Mataram (globalfmlombok.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI berkomitmen untuk memproduksi 1.500 unit kapal tangkap ikan bagi para nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencana besar untuk mendorong produktivitas nelayan lokal ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa kepastian program ribuan kapal ini merupakan salah satu hasil dari diskusi taktisnya bersama Wakil Menteri KKP RI, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, pada Jumat (3/7/2026).
Selain pengadaan 1.500 kapal, pertemuan tersebut juga mengamankan program strategis lain dari pemerintah pusat, yakni pembangunan 40 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Jumlah ini, Iqbal berujar, sekaligus menjadikan NTB sebagai provinsi dengan kampung nelayan terbanyak di Indonesia.
“Kami anggap (bantuan kapal dan kampung nelayan) ini bisa mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi warga pesisir nanti,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (3/7/2027).
Untuk mendukung operasional armada kapal baru dan industrialisasi maritim tersebut, Pemprov NTB dan KKP juga menyiapkan langkah pendukung seperti melakukan konversi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMK Perikanan, dengan kurikulum yang fokus pada budidaya dan teknologi penangkapan ikan.
“Jadi ini untuk menyiapkan tenaga instruktur ahli untuk mencetak kru kapal hingga fishing master profesional,” tegas Iqbal.
Di sisi lain, KKP RI juga tertarik melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar dan laut sebagai fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan bagi desa-desa pesisir NTB.
Iqbal mengatakan, Pemprov NTB juga telah menekan kerja sama komprehensif mencakup 9 program strategis dengan KKP RI. Mulai dari sinkronisasi ruang laut, penguatan tata kelola perikanan, hilirisasi, pengawasan, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Iqbal menilai, keberhasilan NTB mengamankan kuota 1.500 kapal dan puluhan kampung nelayan ini tidak lepas dari komunikasi yang intensif dengan pusat. Ia memanfaatkan pengalamannya di dunia diplomasi terutama saat menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Turki untuk membangun kolaborasi konkret, bukan sekadar koordinasi administratif.
“Bagi kami, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya. (r)
