Mataram (globalfmlombok.com) –
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB, Selasa (12/5/2026). Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, itu menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan pelayanan publik.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB tersebut diikuti pejabat fungsional dari berbagai organisasi perangkat daerah, biro, dan rumah sakit milik Pemprov NTB.
Sebanyak 35 pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah instansi strategis, di antaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, BPBD, Satpol PP, Biro Organisasi, Biro Hukum dan HAM, RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RS Mata NTB, hingga RSJ Mutiara Sukma.
Dalam sambutannya, Abul Chair menegaskan pejabat fungsional memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, pola kerja birokrasi saat ini tidak lagi dapat bertumpu pada sistem yang kaku dan berjenjang. Aparatur sipil negara (ASN) dituntut bekerja lebih cepat, adaptif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” ujar Abul Chair.
Ia mengatakan reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Karena itu, pejabat fungsional diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik sesuai bidang tugas masing-masing.
Abul Chair juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja ASN yang akuntabel dan terukur. Menurut dia, masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif.
“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” katanya.
Selain memperkuat kapasitas teknis, seluruh pejabat yang dilantik diminta menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, meningkatkan kompetensi, serta membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan transformasi digital serta reformasi pelayanan publik.
