Beranda blog Halaman 98

8.000 Hektare Hutan di NTB Dirambah, Beralih Fungsi Jadi Lahan Jagung

globalfmlombok.com
-
0
8.000 Hektare Hutan di NTB Dirambah, Beralih Fungsi Jadi Lahan Jagung

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekitar 8.000 hektare kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dialihfungsikan menjadi lahan jagung. Aktivitas perambahan ini mayoritas terjadi di Pulau Sumbawa, terutama di wilayah Bima dan Dompu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain merusak fungsi hutan, perambahan juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di musim kemarau.

“Ito sudah kita antisipasi. Kami punya Bidang Gakkum yang membina Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), dan sekarang secara masif melakukan sosialisasi,” ujarnya belum lama ini.

Untuk menekan potensi kebakaran, Pemprov NTB bersama sejumlah mitra terus memperkuat kolaborasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pencegahan dan penanganan karhutla.

Ratusan personel pengamanan hutan (Pamhut) dan polisi hutan (Polhut) juga telah disiagakan untuk memperketat pengawasan di wilayah rawan.

“Semua Pamhut dan Polhut sudah kami siagakan. Kami juga terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengantisipasi karhutla,” kata Didik.

Ia memastikan, meskipun terjadi pengurangan jumlah KPH akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru, pengawasan di lapangan tidak akan terganggu. Menurutnya, pengurangan hanya terjadi pada kelembagaan, sementara jumlah personel tetap dan cakupan kerja diperluas.

Selain kawasan hutan, pemerintah juga memantau wilayah perhutanan sosial. Saat ini, sekitar 26.000 hektare lahan di kawasan tersebut telah dimanfaatkan untuk tanaman jagung.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mendorong penerapan sistem agroforestri dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti buah-buahan dan kemiri. Selain memberikan keuntungan bagi masyarakat, pola ini juga dinilai mampu mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan.

“Kita arahkan ke agroforestri. Kalau di Bima dan Dompu, kemiri karena sudah ada pasarnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan DLHK NTB, Burhan Bono, menyebut luas lahan kritis di NTB saat ini mencapai sekitar 180.000 hektare. Angka tersebut menurun sekitar 10.000 hektare dibandingkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022.

Namun demikian, upaya rehabilitasi lahan kritis masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi anggaran. Dengan kebutuhan biaya rehabilitasi berkisar Rp8 juta hingga Rp12 juta per hektare, total anggaran yang dibutuhkan mencapai triliunan rupiah.

“Kalau pemerintah sendiri yang kerjakan, butuh waktu lama. Tapi kalau mindset masyarakat berubah, dalam lima tahun bisa dipercepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program penghijauan kembali kawasan hutan kritis tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendanaan rehabilitasi berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Delapan Ribu Hektare Hutan NTB Dirambah Jadi Lahan Jagung “

Komisi IV DPRD NTB Tinjau Progres Proyek Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Komisi IV DPRD NTB Tinjau Progres Proyek Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi IV DPRD NTB turun langsung melakukan peninjauan lapangan terhadap program peningkatan jalan provinsi di Pulau Sumbawa. Dua ruas yang menjadi fokus yakni long segmen Lenangguar–Lunyuk dan ruas Simpang Poto Tano–Seteluk.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menyampaikan progres pengerjaan long segmen Lenangguar–Lunyuk telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap adendum ketiga dengan batas waktu penyelesaian hingga 20 Mei 2026.

Pekerjaan yang tersisa difokuskan pada tahap akhir, seperti pengaspalan di sejumlah titik, pemasangan tebing pengaman, serta penanganan ruas jalan yang sebelumnya telah dilakukan proses pemotongan (cutting).

“Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV juga menyoroti pentingnya ruas Simpang Poto Tano–Seteluk sebagai akses strategis di wilayah Sumbawa Barat. Jalan provinsi ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Sudirsah menegaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas daerah, bukan secara tebang pilih. Menurutnya, proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga keseimbangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk di sektor perdagangan dan pariwisata.

“Ini menjadi harapan masyarakat yang selama ini menginginkan akses jalan yang lebih baik,” ujarnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Komisi IV DPRD NTB Turun Cek Progres Proyek Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa “

Menpar dan Menekraf Ajak Masyarakat Sukseskan Festival Rimpu Mantika 2026

globalfmlombok.com
-
0
Menpar dan Menekraf Ajak Masyarakat Sukseskan Festival Rimpu Mantika 2026

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya mengajak masyarakat Bima, Dompu, serta wilayah Nusa Tenggara untuk menghadiri dan menyukseskan Festival Rimpu Mantika 2026.

Festival yang mengusung tema Preserving Culture and History tersebut akan digelar pada 25–27 April 2026 di Asi Mbojo. Kegiatan ini juga telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN).

Widiyanti menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Bima dan Dompu serta para pencinta pariwisata Indonesia di mana pun berada untuk menghadiri sekaligus menyukseskan Festival Rimpu Mantika 2026,” ujarnya, Sabtu (18/4).

Menurutnya, Festival Rimpu merupakan wujud komitmen dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis kearifan lokal sekaligus meningkatkan daya saing destinasi daerah, khususnya di wilayah Dana Mbojo.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum festival sebagai upaya melestarikan tradisi Rimpu sebagai aset pariwisata berkelanjutan.

“Wujudkan pariwisata yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” katanya.

Sementara itu, Teuku Riefky Harsya menyampaikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif melalui pelestarian budaya lokal. Ia mengajak masyarakat untuk turut ambil bagian dalam festival tersebut.

“Rimpu bukan sekadar busana, tetapi perpaduan antara tradisi dan fesyen yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Bima,” ujarnya.

Menurutnya, pelestarian budaya seperti Rimpu juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui karya dan produk lokal yang memiliki nilai tambah.

Festival Rimpu Mantika 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat promosi budaya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bima dan sekitarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menpar dan Menekraf Minta Masyarakat Sukseskan Festival Rimpu “

Eksploitasi Anak Ditemukan di Kawasan Udayana, LPA Soroti Lemahnya Pengawasan

globalfmlombok.com
-
0
Eksploitasi Anak Ditemukan di Kawasan Udayana, LPA Soroti Lemahnya Pengawasan

Mataram (globalfmlombok.com) – Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Mataram terhadap aktivitas lapak di kawasan Udayana. Sorotan ini mencuat setelah ditemukannya dugaan praktik eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan di lokasi tersebut.

Temuan tersebut terungkap dalam operasi gabungan yang digelar pada Rabu (15/4/2026) untuk menertibkan pedagang kopi di kawasan Udayana. Operasi melibatkan Satpol PP Kota Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, LPA Kota Mataram, serta Unit PPA Polresta Mataram.

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas usaha di ruang publik. Menurutnya, kawasan Udayana yang menjadi pusat rekreasi dan olahraga seharusnya terbebas dari praktik melanggar hukum.

“Bagaimana ini bisa terjadi, anak-anak dipekerjakan di sana. Ini menjadi tamparan bagi kita, apalagi terjadi di jantung kota,” ujarnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sekitar enam anak yang diduga bekerja di lapak kawasan tersebut. Dalam operasi penertiban, petugas mengamankan tiga anak yang kemudian dibawa untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi di rumah aman milik Pemerintah Provinsi NTB di Narmada, Lombok Barat.

“Anak-anak tersebut saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Usianya berkisar antara 14 hingga 16 tahun,” kata Joko.

Ia mengungkapkan, anak-anak tersebut diduga dipekerjakan dengan alasan tidak memiliki pengasuhan yang layak atau berada dalam kondisi terlantar. Padahal, sebelumnya LPA telah mengingatkan pengelola lapak agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur, terutama setelah adanya kasus serupa di lokasi yang sama.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, menyatakan penertiban dilakukan berdasarkan koordinasi lintas instansi, khususnya DP3A, serta melibatkan aparat kepolisian dan lembaga perlindungan anak.

“Penindakan dilakukan karena adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur oleh pedagang kopi di lokasi tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika terbukti terjadi pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk menertibkan hingga menghentikan aktivitas usaha di kawasan tersebut.

“Jika terbukti, itu akan menjadi dasar bagi kami untuk menertibkan dan bahkan mengosongkan aktivitas perdagangan di lokasi itu,” tegasnya.

Irwan menambahkan, dari hasil operasi gabungan, pelanggaran yang ditemukan hanya terkait eksploitasi anak, sementara pelanggaran lain tidak ditemukan.

Ke depan, LPA berharap pemerintah kota mengambil langkah konkret untuk memperketat pengawasan di ruang publik, sehingga praktik serupa tidak kembali terjadi dan perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara maksimal. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Eksploitasi Anak Ditemukan di Kawasan Udayana, LPA Soroti Lemahnya Pengawasan “

Hasil Tambang MBLB Lotim Dikirim ke Madura hingga Kalimantan

globalfmlombok.com
-
0
Hasil Tambang MBLB Lotim Dikirim ke Madura hingga Kalimantan

Selong (globalfmlombok.com) – Hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berupa pasir dan batuan dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus didistribusikan ke luar daerah, mulai dari Madura, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Setiap pengiriman dipastikan telah memenuhi ketentuan perizinan, termasuk kewajiban pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menegaskan pihaknya akan terus mengoptimalkan penarikan pajak dari aktivitas pengangkutan komoditas MBLB tersebut.

“Ada yang ke Sumbawa, pajak pasti kita tarik. Kalau yang diangkut mobil dump truck, ada petugas yang standby. Sementara yang melalui kapal tongkang lewat Pelabuhan Kayangan, wajib menunjukkan surat keterangan lunas pajak sebelum diberangkatkan,” ujarnya, Jumat (17/5/2026).

Meski mekanisme pengawasan telah berjalan, Muksin mengakui aktivitas pengiriman melalui jalur laut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Bapenda, hingga beberapa bulan terakhir 2026, pengiriman menggunakan kapal tongkang baru tercatat dua kali.

“Hanya dua tongkang yang saya tanda tangani surat jalannya,” katanya.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai empat kapal, bahkan pada 2024 aktivitas pengiriman terbilang cukup tinggi dengan frekuensi hampir setiap pekan.

“Kalau tahun 2024 agak ramai, hampir setiap minggu ada pengangkutan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, besaran pajak yang dikenakan bergantung pada jenis material yang diangkut. Meski volume muatan sama, nilai pajak dapat berbeda signifikan.

“Kalau batu pecah atau batu split dengan kapasitas sekitar 5.110 ton, pajaknya bisa mencapai Rp60 juta. Sedangkan batu gelondongan dengan kapasitas sama hanya sekitar Rp12 juta,” paparnya.

Perbedaan tersebut, lanjutnya, mengacu pada nilai jual dan jenis komoditas sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan daerah.

Untuk mencegah kebocoran pendapatan, Bapenda Lotim terus memperketat pengawasan, baik di jalur darat maupun di kawasan Pelabuhan Kayangan sebagai pintu keluar utama distribusi MBLB ke luar daerah.

Pemerintah daerah berharap pengawasan ini dapat memastikan seluruh aktivitas pengiriman berjalan sesuai aturan sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan asli daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hasil Tambang MBLB Lotim Dikirim ke Madura hingga Kalimantan “

Jembatan Darurat Ambruk, Akses Transportasi Sekotong Timur Lumpuh

globalfmlombok.com
-
0
Jembatan Darurat Ambruk, Akses Transportasi Sekotong Timur Lumpuh

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Arus transportasi yang menghubungkan Desa Sekotong Timur dengan Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar), hingga akses menuju Lombok Tengah, lumpuh total. Kondisi ini terjadi setelah jembatan darurat di Dusun Kambeng ambruk akibat longsor di bagian tebing sungai.

Warga kini tidak berani melintasi jembatan tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan. Pemerintah desa pun telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menggunakan jalur tersebut dan beralih ke rute alternatif.

Kepala Desa Sekotong Timur, Marwan Hakim, mengatakan kondisi jembatan sudah tidak memungkinkan untuk dilalui. Struktur jembatan yang terbuat dari batang kelapa mengalami kerusakan parah, diperparah dengan longsornya sisi tebing sungai.

“Sudah tidak berani dilalui,” ujarnya, Minggu (19/4).

Sebelumnya, jembatan darurat tersebut sempat putus beberapa hari lalu dan sangat mengganggu aktivitas warga. Anak-anak di wilayah itu bahkan tidak berani berangkat ke sekolah karena kondisi jembatan yang membahayakan. Orang tua pun memilih melarang anak-anak mereka demi keselamatan.

Pemerintah desa telah melaporkan kondisi tersebut kepada dinas terkait dan meminta segera dilakukan pembangunan jembatan permanen. Informasi yang diterima, saat ini proses masih dalam tahap persiapan kelengkapan lelang.

Pihak desa juga berencana menemui bupati untuk menagih komitmen percepatan pembangunan, mengingat kondisi jembatan yang berpotensi menimbulkan korban.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi, menyatakan pihaknya telah merampungkan tahap reviu perencanaan sebagai langkah awal pembangunan jembatan permanen.

“InsyaAllah segera akan dibangun tahun ini, karena sudah menjadi instruksi bupati untuk diselesaikan,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan tidak bisa dilakukan secara instan karena merupakan proyek permanen yang harus melalui tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan.

“Proses tender itu sudah ada waktunya sesuai aturan. Kita tunggu sampai selesai, baru kita eksekusi pembangunan di lapangan,” ujarnya.

Rencananya, pembangunan tidak hanya mencakup jembatan, tetapi juga penataan ruas jalan di kawasan tersebut agar akses masyarakat dapat kembali normal dan lebih optimal. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Darurat Ambruk, Arus Transportasi Desa Sekotong Timur Lumpuh “

Pertamina Siapkan Empat SPBU, DPRD KLU Desak Percepatan Pengambilalihan Sementara

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Siapkan Empat SPBU, DPRD KLU Desak Percepatan Pengambilalihan Sementara

Tanjung (globalfmlombok.com) – PT Pertamina Patra Niaga melakukan langkah mitigasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) pascaeksekusi tiga unit SPBU di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi kelangkaan BBM di tengah masyarakat.

Area Manager Comm, Relation & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat SPBU terdekat sebagai alternatif layanan. Namun, dua di antaranya berada di luar wilayah KLU.

“Dalam rangka kelancaran penyaluran BBM, terdapat empat SPBU terdekat yang disiapkan sebagai alternatif layanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Empat SPBU tersebut masing-masing SPBU 54.833.10, SPBU 54.833.16, SPBU 54.833.14, dan SPBU 54.833.05. Dari jumlah itu, dua SPBU berada di Lombok Utara, yakni di wilayah Pemenang dan Gangga. Sementara dua lainnya beroperasi di Kabupaten Lombok Barat, termasuk di kawasan Gunungsari.

Selain itu, Pertamina juga tengah mengupayakan pengambilalihan sementara operasional tiga SPBU yang telah dieksekusi dan saat ini masih dalam proses hukum. Langkah tersebut ditempuh agar pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan.

“Upaya mitigasi alih pengelolaan SPBU sebagai solusi sementara selama proses hukum berlangsung,” katanya.

Diketahui, tiga SPBU yang dieksekusi masih ditutup hingga adanya persetujuan pengambilalihan sementara oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, menilai langkah mitigasi tersebut belum efektif untuk jangka pendek. Pasalnya, sebagian SPBU yang disiapkan berada di luar wilayah KLU sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami apresiasi langkah Pertamina, tetapi ini belum efektif karena dua dari empat SPBU berada di luar KLU,” ujarnya.

Pihaknya pun mendesak Pertamina untuk segera mengambil alih sementara operasional tiga SPBU yang ditutup. Menurutnya, keterbatasan layanan BBM berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut.

Selain itu, DPRD KLU juga mendorong agar proses lelang pengelolaan SPBU ke depan dapat meningkatkan kualitas layanan, termasuk menghadirkan konsep SPBU ramah lingkungan atau Green Energy Station.

“Harapan kami, ada peningkatan standar pelayanan ke depan,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lelang Tiga SPBU, DPRD KLU Soroti Isu Monopoli Izin “

14 Ribu KK di Lobar Belum Terdata DTSEN, Mensos Dorong Aktivasi Puskesos

globalfmlombok.com
-
0
14 Ribu KK di Lobar Belum Terdata DTSEN, Mensos Dorong Aktivasi Puskesos

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 14 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal, sebagian di antaranya dinilai layak menjadi penerima program bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Lobar, Arief Suryawirawan, menyebutkan ribuan KK tersebut masuk kategori desil nol atau belum terdata dalam sistem DTSEN.

“Ada 14 ribu KK, kita sebutnya desil nol, yang belum masuk desil (DTSEN),” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada bupati serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data tersebut masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan untuk memastikan tingkat kesejahteraan masing-masing keluarga.

“Bisa jadi di antara mereka ada yang masuk desil 1, 2, atau 5. Untuk memastikan itu, perlu dilakukan verval,” katanya.

Salah satu contoh kasus adalah Papuq Reme, warga Kuranji Dalang, yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi tidak tercantum dalam DTSEN. Kondisi ini diduga terjadi akibat penggabungan beberapa sumber data sebelumnya ke dalam satu sistem DTSEN.

Saat ini, Pemkab Lobar tengah memfokuskan upaya verval guna mengusulkan kembali 14 ribu KK tersebut agar masuk dalam basis data nasional.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa. Menurutnya, Puskesos memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaring dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat kurang mampu.

“Ke depan saya meminta para kepala desa untuk menghidupkan Puskesos di setiap desa. Sehingga kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, bisa dimasukkan ke sistem dan dicarikan solusi,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.

Ia menjelaskan, keberadaan Puskesos akan mempermudah pendataan masyarakat kurang mampu dari tingkat desa, terutama bagi warga yang selama ini kesulitan menyampaikan keluhan karena kendala akses maupun geografis.

Mensos mengungkapkan, pihaknya masih sering menerima laporan masyarakat, mulai dari ketidakmampuan menebus ijazah hingga belum terdata sebagai penerima bantuan kebutuhan pokok. Persoalan tersebut, menurutnya, seharusnya dapat diatasi melalui peran aktif Puskesos.

Kebijakan pengaktifan kembali Puskesos ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto, yang mendorong peningkatan akurasi data dan penanganan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.

“Inilah pekerjaan rumah kita yang harus disisir bersama sesuai arahan Presiden,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 14 Ribu KK Lobar Tak Masuk DTSEN, Mensos Minta Puskesos Diaktifkan “

Kejati NTB Pertajam Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Sponsorship MXGP

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Pertajam Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Sponsorship MXGP

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus dugaan korupsi dana sponsorship dari salah satu bank milik daerah pada ajang MXGP Lombok terus berproses di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, mengatakan perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan oleh tim pidana khusus. Fokus penyidik, kata dia, adalah memperkuat alat bukti materiel.

“Masih mempertajam lagi. Harus penuhi bukti materielnya,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Dalam proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa sekitar 30 orang saksi, termasuk dari pihak bank daerah yang diduga terkait dalam penyaluran dana sponsorship tersebut.

Berdasarkan pantauan, penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang (SEG), Diaz Rahmah Irhani, pada Kamis (12/2/2026). Selain itu, Direktur Utama PT Carsten Group, Abdul Ghany Kusumah, turut dimintai keterangan pada waktu yang sama.

Kedua perusahaan tersebut diketahui menjadi promotor dalam ajang MXGP, masing-masing untuk seri Sumbawa dan Lombok.

Langkah penyelidikan ini didasarkan pada penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Kepala Kejati NTB Nomor PRINT-14/N.2/Fd.1/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025. Sejak itu, tim pidana khusus bergerak maraton mengumpulkan dokumen serta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat.

Pemanggilan saksi juga terus dilakukan, tidak hanya dari pihak promotor, tetapi juga dari bank milik daerah yang berperan dalam pengaturan dana sponsorship kepada sejumlah vendor.

Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya keluhan dari pihak ketiga atau vendor yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang tersebut. Mereka mengaku belum menerima pembayaran sesuai perjanjian kerja sama.

Nilai pembayaran yang belum terealisasi tersebut bahkan diduga mencapai sekitar Rp8 miliar, yang kemudian menjadi catatan utang kepada belasan vendor.

Kejati NTB menegaskan akan terus mendalami perkara ini hingga seluruh unsur terpenuhi, sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penuhi Bukti Materiel “

Potret Dusun Serero yang Terpencil, Jalan Rusak Picu Risiko Kesehatan dan Hambat Ekonomi

globalfmlombok.com
-
0
Potret Dusun Serero yang Terpencil, Jalan Rusak Picu Risiko Kesehatan dan Hambat Ekonomi

Giri Menang (globalfmlombok.com)

Kondisi jalan menuju Dusun Serero, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih rusak parah. Akses yang buruk selama puluhan tahun membuat aktivitas warga terhambat, termasuk saat membutuhkan layanan kesehatan.

Warga di dua dusun, yakni Serero Timur dan Serero Barat, bahkan harus menggotong pasien yang sakit maupun ibu hamil menuju fasilitas kesehatan. Jalan sepanjang sekitar 5 kilometer dari akses jalan beraspal sebagian besar masih berupa tanah dan menjadi berlumpur saat hujan.

Kepala Dusun Serero Timur, Nurhat, mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sejak lama tanpa penanganan berarti. “Sejak saya kecil sampai sekarang sudah berkeluarga, jalan ini belum juga dibangun,” ujarnya.

Menurut dia, akses jalan yang rusak berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan kesehatan. Dalam kondisi darurat, seperti warga sakit atau ibu melahirkan, proses evakuasi menjadi sangat berisiko, terutama pada malam hari dan saat musim hujan.

“Kalau malam hari dan hujan, warga harus menggotong sampai ke titik yang bisa dilalui kendaraan,” katanya.

Dusun Serero Timur dan Serero Barat berada di wilayah perbukitan dengan jumlah penduduk sekitar 600 jiwa. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan, dengan komoditas seperti tembakau dan kelapa.

Namun, potensi ekonomi tersebut belum berkembang optimal karena terkendala akses transportasi. Distribusi hasil panen menjadi sulit dan biaya angkut meningkat karena kendaraan enggan melintas di jalan rusak.

Kepala Dusun Serero Barat, Fathur, menilai kondisi jalan menjadi faktor utama yang menyebabkan wilayahnya tertinggal. “Jalan ini sangat vital. Karena akses sulit, kami jadi tertinggal,” ujarnya.

Selama ini, warga bersama pemerintah desa dan sejumlah pihak telah berupaya melakukan perbaikan secara swadaya, terutama saat kondisi jalan nyaris terputus akibat hujan. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi kerusakan yang ada.

Warga berharap pemerintah segera melakukan pembangunan jalan secara permanen agar akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik. Dengan perbaikan infrastruktur tersebut, mereka meyakini kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan ketertinggalan wilayah dapat teratasi.(her)

1...979899...387Halaman 98 dari 387