Beranda blog Halaman 211

Kasus Keracunan 38 Murid di Loteng, Satgas Pastikan Dapur MBG Ditutup

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 38 murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng), diduga mengalami keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (17/1/2026).

Kejadian tersebut mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB. Ketua Satgas MBG NTB, H. Ahsanul Khalik menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk mengusulkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang memasok menu ke sekolah tersebut.

“Kita sudah berkomunikasi dengan Kepala Regional BGN untuk mengusulkan ke pusat agar dilakukan penutupan sementara terhadap SPPG yang mengelola dapur MBG yang diduga bermasalah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/1/2026).

Penutupan sementara tersebut, lanjut Kepala Dinas Kominfotik NTB ini, bertujuan agar aparat terkait dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh, objektif, dan terukur, tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan. Selama masa penutupan, seluruh aspek operasional SPPG diminta untuk dievaluasi.

“Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan pangan,” lanjutnya.

Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka juga mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri potensi kelalaian dalam proses pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan pangan kedaluwarsa. Pemeriksaan juga difokuskan pada kepatuhan terhadap seluruh tahapan produksi, mulai dari proses pembersihan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Selain itu, standar sanitasi dapur penyedia layanan juga perlu ditingkatkan, meliputi sterilisasi alat makan, kualitas air yang digunakan dalam proses produksi, serta penataan alur pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya kontaminasi silang.

“Semua dievaluasi dan diinvestigasi. Bila diperlukan aparat penegak hukum masuk, maka kami persilakan untuk dilakukan penyelidikan atas kejadian ini,” tegasnya.

Untuk menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), Satgas MBG NTB mengimbau seluruh SPPG di NTB agar meningkatkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, ditegaskan sebagai prioritas utama melalui pengelolaan dapur yang disiplin, higienis, dan bertanggung jawab.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB hingga akhir tahun 2025 telah menjangkau 1,65 juta sasaran. Rinciannya, balita sebanyak 153.788 jiwa, PAUD, RA, dan TK lebih dari 213 ribu anak, serta SD, MI, SMP, dan MTs lebih dari 960 ribu peserta didik. Sementara jenjang SMA/SMK/MA mencapai lebih dari 238 ribu peserta didik.

Adapun sasaran lainnya meliputi SLB sebanyak 2.242 orang, pondok pesantren 5.095 orang, PKBM 3.348 orang, ibu hamil 25.423 jiwa, ibu menyusui 58.233 jiwa, serta guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu lebih dari 29 ribu orang.

Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 601 SPPG telah beroperasi di NTB. Terdiri atas 552 SPPG mitra masyarakat/swasta, 5 SPPG pondok pesantren, 3 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. Dari jumlah tersebut, 194 unit merupakan bangunan baru, 95 unit memanfaatkan rumah yang dialihfungsikan, 34 unit rumah makan/restoran, lebih dari 100 unit ruko dan rukan, serta puluhan unit gudang dan sarana lainnya.

Selain itu, program unggulan pemerintah pusat ini juga menyerap ribuan tenaga kerja dan menjadi pengungkit ekonomi lokal. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 25.982 tenaga kerja terlibat langsung dalam operasional SPPG di NTB.

Tenaga kerja tersebut antara lain Kepala SPPG dan Ploting Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, koordinator lapangan, kepala juru masak, juru masak, petugas porsi, petugas persiapan, pengemudi distribusi, hingga petugas operasional, kebersihan, dan keamanan.

“Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40 sampai 45 tenaga kerja lokal, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar. Ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran,” ujarnya. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 38 Murid di Loteng Diduga Keracunan, Satgas Tegaskan Tutup Dapur MBG “

SPPG MBG di Mataram Wajib Olah Sampah Organik secara Mandiri

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah Kota Mataram untuk menyediakan “Tempah Dedoro” atau lubang pengolahan sampah organik secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan mengurangi volume sampah dapur yang dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan setiap SPPG MBG diwajibkan membuat minimal tiga unit tempah dedoro dengan kedalaman minimal 1,5 meter dan diameter sekitar 90–95 sentimeter.

“Minimal tiga unit. Nanti akan kami evaluasi, kalau ternyata belum mencukupi, maka akan kami sarankan penambahan,” ujarnya, pekan kemarin

Menurut Nizar, kewajiban tersebut dinilai sangat efektif dalam menekan volume sampah. Berdasarkan pendataan DLH, volume sampah yang dihasilkan setiap SPPG MBG berkisar antara 100 kilogram hingga 300 kilogram per hari, dengan komposisi sekitar 60 persen merupakan sampah organik.

“Kalau sampah organiknya dikelola melalui tempah dedoro, maka sampah yang dibuang ke TPS bisa berkurang hingga 60 persen,” jelasnya.

Sementara itu, sisa sampah nonorganik seperti kardus dan kertas dapat dikumpulkan untuk dijual kembali. Begitu juga dengan sampah plastik berupa gelas atau botol air mineral yang masih memiliki nilai ekonomi.

“Sehingga yang diangkut petugas ke TPS hanya sampah residu, yakni sampah yang sudah tidak bisa diolah dan tidak bernilai ekonomis,” tambahnya.

Nizar menyebutkan, kewajiban penyediaan tempah dedoro ini telah disampaikan secara langsung melalui rapat koordinasi bersama puluhan pengelola SPPG MBG se-Kota Mataram. Seluruh SPPG, kata dia, telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Ia menegaskan, keberadaan tempah dedoro di setiap dapur SPPG MBG akan menjadi kewajiban mutlak. Bahkan, DLH bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Mataram akan melakukan kunjungan langsung ke setiap SPPG untuk memastikan implementasinya.

“Kepemilikan tempah dedoro akan menjadi salah satu syarat dalam penerbitan izin operasional SPPG MBG,” tegas Nizar.

Lebih lanjut dijelaskan, tempah dedoro dibuat menggunakan buis beton yang dilengkapi penutup serta lubang pembuangan sampah organik. Dengan spesifikasi tersebut, satu unit tempah dedoro dapat digunakan hingga satu tahun.

Untuk mengurangi bau dan mempercepat proses penguraian sampah organik, pengelola SPPG dapat menyemprotkan cairan EM4 atau menggunakan air bekas cucian beras.

“Setelah sekitar satu tahun, sampah organik yang sudah terurai bisa dipanen menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman di sekitar dapur MBG,” pungkas Nizar. (pan)

Gubernur NTB Resmikan Kampung Pas, Wujud Dukungan Ekonomi Produktif Warga Binaan

0

Mataram (globalfmlombok.com)  – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Galeri Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berlokasi di Kampung Pas, Kota Mataram, Sabtu (17/1/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan melalui kegiatan produktif dan bernilai jual.

Peresmian ditandai dengan peninjauan langsung galeri produk UMKM hasil karya warga binaan lapas dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. Kampung Pas sendiri dirancang sebagai ruang kreatif yang memadukan aktivitas ekonomi, kuliner, dan hiburan, serta terbuka bagi masyarakat umum.

Gubernur NTB mengatakan, Kampung Pas merupakan ruang berjualan UMKM dengan konsep santai dan inklusif. Kawasan ini juga dilengkapi hiburan musik langsung yang dapat dinikmati pengunjung.

“Hari ini kami meresmikan Kampung Pas, tempat UMKM berjualan dengan suasana santai dan live music. Yang paling istimewa, kawasan ini dibangun dan diisi oleh karya warga binaan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, Kampung Pas merupakan inisiatif Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB yang didukung seluruh kepala lapas se-NTB. Dalam pelaksanaannya, warga binaan dilibatkan sejak proses pembangunan hingga pengelolaan dan pemasaran produk.

Gubernur juga mengajak masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya untuk menjadikan Kampung Pas sebagai alternatif destinasi rekreasi, sekaligus bentuk dukungan terhadap proses pembinaan warga binaan.

“Bagi warga Mataram yang mencari tempat berkumpul dengan suasana nyaman, pilihan kuliner beragam, dan parkir mudah, Kampung Pas bisa menjadi pilihan, sekaligus ikut mendukung pembinaan warga binaan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Kampung Pas merupakan wujud nyata pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Program ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan dan pengalaman usaha, sehingga lebih siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB serta Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB. (r)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur NTB Dukung Ekonomi Produktif Warga Binaan “

Hadiri Gawe Sosial Masbagik, Gubernur Iqbal Lepas Atribut Pejabat

Selong (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menghadiri kegiatan Gawe Sosial Masbagik yang dirangkai dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Forum Masbagik Bersatu (Formabes) serta peresmian Kompleks Pertokoan Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Minggu (18/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung semarak sejak pagi hari. Ribuan warga tampak memadati lokasi acara untuk menyambut kedatangan Gubernur NTB. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat masyarakat yang menyediakan hadiah utama umrah dari Gubernur, serta penyerahan santunan kepada 500 anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku terkesan dengan Masbagik yang dinilainya memiliki modal sosial yang kuat. Ia menyebut keterbukaan dan kebersahajaan warga menjadi daya tarik tersendiri.

“Ada satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan Masbagik, yaitu keterbukaan warganya yang apa adanya,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan kehadirannya di Masbagik bukan semata menjalankan agenda pemerintahan. “Saya datang bukan sebagai gubernur, tetapi sebagai kadang jari (keluarga),” katanya yang disambut tepuk tangan warga.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami’ Al-Akbar Masbagik, Rinaldi Rosihan, mewakili jamaah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Gubernur terhadap pembangunan kompleks pertokoan masjid. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi besar bagi jamaah dalam memakmurkan masjid.

Gubernur NTB menilai pembangunan kompleks pertokoan tersebut sebagai contoh konkret pengelolaan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi jamaah. Ia mengungkapkan, saat peletakan batu pertama, DKM menyampaikan rencana pembangunan pertokoan di atas tanah hibah masjid, dan kini bangunan itu telah rampung serta kios-kiosnya sudah disewa oleh jamaah sendiri.

“Hasilnya digunakan untuk operasional masjid. Ini patut dicontoh dan dikembangkan oleh masjid-masjid lain di NTB,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Lombok Timur H. M. Juaini Taofik, didampingi para kepala perangkat daerah, Ketua DPRD Lombok Timur, tokoh masyarakat, serta para tuan guru se-Kecamatan Masbagik, di antaranya TGH Ahmad Mansyur dan TGH Ahmad Subki Hulaimi.

Sekda Lombok Timur H. M. Juaini Taofik mengapresiasi kekompakan jamaah dan masyarakat Masbagik. Menurutnya, keharmonisan antargenerasi yang terbangun di Masbagik merupakan kekuatan sosial yang patut menjadi contoh bagi daerah lain.

Peresmian Kompleks Pertokoan Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik dilakukan langsung oleh Gubernur NTB bersama Sekda Lombok Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditandai dengan penarikan tirai papan nama kompleks pertokoan tersebut.

Usai kegiatan di Masbagik, Gubernur NTB melanjutkan agenda ke Desa Danger untuk meresmikan perpustakaan desa. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi para kader Posyandu yang dinilainya sebagai kekuatan kerelawanan NTB dengan jumlah mencapai lebih dari 40 ribu orang.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyerahkan bantuan pribadi berupa 100 buku, satu unit gazebo atau berugak untuk ruang baca, bantuan dana Rp100 juta, serta 100 zak semen untuk pembangunan gedung serbaguna. Selain itu, diserahkan pula dukungan modal bergulir sebesar Rp30 juta bagi kader Posyandu guna penguatan UMKM dan kemandirian ekonomi. (r/ham)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lepas Atribut Pejabat di “Gawe Sosial Masbagik”, Gubernur Iqbal: Saya Datang sebagai Keluarga “

Kejati NTB Limpahkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman” ke Penuntut Umum

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam perkara dugaan dana “siluman” DPRD NTB ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/1/2026).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan pelimpahan tahap dua tersebut. Ia menyebutkan, berkas perkara tiga tersangka masing-masing berinisial IJU, MNI, dan HK telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti.

“Tiga tersangka sudah kami limpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujar Zulkifli.

Dengan dinyatakannya berkas lengkap, penyidik selanjutnya menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Setelah tahap II ini, penuntut umum akan fokus menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Setelah dakwaan rampung, perkara ini akan segera kami limpahkan ke pengadilan,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid, mengatakan ketiga tersangka saat ini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

“Tersangka MNI yang sebelumnya ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah, sudah dipindahkan ke Lapas Kuripan,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” DPRD NTB ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD NTB berinisial HK, politisi Partai Demokrat berinisial IJU, serta politisi Partai Perindo berinisial MNI.

Jaksa menyangkakan ketiganya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiganya diduga berperan sebagai pemberi uang kepada 15 anggota DPRD NTB yang baru dilantik, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Terkait kemungkinan penambahan tersangka, Kepala Kejati NTB Wahyudi sebelumnya menyatakan penyidik masih mendalami peran pihak lain dalam perkara tersebut.

“Masih didalami, masih diproses,” kata Wahyudi, Jumat (9/1/2026).

Ia pun belum dapat memastikan apakah jumlah tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” ini akan berhenti pada tiga orang saja.

Diketahui, ketiga tersangka sempat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun, hakim tunggal Lalu Moh. Sandi Iramaya menolak permohonan praperadilan tersebut. (mit)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyidik Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Dugaan Dana “Siluman” ke Penuntut Umum “

Raih Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha, Ini Desa/Kelurahan Berprestasi NTB

Boyolali (globalfmlombok.com) – Nusa Tenggara Barat berhasil meraih penghargaan desa/ kelurahan berprestasi dan BUMDes Terbaik.Kelurahan Pagesangan Barat meraih predikat Terbaik I lomba tata kelola pemerintahan desa/kelurahan Regional IV dan Desa Lanta, Kabupaten Bima meraih predikat Terbaik II lomba desa tingkat nasional 2025.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Indah Dhamayanti Putri menerima langsung penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dalam puncak peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) Tahun 2026 di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/01/2026) yang diselenggarakan oleh Kemendes PDT dan Kemendagri.

Penghargaan Nasional 2025 itu diserahkan Wamendagri Akhmad Wiyagus atas keberhasilannya membina desa/kelurahan berprestasi.

Penghargaan nasional berikutnya diraih NTB dalam lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diterima Heni Falawati, Direktur BUMdes Warisan Mandiri, Gangga, Lombok Utara dengan predikat terbaik 5 kategori lomba duta BUMDES Nasional 2025, BUMDes Karya Sejati, Sukarara, Loteng menjadi terbaik 8 katagori lomba BUMDes Inspiratif tingkat nasional 2025.

Selain Gubernur, penghargaan kategori Pembina Kelurahan juga diterima oleh Wali Kota Mataram bersama enam Gubernur serta delapan Bupati dan Wali Kota yang menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025.

Wagub menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penghargaan tersebut yang dinilai menjadi motivasi bagi daerah untuk terus memperkuat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

“Terima kasih, ini merupakan bentuk dukungan kepada kami di daerah yang menunjukkan komitmen dalam pembangunan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dukcapil NTB Lalu Hamdi menjelaskan bahwa penghargaan Upakarya Wanua Nugraha diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan pembinaan desa dan kelurahan, khususnya yang berprestasi dalam lomba desa dan kelurahan tingkat nasional (r).

Isu Tambang Ilegal, Wisatawan Inggris Batal Berlibur ke Lombok

Mataram (globalfmlombok.com) – Isu tambang ilegal yang dinilai tidak ramah lingkungan mulai berdampak langsung terhadap sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sejumlah wisatawan asal Inggris membatalkan rencana kunjungan ke Lombok setelah menerima informasi adanya aktivitas tambang ilegal di sekitar destinasi wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, H. Lalu Ahmad Nur Aulia mengungkapkan bahwa pembatalan tersebut dilakukan oleh rombongan wisatawan mancanegara yang sebelumnya merencanakan perjalanan wisata bersepeda di wilayah Lombok.
“Ada rombongan pesepeda dari Inggris yang kemarin berencana datang ke Lombok. Namun, karena mereka mendapatkan informasi adanya aktivitas tambang ilegal di sekitar destinasi wisata, akhirnya mereka membatalkan kunjungan ke Indonesia,” ujar Aulia pada kegiatan Musda DPD Astindo NTB pada, Kamis (15/1/26).

Rombongan tersebut berjumlah sekitar 80 orang. Seluruhnya berasal dari Inggris dan sebagian besar tidak menutup kemungkinan merupakan ekspatriat yang sangat memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam memilih destinasi wisata.
“Mereka ini sangat concern terhadap isu lingkungan. Begitu mendengar ada aktivitas tambang yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, mereka langsung mengurungkan niat,” katanya menyayangkan.

Menurut Aulia, wisatawan mancanegara umumnya tidak melihat secara detail jarak lokasi tambang dengan destinasi wisata. Selama isu lingkungan mencuat di satu wilayah, citra destinasi secara keseluruhan ikut terdampak.

“Bagi wisatawan, ketika mendengar Lombok ada isu tambang ilegal, mereka tidak lagi membedakan apakah itu jauh atau dekat dari lokasi wisata. Yang mereka tangkap adalah Lombok memiliki persoalan lingkungan,” katanya.

Aulia kembali menegaskan, persoalan ini menjadi catatan serius bagi semua pihak, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai aktivitas pertambangan yang tidak mengedepankan prinsip sustainable tourism dapat merusak citra pariwisata NTB di mata dunia.
“Pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian kita bersama. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sangat besar bagi pariwisata,” tegasnya.

Ia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat berkoordinasi dan mengambil langkah tegas agar aktivitas yang merusak lingkungan tidak mengganggu perkembangan destinasi wisata unggulan NTB, khususnya Lombok yang selama ini dikenal sebagai tujuan wisata berkelanjutan.(bul)

Tertinggal Motor dan Jaket, Perempuan Asal Malang Dilaporkan Hilang Misterius di Pandanan

Tanjung (globalfmlombok.com) – Seorang perempuan asal Malang, Jawa Timur, dilaporkan hilang secara misterius di area Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dalam unggahan sejumlah warga di Medsos, perempuan tersebut bernama Levi (35). Kabarnya, ia bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sejumlah keterangan netizen, korban meninggalkan sepeda motor matic hitam dengan nopol W 2386 NBG. Motor korban terlihat di rute jalan nasional Dusun Pandanan. TKP memiliki spot pemandangan indah, namun menjorok tebing yang di bawahnya terhampar pantai dengan deburan ombak yang cukup ganas.

Hingga berita ini diturunkan, korban tercatat dikabarkan menghilang 3 hari. Pada hari kedua, spot pencarian korban yang melintas jalan nasional tampak ramai karena perhentian pengendara yang penasaran. Tampak pula, aparat kepolisian mengerahkan anjing pelacak, dibantu oleh personil Basarnas, TNI dan personil instansi terkait lainnya.

Keberadaan korban hingga kini belum diketahui setelah sepeda motor dan barang-barang pribadinya ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, tepatnya di jalur yang berdekatan dengan jurang.

‎Temuan tersebut pertama kali diketahui warga setempat dan langsung memicu kekhawatiran. Lokasi penemuan kendaraan berada di area ekstrem, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya peristiwa serius yang menimpa korban.

‎Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, IPTU Komang Wilandra, kepada wartawan, Kamis (15/1) membenarkan adanya laporan orang hilang tersebut. Saat ini, personil gabungan masih fokus melakukan pencarian dan pendalaman di lapangan.

‎“Benar, ada laporan orang hilang yang masuk di Polsek Pemenang. Sampai saat ini korban belum diketahui dan masih dilakukan pencarian,” ujar Wilandra.

‎Ia menegaskan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi pasti hilangnya korban. Sejumlah keterangan saksi serta barang bukti di lokasi penemuan tengah dikumpulkan dan dianalisis.

‎“Masih dalam tahap lidik. Kami dalami semua kemungkinan dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan,” imbuhnya. (ari)

Dihantam Banjir, Jalan Utama Menuju Batu Bangka Rusak Parah

0

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com)–Akses utama menuju Desa Batu Bangka, khususnya Dusun Prajak, Kecamatan Moyo Hilir, tepatnya di ruas Simpang Jalan Negara (SJN) Moyo- Luar kembali terganggu pasca diterjang banjir yang melanda wilayah setempat. Jalan utama menuju dusun tersebut, rusak parah.

“Akses jalan yang putus ini merupakan kejadian berulang yang dipicu curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut,” kata Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Barat, Dinas PUPR Provinsi NTB, Mustafa, Kamis, 15 Januari 2026.

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai di sekitar Kecamatan Moyo Hilir meningkat drastis hingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga. Di sejumlah titik, ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari satu meter, sehingga ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.

“Selain genangan air, beberapa bagian jalan juga mengalami longsor dan penurunan permukaan, yang semakin memperparah gangguan akses transportasi. Apalagi jalan ini merupakan jalur vital penghubung antar desa dan kecamatan,” ucapnya.

Saat ini kata dia, tim sudah berada di lapangan untuk mulai membuka akses jalan yang sempat terputus. Koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait juga terus dilakukan dalam penanganan darurat.

“Kami menerima laporan banjir sejak pagi hari dan langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan penilaian awal terhadap kondisi dan tingkat kerusakan jalan, sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang paling efektif,” ujarnya

Ia menyebutkan, langkah awal yang dilakukan yakni pembukaan akses jalan sementara guna memfasilitasi pergerakan masyarakat dan kendaraan bantuan. Selain itu pengurasan genangan air di badan jalan, identifikasi kerusakan struktural seperti longsor dan penurunan permukaan jalan juga dilakukan.

“Tim teknis Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi juga terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan. Kami juga sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang turut membantu proses penanganan darurat,” timpalnya.

” Selain penanganan darurat, kami juga mulai menyusun rencana jangka panjang untuk mencegah banjir berulang. Seperti perbaikan sistem drainase dan penguatan lereng jalan yang rawan longsor,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menambahkan, saat ini fokus utama pemerintah adalah pemulihan akses jalan agar aktivitas masyarakat kembali normal. Pemerintah juga mulai melakukan kajian penyebab banjir berulang, termasuk faktor tata guna lahan dan keterbatasan infrastruktur drainase.

“Penanganan darurat menjadi prioritas, tetapi langkah pencegahan jangka panjang juga sedang kami siapkan agar kejadian serupa tidak terus terulang,” tukasnya. (ils)

Pengiriman PMI Asal NTB ke Malaysia Terus Menurun, Apjati Soroti Perubahan Generasi hingga Kebijakan “Zero Cost”

Mataram (globalfmlombok.com)—

Jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Malaysia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD Apjati) NTB, H. Edy Sofyan, menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, mulai dari perubahan generasi hingga kebijakan penempatan tenaga kerja.

Edy mengungkapkan, pada awal 2000-an, jumlah PMI asal NTB yang berangkat ke Malaysia bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 orang per tahun. Namun, pada 2025 jumlah tersebut turun signifikan menjadi sekitar 25.000 PMI, dan pada 2026 diprediksi akan kembali mengalami penurunan.

“Grafik pengiriman PMI asal NTB ke Malaysia memang terus menurun. Tahun ini bahkan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun lalu,” kata Edy, Kamis (15/1/2026).

Menurut Edy, faktor utama penurunan berasal dari perubahan generasi pekerja migran, khususnya di wilayah Lombok. Pada masa lalu, banyak warga NTB yang bekerja ke Malaysia tanpa latar belakang pendidikan tinggi. Namun, kondisi tersebut kini berubah.

“Dulu orang tua berangkat ke Malaysia tanpa pendidikan memadai. Sekarang anak-anak mereka sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi, lalu bekerja sebagai PNS, polisi, atau profesi lain di dalam negeri. Sementara pasar tenaga kerja Malaysia masih didominasi kebutuhan pekerja dengan pendidikan rendah. Itu proses alam,” ujarnya.

Faktor lain yang dinilai berpengaruh adalah penerapan kebijakan penempatan PMI dengan skema zero cost ke Malaysia. Edy menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena tidak semua sektor tenaga kerja cocok menerapkan konsep tanpa biaya.

Ia menjelaskan, skema zero cost sejatinya hanya benar-benar sesuai untuk sektor nonformal, seperti pekerja ladang dan pembantu rumah tangga. Di luar sektor tersebut, calon PMI tetap harus mengeluarkan biaya tertentu.

“Agent di Malaysia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Nepal, Bangladesh, India, dan Sri Lanka. Tenaga kerja dari negara-negara itu masuk Malaysia dengan membayar biaya sendiri, bahkan bisa lebih dari Rp40 juta,” kata Edy.

Ia menambahkan, selama dua tahun terakhir, sejumlah perusahaan mitra di Malaysia yang sebelumnya rutin merekrut PMI asal Lombok justru berhenti bekerja sama. Setelah ditelusuri, agen di Malaysia mengaku tidak sanggup menanggung biaya tinggi akibat skema zero cost.

“Untuk satu PMI saja, agen di Malaysia bisa menanggung biaya hingga sekitar Rp20 juta, mulai dari pembayaran ke perusahaan di Indonesia sampai pengurusan visa kerja. Sementara jika mereka mendatangkan tenaga kerja dari Nepal, India, atau Bangladesh, agen tidak perlu mengurus apa pun karena biaya sudah dibayar dari negara asal pekerja,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Edy, membuat Malaysia kini lebih banyak beralih merekrut tenaga kerja dari Pulau Jawa. Salah satu alasannya, pekerja dari Jawa dinilai tidak mudah berpindah perusahaan, sehingga lebih disukai oleh pemberi kerja.

Selain itu, penerapan zero cost juga mendorong meningkatnya minat tenaga kerja dari Pulau Jawa untuk bekerja ke Malaysia, karena tidak dibebani biaya penempatan. Faktor tingginya jumlah angkatan kerja dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri turut menjadikan Malaysia sebagai pilihan utama bagi pekerja asal Jawa.

“Atas kondisi ini, kebijakan zero cost perlu dikaji ulang, terutama dengan membedakan sektor formal dan nonformal.” ujar Edy.(ris)