Diwarnai Aksi Walk Out, Empat Pimpinan DPRD NTB Dilantik
Pimpinan DPRD NTB
Pelantikan Pimpinan DPRD NTB
Mataram (Global FM Lombok)-Empat orang unsure pimpinan DPRD Provinsi NTB Masa Jabatan 2014-2019 secara resmi dilantik dalam acara rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi NTB yang berlangsung Kamis (16/10) sekitar pukul 10.30 Wita di gedung DPRD NTB. Acara pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD itu diwarnai aksi walk out dari fraksi PDIP. Meski demikian, kegiatan tersebut berlangsung lancar.
Hadir dalam acara itu gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, sejumlah pimpinan DPRD kabupaten kota di NTB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, perwakilan lembaga negara dan lain-lainnya. Sidang paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD sementara Hj Bq Isvie Rupaeda.
Sekretaris DPRD NTB Ashari dalam kesempatan itu membacakan SK pelantikan pimpinan DPRD NTB dari Mendagri tertanggal 13 Oktober 2014. Empat unsur pimpinan DPRD NTB yang dilantik yaitu H Umar Said, SA.g sebagai Ketua DPRD NTB. Sementara Wakil ketua DPRD NTB masing-masing dijabat oleh TGH Mahally Fikri, Mori Hanafi, SE, M. Comm dan H Abdul Hadi, SE, MM.
“Ditetepkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014. Menteri Dalam Negeri RI tertanda Gamawan Fauzi” katanya.
Pengucapan sumpah/janji DPRD NTB dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram didampingi oleh rohaniawan. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Dalam kesempatan itu dilaksanakan pula prosesi penyerahan palu sidang dari ketua sementara Bq Isvie Rupaeda kepada ketua DPRD definitive H Umar Said.
Dalam sambutannya ketua DPRD NTB Umar Said mengatakan, jabatan pimpinan DPRD merupakan sebuah amanat yang menuntut sebuah tanggung jawab yang tinggi sehingga harus dijaga seoptimal mungkin. “ Kami menyadari memimpin lembaga DPRD NTB merupakan posisi stragegis dalam mengarahkan pelaksanaan peran fungsi dan wewenang DPRD untuk lima tahun depan” katanya.
Fraksi PDIP Anggap Pelantikan Cacat Prosedur
Fraksi PDIP NTB walk out dari acara pelantikan pimpinan DPRD NTB yang diselenggarakan Kamis (16/10) di gedung DPRD NTB. Aksi walk out itu dilakukan kerena pelantikan pimpinan DPRD NTB dinilai cacat secara prosedural. Sebelum walk out, Ruslan Turmuzi dari fraksi PDIP, melakukan interupsi berkali-kali saat pembukaan sidang paripurna oleh pimpinan DPRD NTB sementara, Hj. Bq Isvie Rupaida. Namun karena tidak diberikan kesempatan, PDIP memutuskan walk out.
Ruslan Turmuzi bersama tiga anggota fraksi PDIP lainnya, kepada wartawan di ruang kerja fraksi PDIP mengatakan, penetapan pimpinan DPRD NTB cacat procedural karena berdasarkan Undang-undang MD3 tahun 2014, penetapan pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dengan tata tertib. Sementara saat ini tata tertib di DPRD NTB tersebut belum selesai dibahas.
“Tata tertib belum jadi kok. Penetapan pimpinan DPRD itu harus melalui paripurna. Nah surat keputusan yang digunakan untuk memproses penetapan yang dilakukan oleh Mendagri itu belum pernah dilakukan oleh paripurna DPRD. Rancangan SK itu tidak ada tiba-tiba langsung ada SK dari Mendagri. Ini persoalannya. Oleh karena itu daripada kami mengikuti penetapan proses cacat prosedur, lebih baik kami keluar. itu yang kami sampaikan dalam keberatan ini kepada paripurna itu”, imbuhnya.
Dilanjutkan, sidang paripurna yang dianggap cacat procedural tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober lalu. Dimana, seharusnya pimpinan sementara meminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan terhadap pimpinan definitif. Selanjutnya hal itu dilakukan melalui rapat paripurna dengan meminta persetujuan semua fraksi. Karena prosedur itu tidak dilakukan, PDIP menilai bahwa diktum atau amar putusan itu ditambah, dikurangi dan disanggah oleh fraksi-fraksi DPRD. (ris/irs)-
No Comments