya.

Ia menyadari ada kekeliruan dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu Desember 2025 lalu. Akibat kebijakan tersebut, sejumlah guru PPPK Paruh Waktu yang mengajar sekali seminggu hanya mendapat gaji Rp40 ribu dalam sebulan.

Karena itu, ia dan Wagub Hj. Indah Damayanti Putri berencana memberikan tambahan penghasilan minimum bagi guru PPPK Paruh Waktu di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Gubernur Iqbal memastikan pemberian tambahan penghasilan minimum ini di luar dari skema gaji utama. Di samping akan diberi insentif senilai Rp500 ribu, Guru PPPK Paruh Waktu tetap akan digaji dengan skema Rp40 ribu per jam.

Kebijakan ini berlaku khusus bagi guru PPPK Paruh Waktu di SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di NTB. Pemberian tambahan penghasilan minimum ini juga merupakan bentuk kepeduliaan Pemprov kepada seluruh tenaga pendidik di NTB. (era)

Kunjungi Desa Berdaya, Gubernur Dengarkan Langsung Keluhan Warga

globalfmlombok.com
-
0
Kunjungi Desa Berdaya, Gubernur Dengarkan Langsung Keluhan Warga

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com)  – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengunjungi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Desa Berdaya di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi penutup rangkaian agenda kerja Gubernur di wilayah selatan Pulau Sumbawa.

Didampingi jajaran Badan Amil Zakat Nasional NTB, Kepala Desa Padasuka Mahligi, serta pendamping Desa Berdaya Muhammad Alwi, Gubernur mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima program penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.

Sejumlah keluarga yang dikunjungi di antaranya pasangan Andri Sanjaya Putra–Elmi, Suud–Hadijah, Mahdin–Sitah, Samsul Rizal–Rahimah dan Istum.

Kunjungan berlangsung sederhana dan penuh kehangatan. Gubernur berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kondisi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk persoalan tempat tinggal dan pendidikan anak.

Saat mengunjungi rumah Andri Sanjaya Putra, Gubernur berbincang dengan istrinya, Elmi, yang menceritakan bahwa suaminya bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Lunyuk.
Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga tersebut diketahui telah memiliki lahan sendiri, namun belum mampu membangun rumah yang layak karena keterbatasan biaya.

Mendengar kondisi tersebut, Gubernur langsung meminta pemerintah desa berkoordinasi agar keluarga itu dapat segera dibantu pembangunan rumah layak huni. Ia menilai lingkungan tempat tinggal yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.

“Mudah-mudahan nanti. Biar anak-anaknya bisa sekolah lebih baik, bisa belajar lebih baik kalau tinggal di rumah yang lebih baik. Jalan keluar dari kemiskinan itu dengan pendidikan, dengan ilmu. Pokoknya harus sekolah sebaik-baiknya, setinggi-tingginya,” katanya.

Suasana akrab terlihat ketika Gubernur berinteraksi dengan anak-anak warga. Ia menyempatkan berbincang santai mengenai cita-cita dan semangat belajar, yang disambut antusias oleh warga sekitar.

Selain menyerahkan bantuan sembako dan santunan dari Baznas NTB, Gubernur juga memberikan motivasi kepada warga agar tetap optimistis menjalani kehidupan.
Dalam kunjungan lainnya, Gubernur mendapati sejumlah warga tinggal berhimpitan bersama keluarga besar di rumah dengan kondisi terbatas. Bahkan, terdapat rumah yang dihuni hingga 10 orang.

Salah seorang warga penerima manfaat bernama Istum tampak terharu karena baru pertama kali bertemu langsung dengan seorang gubernur. Istum bahkan sempat menangis setelah mengetahui tamu yang datang ke rumahnya adalah Gubernur NTB.

Program Desa Berdaya merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi NTB yang difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan, serta intervensi langsung kepada keluarga sasaran.
Bagi warga, kunjungan tersebut menjadi momen berkesan karena dapat berdialog langsung dengan kepala daerah di lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara bagi pemerintah daerah, kunjungan lapangan itu menjadi bagian dari upaya memastikan program penanganan kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. (r/ham)

1...575859...381Halaman 58 dari 381