Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bencana kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Hingga saat ini, terdapat 60 dusun di 16 desa yang tersebar di enam kecamatan telah dilanda bencana tahunan ini. Untuk itu, kalangan DPRD Lobar pun mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar dalam hal ini OPD terkait gerak cepat merespons keluhan warga soal bantuan air bersih. Sebab air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah.
“Meningkat sangat signifikan daerah yang terdampak kekeringan ini,” sebut Kepala Bidang (Kabid) Darurat dan Logistik pada BPBD Lobar, Toni Hidayat ditemui saat penyaluran air di wilayah Bukit Tinggi dan Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Senin (24/8/2026).
Pihaknya pun merespons cepat meluasnya bencana kekeringan ini dengan mendistribusikan air terlebih bagi masyarakat sangat membutuhkan air bersih. Hingga saat ini pihaknya bersama OPD dan mitra terkait telah mendroping air sebanyak 730 ribu liter air pada masyarakat terdampak.
Untuk penanganan lebih maksimal dari sisi pelayanan air bersih pada masyarakat ini, Pihaknya segera meminta status bencana kekeringan dinaikkan dari siaga ke darurat bencana. Salah saru pertimbangannya, meluasnya daerah terdampak kekeringan ini yang sangat signifikan.
Saat ini masih berlaku status siaga bencana kekeringan hingga tanggal 31 Agustus. Karena selama status siaga ini penanganan pendistribusian air bersifat mandiri dibantu oleh OPD maupun mitra terkait. “Dengan meluasnya daerah terdampak kekeringan ini bisa segera dinaikkan status ke darurat,” harap dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Perindo, Dr. Syamsuriansyah menyampaikan bahwa dalam penanganan bencana kekeringan ini perlu respons cepat oleh Pemkab dalam hal ini OPD terkait. “Saya selalu bicara (tekankan) fast response atau respons cepat Pemda dalam menangani bencana di daerah ini,” kata Syamsuriansyah.
Bicara bencana kekeringan yang saat ini dialami Lobar, Syamsuriansyah telah menyampaikan terkait strategi penanganan dan lainnya. Seharusnya apa yang disampaikan telah bisa dicerna dengan cepat oleh OPD terkait. Sehingga tidak terjadi lagi ada keluhan dari warga soal lambatnya penanganan dan lainnya. Pasalnya dari informasi yang diterimanya bahwa masih ada warga mengeluhkan masih lambatnya respons BPBD dalam penanganan bencana akibat hal-hal yang tidak seharusnya menjadi kendala.
Salah satunya soal administrasi, seharusnya bisa dilakukan belakangan. Tetapi yang terpenting OPD melakukan penanganan cepat dulu terhadap warga yang butuh air bersih. Seharusnya OPD menjadwalkan pengiriman air secara rutin, jika telah mengetahui daerah itu rawan atau langganan kekeringan. “Jangan nunggu keluhan dari masyarakat baru turun,” imbuhnya.
Menurutnya, yang terpenting saat ini diperlukan solusi penanganan jangka pendek, dengan penyaluran air bersih secara rutin. Air yang dikirim itu tidak cukup hanya untuk kebutuhan sehari atau dua hari saja, tetapi berkelanjutan.
“Air ini kebutuhan primer atau dasar bagi masyarakat kita, sehingga suka atau tidak suka OPD harus menyiapkan 24 jam tangki air untuk dikirim ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan,” tegasnya.
Selain itu, dibutuhkan adanya kendaraan tangki air. Menurutnya tidak ada masalah kalau dibutuhkan kendaraan tangki air tersebut. Apalagi daerah yang terdampak itu adalah wilayah Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari yang notabene menjadi lokasi Bendungan Meninting. Politisi Perindo Lobar itu juga menyoroti warga yang ada di sekitar bendungan justru mengambil air hingga 1-2 kilometer, padahal di daerah itu ada bendungan yang menjadi sumber air. (her)
