Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, dengan terdakwa Radiet Adiansyah kembali digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (14/4/2026).

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya dokter Puskesmas Nipah dr. Baiq Julinda Fatma, Fandi Pratama selaku orang pertama yang menemukan korban, serta dua warga Dusun Nipah, Lombok Utara, yakni Sambidi dan Paharudin.

dr. Baiq Julinda Fatma dalam kesaksiannya mengungkapkan, saat terdakwa Radiet dibawa ke Puskesmas Nipah, kondisinya dalam keadaan normal. Hal itu terlihat dari tanda-tanda vital yang masih stabil.

“Keadaan normal, bisa dilihat dari tanda-tanda vital,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan, tekanan darah terdakwa saat itu berada pada angka 90 dan masih dalam batas normal. Selain itu, terdakwa juga masih mampu berkomunikasi dengan baik.

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan rujukan agar terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. “Dasar dilakukan rujukan karena dikhawatirkan adanya cedera kepala,” katanya.

Terkait luka gores pada lengan terdakwa, dr. Julinda mengaku tidak melakukan pemeriksaan secara langsung saat itu. Namun, berdasarkan gambar yang diperlihatkan di persidangan, luka tersebut diduga akibat benda tumpul.

“Jika dilihat dari gambar, kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Meskipun saya tidak tahu benda apa,” jelasnya.

Sementara itu, dua saksi warga Dusun Nipah, Sambidi dan Paharudin, secara tegas membantah adanya kasus pembegalan di lokasi kejadian perkara.

“Tidak pernah terjadi pembegalan selama ini, apalagi pembunuhan di Pantai Nipah,” ujar salah satu saksi.

Kuasa hukum terdakwa sempat menyinggung adanya unggahan di media sosial yang menyebutkan pernah terjadi pembegalan pada tahun 2013 dan 2016 di kawasan tersebut. Namun, kedua saksi kompak membantah informasi tersebut.

Menurut mereka, kabar tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan berpotensi merugikan citra kawasan wisata Pantai Nipah.

“Itu kan netizen bebas berkomentar. Bisa saja untuk menjatuhkan nama Pantai Nipah,” ucapnya.

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa Radiet Adiansyah mengklaim adanya pihak ketiga dalam kasus ini. Ia menyebut dirinya dan korban sempat menjadi korban pembegalan oleh orang tak dikenal pada 27 Agustus 2026.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tambahan untuk mengungkap fakta hukum secara menyeluruh. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidang Lanjutan Dugaan Pembunuhan Mahasiswi Unram: Dokter Ungkap Kondisi Radiet, Warga Nipah Bantah Isu Pembegalan “

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengambil langkah tegas dengan menghentikan pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar yang selama ini digunakan oleh Lembaga Pendidikan Tridarma Kosgoro Tingkat I NTB, yang kini dikelola oleh pihak STIE AMM.

Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset daerah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merekomendasikan agar aset tersebut dikembalikan ke daerah apabila tidak memberikan kontribusi berupa pembayaran sewa.

Namun, keputusan penghentian pinjam pakai itu memicu gugatan dari pihak AMM. Mereka mengajukan gugatan terhadap Bupati Lobar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan (SK) pemberhentian pinjam pakai aset dimaksud.

Kepala Bagian Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana menjelaskan, objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Bupati Lobar Nomor 100.3.3.2/518/BPKAD/2025 tentang pemberhentian pinjam pakai BMD berupa tanah milik Pemkab Lobar tertanggal 16 September 2025.

“Pemanggilan pertama itu masuk akhir Januari 2026,” ujar Bagus, kemarin.

Ia mengungkapkan, proses persidangan di PTUN kini telah memasuki tahap akhir. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/4/2026) dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Putusan pengadilan diperkirakan akan keluar dalam waktu dua hingga tiga minggu setelahnya.

Dalam persidangan, Pemkab Lobar telah menyerahkan hampir 30 alat bukti. Di antaranya meliputi hasil pemeriksaan BPK serta laporan monitoring dan evaluasi dari Korsupgah KPK yang menekankan pentingnya penilaian dan penerapan sewa terhadap pemanfaatan aset daerah.

“Temuan-temuan ini kami lampirkan sebagai alat bukti di pengadilan. Intinya, harus ada nilai sewa atas pemanfaatan aset tersebut,” tegasnya.

Bagus menambahkan, aset tersebut telah digunakan oleh pihak AMM selama puluhan tahun, bahkan sejak 1986. Namun, selama itu pula tidak ada kontribusi pendapatan yang masuk ke kas daerah.

“Dari BPK maupun KPK ditegaskan, aset harus disewa atau dikembalikan ke Pemkab,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan berpotensi menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan berikutnya. Apalagi, KPK dijadwalkan kembali melakukan pengawasan ke Lombok Barat tahun ini.

“Itu yang selalu ditanyakan oleh KPK melalui Korsupgah,” imbuhnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak AMM belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan yang diajukan ke PTUN tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bupati LAZ Tindak Lanjut Temuan BPK dan KPK Terkait Aset “

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mengintensifkan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk jungkit (dump truck) dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, Minggu (12/4/2026), mengatakan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Namun, ia tidak merinci pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

“Terkait kasus ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut menjadi salah satu prioritas Kejari Lombok Tengah dan dipastikan terus berproses. Selain pemeriksaan saksi secara maraton, penyidik juga mulai berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah, Bratha Hari Putra, sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan setelah hasil audit kerugian negara rampung.

“Perhitungan rampung baru ada penetapan tersangka,” katanya.

Ia mengakui hingga kini pihaknya belum menentukan auditor yang akan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Penyidik, lanjutnya, tidak ingin gegabah menetapkan tersangka tanpa dasar perhitungan yang jelas.

Meski demikian, Bratha menilai pembuktian perkara relatif tidak sulit karena telah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tersebut.

Dalam penyidikan, jaksa telah menyita sejumlah dokumen dari DLH Lombok Tengah sebagai barang bukti. Namun, kendaraan hasil pengadaan belum dilakukan penyitaan.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan kendaraan operasional DLH Lombok Tengah pada 2021 dengan total anggaran Rp5,4 miliar. Proyek tersebut mencakup pengadaan dump truck dan arm roll di Kecamatan Pujut serta dump truck di Kecamatan Praya, yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Salah satu penyedia memenangkan proyek dengan nilai penawaran Rp5,122 miliar. Namun, pada Maret 2025 muncul laporan dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian ditindaklanjuti Kejari Lombok Tengah dengan penerbitan surat perintah penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa penyedia telah menyerahkan enam unit dump truck dan empat unit arm roll. Namun, proses serah terima yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum dilaksanakan secara penuh.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk tidak dilengkapinya dokumen dengan bukti kepemilikan kendaraan. Berdasarkan temuan tersebut, jaksa meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Kejari Lombok Tengah menegaskan akan terus mendalami kasus ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Maraton Periksa Saksi di Kasus Pengadaan Truk DLH Lombok Tengah “