Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat kualitas kebijakan publik melalui pemanfaatan riset dan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Policy Dialogue Pembelajaran Penulisan Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak Sistemik dan Workshop Penulisan Rekomendasi Kebijakan Prioritas yang berlangsung di Mataram pada 28–29 Juli 2026.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bersama Program SKALA ini menghasilkan penguatan kapasitas analis kebijakan daerah dalam menyusun policy brief berbasis bukti, memperkuat jejaring antar perangkat daerah, akademisi, dan mitra pembangunan, serta mendorong pemanfaatan hasil riset sebagai referensi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.
Dialog kebijakan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Dr. Noudy R.P. Tandean, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, Provincial Lead Program SKALA NTB Anja Kusuma, serta perwakilan Bappeda, BRIDA, perangkat daerah, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.
Membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa penyusunan kebijakan tidak lagi dapat didasarkan pada asumsi maupun kebiasaan, melainkan harus bertumpu pada data, analisis, dan pemahaman terhadap akar persoalan.
“Pimpinan tidak selalu memiliki waktu membaca laporan yang sangat tebal. Karena itu policy brief menjadi sangat penting untuk menjelaskan apa masalahnya, mengapa penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan root cause analysis perlu diterapkan agar setiap kebijakan mampu menjawab persoalan secara menyeluruh dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R.P. Tandean, menambahkan bahwa penguatan kebijakan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum tersebut adalah kenaikan muka air laut yang mulai berdampak pada kawasan pesisir, termasuk di Provinsi NTB.
Ia menjelaskan bahwa policy brief bukan sekadar ringkasan hasil penelitian, tetapi instrumen strategis yang menghubungkan hasil kajian dengan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap rekomendasi kebijakan harus disusun berdasarkan data yang akurat, hasil penelitian yang kredibel, serta mempertimbangkan karakteristik daerah agar dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menekankan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan Research Based Policy, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Menurut Aryadi, riset merupakan titik awal lahirnya inovasi yang kemudian diterjemahkan ke dalam policy brief sebagai alternatif kebijakan bagi pemerintah daerah. Karena itu, BRIDA berperan sebagai penghubung antara peneliti, inovator, dan pengambil kebijakan agar hasil riset tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi menjadi solusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Penelitian harus menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menemukan solusi, mendukung implementasi kebijakan, hingga mengevaluasi dampaknya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Aryadi.
Ia menambahkan bahwa BRIDA terus mendorong penelitian yang mendukung program prioritas daerah, mengembangkan potensi unggulan, serta menyelesaikan berbagai persoalan strategis di NTB. Menurutnya, kebijakan yang berbasis riset akan meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah. Selain memperdalam teknik penyusunan policy brief, peserta juga membahas isu strategis seperti kenaikan muka air laut (sea level rise) dan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Melalui sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan, Pemerintah Provinsi NTB berharap budaya penyusunan kebijakan berbasis riset semakin mengakar. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didukung oleh data dan bukti ilmiah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(ris/r)
