Beranda blog Halaman 215

Pertamina 6 Hours Endurance Siap Digelar, Tantangan Baru di Sirkuit Mandalika

Praya (globalfmlombok.com) – Ajang Pertamina 6 Hours Endurance diproyeksikan menjadi ikon baru balap mobil nasional sekaligus salah satu kejuaraan balap roda empat paling menantang di Indonesia. Balapan ini akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika pada 1 Februari 2026.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan, balap ketahanan enam jam ini tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga daya tahan, strategi, dan kekompakan tim selama berada di lintasan.

“Balap endurance menuntut daya tahan, strategi matang, serta kekompakan tim dalam menghadapi lintasan balap selama enam jam penuh tanpa jeda,” ujar Priandhi Satria, Minggu (18/1/2026).

Pertamina 6 Hours Endurance akan menjadi ajang balap pembuka di Sirkuit Mandalika pada tahun 2026. Kejuaraan ini melengkapi rangkaian event balap yang sebelumnya rutin digelar di Mandalika, seperti Mandalika Racing Series (MRS), Mandalika Festival of Speed (MFoS), hingga ajang MotoGP yang tahun ini memasuki penyelenggaraan tahun keenam.

Priandhi menjelaskan, balap ketahanan enam jam dirancang untuk menghadirkan tantangan menyeluruh bagi seluruh elemen tim, mulai dari pembalap, kru, hingga mekanik. Seluruh aspek motorsport diuji secara bersamaan dalam durasi balapan yang panjang.

“Bukan hanya pembalap yang harus menjaga konsistensi dan fokus, tetapi juga kru dan mekanik yang dituntut menyiapkan strategi terbaik untuk menuntaskan balapan selama enam jam,” katanya.

Selain faktor kendaraan dan strategi tim, tantangan juga datang dari kondisi lingkungan. Sirkuit Mandalika dikenal memiliki cuaca yang dinamis dan sulit diprediksi. Dalam rentang enam jam balapan, lintasan bisa mengalami perubahan signifikan, mulai dari panas terik hingga hujan yang turun secara tiba-tiba.

Perubahan cuaca tersebut memaksa tim untuk terus menyesuaikan strategi, termasuk pemilihan ban, pengaturan kendaraan, hingga waktu masuk pit. Kesalahan membaca kondisi lintasan dinilai dapat berdampak besar terhadap performa dan hasil balapan.

Tantangan lainnya terletak pada strategi pergantian pembalap, manajemen pit stop, serta penggantian ban. Selama balapan berlangsung, tim diperkirakan melakukan beberapa kali pergantian pembalap dan ban, yang seluruhnya dilakukan di bawah tekanan waktu tinggi.

Dengan kombinasi tantangan cuaca, strategi, ketahanan fisik dan mental, serta manajemen tim, Pertamina 6 Hours Endurance diyakini menjadi ujian sesungguhnya bagi para peserta.

“Endurance race mengajarkan disiplin, strategi, dan kerja tim. Ini bukan hanya balapan cepat, tetapi balapan cerdas. Mandalika sangat ideal untuk itu,” kata Priandhi.

Ajang ini diharapkan tidak hanya memperkaya kalender balap nasional, tetapi juga semakin mengukuhkan Sirkuit Mandalika sebagai pusat motorsport berkelas internasional di Indonesia. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina 6 Hours Endurance, Ikon Baru Sirkuit Mandalika “

Jabatan Kadis Dikpora NTB Dinilai Perlu Segera Didefinitifkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerhati pendidikan meminta agar jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera diisi pejabat definitif. Pasalnya, berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di NTB dinilai membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kewenangan penuh dan berstatus tetap.

Pemerhati Pendidikan Universitas Mataram (Unram) Dr Sirajul Hadi mengatakan, jabatan Kadis Dikpora NTB sebaiknya segera didefinitifkan agar tugas dan fungsi dinas dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam pelayanan pendidikan.

“Sebaiknya segera didefinitifkan oleh Gubernur untuk memaksimalkan koordinasi dan memastikan program-program pendidikan berjalan dengan baik,” ujar Sirajul, pekan kemarin.

Menurutnya, Dikpora NTB memiliki fungsi strategis, baik sebagai institusi pelayanan publik maupun sebagai wadah koordinasi kebijakan pendidikan. Karena itu, seluruh instrumen birokrasi di dalamnya harus berjalan secara fungsional dan efektif.

“Insya Allah NTB tidak kekurangan sumber daya manusia yang layak diberi amanah,” katanya.

Sirajul mengakui bahwa pengisian jabatan kepala dinas harus memenuhi syarat administratif dan formil sesuai regulasi. Namun, ia menekankan bahwa aspek kompetensi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penetapan.

Ia menilai kebijakan dan regulasi pendidikan bersifat sangat dinamis sehingga membutuhkan respons yang cepat dan tepat dari pimpinan organisasi perangkat daerah. “Termasuk langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dikpora NTB Surya Bahari menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang saat ini dihadapi NTB.

“Semaksimal mungkin, semampu saya, saya harus berbuat. Selama saya bisa dan mampu, itu akan saya lakukan,” kata Surya Bahari.

Ia menjelaskan, pengalamannya bekerja di lingkungan Dikpora NTB selama 31 tahun, mulai dari staf hingga jabatan kepala bidang, menjadi modal penting dalam memahami persoalan pendidikan di daerah. Dengan pengalaman tersebut, ia optimistis dapat menjalankan tugas yang diemban saat ini.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB menanggapi masukan para pemerhati pendidikan tersebut. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr H Ahsanul Khalik menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap sektor pendidikan.

“Terima kasih atas perhatian dari para pemerhati pendidikan. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak kita dan menjadi energi bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Ahsanul Khalik.

Ia menjelaskan, saat ini jabatan Kadis Dikpora memang masih dijabat oleh pelaksana tugas. Namun, penunjukan Plt dilakukan melalui pertimbangan yang terukur, termasuk aspek kemaslahatan dan kebutuhan organisasi. Pejabat yang ditunjuk dinilai memiliki latar belakang dan pengalaman yang relevan, mengingat sejak awal kariernya berada di lingkungan pendidikan serta pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemprov NTB, lanjut Ahsanul, juga mencermati berbagai pendapat dan kritik yang berkembang, mengingat sektor pendidikan memiliki dinamika tinggi dan menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih setelah penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah saat ini sedang mempercepat proses seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Kadis Dikpora, serta sejumlah perangkat daerah lainnya,” ujarnya.

Pemprov NTB berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan agar proses seleksi berjalan lancar, sehingga dapat menghadirkan kepala dinas definitif yang profesional dan berkompeten dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di NTB.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi NTB tidak sendiri. Banyak pihak yang ikut mengawal pendidikan kita menuju arah yang lebih baik,” kata Ahsanul Khalik. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kadis Dikpora NTB Perlu Segera Didefinitifkan “

Santriwati Laporkan Dugaan Kekerasan oleh Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah santriwati melaporkan pimpinan sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lombok Tengah ke Polres Lombok Tengah. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan ponpes, termasuk dugaan kekerasan seksual.

Para santriwati melapor dengan pendampingan Tim Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram (Unram). Ketua BKBH Unram Joko Jumadi mengatakan, laporan resmi telah disampaikan ke kepolisian pada Kamis (15/1/2026).

“Kami sudah mendampingi para santriwati untuk melapor ke Polres Lombok Tengah,” ujar Joko, Minggu (18/1/2026).

Menurut Joko, laporan awal yang disampaikan para korban masih berkaitan dengan dugaan kekerasan psikis. Salah satunya terkait tindakan oknum pimpinan ponpes yang meminta para santriwati mengikuti sumpah yang disebut “Nyatoq”.

“Terkait pimpinan pondok yang meminta anak-anak santri melakukan sumpah Nyatoq,” katanya.

Joko menjelaskan, sumpah tersebut dilakukan sebelum para korban diduga mengalami tindakan kekerasan seksual. Saat ini, laporan para santriwati telah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sedikitnya enam santriwati telah diperiksa oleh penyelidik dan berstatus sebagai pelapor.

Selain pendampingan hukum, BKBH Universitas Mataram bersama Lembaga Perlindungan Anak Mataram juga memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. “Kami mendatangkan psikolog untuk membantu pemulihan kondisi psikis mereka,” ujar Joko.

Kasus ini terungkap setelah enam santriwati mendatangi BKBH Unram dan mengaku menjadi korban dugaan kekerasan. Dalam pengakuannya, para korban menyebut diminta mengikuti prosesi sumpah Nyatoq dengan meminum air putih yang dicampur tanah yang diambil dari Makam Nyatoq di wilayah Rembitan.

Setelah prosesi tersebut, pimpinan ponpes yang dilaporkan membacakan doa yang diyakini memiliki karomah. Air yang digunakan dalam prosesi itu disebut telah dimantrai dan dipercaya memberikan perlindungan. Usai meminum air tersebut, para santriwati diduga mengalami tindakan pelecehan seksual.

Bentuk dugaan perbuatan yang dialami korban beragam, mulai dari perbuatan cabul hingga dugaan persetubuhan. Dalam perkembangan penyelidikan, juga muncul rekaman yang melibatkan seorang ustazah pengajar di ponpes tersebut. Ustazah itu merupakan alumni ponpes bersangkutan dan diketahui pernah mengalami perlakuan serupa.

Rekaman tersebut kemudian beredar di kalangan internal santriwati dan menjadi perbincangan. Materi tersebut turut dilampirkan sebagai barang bukti dalam laporan ke Polres Lombok Tengah.

Terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari para santriwati. Ia mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Laporannya berkaitan dengan dugaan kekerasan psikis. Saat ini masih kami dalami,” kata Punguan. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diduga Jadi Korban Pencabulan, Santriwati Laporkan Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi “

Gubernur Panggil Tiga Calon Sekda NTB Hari Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang terbitnya Surat Keputusan (SK) Presiden terkait penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur NTB Dr H Lalu Muhamad Iqbal memanggil tiga calon Sekda dengan nilai tertinggi untuk melakukan pendalaman visi dan misi Gubernur, Senin (19/1/2025).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs Tri Budiprayitno MSi mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman para calon Sekda terhadap visi-misi kepala daerah, apabila nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai Sekda NTB.

“Pendalaman dilakukan terhadap visi-misi masing-masing calon Sekda,” ujar Tri Budiprayitno, pekan kemarin.

Adapun tiga calon Sekda NTB yang dipanggil yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ahmad Saufi, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB H Ahsanul Khalik.

Salah satu calon Sekda NTB, Ahsanul Khalik, membenarkan adanya undangan pertemuan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas bersama Gubernur NTB dan dua calon lainnya.

“Ya, pemanggilan. Belum tahu juga apa yang akan dibahas,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Selain memanggil tiga calon terkuat, Gubernur NTB juga telah menyerahkan tiga nama tersebut secara paralel kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tri Budiprayitno menjelaskan, pengiriman nama secara bersamaan dilakukan untuk mempercepat proses seleksi sehingga NTB dapat segera memiliki Sekda definitif.

“Prinsip kami mengupayakan kecepatan. Karena pada dasarnya Kemendagri menunggu hasil dari BKN, dan Seskab menunggu dari BKN serta Kemendagri. Dengan pengiriman paralel, diharapkan ada penyingkatan waktu,” kata Tri.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB masih menunggu respons dari Kemendagri terkait proses penilaian terhadap tiga calon Sekda tersebut. Selanjutnya, Presiden akan memilih satu nama berdasarkan hasil penilaian dari lembaga terkait.

“SK Sekda itu ditandatangani Presiden. Jadi, dipilih langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan satu nama, hasil tersebut akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur NTB. Mengacu pada sistem di BKN, proses penilaian dilakukan selama lima hari, sementara penilaian di Kemendagri tidak memiliki batas waktu tertentu. Adapun Seskab menunggu hasil penilaian dari Kemendagri.

Dari tiga calon Sekda NTB tersebut, hanya satu orang yang berasal dari pejabat Pemerintah Provinsi NTB, sedangkan dua lainnya merupakan pejabat dari luar daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Limpahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Masker Covid-19 Minggu Ini “

Mayat Diduga Perempuan Terdampar di Pantai Pandanan KLU

Mataram (globalfmlombok.com) – Sesosok mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan terdampar di Pantai Teluk Sekedik Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (18/1/2026).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Menurutnya, kondisi jenazah saat ditemukan dalam posisi tengkurap dan diduga terbawa arus laut.

“Posisinya mayat terdampar. Kondisinya tengkurap saat ditemukan, kemungkinan terbawa arus,” kata Wilandra saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, saat ditemukan korban tidak mengenakan busana lengkap. Selain itu, bagian tangan kiri korban diketahui hilang. Namun demikian, kepolisian belum dapat menyampaikan secara rinci kondisi jenazah sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tangan kiri korban hilang. Untuk detail lainnya belum bisa kami sampaikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram guna menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui identitas korban maupun penyebab kematian.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Kasat Polairud) Polres Lombok Utara AKP I Gusti Made Suarjaya mengatakan, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat berada di sekitar pantai.

Saksi mata, Maemon Supriadi (36), sekitar pukul 09.15 Wita sedang berjalan di sepanjang pantai untuk mengecek lahan sekaligus merekam pemandangan. Namun, ia justru menemukan sesosok tubuh tergeletak di bibir pantai.

“Yang bersangkutan melihat tubuh seorang perempuan dalam kondisi tidak bernyawa. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun Pandanan dan selanjutnya diteruskan ke pihak kepolisian,” kata Suarjaya.

Petugas Sat Polairud Polres Lombok Utara yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan hasil olah TKP awal, jenazah ditemukan tidak mengenakan pakaian lengkap dan hanya memakai celana dalam, kaos kaki berwarna putih, serta aksesoris berupa kalung dan gelang di tangan kanan.

Setelah proses olah TKP, petugas berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Lombok Utara untuk penanganan lebih lanjut. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta penyebab pasti kematiannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sosok Mayat Diduga Perempuan Ditemukan di Pantai Pandanan KLU “

Program Lima Hari Sekolah Diuji Coba, Disdik Imbau Sekolah Lebih Fleksibel

Mataram (globalfmlombok.com) – Pelaksanaan program lima hari sekolah atau Full Day School (FDS) di Kota Mataram masih dalam tahap uji coba. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram meminta pihak sekolah tidak memperketat pola pembelajaran selama masa uji coba berlangsung.

Kepala Disdik Kota Mataram Yusuf mengatakan, durasi belajar dalam skema Program Lima Hari Sekolah (PLHS) terbilang lebih panjang dibandingkan pola pembelajaran sebelumnya. Karena itu, pembelajaran yang terlalu padat tanpa variasi berpotensi membuat siswa cepat merasa jenuh.

“Jangan terlalu ketat belajarnya. Jangan mata pelajaran saja, bosan anak-anak,” ujar Yusuf.

Ia menyarankan agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) diselingi dengan aktivitas yang bersifat edukatif sekaligus menyenangkan, seperti permainan yang dapat mengasah kemampuan dan kreativitas siswa. Dengan pendekatan tersebut, substansi pendidikan tetap tercapai tanpa membebani peserta didik.

Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya relaksasi kegiatan belajar dengan memasukkan aktivitas spiritual. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman spiritual dan pembentukan karakter.

“Harus ada relaksasi kegiatan. Kegiatan spiritual diperbanyak. Selesai salat Dzuhur bisa dilanjutkan dengan Imtaq, siraman rohani, dan motivasi,” tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017, program FDS atau PLHS mengatur pembelajaran sekolah selama lima hari, Senin hingga Jumat, dengan durasi belajar delapan jam per hari. Program ini bertujuan memperkuat pendidikan karakter serta memenuhi beban kerja guru.

Dengan penerapan lima hari sekolah, hari Sabtu dan Minggu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai waktu bersama keluarga bagi siswa, sekaligus untuk pengembangan diri guru.

Saat ini, Disdik Kota Mataram masih melakukan uji coba PLHS yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada pekan 12–16 Januari dan dilanjutkan pada 19–23 Januari 2026. Hasil uji coba tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Program Lima Hari Sekolah, Disdik Minta Sekolah Tak Perketat Pembelajaran “

Gubernur NTB Resmikan Perpustakaan Desa Danger, Dukung Literasi dan UMKM

Selong (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Gedung Perpustakaan Kantor Desa Danger, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (18/1/2026). Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyatakan komitmennya menyumbangkan 100 buku guna mendukung peningkatan literasi anak-anak di desa setempat.

Gubernur menegaskan bahwa esensi sebuah bangunan publik tidak terletak pada kemegahannya, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang terpenting dari sebuah bangunan bukanlah megahnya, tetapi niat dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, perpustakaan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi anak-anak. Insya Allah, saya akan menyumbangkan 100 buku dan membantu sarana pendukung agar tempat ini menjadi ruang belajar yang nyaman,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.

Selain sebagai pusat literasi, Gubernur berharap perpustakaan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh kader Posyandu sebagai ruang sosialisasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, akan membantu melengkapi fasilitas sederhana agar perpustakaan dapat berfungsi secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi perhatian Kepala Desa Danger dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pembangunan fisik harus diiringi dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi warga.

Sebagai bentuk dukungan, Gubernur menyatakan akan menyalurkan dana sebesar Rp100 juta melalui BPR NTB untuk mendukung permodalan masyarakat desa. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan ketahanan pangan.

“Dana ini dapat dimanfaatkan untuk usaha kecil, perdagangan, maupun peternakan ayam. Seluruh biaya administrasi, bunga, dan asuransi akan disubsidi, sehingga masyarakat dapat meminjam tanpa beban bunga,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran pembiayaan akan dipermudah dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa agar tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga akan membantu pembangunan gedung serbaguna desa serta memberikan dukungan modal awal bagi pembentukan koperasi kader Posyandu sebagai upaya mendorong usaha produktif masyarakat.

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur M Juaini Taofik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTB Ahsanul Khalik, Kepala Bakesbangpoldagri NTB Surya Bahari, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Hubaidi, serta Ketua Baznas NTB Lalu Muhammad Iqbal. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perpustakaan Desa Danger Diresmikan, Gubernur NTB Salurkan Bantuan Buku dan Modal UMKM “

Polisi Amankan Pasutri Desa Rato Terkait Dugaan Peredaran Sabu

Bima (globalfmlombok.com) – Pasangan suami istri asal Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, diamankan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Bolo, Polres Bima. Keduanya diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.

Pasangan tersebut masing-masing berinisial AB (34) dan istrinya P (25). Penangkapan dilakukan setelah Kapolsek Bolo menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba yang melibatkan pasangan suami istri tersebut.

Kapolsek Bolo AKP Nurdin mengatakan, menindaklanjuti informasi itu, pihaknya langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan yang dipimpin langsung olehnya.

“Setibanya di lokasi, petugas melakukan penggeledahan badan dan area sekitar. Pada penggeledahan awal, tidak ditemukan barang bukti,” kata AKP Nurdin, Minggu (18/1/2026).

Meski demikian, petugas mencurigai gerak-gerik P. Berdasarkan kecurigaan tersebut, kedua terduga pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Bolo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penggeledahan lanjutan terhadap P kemudian dilakukan secara lebih mendalam. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu.

“Barang bukti yang diamankan berupa 14 poket kecil dan satu poket besar yang diduga berisi sabu. Selain itu, turut disita satu dompet, satu korek gas, 12 klip plastik kosong, satu sedotan, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp 7.170.000 yang diduga hasil penjualan narkoba,” ujar Nurdin.

Ia menjelaskan, seluruh barang bukti tersebut disembunyikan oleh P di dalam pakaian dalamnya. Temuan itu menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk mendalami peran masing-masing terduga pelaku.

“Hasil interogasi awal, Saudari P mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik suaminya,” katanya.

Saat ini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Bolo. Penyidik juga tengah melengkapi administrasi penyidikan untuk proses hukum selanjutnya.

AKP Nurdin mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bima. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diduga Edarkan Sabu, Pasutri Desa Rato Diamankan Polisi “

Pantai Kahona Sekaroh, Mutiara Tersembunyi di Selatan Lombok Kini Dibuka

SELAMA bertahun-tahun, Pantai Kahona hanya dikenal dari cerita para nelayan dan penjelajah yang berani menyusuri perairan terpencil di selatan Lombok Timur. Kini, pantai berpasir putih yang berada di Teluk Dalam, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, itu resmi diperkenalkan sebagai destinasi wisata baru.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meluncurkan Pantai Kahona pada Sabtu (17/1/2026). Peluncuran tersebut menandai dibukanya akses darat menuju kawasan yang sebelumnya hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

Pantai Kahona berada di kawasan teluk yang tenang dengan garis pantai landai dan dikelilingi perbukitan hijau. Akses jalan baru yang membelah perbukitan Jerowaru kini mengantarkan pengunjung langsung ke bibir pantai, menghadirkan pemandangan alam yang masih alami dan relatif belum tersentuh.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, mengatakan kehadiran Pantai Kahona menjadi tambahan penting bagi pengembangan pariwisata daerah, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.

“Destinasi ini menawarkan pesona alam yang masih asri. Perpaduan bukit-bukit hijau dan ketenangan Teluk Dalam memberikan pengalaman wisata yang berbeda,” ujar Juaini Taofik saat peluncuran.

Sebelum akses darat dibuka, Pantai Kahona dikenal sebagai kawasan terisolasi. Pengunjung hanya dapat mencapainya melalui jalur laut dengan menyewa perahu dari Pantai Pink. Kondisi tersebut membuat pantai ini relatif terjaga dari aktivitas massal dan tetap mempertahankan kealamiannya.

Nama Kahona, menurut pengurus Gerakan Pemuda Selatan (GPS) Gusti Abenk, merupakan singkatan dari Karya Harmonis Nusantara. Saat ini, pengelolaan Pantai Kahona berada di bawah lembaga GPS yang melibatkan masyarakat setempat.

Pengunjung dikenakan biaya parkir Rp 10.000 untuk sepeda motor dan Rp 25.000 untuk mobil. Dari Kota Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur, Pantai Kahona dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam dengan jarak sekitar 40 kilometer.

Pantai ini menawarkan berbagai aktivitas wisata, mulai dari berenang di teluk yang tenang, memancing, berkemah, hingga menikmati matahari terbit. Kehadirannya melengkapi deretan destinasi unggulan di Lombok Selatan, seperti Pantai Pink, Tanjung Ringgit, dan Pantai Segui.

Meski telah dibuka, pengelola masih berharap adanya dukungan lanjutan dari pemerintah daerah. “Kami berharap perbaikan jalan masuk sekitar 300 meter yang masih perlu penataan, serta pengadaan berugak untuk kenyamanan pengunjung,” kata Gusti Abenk.

Dengan terbukanya akses ke Pantai Kahona, pemerintah daerah berharap destinasi ini tidak hanya menjadi alternatif wisata baru, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami mengajak masyarakat, baik lokal maupun wisatawan, untuk menjadikan Pantai Kahona sebagai pilihan berlibur,” ujar Juaini Taofik.

Pantai Kahona kini tak lagi menjadi rahasia. Destinasi ini hadir sebagai pilihan wisata yang menawarkan ketenangan, keasrian, dan pengalaman alam yang autentik di Lombok Timur. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pantai Kahona Sekaroh, Mutiara Tersembunyi di Selatan Lombok, Kini Terbuka untuk Dunia “

BNPB Turun Survei, Warga Terdampak Bencana di Sekotong Butuh Dapur Umum

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun ke sejumlah lokasi bencana di wilayah Sekotong Lombok Barat. BNPB mensurvei daerah itu untuk memastikan kondisi di lapangan dan penanganan yang perlu dilakukan dalam penanganan bencana ini.

Sementara, warga terdampak bencana membutuhkan dapur umum, pasalnya kondisi masyarakat belum pulih. Terlebih banjir susulan menerjang daerah setempat.

Korban banjir di Dusun Bengkang, Solatiah mengatakan masih was-was karena ketika cuaca susah mulai gelap, warga waspada menghadapi kemungkinan banjir susulan. Warga bersiap-siap mengevakuasi sisi ke bukit yang ada di daerah itu. “Karena di sini rawan banjir. Untuk jaga-jaga, kami tetap lari ke gunung karena tidak ada tempat selain ke gunung untuk tempat menyelematkan diri,” katanya, akhir pekan kemarin.

Semenjak banjir Selasa (13/1/2026) lalu hingga sekarang banyak warga tidak pernah memasak. Warga mengandalkan bantuan logistik dari berbagai sumber, seperti dari Pemkab, Pemprov, dan DPRD. Warga pun berharap agar dibangunkan dapur umum untuk kebutuhan konsumsi warga. Kadus Bengkang H. Zohdi Akbar mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan perangkat dusun terkait perlunya dapur umum.

Pihaknya sudah mengusulkan dapur umum ke desa. Ia berharap agar dapur umum ini bisa disiapkan Pemkab di wilayah setempat. Semua peralatan memasak habis rusak dan hanyut. Termasuk beras dan gabah warga terendam, tidak bisa dikonsumsi. Belum lagi warga harus membersihkan rumah dan pekarangan dari lumpur sisa banjir, sehingga praktis mereka belum bisa bekerja normal untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau ada dapur umum kan warga terbantu, kerana makanan sudah disiapkan, warga tinggal fokus bersihkan rumahnya,” imbuhnya.

Bantuan yang diberikan oleh sejumlah sumber hanya cukup untuk kebutuhan sesaat. Itu pun kalau dibagi per KK beras yang bisa diperoleh sedikit.

Sementara itu, Camat Sekotong Andi Purnawan mengatakan, sejauh ini belum ada usulan dari Dusun terkait dapur umum ini. “Belum ada permintaan itu dari kepala dusun dan kadesnya,” ujarnya. Namun demikian pihaknya akan menindaklanjuti harapan warga ini ke Pemkab.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan kondisi terkini di wilayah Desa Persiapan Pengantap dan Desa Persiapan Pesisir Mas secara umum mulai berangsur kondusif. Namun demikian, masih terdapat dampak sisa bencana berupa genangan air di beberapa titik, kerusakan fasilitas rumah warga, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang masih perlu dipenuhi.

“Status tanggap darurat bencana masih diberlakukan guna memastikan penanganan dan pemulihan berjalan optimal,” kata dia.

BNPB Turun Survei

Dalam penanganan bencana ini, pada Sabtu (17/1/2026), pihaknya mendampingi Tim BNPB RI ke Desa Persiapan Pengantap dan Desa Persiapan Blongas untuk melakukan survei lokasi terdampak banjir di kedua desa tersebut.

Tim ini turun untuk memastikan kondisi riil di lapangan serta membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu dilakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak berupa sembako, peralatan tidur, peralatan kebersihan dan membersihkan material lumpur pasca bencana.

Saat ini penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Desa Persiapan Pengantap, Belongas, dan Desa Persiapan Pesisir Mas masih terus berlangsung. Koordinasi lintas sektor tetap dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memastikan situasi tetap aman dan terkendali. (her)