Praya (globalfmlombok.com) – Banjir yang kembali menerjang kawasan Kuta Mandalika awal pekan ini dinilai menjadi penanda bahwa kawasan wisata unggulan tersebut tengah menghadapi persoalan serius tata kelola lingkungan. Sejumlah pihak menyebut, bencana itu sejatinya telah lama diprediksi.
Organisasi pemerhati lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB dan Portir Internasional Indonesia sebelumnya telah mengingatkan potensi banjir di kawasan tersebut. Masifnya pembangunan fasilitas pariwisata yang dinilai kurang mengindahkan aspek lingkungan disebut menjadi pemicu utama.
Dalam tiga tahun terakhir, kawasan Kuta Mandalika nyaris tak pernah luput dari banjir saat puncak musim hujan. Aktivitas pembangunan yang terus meluas mempersempit ruang resapan air, sementara sistem drainase dinilai tidak berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kawasan.
Ironisnya, ratusan bangunan di kawasan itu disebut sempat berdiri tanpa izin teknis dari pemerintah daerah. Meski sebagian telah mengurus perizinan belakangan, kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kesadaran pelaku usaha serta pengawasan dari regulator.
Kebutuhan lahan yang meningkat turut berdampak pada hilangnya area tampungan air alami. Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu M. Akhyar, menyebut banyak “menange” atau muara yang dahulu berfungsi menampung air hujan kini telah ditimbun.
“Dulu di Kuta itu banyak menange yang berfungsi menampung air hujan, sehingga air tidak meluap ke perkampungan. Tapi kondisi hari ini menange-menange tersebut banyak yang sudah ditimbun,” ujarnya.
Persoalan tak berhenti di situ. Hasil peninjauan lapangan Staf Ahli Bupati Lombok Tengah menunjukkan sejumlah bangunan berdiri tanpa dukungan saluran drainase memadai. Bahkan, di beberapa titik, saluran yang ada justru tertutup material pembangunan.
Di sisi lain, aktivitas pengerukan lereng bukit di sekitar kawasan Kuta Mandalika juga berlangsung masif. Material dari perbukitan digunakan untuk pembangunan di wilayah hilir maupun untuk proyek di area perbukitan itu sendiri. Kondisi ini memperbesar potensi limpasan air saat hujan deras.
Akhyar menilai persoalan banjir Kuta tidak bisa diselesaikan secara parsial. “Jadi bicara banjir Kuta tidak sederhana. Masalahnya kompleks,” katanya.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin pembangunan yang telah terbit. Jika ditemukan pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan, pembangunan harus dihentikan. Pemerintah provinsi pun diminta mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya, terutama terkait aktivitas di kawasan perbukitan dan hutan.
Menurutnya, ketegasan penegakan aturan menjadi kunci untuk menyelamatkan kawasan wisata premium tersebut dari kerusakan yang lebih parah. Tanpa upaya komprehensif dari hulu hingga hilir, potensi besar yang dimiliki Kuta Mandalika dikhawatirkan akan tergerus.
“Selama ini kita bicara potensi besar yang dimiliki kawasan Kuta Mandalika. Tapi justru potensi tersebut tidak kita jaga dan pelihara. Maka lambat laun potensi itu bakal hilang,” ujarnya.(*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Catatan Banjir Kuta Mandalika, Hulu Dikeruk, Hilir Ditimbun ”
