Mataram (globalfmlombok.com) – Kondisi jalan bergelombang di Jalan TGH Ali Batu, tepatnya di depan kawasan SMAN 8 Mataram, kembali menjadi keluhan warga. Kerusakan jalan yang membuat permukaan tidak rata tersebut dinilai membahayakan pengendara dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.

Warga sekitar, Fazelul Imam, mengatakan titik jalan bergelombang tersebut sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Selain kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum serta tidak adanya marka maupun rambu peringatan membuat pengendara sering tidak menyadari adanya permukaan jalan yang tidak rata.

Menurutnya, kecelakaan di lokasi tersebut terjadi berulang kali dan sebagian besar dialami pengendara sepeda motor yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi.

“Sudah sering. Beberapa waktu lalu ada tiga orang jatuh saat malam hari, dan kemarin Minggu (10/5) satu orang lagi. Jadi total empat orang jatuh di lokasi yang sama,” ujarnya.

Insiden terbaru terjadi pada Minggu (10/5) sekitar pukul 14.00 Wita. Seorang pengendara dilaporkan terjatuh setelah melintasi bagian jalan yang bergelombang. Beruntung korban tidak mengalami luka serius.

Namun, Imam mengungkapkan sekitar dua bulan lalu pernah terjadi kecelakaan fatal di lokasi yang sama. Seorang pengendara meninggal dunia setelah terpental saat melintas dari arah barat dengan kecepatan tinggi.
“Kalau malam memang lebih berbahaya karena jalan gelap dan tidak ada tanda peringatan. Banyak pengendara tidak tahu kalau jalannya bergelombang,” katanya.

Imam yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di salah satu ritel modern dekat lokasi kejadian mengaku hampir setiap hari menyaksikan pengendara kehilangan keseimbangan saat melintas di ruas jalan tersebut. Ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen agar tidak terus memakan korban.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali meninjau bahkan sempat melakukan perbaikan di lokasi tersebut. Namun, kondisi jalan kembali rusak dan bergelombang setelah beberapa waktu.

“Empat hari yang lalu juga sempat ditinjau, tapi belum diperbaiki sampai sekarang,” ucapnya.

Selain membahayakan pengendara, kondisi jalan yang rusak juga dinilai mengganggu kenyamanan lalu lintas di kawasan tersebut. Apalagi ruas Jalan TGH Ali Batu merupakan salah satu jalur yang cukup padat dilalui kendaraan, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan langkah penanganan terhadap kerusakan jalan tersebut.

Menurutnya, kondisi jalan bergelombang maupun amblas biasanya berkaitan dengan kerusakan struktur di bawah badan jalan, khususnya pada bagian gorong-gorong atau saluran drainase.
“Karena kemarin juga di Jalan Mas Panji Anom kami bongkar karena ada gorong-gorong di bawahnya, makanya sering seperti itu,” ujarnya.

Lale menjelaskan, jika kerusakan disebabkan saluran di bawah badan jalan yang pecah atau rusak, maka penanganannya tidak cukup hanya dengan menambal permukaan jalan. Pemerintah harus membongkar bagian jalan untuk memperbaiki struktur gorong-gorong agar kerusakan tidak kembali terjadi.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah ruas jalan lain di Kota Mataram, seperti di kawasan Jalan TGH Faisal dan wilayah pergudangan Dasan Cermen.

Menurutnya, salah satu penyebab utama kerusakan jalan tersebut adalah tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari, terutama truk pengangkut barang dengan muatan besar. (pan)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti memanipulasi laporan pendapatan atau omzet usaha.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dugaan sejumlah pelaku usaha mengurangi setoran pajak dengan memanipulasi laporan omzet. Karena itu, BKD mulai memperketat pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya sektor hotel dan restoran.

Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan saat ini tim BKD masih melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan untuk memastikan ada tidaknya selisih antara laporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan transaksi sebenarnya.

“Ini teman-teman masih mengecek berkaitan dengan itu, apakah memang benar terjadi ada selisih atau tidak. Nanti kalau memang terdapat selisih, pasti akan kita berikan sanksi,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Yoga, sapaan akrabnya, BKD memiliki kewenangan melakukan audit langsung terhadap wajib pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaporan pajak sekaligus menjaga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tercapai.

Selain audit internal, BKD juga masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telah melakukan uji petik di sejumlah objek pajak di Kota Mataram.
“Kalau misalnya nanti dari hasil audit BPK ini sudah keluar, baru kita akan coba lihat,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, BKD menerapkan sistem penungguan langsung di sejumlah tempat usaha yang dinilai rawan terjadi manipulasi laporan pajak. Dalam sistem tersebut, petugas BKD ditempatkan langsung di lokasi usaha untuk memantau transaksi harian.

Bahkan, petugas dapat bertugas sebagai kasir sementara selama satu hingga dua bulan guna mencocokkan data transaksi riil dengan laporan setoran pajak yang disampaikan wajib pajak.

“Salah satu yang dilakukan oleh BKD itu melakukan penungguan. Di situ ada staf-staf BKD yang jadi kasir selama satu-dua bulan. Dari situ mereka melakukan uji petik, termasuk memeriksa data breakfast dan segala macamnya,” jelas Ramayoga.

Terkait kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam manipulasi data dan pengurangan setoran pajak, Pemkot Mataram menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang nanti terbukti ada selisih antara laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tentu akan kita tindak sesuai aturan,” tegasnya.

Yoga berharap seluruh wajib pajak dapat jujur dan transparan dalam melaporkan omzet usaha mereka.

Selain melakukan pengawasan, BKD juga bergerak menagih tunggakan pajak restoran dari sejumlah pelaku usaha. Pekan lalu, sedikitnya enam pelaku usaha diberikan surat peringatan agar segera melunasi kewajiban pajaknya.

Penagihan tersebut dilakukan dengan pendampingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Ia menjelaskan, surat peringatan diberikan secara bertahap sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Jika wajib pajak tidak segera menyelesaikan tunggakan, proses penagihan akan dilimpahkan kepada Satpol PP.

“Kita berikan surat peringatan dulu. Nanti kita limpahkan ke Pol PP untuk penagihan,” pungkasnya. (pan)