Beranda blog Halaman 212

Alat Berat Mulai Diturunkan di Pengantap Sekotong, Pemprov NTB Percepat Pemulihan Pascabencana

globalfmlombok.com
-
0
Alat Berat Mulai Diturunkan di Pengantap Sekotong, Pemprov NTB Percepat Pemulihan Pascabencana

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menurunkan sejumlah alat berat ke lokasi bencana banjir bandang di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Kamis (15/1/2026). Alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan aktivitas warga pascabencana.

Penurunan alat berat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke lokasi bencana pada Rabu (14/1/2026) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB untuk segera melakukan penanganan jangka pendek di wilayah terdampak.

Fokus penanganan awal meliputi pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sejumlah alat berat berupa ekskavator dan truk pengangkut material mulai beroperasi sejak Kamis pagi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB, Budi Herman, mengatakan bahwa percepatan penanganan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir.

“Normalisasi sungai dan saluran air menjadi prioritas agar aktivitas warga bisa kembali berjalan dan untuk mengantisipasi risiko penyakit pascabencana akibat lingkungan yang rusak,” ujar Budi.

Selain penanganan fisik di lapangan, Pemprov NTB dalam beberapa hari terakhir juga telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat. Upaya tersebut meliputi penyaluran logistik bantuan primer kepada korban terdampak serta penetapan status tanggap darurat bencana di sejumlah daerah.

Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga pemulihan kondisi masyarakat dapat segera terwujud.

Untuk mitigasi jangka panjang, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah-langkah penyelamatan lingkungan, terutama di kawasan perbukitan dan wilayah yang terindikasi terdampak aktivitas tambang rakyat di sekitar lokasi bencana. Faktor-faktor tersebut dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir di wilayah tersebut.(ris/r)

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima hingga Akhir Januari

globalfmlombok.com
-
0
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima hingga Akhir Januari

Mataram (globalfmlombok.com)—

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang berpeluang terjadi di wilayah pesisir Lombok dan pesisir Bima. Peringatan tersebut berlaku mulai 15 Januari 2026 pukul 08.00 WITA hingga 31 Januari 2026 pukul 20.00 WITA.

Kepala Stasiun Meteorologi ZAM, Satria Topan Primadi, menyampaikan bahwa potensi banjir rob dipicu oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan kondisi cuaca berawan hingga hujan sedang serta tinggi gelombang yang cukup signifikan.

“Fenomena pasang air laut maksimum ini berpotensi menimbulkan genangan di wilayah pesisir, terutama di daerah yang lebih rendah dan di sekitar bantaran sungai,” kata Satria dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca di Perairan Lembar dan Perairan Sape diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 5–20 knot. Sementara itu, tinggi gelombang diprakirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.

BMKG juga mencatat pasang maksimum air laut diperkirakan mencapai 1,9 meter. Di wilayah Lembar, waktu pasang terjadi pada pukul 19.00 hingga 01.00 WITA, sedangkan di wilayah Sape diperkirakan berlangsung lebih panjang, yakni pada pukul 15.00 hingga 03.00 WITA.

Sejumlah wilayah pesisir dinyatakan berpotensi terdampak banjir rob. Di Pulau Lombok, daerah rawan meliputi Ampenan, Sekarbela, Gerung, Lembar, Pemenang, Jerowaru, dan Labuhan Lombok. Untuk wilayah Sumbawa, potensi dampak terdapat di Sumbawa dan Labuhan Badas.

Sementara itu, di wilayah Bima, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain Palibelo, Woha, Bolo, Langgudu, Soromandi, Sape, Rasanae Barat, Hu’u, dan Asakota.

BMKG mengimbau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir, daerah rendah, dan bantaran sungai agar tetap waspada dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya banjir rob serta dampak ikutan lainnya.

“Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca dan gelombang laut terkini melalui kanal resmi BMKG,” ujar Satria.(ris)

Ratusan Nelayan Taman Ayu Terhenti Melaut akibat Cuaca Ekstrem

globalfmlombok.com
-
0
Ratusan Nelayan Taman Ayu Terhenti Melaut akibat Cuaca Ekstrem

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Ratusan nelayan di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terpaksa menghentikan aktivitas melaut akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat para nelayan kehilangan sumber penghasilan harian.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, mengatakan cuaca buruk telah berlangsung hampir sepekan dan berdampak langsung pada warga di sejumlah dusun yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

“Sejak beberapa hari terakhir nelayan tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem,” ujar Tajudin, Selasa (13/1/2026).

Ia menyebutkan, sedikitnya 137 kepala keluarga (KK) terdampak kondisi tersebut. Seluruhnya menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut, meski sebagian kecil memiliki pekerjaan tambahan di luar sektor perikanan.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa paceklik, Pemerintah Desa Taman Ayu telah mengusulkan bantuan pangan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Usulan bantuan disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan.

“Kami sudah mengirimkan surat untuk mengusulkan bantuan pangan berupa beras bagi nelayan yang terdampak, sambil menunggu cuaca kembali membaik,” kata Tajudin.

Menurut dia, pemerintah desa tidak dapat mengalokasikan bantuan langsung dari Dana Desa. Anggaran Dana Desa, kata dia, hanya dapat digunakan untuk penanganan kebencanaan tertentu, sementara program ketahanan pangan melalui Dana Desa berbentuk kegiatan, bukan bantuan langsung.

“Mudah-mudahan ada bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ujarnya.

Tajudin mengakui kondisi serupa hampir setiap tahun dialami nelayan di wilayahnya, terutama pada awal tahun sekitar Januari, saat cuaca laut kerap memburuk. Karena itu, ia berharap ke depan ada program intervensi berupa alternatif usaha bagi nelayan agar tetap memiliki sumber pendapatan saat musim paceklik.

“Sebagian nelayan sudah mengantisipasi dengan menyiapkan simpanan, tetapi tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Harapannya, ada program usaha lain agar nelayan tetap bisa bertahan,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ Cuaca Ekstrem, Ratusan Nelayan di Taman Ayu Tak Bisa Melaut “

Gangguan PDAM, Warga Rembiga Kesulitan Air Bersih Hampir Dua Pekan

globalfmlombok.com
-
0
Gangguan PDAM, Warga Rembiga Kesulitan Air Bersih Hampir Dua Pekan

Mataram (globalfmlombok.com) – Warga Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mengalami kesulitan air bersih hampir dua pekan terakhir akibat gangguan distribusi air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang. Sedikitnya enam lingkungan terdampak, dengan empat lingkungan mengalami kondisi paling parah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan air bersih dengan menempatkan tandon berkapasitas besar di sejumlah titik lingkungan terdampak.

Lurah Rembiga, Diana Wahyuningrum, mengatakan seluruh lingkungan di wilayahnya terdampak gangguan distribusi air, meski tingkat keparahannya berbeda. “Dari enam lingkungan, empat yang paling parah terdampak, yaitu Lingkungan Rembiga Utara, Rembiga Timur, Rembiga Barat, dan Lingkungan Dasan Lekong,” ujar Diana, Rabu (14/1).

Menurut dia, dua lingkungan lainnya masih sempat mendapatkan aliran air pada malam hari sehingga warga masih memiliki kesempatan untuk menampung air. “Dua lingkungan lainnya tidak terlalu parah karena air masih mengalir pada malam hari,” katanya.

Diana menyebut gangguan distribusi air PDAM tersebut telah berlangsung sekitar 11 hari dan menjadi yang terparah dibandingkan kejadian serupa sebelumnya karena berlangsung cukup lama.

Sebagai langkah penanganan, BPBD menempatkan dua tandon air berkapasitas lebih dari 5.300 liter di empat lingkungan yang terdampak paling parah. Selain itu, mobil tangki air bersih juga disiagakan untuk menjangkau warga yang tidak terlayani tandon.

“Jika warga tidak bisa menjangkau tandon air, mobil tangki akan berkeliling menyalurkan air bersih ke masyarakat,” ujarnya.

Selain bantuan dari Pemerintah Kota Mataram, pihak kelurahan juga terus berkoordinasi dengan PDAM Giri Menang terkait suplai air bersih. Warga diminta melaporkan kepada kepala lingkungan jika persediaan air di tandon habis.

“Jika air di tandon habis, warga melapor ke kami dan langsung kami sampaikan ke PDAM. Kami upayakan suplai air tetap tersedia setiap hari,” kata Diana.

Ia menambahkan, sejauh ini ketersediaan tandon dan bantuan mobil tangki masih mampu mencukupi kebutuhan warga. Namun demikian, pihak kelurahan berharap distribusi air PDAM Giri Menang dapat segera kembali normal.

“Kami berharap persoalan ini segera teratasi agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (pan)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kesulitan Air Bersih Hampir Dua Pekan “

BEM di NTB Tolak Wacana Pilkada Tak Langsung, Dinilai Mundurkan Demokrasi

globalfmlombok.com
-
0
BEM di NTB Tolak Wacana Pilkada Tak Langsung, Dinilai Mundurkan Demokrasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau mekanisme tidak langsung. Wacana tersebut dinilai berpotensi menjauhkan rakyat dari prinsip demokrasi yang partisipatif dan transparan.

Ketua BEM Universitas Mataram (Unram), Lalu Nazir Huda, menegaskan penolakan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi melalui perwakilan DPRD.

“Wacana ini adalah kemunduran demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998 yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara,” ujar Nazir, Rabu (14/1/2026).

Menurut dia, pemindahan hak memilih kepala daerah ke tangan DPRD berpotensi mengembalikan kekuasaan ke ruang-ruang elit politik. Pilkada tidak langsung dinilai sebagai arus balik menuju sistem politik elitis dan tertutup, yang rawan kepentingan transaksional.

“Mekanisme ini berisiko memperkuat oligarki lokal, membuka ruang korupsi politik, serta mengikis partisipasi publik yang selama dua dekade terakhir menjadi roh demokrasi,” katanya.

Sikap serupa disampaikan Ketua BEM UIN Mataram, Abed Aljabiri Adnan. Ia menilai pilkada langsung merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, skema pemilihan tidak langsung justru meminggirkan rakyat dari proses politik paling mendasar.

“Jika hak memilih pemimpin daerah dicabut dan dialihkan ke DPRD, maka rakyat kehilangan ruang partisipasi politiknya,” tegas Abed.

Ia juga menolak alasan efisiensi anggaran sebagai dasar penerapan pilkada tidak langsung. Menurut dia, demokrasi memang membutuhkan biaya, namun tanpa partisipasi rakyat, demokrasi kehilangan maknanya.

“Kepala daerah yang lahir dari proses tidak langsung berpotensi lebih loyal kepada elit politik dibandingkan kepada rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Supriadin, menilai wacana pilkada tidak langsung merupakan isu strategis yang tidak boleh disikapi secara tergesa-gesa. Menurut dia, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah harus diletakkan dalam kerangka konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Ia mengutip Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan ruh demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi kekuasaan.

“Pilkada langsung adalah instrumen penting bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara nyata dalam menentukan pemimpin daerah,” ujarnya.

Supriadin juga mengacu pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Frasa tersebut, menurut dia, harus dimaknai secara substantif dengan menjamin partisipasi rakyat yang luas dan bermakna.

Ia mengakui berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pilkada langsung, seperti politik uang, tingginya biaya politik, hingga konflik sosial. Namun, persoalan tersebut dinilai sebagai masalah implementasi, bukan kesalahan prinsip demokrasi.

“Menarik kembali hak politik rakyat dengan dalih efisiensi anggaran justru berisiko melemahkan legitimasi kepemimpinan dan menutup ruang kontrol publik,” katanya.

Para mahasiswa menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan penjaga nurani bangsa untuk mengingatkan agar demokrasi tidak mengalami kemunduran. Mereka mendorong negara hadir melalui kebijakan yang memperkuat kualitas demokrasi, antara lain lewat penguatan regulasi, pendidikan politik, transparansi pendanaan, serta penegakan hukum yang adil.

“Menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan bangsa. Setiap kebijakan politik harus tetap berada di jalur konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” ujar Supriadin. (sib)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ BEM di NTB Tolak Pilkada oleh DPRD ”

Perda APBD NTB 2026 Telah Berlaku, Rincian Anggaran Tertuang dalam 16 Lampiran

globalfmlombok.com
-
0
Perda APBD NTB 2026 Telah Berlaku, Rincian Anggaran Tertuang dalam 16 Lampiran

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan uraian lengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam 16 dokumen lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang menegaskan bahwa penjabaran lebih lanjut dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan secara rinci dalam sejumlah lampiran resmi.

Dalam Pasal 17 disebutkan, Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Lampiran II berisi ringkasan APBD berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah.

Sementara itu, Lampiran III menguraikan rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, hingga kelompok dan jenis pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Adapun Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, program dan kegiatan beserta hasil, serta subkegiatan beserta keluarannya.

Perda tersebut juga mencantumkan Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Lampiran VI secara khusus mengatur rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya, Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan APBD. Lampiran VIII mengatur sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan APBD.

Adapun Lampiran IX berisi sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah. Lampiran X mencantumkan daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah, sementara Lampiran XII berisi daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya.

Dalam Lampiran XIII, pemerintah daerah merinci perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah serta aset lainnya. Lampiran XIV memuat daftar subkegiatan tahun jamak (multiyears). Sementara itu, Lampiran XV berisi daftar dana cadangan, dan Lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan APBD berjalan secara operasional, Pasal 18 Perda APBD 2026 menegaskan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026. Peraturan gubernur tersebut menjadi landasan teknis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran.

Adapun Pasal 19 menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk itu, pemerintah memerintahkan pengundangan Perda tersebut dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar diketahui oleh seluruh masyarakat.

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini ditetapkan di Mataram pada 30 Desember 2025 dan ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal. Perda tersebut kemudian diundangkan pada tanggal yang sama oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu M. Faozal.

Perda APBD NTB Tahun Anggaran 2026 tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 14, dengan Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi NTB (14-271/2025).

Dengan ditetapkannya Perda ini, seluruh kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat, sekaligus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.(ris)

Gubernur NTB Pimpin Ratas, Percepat Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Pimpin Ratas, Percepat Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi berjalan terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, serta Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026), Gubernur langsung memimpin rapat terbatas di ruang kerjanya yang berlangsung hingga malam hari.

Rapat tersebut digelar sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana, khususnya pada penanganan kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan rapat dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, Plt Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB Budi Herman, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin, serta Kepala BKAD NTB Nursalim.

“Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan kolaboratif. Seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten dan kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujar Ahsanul Khalik, Kamis (15/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur memerintahkan BPBD untuk segera melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten dan kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi.

Sementara itu, daerah yang belum memiliki SK siaga diminta dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.

Menurut Ahsanul, penetapan status tanggap darurat sangat penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama dalam penanganan kerusakan jalan, jembatan, saluran air, serta penguatan tebing sungai.

Rapat juga memastikan kesiapan BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. “BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di wilayah Pulau Sumbawa. Kepala Pelaksana BPBD diminta terus mencermati perkembangan situasi dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat.

Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Gubernur mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, serta komunitas kebencanaan di masyarakat, sehingga informasi lapangan dapat diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah.

Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirimkan alat berat ke lokasi terdampak untuk pembersihan sedimentasi.

“Alat berat sudah tiba di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, dan siap dioperasikan,” ujar Ahsanul.

Terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur juga meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan serta pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi sungai sekaligus membuka peluang usaha masyarakat secara tertib dan sesuai aturan. (ham/r)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ Pimpin Ratas hingga Malam, Gubernur Pastikan Penanganan Bencana Hidrometeorologi Berjalan Terukur ”

BMKG Imbau Warga Sumbawa Waspadai Bencana Hidrometeorologi Jelang Puncak Musim Hujan

globalfmlombok.com
-
0
BMKG Imbau Warga Sumbawa Waspadai Bencana Hidrometeorologi Jelang Puncak Musim Hujan

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin mengimbau masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Januari 2026.

Kepala BMKG Sumbawa, Samriyanto, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumbawa. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir dan tanah longsor.

“Berdasarkan pantauan kami, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi masih akan terjadi di Kabupaten Sumbawa. Karena itu, masyarakat kami imbau untuk tetap waspada,” kata Samriyanto kepada Suara NTB, Rabu (14/1/2026).

Menurut dia, pada musim hujan, ancaman bencana hidrometeorologi perlu mendapat perhatian serius. Meski durasi hujan tidak selalu panjang, intensitas yang cukup lebat dan terjadi secara rutin dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan potensi gangguan di jalur penyeberangan Poto Tano–Kayangan. Pada periode musim hujan, potensi gelombang tinggi di perairan tersebut dinilai cukup besar dan dapat mengganggu aktivitas pelayaran.

“Yang perlu diwaspadai tidak hanya banjir dan longsor, tetapi juga kondisi perairan, khususnya di jalur penyeberangan Poto Tano–Kayangan karena potensi ombak tinggi,” ujarnya.

Samriyanto menambahkan, puncak musim hujan di wilayah Sumbawa secara umum diperkirakan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari. Wilayah Sumbawa bagian timur dan utara pun disebut telah mulai memasuki periode puncak musim hujan.

“Panjang musim hujan diperkirakan berkisar antara 140 hingga 160 hari dengan intensitas ringan, sedang, hingga lebat. Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan,” katanya.

BPBD Petakan Wilayah Rawan Bencana

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menyebut hampir seluruh wilayah di daerah tersebut masuk dalam kategori rawan bencana, dengan potensi utama berupa banjir dan tanah longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog), Dr. Rusdianto, mengatakan sekitar 80 persen wilayah Sumbawa tergolong rentan bencana, terutama daerah yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan kaki gunung.

“Hampir 80 persen wilayah Sumbawa masuk kategori rentan bencana, khususnya banjir di wilayah DAS dan longsor di kawasan kaki gunung,” ujarnya.

Ia juga menyoroti wilayah Moyo Hulu yang dinilai rentan banjir dan berpotensi berdampak hingga Kecamatan Sumbawa. Risiko tersebut, kata dia, berkaitan dengan keberadaan dua bendungan besar, yakni Bendungan Mamak dan Bendungan Batubulan, yang memiliki debit air cukup besar.

“Jika terjadi gempa dengan kekuatan di atas 7 skala Richter, ada potensi bendungan jebol yang bisa menimbulkan banjir besar dan berdampak luas,” jelasnya.

Rusdianto menegaskan, ancaman bencana di Kabupaten Sumbawa tidak hanya terbatas pada banjir dan longsor, tetapi juga angin puting beliung, terutama saat cuaca ekstrem. Karena itu, BPBD terus melakukan edukasi dan penyampaian peringatan dini kepada masyarakat.

“Perubahan cuaca saat ini berlangsung sangat cepat. Yang terpenting, masyarakat tetap waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan,” katanya.

Terkait kesiapan penanganan bencana, BPBD memastikan ketersediaan logistik masih dalam kondisi aman. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat jika terjadi bencana.

“Logistik saat ini masih aman. Jika terjadi bencana besar, anggaran BTT yang disiapkan pemerintah daerah siap digunakan,” pungkasnya. (ils)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ Masuki Puncak Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspada Dampak Bencana Hidrometeorologi ”

Investor Spanyol Bangun 80 Vila di The Mandalika, Investasi Rp55 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Investor Spanyol Bangun 80 Vila di The Mandalika, Investasi Rp55 Miliar

Praya (globalfmlombok.com) – Memasuki awal tahun 2026, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) kembali mengamankan investasi baru di kawasan The Mandalika. Kali ini, investor asal Spanyol resmi menjalin kerja sama untuk membangun 80 vila di kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut.

Kesepakatan investasi ditandai dengan penandatanganan Land Utilization and Development Agreement (LUDA) antara ITDC dan PT Sopa Development Lombok, di kantor ITDC kawasan The Mandalika, Rabu (14/1/2026).

Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka mengatakan, masuknya investor asal Spanyol ini semakin memperpanjang daftar investor yang berinvestasi di kawasan The Mandalika. Hingga kini, tercatat sebanyak 34 investor dan pelaku usaha telah menanamkan modalnya di kawasan tersebut dengan total nilai investasi mencapai Rp5,96 triliun.

“Ini investor ke-34 yang berinvestasi di kawasan The Mandalika,” ujar Troy kepada wartawan usai penandatanganan LUDA.

PT Sopa Development Lombok berencana membangun 50 vila eksklusif dan 30 vila standar dengan total nilai investasi sekitar Rp55 miliar. Proyek tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare yang berlokasi di lot KGH1 dan KGH2 kawasan The Mandalika.

Groundbreaking pembangunan vila dijadwalkan berlangsung sekitar April 2026. ITDC menargetkan seluruh pembangunan rampung dan mulai beroperasi pada 2028 mendatang.

Vice President Business Development ITDC, Vicki Denisa, menilai masuknya PT Sopa diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi investor lain, khususnya dari Spanyol dan negara-negara Eropa. Selain menambah ketersediaan akomodasi, investasi tersebut dinilai strategis bagi pengembangan pariwisata premium di kawasan The Mandalika.

“Kehadiran PT Sopa diharapkan menjadi pembuka jalan bagi masuknya investor-investor lain, terutama dari Spanyol dan Eropa,” kata Vicki.

Ia menegaskan, berinvestasi di kawasan The Mandalika memiliki berbagai keunggulan. Selain potensi pariwisata yang besar, status KEK memberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal, seperti pembebasan bea masuk untuk barang tertentu hingga insentif pajak lainnya.

ITDC, lanjut Troy, berkomitmen mengawal proses pembangunan PT Sopa, termasuk dalam penyediaan tenaga kerja. Menurutnya, ITDC siap memfasilitasi jaringan tenaga kerja kompeten agar investasi yang masuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“Ini bagian dari komitmen kami agar setiap pembangunan di The Mandalika memberikan manfaat bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Administrator KEK Mandalika, Bambang Wicaksono. Ia menilai kawasan The Mandalika merupakan pilihan tepat bagi investor karena menawarkan kemudahan perizinan serta dukungan infrastruktur.

“Kawasan The Mandalika adalah kawasan pariwisata premium dengan potensi besar. Kami siap mengawal seluruh proses pembangunan dan memastikan investor memperoleh seluruh fasilitas dan kemudahan yang telah disiapkan,” tegas Bambang. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ Bangun 80 Vila, Investor Spanyol Siap Investasi Rp 55 Miliar di Kawasan The Mandalika ”

BPBD KSB Imbau Warga Waspadai Banjir Limpasan Air Gunung

globalfmlombok.com
-
0
BPBD KSB Imbau Warga Waspadai Banjir Limpasan Air Gunung

Taliwang (globalfmlombok.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang disebabkan oleh limpasan air dari kawasan pegunungan, terutama saat hujan berintensitas tinggi.

BPBD KSB mencatat, hampir seluruh kejadian banjir yang terjadi sejak Desember 2025 hingga awal Januari 2026 disebabkan oleh aliran air dari gunung yang menerjang permukiman warga. “Kasus banjir sejak Desember sampai awal Januari ini seluruhnya disebabkan oleh air dari gunung,” ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog), Amrullah, Rabu (14/1/2026).

Meski sifat banjir limpasan tersebut cenderung sementara, Amrullah menegaskan bahwa potensi bahayanya tetap perlu diantisipasi. Pasalnya, aliran air dari pegunungan kerap datang secara tiba-tiba dengan arus deras, disertai material lumpur dan bebatuan yang dapat merusak fasilitas dan harta benda warga.

“Kalau melihat ada aliran air yang mengarah dari gunung, segera lakukan penyelamatan barang-barang agar tidak terseret ketika debit air terus meningkat,” katanya.

Dalam catatan BPBD KSB, banjir limpasan air gunung beberapa kali terjadi di wilayah yang berada di sekitar gugusan Pegunungan Lamusung, meliputi Kecamatan Taliwang hingga Seteluk. Kejadian paling besar tercatat pada akhir Desember lalu, saat banjir melanda sejumlah kelurahan dan desa di Kecamatan Taliwang.

Banjir tersebut bahkan sempat melumpuhkan arus lalu lintas di jalan lintas Poto Tano–Taliwang. Aliran air deras dari Pegunungan Lamusung menutupi badan jalan mulai dari depan RSUD Asy Syifa hingga Lingkungan Pakirum, Kelurahan Dalam.

Amrullah mengingatkan, warga yang bermukim di sepanjang kaki Pegunungan Lamusung agar terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras. Menurut dia, air dari kawasan tersebut kerap meluap dan menggenangi jalan. “Masyarakat yang melintas di jalan itu, jika air mulai tinggi jangan memaksakan kendaraan, karena alirannya dari gunung sangat deras,” ujarnya.

Selain banjir, BPBD KSB juga mengingatkan potensi bahaya lain berupa pohon tumbang. Sejumlah laporan menunjukkan insiden pohon tumbang terjadi saat hujan disertai angin kencang. “Pohon tumbang juga perlu diwaspadai. Jika hujan dan angin kencang, sebaiknya tunda perjalanan,” kata Amrullah.

Terkait kondisi cuaca sepanjang Januari ini, Amrullah menyebut masih relatif stabil. Intensitas hujan belum tergolong ekstrem meski KSB secara teknis telah memasuki musim penghujan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa potensi cuaca ekstrem tetap bisa terjadi sewaktu-waktu.

“Ini berbicara soal alam. Kondisi ekstrem yang berakibat bencana bisa terjadi kapan saja, sehingga kami mengimbau masyarakat untuk selalu ekstra waspada,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ Warga Diimbau Waspada Banjir Limpasan dari Gunung ”

1...211212213...394Halaman 212 dari 394