Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp879 juta untuk insentif tambahan selama satu bulan kepada guru PPPK Paruh Waktu. Mulai bulan September hingga Desember 2026 mendatang, sebanyak 1.759 guru PPPK Paruh Waktu di NTB akan mendapatkan insentif tambahan senilai Rp500 ribu sebulan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim memastikan kesiapan anggaran untuk realisasi janji Gubernur Iqbal pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei lalu. “Kita hitung dulu, kemudian setelah kita hitung berapa jumlahnya baru kita jumlahkan besaran nominalnya. Sekitar Rp1 miliar kurang,” ujarnya, pekan kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD Perubahan tahun ini. Pemberian insentif kepada ribuan guru PPPK Paruh Waktu tersebut, lanjutnya sebagai penghargaan atas dedikasi tenaga pendidik di NTB.

“Ya wajarlah kita memberikan penghargaan kepada guru-guru yang sudah berkontribusi,” katanya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya mengaku pemberian insentif ini sebagai apresiasi dan perhatian kepada 1.759 guru berstatus PPPK Paruh Waktu mulai September mendatang.
“Khusus untuk guru PPPK Paruh Waktu yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan bagi guru PPPK Paruh Waktu ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Iqbal menegaskan, Dinas Dikpora sebagai pengampu utama pendidikan, fokus kepada pembanguan manusia bukan sekadar fisik agar kualitas pendidikan meningkat.

“Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas guru,” tegasnya.

Ia menyadari ada kekeliruan dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu Desember 2025 lalu. Akibat kebijakan tersebut, sejumlah guru PPPK Paruh Waktu yang mengajar sekali seminggu hanya mendapat gaji Rp40 ribu dalam sebulan.

Karena itu, ia dan Wagub Hj. Indah Damayanti Putri berencana memberikan tambahan penghasilan minimum bagi guru PPPK Paruh Waktu di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Gubernur Iqbal memastikan pemberian tambahan penghasilan minimum ini di luar dari skema gaji utama. Di samping akan diberi insentif senilai Rp500 ribu, Guru PPPK Paruh Waktu tetap akan digaji dengan skema Rp40 ribu per jam.

Kebijakan ini berlaku khusus bagi guru PPPK Paruh Waktu di SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di NTB. Pemberian tambahan penghasilan minimum ini juga merupakan bentuk kepeduliaan Pemprov kepada seluruh tenaga pendidik di NTB. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memperketat pengawasan laut. Hal ini menyusul ancaman rusaknya ekosistem kelautan di provinsi ini yang terus mengintai. Mulai dari abrasi pantai hingga rusaknya habitat yang ada di dalam laut akibat aktivitas-aktivitas yang tidak memperhatikan dampak lingkungan di dalamnya.

Kepala Balai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutan NTB) Abdul Wahab menjelaskan, pemerintah rutin melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi mencegah kerusakan ekosistem di laut.

Setiap minggunya, pihaknya rutin melakukan patroli untuk memantau aktivitas masyarakat di laut khususnya di kawasan konservasi, terutama kegiatan yang mengancam keberlangsungan hidup terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya keanekaragaman bahari.

“Kami di balai itu melakukan patroli, biasanya satu minggu sekali kita lakukan, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang berada di sekitar wilayah konservasi itu,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.

Secara umum kondisi kelautan di NTB masih dalam kondisi baik, hanya saja ada beberapa titik yang mengalami kerusakan terutama akibat abrasi. Berdasarkan data forum ilmiah pengelolaan perikanan berkelanjutan (FIP2B), perairan laut NTB memiliki luas 29 ribu kilometer persegi yang kaya akan keanekaragaman hayati di antaranya ekosistem terumbu karang seluas 76.420 hektare.

Di dalamnya hidup 700 spesies ikan terumbu karang dan 69 genus karang keras, potensi ini memiliki ekonomis pada sektor perikanan dan pariwisata. Sehingga pemerintah membentuk 17 kawasan konservasi di NTB.

Area terumbu karang di kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Gita Nada, Sekotong ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan, sekitar 30 persen dalam kondisi mati. Temuan itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Indonesian Blue Foundation (IBF) atau Terumbu Indonesia Biru.

Dalam survei tersebut, terdapat empat kawasan dengan kondisi terumbu karang yang sangat mengkhawatirkan yaitu Gili Genting, Gili Nanggu, Taket Dalem, dan Gili Asahan, yang mana rata-rata lebih dari 30 persen area terumbu karang ditemukan dalam kondisi mati atau berupa rubble (pecahan karang).

Adanya kondisi ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim meminta Yayasan Terumbu Indonesia Biru agar segera mengurus berbagai perizinan untuk menyelesaikan permasalahan di perairan Lombok Barat tersebut.

“Khususnya izin pemanfaatan kawasan konservasi kepada pengelola kawasan dalam hal ini UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi yang direncanakan sebagai zona restorasi terumbu karang berada di dalam kawasan konservasi,” ujarnya.

Untuk penanganan, perlu adanya upaya restorasi dan transplantasi karang guna memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas pariwisata bahari di kawasan tersebut. Selain rencana kegiatan restorasi, pihak IBF kata Muslim berkomitmen untuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para boatman dan tour guide di kawasan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku wisata dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, sekaligus mengedukasi mereka agar dapat mengarahkan pengunjung ke lokasi-lokasi yang aman dan tepat untuk menikmati keindahan terumbu karang tanpa merusak ekosistem yang ada.

Ia juga menyampaikan dukungan dan apresiasi atas inisiatif dari rencana kerja yang diajukan oleh IBF. Dengan adanya kegiatan restorasi terumbu karang, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan ekosistem pesisir sekaligus mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari di wilayah Sekotong.

Selain di kawasan Sekotong, terumbu karang di Gili Trawangan, Meno, Air (Tramena) juga menjadi perhatian. Tahun lalu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB sempat melaporkan masalah kerusakan ekosistem terumbu karang di Gili Tramena ke Jaksa Agung. Kerusakan itu diduga diakibatkan adanya aktivitas yang tidak berkelanjutan serta lemahnya pengawasan. (era)

Selong (globalfmlombok.com) – Seekor sapi jenis simental milik Suherman warga Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berpostur eksotis tersebut dibeli dengan harga Rp80 juta, jauh di atas harga pasar. Adapun bobotnya mendekati 1 ton, yakni 952 kilogram (kg).

Menjawab Suara NTB, Senin (11/5/2026), Suherman mengaku sangat bersyukur karena sapinya yang dipelihara selama kurang lebih 2,5 tahun itu akan disembelih pada Hari Raya Kurban atas nama Presiden RI.

“Saya dihubungi langsung oleh Sekretariat Negara beberapa hari yang lalu. Setelah itu, sapi langsung ditimbang di Pasar Ternak Masbagik dan dikirim sampel darahnya untuk memastikan kelayakan sebagai hewan kurban,” ujarnya.

Menurutnya, harga yang dibayarkan pihak Sekretariat Presiden tergolong istimewa. Di Pasar Ternak Masbagik, sapi simental sebesar ini paling tinggi laku Rp55 juta. “Biasanya segitu, tapi ini dibeli hingga Rp80 juta. Saya sangat bersyukur,” tambahnya.

Ia menuturkan, memelihara sapi eksotis berbeda dengan sapi ras Bali. Selain hijauan, sapi simental membutuhkan pakan tambahan berupa dedak. “Untuk kebutuhan dedak saja, sehari minimal Rp90.000. Harga dedak juga terus naik karena banyak yang membutuhkan,” jelasnya.
Saat ini, di kandang sapinya terdapat tujuh ekor sapi eksotis, dan yang terberat adalah sapi yang dipilih Sekretariat Negara tersebut. Rencananya, hewan kurban presiden akan disembelih di Masjid Pringgabaya, sesuai instruksi pemerintah.

Besarnya keuntungan dari penjualan ini membuat dirinya berharap agar sapinya kembali laku terjual pada tahun Hari Raya Iduladha 2027 mendatang. “Tumben tahun ini langsung dihubungi oleh Sekretariat Negara di Jakarta. Semoga tahun depan bisa lagi,” haraonya.

Amaq Idil menyebut modal awal sapi yang dipeliharanya itu sebesar Rp 20 juta. Karena jenis eksotik, butuh waktu yang lama untuk dipelihara sehingga benar-benar terlihat besar dan gemuk. Dari kalkulasi harga jual dengan modal diakui cukup besar keuntungan yang diperoleh peternak. Harapannya tahun 2027 mendatang kembali lagi. Saat ini masih tersedia enam ekor lagi sapi besar yang diyakini tahun depan bisa dengan bobot 1 ton lebih.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur, drh. Zulfan Asri, menjelaskan bahwa penunjukan sapi kurban presiden tahun ini langsung dilakukan oleh Sekretariat Negara. “Pihak Sekretariat Negara menghubungi langsung peternak yang memiliki bobot sapi terberat di kabupaten ini. Lokasi pemotongan juga diserahkan di kabupaten asal sapi, yakni di Masjid Pringgabaya,” ujar Zulfan. (rus)

Mataram (globalfmlombok.com) – Keaktifan peserta kesehatan di dua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rendah. Meski cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99 persen dari total penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 82 persen.

Dua daerah dengan kepesertaan terendah adalah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim). Keaktifan peserta BPJS Kesehatan di kedua daerah ini masing-masing belum menyentuh 80 persen.

Deputi Direksi Wilayah 11 BPJS Kesehatan, Sofyeni menyebutkan, meski cakupan kepesertaan sudah hampir 100 persen, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan status keaktifan peserta JKN.

“Dan alhamdulillahnya di wilayah provinsi NTB itu sudah 99 persen penduduk itu sudah memiliki JKN. Namun memang keaktifannya 82 persen. Nah ini nanti tentunya PR bersama bagaimana meningkatkan keaktifan peserta,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 11 Mei 2026.

Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan di Lombok Timur adalah penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang jumlahnya cukup besar. “Karena kan kemarin ada penonaktifan PBIJK, cukup banyak. Kebetulan di Lombok Timur ya cukup banyak, 100 ribuan. Nah ini tentunya kita juga memahami kondisi keuangan daerah seperti apa,” sambungnya.

Meski demikian, pihaknya melihat adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah peserta aktif. Upaya lain yang dilakukan adalah menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

BPJS Kesehatan juga memastikan ratusan ribu masyarakat NTB yang nonaktif tetap dapat memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme pengaktifan cepat saat membutuhkan pelayanan rumah sakit.

“Kalau memang di-nonaktifkan, perlu pelayanan kesehatan, langsung diaktifkan. Jadi nggak terkendala. Karena kita sudah punya grup, sudah berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan, peserta nonaktif yang membutuhkan layanan akan langsung dimasukkan ke dalam skema PBI UPM agar status kepesertaannya aktif pada hari yang sama. “Jadi nggak ada kendala ketika untuk penjaminannya. Langsung aktif hari itu juga,” ucapnya.

Sementara itu, sejumlah daerah lain di NTB disebut telah mencapai tingkat keaktifan di atas 90 persen, termasuk wilayah Bima. Pemerintah Provinsi NTB pun disebut mendukung penuh penguatan Program JKN di daerah. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – PERUBAHAN status kawasan di Provinsi NTB dari kawasan konservasi ke Areal Penggunaan Lain (APL) telah mendapat lampu hijau kementerian. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI telah meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan dana sekitar Rp7,8 miliar untuk perubahan status kawasan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan anggaran senilai tersebut akan dibagi lima antara provinsi dan kabupaten/kota di NTB. Dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai daerah dengan dana urunan tertinggi. Selain KLU, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Bima juga turut membayar urunan perubahan status lahan tersebut.

Dengan rincian berdasarkan pembahasan sementara KLU diperkirakan menanggung sekitar Rp3 miliar, Pemprov NTB sekitar Rp1,5 miliar, Lombok Tengah Rp500 juta, Lombok Barat Rp300 juta, dan Bima sekitar Rp250 juta. “Ada pembagian yang kita sepakati untuk empat kabupaten,” ujarnya, kemarin.

Di KLU, kawasan pariwisata prioritas yaitu Gili Trawangan, Meno, dan Air dengan total luas lahan mencapai 2,9 ribu hektare yang sebelumnya berstatus konservasi akan berubah menjadi APL. Dengan perubahan status itu, tiga kawasan ini bisa mengundang investor lebih banyak berinvestasi di KLU.

Terdapat beberapa kawasan yang masuk skema pelepasan di Lombok Tengah. Di antaranya pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Marejabonga dan Gunung Pepe seluas 38 hektare. Selain itu, terdapat pelepasan kawasan hutan lindung pada kelompok hutan yang sama seluas 118 hektare serta pelepasan sebagian kawasan hutan lindung seluas 51,15 hektare.

Di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, pemerintah juga mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Nuraksa pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani seluas 26 ribu hektare. Tidak hanya itu, perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan konservasi atau Taman Wisata Alam Bangko-Bangko di Lombok Barat seluas 9 hektare juga masuk dalam pembahasan.

“Iya biar berkeadilan pembagiannya. Itu akan diubah menjadi pemukiman karena awalnya itu wilayah konservasi,” katanya.

Sementara untuk wilayah Bima dan Dompu, perubahan kawasan diarahkan pada peningkatan pengelolaan kawasan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.Perubahan yang diusulkan antara lain perubahan fungsi kawasan konservasi dari Cagar Alam Toffo Kota Lambu menjadi Taman Wisata Alam Toffo Kota Lambu di Kelompok Hutan Kota Donggo Mada seluas 3,3 ribu hektare.

Selain itu, terdapat pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Toffo Rompu di Dompu seluas 525,92 hektare serta pelepasan seluruh Kawasan Hutan Konservasi Kelompok Hutan dan Kawasan Suaka Alam Danuera di Bima seluas 1,7 ribu hektare.

“Kalau yang di Bima ini lebih kepada untuk peningkatan pengelolaan supaya bisa menjadikan nilai tambah untuk mendukung NTB Makmur Mendunia. Kuncinya kita mau menyelesaikan masalah dan mau meningkatkan pengelolaan,” jelasnya.

Setelah skema pendanaan disetujui, selanjutnya yaitu pembentukan tim terpadu yang akan bekerja selama enam bulan untuk menyelesaikan seluruh proses perubahan kawasan. Hal itu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan tata ruang yang selama ini dianggap menghambat investasi di kawasan wisata unggulan NTB.

“Kalau kawasannya beralih fungsi maka PAD masuknya banyak. Terutama di KLU (Gili Tramena, red), kita (Pemprov, red) punya aset 62 hektare. Jadi kita berkepentingan juga di sana,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan pengembangan kawasan wisata nantinya tetap harus mengacu pada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Makanya kita minta nanti RDTR-nya jelas. Ada daya dukung dan daya tampung lahannya. Kita selesaikan dulu persoalan hukumnya supaya semuanya legal dan investasi menjadi lebih nyaman,” pungkasnya. (era)