Kota Bima (globalfmlombok.com) – Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai, TNI, dan Polri menggelar razia peredaran rokok ilegal di lima kecamatan di Kota Bima. Dalam operasi tersebut, sebanyak 11.076 batang rokok ilegal berhasil disita.

Penindakan dilakukan pada Kamis (30/4/2026) menyusul laporan masyarakat terkait maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai dengan harga murah di pasaran.

Kepala Satpol PP Kota Bima, Erwin Rahadi, mengatakan operasi gabungan ini merupakan respons cepat atas keresahan masyarakat sekaligus indikasi kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai.

“Kami merespons keresahan masyarakat terkait dugaan kebocoran penerimaan negara. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Bea Cukai serta unsur TNI-Polri untuk melakukan penindakan di lapangan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Operasi dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar jalur distribusi hingga tingkat pengecer. Selain penertiban, langkah ini juga bertujuan menjaga penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dari hasil penyisiran, petugas menemukan berbagai jenis pelanggaran, mulai dari rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, hingga pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Seluruhnya dikategorikan sebagai rokok ilegal.

Selain penyitaan, tim juga memberikan edukasi kepada para pedagang terkait aturan peredaran rokok bercukai. Banyak pedagang mengaku belum memahami bahwa menjual rokok ilegal merupakan tindak pidana.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman hukum kepada pelaku usaha agar tidak mengulangi pelanggaran,” kata Erwin.

Sebagai bagian dari sosialisasi, petugas juga memasang stiker imbauan di lokasi penjualan agar pedagang tidak lagi menerima maupun menjual rokok ilegal.

Seluruh barang bukti saat ini diamankan di kantor Satpol PP Kota Bima untuk pendataan sebelum diserahkan kepada Kantor Bea Cukai Sumbawa guna proses hukum lebih lanjut.

Erwin menegaskan, operasi gabungan akan terus dilakukan secara berkala dan acak untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Bima. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tim Gabungan Sita Rokok Ilegal “

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memberikan insentif kepada desa yang dinilai mampu mengelola program desa berdaya secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan pemanfaatan anggaran yang dialokasikan, yakni berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB H. Lalu Hamdi mengatakan, besaran insentif masih dalam tahap perhitungan. Namun, pemerintah memastikan penghargaan akan diberikan kepada desa dengan kinerja pengelolaan terbaik.

“Desa atau kelurahan yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan memberikan dampak signifikan akan mendapatkan insentif dari gubernur,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Pada 2026, Pemprov NTB mengalokasikan program desa berdaya kepada 257 desa. Dari jumlah tersebut, 40 desa masuk kategori desa berdaya transformatif yang menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, dengan alokasi sekitar Rp500 juta per desa. Sementara itu, desa berdaya tematik menerima anggaran sekitar Rp300 juta.

Program desa berdaya transformatif saat ini memasuki tahap verifikasi setelah pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial dan ditargetkan rampung pada akhir Mei sebelum diusulkan dalam APBD Perubahan dengan skema by name by address.

Berdasarkan hasil verifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran intervensi di 40 desa mencapai 6.338 kepala keluarga, turun dari data awal sebanyak 7.250 kepala keluarga setelah dilakukan validasi lapangan.

Program ini mengusung dua pendekatan utama. Pertama, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitasi usaha produktif. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta, dengan komposisi penerima terdiri dari kelompok lansia, produktif, dan nonproduktif.

“Pemerintah juga akan memberikan pendampingan intensif selama dua tahun untuk memastikan keberlanjutan usaha,” kata Hamdi.

Pendekatan kedua adalah pemenuhan layanan dasar, seperti akses bantuan sosial, kepesertaan jaminan kesehatan, hingga perbaikan kondisi perumahan, sanitasi, dan akses listrik.

Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat guna mempercepat peningkatan kesejahteraan. Pemerintah provinsi menargetkan dalam dua tahun ke depan, seluruh desa penerima program pada 2026 dapat keluar dari kategori miskin ekstrem.

“Indikator keberhasilan adalah ketika pendapatan keluarga penerima manfaat telah mencapai 1,5 kali garis kemiskinan,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB akan Berikan Insentif kepada Desa Pengelola Keuangan Desa Berdaya Terbaik “

Mataram (globalfmlombok.com) – Fasilitas pembuangan dan pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai belum memenuhi standar regulasi nasional. Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah di NTB mendapat peringatan berupa sanksi administratif dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, persoalan sampah di daerah tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga kesadaran masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berencana mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan dari jenjang SD hingga SMA.

“Penghijauan akan menjadi bagian wajib, termasuk penanaman pohon sebagai syarat kelulusan bagi siswa SMA. Selain itu, siswa juga akan diajak studi banding ke TPA agar memahami pengelolaan sampah secara langsung,” ujarnya.

Menurut Didik, saat ini terdapat kesenjangan signifikan antara volume timbulan sampah dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Kebijakan integrasi pendidikan lingkungan tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk membangun kesadaran sejak dini.

Di sektor kehutanan, ia menambahkan, tantangan lain masih berkaitan dengan tata kelola hutan yang belum optimal, termasuk aktivitas ilegal di kawasan hutan dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam transaksi lahan. Selain itu, target penurunan emisi gas rumah kaca di daerah juga belum tercapai secara maksimal.

Tahun lalu, Kementerian Kehutanan memberikan sanksi administratif kepada tiga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di NTB, masing-masing di Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, dan Lombok Utara. Sanksi diberikan karena TPA tersebut masih menerapkan sistem open dumping, yakni pembuangan sampah terbuka tanpa pengelolaan yang memadai.

Metode ini dinilai berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, terdapat pula TPA yang masih menggunakan sistem semi open dumping, yang dinilai belum memenuhi standar pengelolaan modern.

Sesuai regulasi, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan sistem sanitary landfill, yakni metode pengelolaan sampah dengan penimbunan terkontrol dan dilengkapi lapisan kedap guna mencegah pencemaran tanah oleh air lindi.

“Pengelolaan TPA harus memenuhi standar, mulai dari sistem pengolahan air lindi, pengendalian gas metana, hingga penggunaan lapisan membran kedap air agar tidak mencemari lingkungan,” kata Didik.

Setelah peringatan diberikan, pemerintah daerah diberi waktu enam bulan untuk menyesuaikan sistem operasional TPA sesuai standar yang ditetapkan. Meski tidak semua daerah menerima sanksi, Dinas LHK NTB mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota tetap melakukan pembenahan agar pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Fasilitas Pembuangan Sampah di NTB Belum Penuhi Standar “