Beranda blog Halaman 91

Kenaikan BBM Tekan Operasional Sampah, DLH Mataram Butuh Tambahan Anggaran Rp1,4 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram memperkirakan anggaran bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia saat ini hanya mampu menopang kegiatan operasional hingga pertengahan November 2026. Di sisi lain, kenaikan harga BBM jenis Dexlite mulai berdampak signifikan terhadap operasional pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Mengantisipasi kondisi tersebut, DLH mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Perubahan APBD 2026.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengungkapkan bahwa lonjakan harga Dexlite sejak April 2024 menjadi faktor utama yang menekan anggaran operasional. Harga Dexlite yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.200 per liter kini meningkat hingga sekitar Rp24 ribu per liter atau naik hampir 85 persen.

“Dengan kondisi kenaikan harga Dexlite seperti sekarang, alokasi anggaran BBM untuk operasional penanganan sampah kemungkinan hanya bisa bertahan sampai pertengahan November. Karena itu, kami mengupayakan adanya penambahan anggaran,” ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran operasional tersebut akan diajukan melalui Perubahan APBD 2026 yang dijadwalkan pada Agustus mendatang. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Mataram, termasuk Sekretaris Daerah dan para asisten, terkait kebutuhan tambahan anggaran tersebut.

DLH memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Sebelumnya, alokasi anggaran BBM setiap tahun berada pada kisaran Rp9 miliar hingga Rp10 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, tidak hanya pengangkutan sampah, tetapi juga perawatan ruang terbuka hijau (RTH), penyiraman taman, hingga operasional penebangan pohon yang menggunakan kendaraan berbahan bakar.

“Secara keseluruhan anggaran BBM kita sekitar Rp10 miliar. Dari hasil kajian, kebutuhan itu berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp11,4 miliar. Kami tetap melihat perkembangan harga ke depan. Jika harga turun, tentu akan sangat membantu,” jelasnya.

Nizar menegaskan, penghematan pada sektor operasional persampahan bukanlah pilihan yang realistis. Ritase pengangkutan sampah telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengurangan operasional berisiko menimbulkan penumpukan sampah di sejumlah titik.

“Tidak bisa kita melakukan penghematan di sektor operasional seperti ini, karena ritase pengangkutan sudah ditetapkan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika penghematan tetap dipaksakan, maka potensi penumpukan sampah di berbagai lokasi tidak dapat dihindari.

DLH berharap harga BBM dapat kembali stabil agar tidak semakin membebani anggaran daerah. Namun, jika harga tetap berada pada level saat ini, penambahan anggaran dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan layanan kebersihan di Kota Mataram tetap berjalan optimal. (pan)

Kejati NTB Kantongi Bukti Dugaan Aliran Dana ke Tiga Oknum Jaksa

Mataram (globalfmlombok.com)– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengantongi bukti dugaan penyerahan uang oleh Camat Pajo, Imran kepada tiga oknum jaksa. Penanganan kasus tersebut kini ditingkatkan ke tahap inspeksi oleh Bidang Pengawasan.

Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejati NTB, I Wayan Eka Widdyara, Selasa (28/4/2026) mengatakan, fakta adanya penyerahan uang diperkuat dari hasil pemeriksaan sejumlah pihak.

“Faktanya memang ada pemberi. Itu alat bukti kita. Jadi pemberinya (Imran) memang mengakui,” ujarnya.

Namun, tiga oknum jaksa yang diduga menerima uang tersebut hingga kini belum secara terbuka mengakui adanya penerimaan. Pemeriksaan terhadap mereka masih terus berlangsung.

“Sementara masih kami periksa. Baru meneliti dua jaksa, satu masih kami pelajari,” katanya.

Pada tahap inspeksi kasus ini, Bidang Pengawasan masih melakukan pendalaman guna memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan. Penanganan difokuskan pada aspek disiplin dan etik aparatur.

Eka menegaskan, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pimpinan di pusat untuk menentukan sanksi terhadap ketiga oknum jaksa tersebut. Mereka berpotensi dijatuhi hukuman berat, termasuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

“Kami hanya menyajikan bukti, nanti pimpinan di Jakarta (Kejaksaan Agung) yang akan menentukan sikap,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pengembangan perkara ke ranah pidana, pihaknya belum dapat memastikan. Ia juga enggan menyebut kasus ini sebagai pemerasan.

Menurutnya, penyerahan uang tersebut terjadi atas kesepakatan antara Imran dan oknum jaksa, dengan tujuan agar Imran tidak ditahan dalam perkara yang menjeratnya.

“Karena uang itu diberikan Imran agar ia tidak ditahan dalam perkara yang menjeratnya,” katanya.

Sementara itu, Imran mengaku ada tiga oknum jaksa yang diduga memintai dirinya uang, yakni mantan Kepala Seksi Intelijen berinisial J, mantan Kepala Seksi Pidana Umum berinisial K, dan mantan Kepala Seksi Pidana Khusus berinisial IS. Ketiganya saat ini telah berpindah tugas dari Kejaksaan Negeri Dompu.

Dalam pengakuannya, Imran menyebut dimintai uang sebesar Rp30 juta dengan dalih dapat meringankan hukuman dalam perkara penganiayaan yang menjeratnya. Namun, ia hanya mampu menyerahkan Rp20 juta yang diberikan langsung di kantor Kejari Dompu.

Ia juga mengaku telah menempuh upaya damai dengan korban dan mengira perkara tersebut telah selesai. Namun proses hukum tetap berjalan hingga dirinya menjalani penahanan.

Kasus ini turut menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke NTB, Rabu (22/4/2026), anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta agar dugaan tersebut diusut secara transparan.

“Kita minta agar dugaan pemerasan oleh oknum jaksa di Dompu diusut secara transparan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta memperkuat pengawasan internal.

“Kepercayaan publik harus dijaga, pengawasan internal harus diperbaiki,” ujarnya. (mit)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul Kejati NTB Kantongi Bukti Dugaan Penyerahan Uang ke Tiga Oknum Jaksa”

Chef Hotel dan Restoran Beralih ke Dapur MBG

Mataram (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberi dampak signifikan terhadap industri kuliner dan perhotelan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu fenomena yang mencuat adalah berpindahnya tenaga juru masak (chef) dari hotel dan restoran ke dapur-dapur mitra MBG.

Ketua Asosiasi Chef Indonesia (ACI) Provinsi NTB, Anton Sugiono, membenarkan adanya pergeseran tenaga kerja tersebut. Ia menyebut, kebutuhan tenaga profesional di dapur MBG yang terus meningkat menjadi faktor utama.

“Betul, banyak yang join ke dapur MBG. Memang ada perpindahan tenaga kerja ke sana,” ujar Anton, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, meningkatnya permintaan chef profesional tidak lepas dari tuntutan standar keamanan pangan yang semakin ketat. Sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah membuat mitra penyelenggara MBG lebih berhati-hati.

“Karena banyak kejadian keracunan makanan, mitra MBG tidak mau ambil risiko. Makanya mereka mencari tenaga profesional, yaitu chef,” katanya.

Meski demikian, Anton menegaskan industri hotel dan restoran di NTB belum mengalami kekurangan tenaga kerja secara signifikan. Perpindahan tenaga kerja, kata dia, lebih banyak terjadi pada level menengah seperti Chef de Partie (CDP) dan level di bawahnya.

“Kalau kekurangan besar-besaran tidak juga. Tapi yang banyak bergabung ke dapur MBG itu level-level CDP, bukan executive chef,” jelasnya.

Ia menambahkan, chef pada level manajerial seperti Sous Chef dan Executive Chef masih cenderung bertahan di sektor perhotelan dan restoran. Selain faktor jenjang karier, tingkat pendapatan di posisi tersebut dinilai masih lebih tinggi.

“Kalau level Sous Chef atau Executive Chef, tentu penghasilannya masih lebih besar di hotel atau restoran,” ujarnya.

Di sisi lain, dapur MBG dinilai menawarkan penghasilan yang cukup kompetitif bagi tenaga dapur level menengah. Bahkan, pada posisi tertentu, pendapatan yang ditawarkan bisa lebih menarik dibandingkan di hotel.

“Kalau untuk level yang sama, misalnya CDP, gaji di dapur MBG memang lebih sehat atau lebih besar dibanding di hotel,” katanya.

Kondisi ini menjadikan dapur MBG sebagai alternatif baru bagi tenaga kerja kuliner, khususnya chef muda yang ingin memperoleh pendapatan lebih baik.

Anton juga menilai kehadiran program MBG membuka peluang kerja baru di sektor kuliner. Permintaan tenaga chef profesional meningkat, terutama di wilayah NTB bagian timur seperti Sumbawa dan Bima.

“Peluang kerja chef sekarang semakin terbuka. Di wilayah timur seperti Sumbawa dan Bima, kebutuhan tenaga profesional sangat tinggi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih banyak dapur mitra MBG yang kekurangan sumber daya manusia dengan standar industri. Karena itu, ACI NTB kini aktif memberikan pelatihan kepada para tenaga dapur.

Pelatihan tersebut berlangsung selama satu minggu hingga 10 hari, meliputi teknik memasak, higienitas, sanitasi, serta manajemen dapur.

“Kami sedang gencar memberi pelatihan ke dapur mitra MBG, karena banyak tenaga mereka berasal dari relawan atau tukang masak biasa, bukan chef profesional,” jelasnya.

Selain berdampak pada tenaga kerja, program MBG juga mulai memengaruhi rantai pasok bahan pangan. Hotel dan restoran kini harus bersaing dengan dapur MBG dalam memperoleh bahan baku.

“Kita sekarang rebutan bahan baku dengan MBG. Kadang hotel mau beli barang yang dibutuhkan, stoknya sudah habis diborong dapur MBG,” katanya.

Ia menilai tingginya daya serap bahan pangan oleh MBG menjadi sisi positif bagi petani dan produsen lokal. Namun di sisi lain, kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga.

“Daya serap dari petani dan peternak memang bagus sekali, tapi di sisi lain harga juga pasti ikut naik,” ujarnya.

Terkait kondisi pariwisata NTB, Anton mengakui adanya perlambatan. Meski demikian, situasi tersebut belum memicu perpindahan besar-besaran tenaga chef dari hotel ke dapur MBG.

“Kalau dibilang lesu, memang ada penurunan. Tapi tidak sampai eksodus besar-besaran. Yang bertahan itu level atas, sedangkan level bawah lebih banyak pindah ke MBG,” katanya. (bul)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ”Juru Masak Hotel dan Restoran Eksodus ke Dapur MBG”

Inflasi NTB Lampaui Nasional, DPRD Desak BI dan TPID Ambil Langkah Konkret

Mataram (globalfmlombok.com)– Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wirajaya, meminta Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tidak melampaui angka nasional.

Menurut Wirajaya, tingginya inflasi akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur di lapangan guna menekan kenaikan harga.

“Kami berharap BI dan TPID segera melakukan upaya pengendalian yang terukur supaya inflasi di NTB tidak melampaui nasional. Kasihan masyarakat, karena beban kenaikan harga akan dirasakan langsung,” ujar Wirajaya, Selasa (28/4/2026).

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai pengendalian inflasi perlu diperkuat melalui berbagai strategi, termasuk melakukan studi komparasi ke daerah lain yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga.

“Kita tidak perlu malu belajar dari daerah lain yang pengendalian inflasinya baik. Program-program yang berhasil bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi NTB,” katanya.

Ia juga menegaskan, BI dan TPID NTB sejatinya telah memiliki sejumlah program pengendalian inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan. Program tersebut diharapkan tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga dikembangkan dengan inovasi baru.

“Saya kira sudah ada program dari kepemimpinan sebelumnya yang bisa dicontoh. Pimpinan BI sekarang diharapkan bisa melanjutkan bahkan lebih kreatif lagi agar program pengendalian inflasi semakin efektif,” ujarnya.

Sejumlah program yang telah dijalankan TPID NTB di antaranya TANCABKAN GAS (Tanam Cabai Kendalikan Harga), operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, pengembangan agribisnis terpadu, hingga gerakan menanam tanaman pangan cepat panen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi NTB dalam dua bulan terakhir tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada Maret 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) NTB mencapai 4,09 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 3,48 persen.

Sementara pada Februari 2026, inflasi NTB tercatat 5,37 persen (yoy), juga melampaui angka nasional sebesar 4,76 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup tinggi pada awal tahun 2026.

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, kubis, serta sigaret kretek mesin. Adapun penyumbang inflasi bulanan di antaranya cabai rawit, kubis, dan daging ayam ras.

Meski demikian, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat April 2026 tercatat minus 1,81 persen, yang dipengaruhi penurunan harga cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi.

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi NTB Februari 2026, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi di NTB masih akan berlanjut sepanjang tahun ini. Meski demikian, inflasi diproyeksikan tetap dalam kondisi terkendali.

Peningkatan inflasi antara lain dipicu oleh potensi kenaikan permintaan pangan serta volatilitas harga komoditas global. BI bersama TPID disebut terus memperkuat sinergi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), guna menjaga stabilitas harga di daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ”Inflasi NTB Melampaui Nasional, DPRD Minta Langkah Konkret BI dan TPID”

Gubernur Iqbal Berbaur Tanpa Jarak dalam ‘Ngopi Alumni’ Bikin Para Alumni UMY Terharu

Mataram (globalfmlombok.com)

Suasana hangat dan penuh keakraban terasa dalam kegiatan Ngopi Alumni UMY yang digelar di Museum NTB, Minggu (26/4/2026). Ratusan alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lintas generasi tampak larut dalam kebersamaan, terlebih dengan kehadiran Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal yang berbaur tanpa sekat bersama para alumni.

Kehadiran Lalu Muhammad Iqbal yang juga merupakan alumni UMY menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya hadir secara formal, ia terlihat santai duduk bersama peserta, berbincang ringan, dan sesekali bercanda layaknya reuni biasa. Sikap tersebut membuat banyak alumni merasa terharu dan bangga.

Salah seorang alumni Rian mengungkapkan rasa harunya melihat sosok gubernur yang tetap sederhana dan dekat dengan sesama alumni. “Kami merasa tidak ada jarak. Beliau benar-benar hadir sebagai bagian dari keluarga besar UMY, bukan sebagai pejabat. Beliau sangat bersahaja, kami bangga” ujarnya.

Momen kebersamaan ini semakin memperkuat ikatan emosional antar alumni. Dalam suasana santai di meja kopi, diskusi ringan hingga obrolan penuh makna mengalir tanpa sekat, menciptakan ruang silaturahmi yang hangat dan membekas.

Ketua KAUMY NTB Arief Rachman,S.IP, M.Sos menilai bahwa kebersamaan seperti ini menjadi kekuatan besar dalam membangun solidaritas alumni. Menurutnya, pendekatan yang cair dan tanpa jarak mampu mempererat hubungan serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

“Ini bukan sekadar reuni, tapi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan. Ketika tidak ada sekat, komunikasi menjadi lebih terbuka dan ide-ide pun lebih mudah lahir,” jelas Arief Rachman.

Ketua KAUMY NTB yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Lobar ini menambahkan Ngopi alumni ini menjadi momentum yang tepat untuk menguatkan jejaring alumni dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Menurutnya alumni diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Makmur Mendunia “Tentu melalui momentum ini kita semua menguatakan komitmen untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara serta daerah”ujarnya.

Kegiatan Ngopi Alumni UMY yang mengusung tema “Kangen, Tidak Selesai di Wirobrajan” ini pun berlangsung lancar dan penuh kehangatan. Momen kebersamaan antara alumni dan Gubernur NTB menjadi salah satu kenangan yang paling berkesan, sekaligus mempertegas bahwa kedekatan dan kesederhanaan adalah kunci dalam membangun kebersamaan.(ris/r)

Ambil Bola di Sungai, Remaja 13 tahun di Kuripan Hanyut Terseret Arus

Giri Menang (globalfmlombok.com)—

Kantor SAR Mataram menerima laporan kecelakaan yang membahayakan manusia (KMM) pada Selasa (28/4/2026) sore. Seorang remaja bernama Umbuh (13) dilaporkan hanyut terbawa arus sungai di kawasan Perumahan Griya Menang Asri, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.20 WITA. Berdasarkan informasi di lapangan, korban awalnya bermain bola bersama teman-temannya di bantaran sungai. Saat hendak mengambil bola yang terjatuh, korban terpeleset dan terperosok ke dalam aliran sungai. Arus yang cukup deras membuat tubuh korban terseret hingga hilang dari pandangan.

Menerima laporan dari Damkarmat Lombok Barat, Kantor SAR Mataram segera mengerahkan satu tim penyelamat lengkap dengan peralatan evakuasi air. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan, di antaranya tim rescue SAR Mataram, Polsek Kuripan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat, Damkarmat dan BPBD Lombok Barat, serta masyarakat sekitar.

Koordinator lapangan, Dewa Gede Kerta, yang mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, mengatakan pencarian difokuskan di beberapa titik krusial.

“Fokus awal kami melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi kejadian atau titik jatuh, serta menyusuri sepanjang aliran sungai searah arus,” ujar Dewa di lokasi kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai di kawasan Griya Menang Asri.(ris/r)

Hakim PN Mataram Gelar Pemeriksaan Setempat Kasus Dugaan Pembunuhan di Pantai Nipah

Mataram (globalfmlombok.com) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara dugaan pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram, Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, di Pantai Nipah, Kecamatan Malaka, Lombok Utara, Selasa (28/4/2026). Pemeriksaan itu menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara yang menjerat terdakwa Radiet.

Dalam pemeriksaan di lokasi kejadian perkara (TKP), majelis hakim meninjau sejumlah titik yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa, mulai dari jejak keberadaan korban dan terdakwa, lokasi ditemukannya bercak darah, hingga titik tempat terdakwa diduga berada sebelum korban ditemukan meninggal.

Perwakilan jaksa penuntut umum, Agung Kuntowijoyo, mengatakan majelis hakim meminta pihaknya menghadirkan sekitar enam saksi yang sempat berada di TKP saat kejadian.

“Hakim minta menghadirkan saksi-saksi yang sempat ada di TKP,” ujar Agung.

Selain saksi, pemeriksaan setempat juga dihadiri unsur majelis hakim, jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa, hingga unsur K9 atau anjing pelacak yang sebelumnya terlibat dalam penemuan bercak darah di lokasi.

Menurut Agung, hakim memberi perhatian pada rekonstruksi jejak yang menjadi bagian dari alat bukti, terutama area korban ditemukan dan jejak-jejak di pesisir pantai.

“Hakim lebih ke tempat korban ditemukan, sama jejak-jejak yang ada di pesisir pantai. Peninjauan dari awal kedatangan hingga terdakwa dan korban ditemukan,” katanya.

Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam perkara ini, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dalam surat dakwaan, peristiwa bermula saat korban dan terdakwa pergi bersama ke Pantai Nipah pada 26 Agustus 2025. Berdasarkan rekaman CCTV salah satu hotel di sekitar lokasi, keduanya terlihat berjalan menuju area sepi di ujung barat pantai.

Jaksa menguraikan, saat suasana pantai mulai gelap dan sepi, terdakwa diduga berupaya melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Korban disebut menolak sehingga terjadi pergulatan yang berujung pada kematian korban.

Hasil visum Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB menyebut korban meninggal akibat pembekapan di area berpasir yang memicu asfiksia atau kekurangan oksigen. Tim medis juga menemukan sejumlah luka yang mengindikasikan adanya kekerasan sebelum korban meninggal, termasuk luka di area intim korban.

Pemeriksaan setempat diharapkan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam mengungkap rangkaian peristiwa dan menguji kesesuaian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hakim PN Mataram Lakukan Pemeriksaan Setempat Kasus Dugaan Pembunuhan di Pantai Nipah

Gelar Riset Energi Arus Laut Selat Alas, BRIDA NTB Libatkan PLN dan BRIN

Giri Menang (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB terus mematangkan pengembangan riset Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebagai kelanjutan dari penelitian awal yang telah dilakukan pada tahun 2025, BRIDA NTB kini bersinergi dengan PLN Pusat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengakselerasi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Alas.

Rapat koordinasi yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat BRIDA Provinsi NTB pada Selasa (28/04/2026) ini menghasilkan kesepakatan krusial terkait linimasa proyek. Berdasarkan hasil validasi data teknis, fase uji coba pengembangan infrastruktur PLTAL ditargetkan mulai diimplementasikan pada tahun 2028. Langkah terdekat, tim teknis akan segera melakukan pendalaman kajian regulasi dan lingkungan di titik potensial wilayah Pringgabaya, Lombok Timur, mulai 29 April 2026.

Senior Manager PLN Pusat Pengembangan dan Penelitian, Iqbal Felani, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mengeksplorasi potensi arus laut nasional.

“Kolaborasi dengan BRIDA NTB sangat krusial, terutama dalam memfasilitasi dukungan data lokal dan aspek perizinan demi keberhasilan proyek strategis ini,” ungkapnya dalam paparan teknis.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., menegaskan dukungan penuh institusi terhadap hilirisasi riset maritim tersebut. Ia menginstruksikan tiga Kelompok Kerja (Pokja) internal—Ekonomi & Pembangunan; Sosial & Kependudukan; serta Inovasi, Kemitraan & Hilirisasi—untuk mengawal program ini secara komprehensif.

“Secara prinsip, kami mendukung penuh pengembangan PLTAL ini. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian energi daerah berbasis potensi lokal. Namun, inovasi teknologi ini harus berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi warga, khususnya para nelayan dan pengusaha tambak di sekitar lokasi,” tegas Gede Aryadi.

Terkait aspek teknis lapangan, Dr. Eng. Ristiyanto Adiputra dari BRIN memaparkan bahwa survei tahun 2025 telah mengidentifikasi tiga titik potensial di Selat Alas yang memiliki arus kuat dan kondisi teknis memadai. Mengingat lokasi tersebut berada di area produktif masyarakat, BRIDA NTB akan mengonsolidasikan koordinasi dengan BAPPEDA Lombok Timur serta tokoh masyarakat setempat.

Selain mitigasi sosial, BRIDA NTB juga akan bertindak sebagai integrator akademik dengan menyinergikan berbagai riset maritim dari perguruan tinggi di NTB ke dalam program PLTAL ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi di masa depan memiliki landasan ilmiah yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal.(ris/r)

Lakukan Praktik ‘’Titip’’ Siswa di SPMB, Sekolah Terancam Hukuman

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) menegaskan akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melakukan kecurangan pada saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi memastikan pihaknya tetap melakukan pemantauan pada saat SPMB berlangsung. Jika ditemukan adanya sekolah yang menerapkan praktik titip menitip siswa, akan disanksi sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang tertuang dalam SPMB.
“Antisipasi kita dengan adanya regulasi yang kita keluarkan, yaitu petunjuk teknis SPMB. Semua harus berjalan sesuai aturan tersebut,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.

Menurutnya, tidak ada toleransi bagi sekolah yang melanggar ketentuan, termasuk menerima siswa di luar mekanisme resmi. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku. “Semua sudah diatur dalam juknis, termasuk konsekuensi bagi yang melanggar. Tentu ada sanksinya,” tegasnya.

Selain itu, menyinggung soal masih banyaknya jabatan Kepala Sekolah yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), Syamsul mengatakan masih menunggu proses penerimaan murid baru selesai secara menyeluruh. “SPMB kita tuntaskan dulu satu per satu. Untuk skema selanjutnya, kita belum bisa sampaikan karena masih menunggu proses ini selesai,” katanya.

Ia menyebut, pengisian jabatan definitif akan dilakukan setelah proses seleksi selesai. Untuk jumlah sekolah yang masih dipimpin Plt, ia mempersilakan untuk mengonfirmasi langsung ke data resmi di bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan). “Kita selesaikan dulu tahun ajaran ini, baru kemudian dilakukan penempatan yang baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Keolahragaan (GTKTK), Disdikpora NTB, Muazzam mengatakan, rangkuman hasil tahapan demi tahapan yang telah dilalui peserta seleksi aka segera dirampungkan. Hasil seleksi mulai dari proses administrasi, wawancara dan computer assisted tes (CAT) akan diserahkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan.

Muazzam menambahkan, setelah tahapan seleksi itu selesai, pihaknya segera menyiapkan skema pengisian jabatan Kepsek yang lowong. Skema ini tidak hanya disiapkan bagi sekolah yang telah lama kosong, tetapi juga bagi kepala sekolah yang pension. Sebagai langkah awal, Disdikpora NTB akan menyiapkan data-data terkait kondisi dan kebutuhan sekolah. Data disiapkan sebagai bahan laporan ke pimpinan dan dasar kebijakan pengisian jabatan Kepsek. (era)

Direksi PT GNE Ditetapkan, Bisnis Dipersempit ke Material Konstruktsi

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal resmi menetapkan direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang diselenggarakan pada Selasa, 28 April 2026. Penetapan ini berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan sejak tahun lalu.

Tiga direksi baru PT GNE yaitu, Yuyud Indrayudi sebagai Direktur Utama, Sulman sebagai Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional dijabat Suhaimi.

Dirut PT GNE, Yuyud Indrayudi mengatakan Gubernur meminta pihaknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut. Setelah bertahun-tahun sakit hingga tidak bisa memberikan dividen kepada provinsi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), tahun ini PT GNE diminta fokus agar bisa bangkit kembali.

“Di awal ini kita lebih untuk konsolidasi internal. Kemudian akan kita lihat bisnis prosesnya seperti apa,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 28 April 2026.

Selain itu, mulai tahun ini perusahaan tersebut akan fokus pada satu lini bisnis, yaitu material konstruksi. Selama ini, PT GNE mengembangkan beberapa bisnis, di antaranya penataan landscape, pengadaan material konstruksi, dan alat berat. GNE juga awalnya menjadi penyedia perumahan layak huni melalui program perumahan subsidi untuk masyarakat NTB.

Namun, karena bisnis-bisnis tersebut tersendat, bahkan mati suri hingga menyebabkan GNE sakit, Gubernur mengarahkan agar perusahaan tersebut fokus pada satu bisnis yang masih berkembang hingga sekarang, yaitu material konstruksi sebagai penyedia paving block.

Adapun dengan utang yang masih tersisa sekitar Rp22 miliar, Yuyud enggan memberikan banyak komentar. Sementara menyoal tata kelola keuangan perusahaan yang dinilai belum optimal oleh Dewan, Dirut baru PT GNE itu mengaku akan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan dan operasional PT tersebut.

“Prinsipnya kita akan konsolidasi internal. Kemudian targetnya tumbuh organik dan progresif. Yang jelas dari sisi operasi, keuangan, maupun SDM itu akan kita perkuat,” jelasnya.

Dalam proses penguatan SDM, Yuyud kemungkinan akan melakukan perombakan jajaran pengurus PT GNE.

Terpisah, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda NTB, Izzudin Mahili menyatakan, pemerintah provinsi saat ini sedang mematangkan skema tersebut agar PT GNE benar-benar kembali tumbuh pada jalur usaha yang sesuai dengan mandat awalnya.

“Kami sedang menyiapkan ekosistem konstruksi agar PT GNE tidak berjalan sendiri. Yang kami bangun bukan hanya perusahaannya, tetapi juga sistem pendukungnya. Jadi ada konektivitas antara kebutuhan pembangunan daerah, penguatan kelembagaan, dan peluang usaha yang bisa ditangkap PT GNE secara sehat dan terukur,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai Perseroda yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemprov NTB, PT GNE tidak bisa lagi berjalan tanpa arah. Perusahaan ini harus berdiri di atas satu lini usaha yang kuat, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, Pemprov NTB kini tidak hanya menyiapkan figur manajemen, tetapi juga merancang sebuah skema besar berupa ekosistem konstruksi untuk menopang kebangkitan PT GNE.

Dalam hal ini, ujarnya, arah kebijakan ini penting agar PT GNE tidak lagi bergerak ke banyak lini tanpa fokus yang jelas. Pemprov, kata dia, ingin perusahaan daerah tersebut tumbuh dengan identitas usaha yang kuat dan relevan dengan kebutuhan strategis daerah.

“PT GNE harus kembali ke fitrahnya, yaitu konstruksi. Dengan begitu, perusahaan ini punya satu core business yang jelas, mudah dikawal, dan lebih memungkinkan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Pemprov NTB sedang menyiapkan ekosistem itu supaya kebangkitan PT GNE tidak bersifat parsial, tetapi ditopang oleh sinergi lintas sektor,” tutupnya.

Tetapkan Komisaris
Pada kesempatan ini, Gubernur NTB juga menetapkan Muhamad Ihwan sebagai komisaris PT. GNE. Muhamad Ihwan sebelumnya pernah menjadi Ketua Tim Sukses Iqbal-Dinda pada pemilihan kepala daerah 2024 lalu.

Meski demikian, Direktur Utama (Dirut) PT GNE, Yuyud Indrayudi dengan tegas mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Yang pasti, katanya tiga direksi yang baru saja ditetapkan, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional mengaku bukan bagian dari tim sukses pasangan Iqbal-Dinda.

“Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu tiga orang ini bukan Timses Gubernur. Dan itu saya jamin,” tegasnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 28 April 2026.

Terpisah, Asisten II Setda NTB sekaligus mantan Ketua Tim Pansel Seleksi Terbuka PT GNE, Lalu Mohammad Faozal juga mengaku tak mengetahui pengangkatan Muhamad Ihwan menjadi komisaris perusahaan material konstruksi tersebut. Pengangkatan komisaris, katanya menjadi kewenangan gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP). “Yang saya Pansel itu direksinya, dirut, direktur keuangan. Jajaran direksi kita pansel, kalau komisaris enggak,” katanya. (era)