Beranda blog Halaman 58

185 Hektar Lahan Padi Diusulkan Peroleh Asuransi

globalfmlombok.com
-
0
185 Hektar Lahan Padi Diusulkan Peroleh Asuransi

Taliwang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 185 hektare lahan tanaman padi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), diusulkan untuk mendapat klaim asuransi usaha tani padi (AUTP). Asuransi ditargetkan bisa dicairkan bulan ini.

Lahan pertanian padi yang diusulkan mendapatkan asuransi merupakan lahan mengalami gagal panen di tahun 2026. Penyebabnya akibat serangan hama tungro terjadi di sejumlah kecamatan. “Pokok totalnya 185 hektare di data kami yang diajukan untuk mendapat klaim asuransi,” terang Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupatan Sumbawa Barat, Syamsul Rizal, Senin, 11 Mei 2026.

Proses pengajuan klaim AUTP lanjutnya, dalam tahap pelengkapan dokumen. Rizal menjelaskan, ada beberapa data dokumen pendukung yang perlu dilengkapi sebagai syarat sebelum klaim asuransi dicairkan oleh PT Jasindo. “Contoh data pendukung yang diperlukan, ada lahan yang statusnya dikelola bukan pemilik lahan tapi petani penggarap itu harus ada surat keterangannya,” urainya.

Sejauh ini kata Rizal, proses pelengkapan data tambahan itu terus berjalan. Pihaknya memfasilitasi agar petani segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mencairkan asuransi tersebut. “Kita kejar pertengahan bulan ini selesai,” cetusnya.

Disamping mengupayakan percepatan pencairan klaim asuransinya. Pihaknya juga sedang berupaya mengintegrasikan, agar proses penyaluran klaim asuransi melalui rekening bank yang didapatkan petani dari Program Kartu KSB Maju. Sebagaimana diketahui program AUTP yang dicanangkan Pemda KSB saat ini, masuk dalam bagian Program Kartu KSB Maju Layanan Pertanian.

“Kalau ini terintegrasi maka dana klaim asuransi AUTP langsung masuk ke rekening Kartu KSB Maju yang sudah dipegang tiap petani,” papar Rizal.

Sementara itu disinggung mengenai bantuan lain yang disiapkan pemerintah terhadap petani yang lahannya terserang hama tungro? Rizal menyatakan, pihaknya tengah merancang beberapa jenis bantuan. Diantaranya, bantuan sarana produksi berupa pemberian kapur dolomit bagi petani yang lahannya terjangkit serangan hama tungro.

“Kapur dolomit itu dibutuhkan untuk menetralkan kadar asam tanah. Karena padi yang kena tungro itu asam tanahnya tinggi. Dan program ini akan kita usulkan anggarannya di APBD Perubahan tahun ini,” imbuh Rizal.(bug)

Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Ditangkap

globalfmlombok.com
-
0
Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Bima (globalfmlombok.com) – Dua kasus pembunuhan terjadi dalam sehari di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Minggu, 10 Mei 2026. Tujuh terduga pelaku berhasil diamankan aparat kepolisian dalam waktu singkat.

Di Kota Bima, seorang remaja berinisial MA (17), warga Lingkungan Mekar Baru, Kelurahan Ule, ditemukan meninggal di tanah kosong Lingkungan Gindi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota.

Awalnya warga menduga korban meninggal biasa. Namun,hasil olah tempa tkejadian perkara (TKP) mengarah pada dugaan pembunuhan.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto melalui Kasi Humas Ipda Baiq Fitria Ningsih mengatakan, tim gabungan Polres Bima Kota langsung bergerak cepat setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.

“Dari hasil penyelidikan, kasus temuan mayat tersebut berhasil diungkap sebagai kasus pembunuhan. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.

Lima orang yang diamankan masing-masing berinisial MI (17), MF (23), KU (16), MU (16), dan RF (20). Salah satunya diduga sebagai pelaku penusukan terhadap korban.
“Diamankan juga barang bukti berupa satu bilah pisau dapur, satu unit Honda Vario merah dan satu unit Yamaha Mio Soul GT hitam,” sebutnya.

Kasus itu terungkap setelah seorang anak bernama Hafiz menemukan korban tergeletak sekitar pukul 17.00 WITA. Polisi kemudian melakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan di lapangan.

Dugaan sementara, korban lebih dulu terlibat keributan dengan salah satu terduga pelaku sebelum diserang bersama-sama.

“Korban diduga mengalami luka tusuk pada bagian punggung yang dilakukan oleh terduga MI. Setelah kejadian itu korban diduga melarikan diri dan bersembunyi hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Baiq Fitria Ningsih.

Beberapa jam kemudian, kasus serupa terjadi di Kabupaten Bima. Seorang warga Desa Pandai, Kecamatan Woha, berinisial SD (39), tewas dibacok di area persawahan Dusun Nggaro.

Dua kakak beradik berinisial AN (21) dan F (18) ditangkap kurang darisatu jam setelah kejadian.

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar melalui kapolsek Woha AKP Muhtar mengatakan polisi langsung bergerak usai menerima laporan warga.

Berdasarkan keterangan sementara,peristiwa itu bermula dari saling tatap antara korban dan salah satu terduga pelaku di depan rumah pelaku. Adu mulut terjadi sebelum korban pergi menuju sawah miliknya.

Tak lama kemudian, kedua terduga pelaku menyusul korban sambil membawa parang. Cek cok kembali pecah di area persawahan hingga berujung pembacokan.

“Korban sempat dilarikan ke PuskesmasWoha, namun meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Dugaan motif sementara dipicu kesalahpahaman yang berkembang menjadi pertikaian,” sebutnya.

Saat in seluruh terduga pelaku dari dua kasus tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di masing-masing kepolisian wilayah. (hir)

Bupati Dompu Mengeluh Kewenangan Dipangkas Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Dompu Mengeluh Kewenangan Dipangkas Pusat

Dompu (globalfmlombok.com) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., mengungkapkan kewenangan kepala daerah tidak bisa sepenuhnya berjalan optimal. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas sebagian kewenangan kepala daerah.

“Yang paling harus dipahami adalah bupati bukan pejabat yang absolut dalam rangka mengambil keputusan. Sudah dicabut semua hak Bupati hari ini. Otonomi hanya kamuflase, tidak lagi seperti yang kita bayangkan dulu bahwa Bupati bisa segalanya,” ungkap Bupati pada, Senin, 11 Mei 2026.

Karena tidak bebasnya kewenangan Bupati, untuk menggeser dan memutasi staf ASN saja harus mendapatkan izin berupa pertimbangan teknis dari BKN. Apalagi untuk melakukan mutasi dan menonjobkan pejabat.

“Masa sekelas pindah staf saja harus mendapatkan persetujuan. Coba bayangkan segitulah jadi bupati hari ini harus mendapat persetujuan sekecil itu. Apalagi mutasi yang punya pejabat,” katanya.

Bupati memaparkan bahwa APBD Kabupaten Dompu tahun 2026 dengan total belanja sebesar Rp1.174.821.733.543. Dari total anggaran itu senilai Rp1.017.097.747.978 atau 86,57 persen merupakan belanja operasional. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai senilai Rp717.604.521.762, belanja barang dan jasa senilai Rp291.414.456.216, dan belanja hibah senilai Rp8.078.770.000,-.

Sementara belanja untuk kepentingan masyarakat dan publik seperti belanja modal hanya senilai Rp18.327.278.500, belanja tidak terduga senilai Rp10.039.113.565., dan belanja transfer ke pemerintah desa sebesar Rp129.357.593.500.

“Berapa anggaran kita untuk membangun Dompu. Hanya 1,56 persen atau Rp18 miliar. Gila ngak itu. Di tangan Pak Bupati hanya 18 miliar untuk mengurus masyarakat Dompu dengan segala tuntutannya yang macam–macam,” kritiknya.

Bupati mengatakan, masyarakat mungkin melihat kepala daerah kelihatan leluasa kesana kemari. Padahal sesungguhnya cukup menderita dalam mengelola APBD, sehingga belum bisa merealisasikan janji dan tuntutan rakyat. “Hanya Rp18 miliar. Coba bayangkan. Itu piur uang yang ada hari ini untuk membangun dalam bentuk belanja modal,” katanya. (ula)

FSGI Pertanyakan Nasib Guru Honorer yang Belum Masuk Dapodik

globalfmlombok.com
-
0
FSGI Pertanyakan Nasib Guru Honorer yang Belum Masuk Dapodik

Mataram (globalfmlombok.com) – Mulai awal 2027, istilah dan posisi guru honorer di sekolah negeri akan dihapus sesuai amanat UU ASN No 20 Tahun 2023. Meski demikian, pemerintah memastikan guru non-ASN yang terdata tetap bisa mengajar. Mereka diarahkan masuk ke skema PPPK (penuh/paruh waktu) atau kontrak baru untuk memastikan kepastian kerja dan hukum. Mengingat saat ini telah terjadi krisis guru di sekolah negeri lantaran angka guru PNS yang pensiun setiap tahun mencapai 70 ribu orang.

“Intinya, tahun 2027 bukanlah pemberhentian massal, melainkan transisi status dari honorer menjadi pegawai kontrak pemerintah (PPPK) yang lebih formal. Penataan ini diprioritaskan bagi guru honorer yang terdata dalam dapodik dan database Badan Kepegawaian Negara (BKN)”, ujar Sekjen FSGI, Mansur, Senin (11/5/2026).

Mansur yang juga Ketua FSGI NTB itu menambahkan bahwa perubahan status ini secara otomatis akan membebani APBD semua kabupaten/kota dan provinsi karena hanya Pemda yang bisa menggaji pegawai. Sementara, pemerintah pusat hanya berperan menambahkan jumlah penghasilan melalui mekanisme bantuan tambahan pendapatan dan tunjangan profesi pendidik. Terlebih, banyak daerah saat ini sudah terdampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat sehingga APBD-nya menurun.

“Secara umum, FSGI mendukung SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026, dimana Pemda diwajibkan melakukan penataan guru non-ASN hingga 31 Desember 2026 agar tetap bisa bertugas pada 2027 melalui skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu”, ucapnya.

Namun demikian, Mansur mempertanyakan bagaimana status para honorer setelah masa penugasan akhir Desember 2026 itu. Terlebih bagi honorer yang belum terdata dalam Dapodik per 31 Desember 2024, padahal mereka telah mengajar di sekolah.

“SE Mendikdasmen hanya menyentuh guru yang ada dalam Dapodik. Lalu bagaimana dengan guru-guru honorer yang belum masuk data Dapodik per 31 Desember 2024. Namun saat ini sudah mengajar di sekolah negeri, akan dikemanakan mereka ini? Bagaimana nasibnya? Padahal kalau didata jumlahnya pasti besar,” tanya Mansur.

Mansur menambahkan, SE Mendikdasmen tersebut memakai siklus tahun anggaran, sementara siklus pembelajaran di sekolah menggunakan tahun ajaran. Titik krusial justru terjadi bulan Juni-Juli ketika sekolah akan memasuki tahun ajaran baru. Hal ini perlu diperhitungkan dengan cermat datanya agar jangan sampai terjadi krisis guru di sekolah negeri di berbagai daerah.

Namun, Mansur menekankan harus ada jaminan penggajian setelah pengangkatan menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu oleh negara. (sib)

Bawaslu NTB Minta Eks Gedung Dinas Perkim Bisa Dipinjamkan Jadi Kantor

globalfmlombok.com
-
0
Bawaslu NTB Minta Eks Gedung Dinas Perkim Bisa Dipinjamkan Jadi Kantor

Mataram (globalfmlombok.com) – Bawaslu NTB kembali menyinggung terkait dengan belum adanya kepastian tempat berkantor yang baru. Setelah aset daerah Provinsi NTB yang dipinjam jadi kantor Bawaslu sekarang ini akan diambil alih oleh pihak yang memenangkan sangketa aset daerah yang ada di jalan Udayana Mataram tersebut.

Ketua Bawaslu NTB, Itratif di sela kunjungannya ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB menyampaikan bahwa pihaknya berharap ada kepastian dalam waktu dekat ini terkait dengan gedung milik Pemprov NTB yang bisa dipinjam pakai sebagai kantor Bawaslu NTB.

“Sejauh ini komunikasi kita dengan Pemprov berjalan dengan sangat baik, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kepastian terkait dengan gedung yang bisa dipinjam pakai untuk menjadi kantor Bawaslu,” ucap Itratif pada Senin (11/5).

Ditekankan Itratif bahwa kebutuhan kantor untuk Bawaslu tersebut sangat mendesak. Selain karena waktu yang dimiliki untuk menempati kantor yang sekarang habis sampai Desember tahun 2026 ini. Juga tahapan pemilu 2029 sudah akan dimulai pas akhir tahun ini.

“Akhir tahun ini tahapan pemilu sudah dimulai. Sehingga kebutuhan kantor ini merupakan kebutuhan mendesak bagi pelaksanaan tugas Bawaslu jelang pelaksanaan tahapan pemilu 2029,” ungkap Itratif.

Tahapan pemilu 2029 yang akan digelar pada akhir tahun ini yakni tahapan rekrutmen komisioner Bawaslu tingkat pusat. Selanjutnya memasuki tahun 2027 akan dilaksanakan seleksi komisioner Bawaslu Provinsi NTB yang beririsan dengan tahapan pemilu 2029.

“Sementara di satu sisi kita agak kesulitan mencari gedung untuk jadi kantor yang bisa kita sewa sendiri yang bisa menampung seluruh kebutuhan kerja Bawaslu. Sehingga diskusi kami di Bawaslu solusi terbaik adalah menggunakan kantor eks OPD Pemprov untuk pinjam pakai,” jelasnya.

Diakui Itratif bahwa pihaknya memang sudah ditawarkan oleh Pemprov NTB melalui BKAD dan sudah mendisposisikan salah satu gedung di samping SMA 5 Mataram yang bisa dipinjamkan. Akan tetapi kondisinya tidak representatif.

“Kondisinya terlalu kecil dan tidak mendukung untuk kebutuhan kerja Bawaslu. Gedungnya berdekatan dengan sekolah dan lalu lintas jalannya tidak memungkinkan. Nah kita sudah survei dan kita anggap eks Kantor Perkim sangat proporsional untuk kebutuhan kantor Bawaslu,” katanya.

Itratif pun berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan Pemprov NTB agar apa yang menjadi harapan Bawaslu bisa didukung. “Paling lambat akhir tahun ini harapan kami permohonan itu bisa disetujui agar proses pemindahan barang fasilitas kantor bisa dilakukan segera,” pungkasnya. (ndi)

Insentif Guru PPPK Paruh Waktu, Pemprov NTB Siapkan Anggaran Rp879 Juta

globalfmlombok.com
-
0
Insentif Guru PPPK Paruh Waktu, Pemprov NTB Siapkan Anggaran Rp879 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp879 juta untuk insentif tambahan selama satu bulan kepada guru PPPK Paruh Waktu. Mulai bulan September hingga Desember 2026 mendatang, sebanyak 1.759 guru PPPK Paruh Waktu di NTB akan mendapatkan insentif tambahan senilai Rp500 ribu sebulan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim memastikan kesiapan anggaran untuk realisasi janji Gubernur Iqbal pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei lalu. “Kita hitung dulu, kemudian setelah kita hitung berapa jumlahnya baru kita jumlahkan besaran nominalnya. Sekitar Rp1 miliar kurang,” ujarnya, pekan kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD Perubahan tahun ini. Pemberian insentif kepada ribuan guru PPPK Paruh Waktu tersebut, lanjutnya sebagai penghargaan atas dedikasi tenaga pendidik di NTB.

“Ya wajarlah kita memberikan penghargaan kepada guru-guru yang sudah berkontribusi,” katanya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya mengaku pemberian insentif ini sebagai apresiasi dan perhatian kepada 1.759 guru berstatus PPPK Paruh Waktu mulai September mendatang.
“Khusus untuk guru PPPK Paruh Waktu yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan bagi guru PPPK Paruh Waktu ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Iqbal menegaskan, Dinas Dikpora sebagai pengampu utama pendidikan, fokus kepada pembanguan manusia bukan sekadar fisik agar kualitas pendidikan meningkat.

“Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas guru,” tegasnya.

Ia menyadari ada kekeliruan dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu Desember 2025 lalu. Akibat kebijakan tersebut, sejumlah guru PPPK Paruh Waktu yang mengajar sekali seminggu hanya mendapat gaji Rp40 ribu dalam sebulan.

Karena itu, ia dan Wagub Hj. Indah Damayanti Putri berencana memberikan tambahan penghasilan minimum bagi guru PPPK Paruh Waktu di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Gubernur Iqbal memastikan pemberian tambahan penghasilan minimum ini di luar dari skema gaji utama. Di samping akan diberi insentif senilai Rp500 ribu, Guru PPPK Paruh Waktu tetap akan digaji dengan skema Rp40 ribu per jam.

Kebijakan ini berlaku khusus bagi guru PPPK Paruh Waktu di SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di NTB. Pemberian tambahan penghasilan minimum ini juga merupakan bentuk kepeduliaan Pemprov kepada seluruh tenaga pendidik di NTB. (era)

Kunjungi Desa Berdaya, Gubernur Dengarkan Langsung Keluhan Warga

globalfmlombok.com
-
0
Kunjungi Desa Berdaya, Gubernur Dengarkan Langsung Keluhan Warga

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com)  – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengunjungi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Desa Berdaya di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi penutup rangkaian agenda kerja Gubernur di wilayah selatan Pulau Sumbawa.

Didampingi jajaran Badan Amil Zakat Nasional NTB, Kepala Desa Padasuka Mahligi, serta pendamping Desa Berdaya Muhammad Alwi, Gubernur mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima program penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.

Sejumlah keluarga yang dikunjungi di antaranya pasangan Andri Sanjaya Putra–Elmi, Suud–Hadijah, Mahdin–Sitah, Samsul Rizal–Rahimah dan Istum.

Kunjungan berlangsung sederhana dan penuh kehangatan. Gubernur berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kondisi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk persoalan tempat tinggal dan pendidikan anak.

Saat mengunjungi rumah Andri Sanjaya Putra, Gubernur berbincang dengan istrinya, Elmi, yang menceritakan bahwa suaminya bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Lunyuk.
Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga tersebut diketahui telah memiliki lahan sendiri, namun belum mampu membangun rumah yang layak karena keterbatasan biaya.

Mendengar kondisi tersebut, Gubernur langsung meminta pemerintah desa berkoordinasi agar keluarga itu dapat segera dibantu pembangunan rumah layak huni. Ia menilai lingkungan tempat tinggal yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.

“Mudah-mudahan nanti. Biar anak-anaknya bisa sekolah lebih baik, bisa belajar lebih baik kalau tinggal di rumah yang lebih baik. Jalan keluar dari kemiskinan itu dengan pendidikan, dengan ilmu. Pokoknya harus sekolah sebaik-baiknya, setinggi-tingginya,” katanya.

Suasana akrab terlihat ketika Gubernur berinteraksi dengan anak-anak warga. Ia menyempatkan berbincang santai mengenai cita-cita dan semangat belajar, yang disambut antusias oleh warga sekitar.

Selain menyerahkan bantuan sembako dan santunan dari Baznas NTB, Gubernur juga memberikan motivasi kepada warga agar tetap optimistis menjalani kehidupan.
Dalam kunjungan lainnya, Gubernur mendapati sejumlah warga tinggal berhimpitan bersama keluarga besar di rumah dengan kondisi terbatas. Bahkan, terdapat rumah yang dihuni hingga 10 orang.

Salah seorang warga penerima manfaat bernama Istum tampak terharu karena baru pertama kali bertemu langsung dengan seorang gubernur. Istum bahkan sempat menangis setelah mengetahui tamu yang datang ke rumahnya adalah Gubernur NTB.

Program Desa Berdaya merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi NTB yang difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan, serta intervensi langsung kepada keluarga sasaran.
Bagi warga, kunjungan tersebut menjadi momen berkesan karena dapat berdialog langsung dengan kepala daerah di lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara bagi pemerintah daerah, kunjungan lapangan itu menjadi bagian dari upaya memastikan program penanganan kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. (r/ham)

Pengawasan Laut NTB Diperketat

globalfmlombok.com
-
0
Pengawasan Laut NTB Diperketat

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memperketat pengawasan laut. Hal ini menyusul ancaman rusaknya ekosistem kelautan di provinsi ini yang terus mengintai. Mulai dari abrasi pantai hingga rusaknya habitat yang ada di dalam laut akibat aktivitas-aktivitas yang tidak memperhatikan dampak lingkungan di dalamnya.

Kepala Balai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutan NTB) Abdul Wahab menjelaskan, pemerintah rutin melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi mencegah kerusakan ekosistem di laut.

Setiap minggunya, pihaknya rutin melakukan patroli untuk memantau aktivitas masyarakat di laut khususnya di kawasan konservasi, terutama kegiatan yang mengancam keberlangsungan hidup terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya keanekaragaman bahari.

“Kami di balai itu melakukan patroli, biasanya satu minggu sekali kita lakukan, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang berada di sekitar wilayah konservasi itu,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.

Secara umum kondisi kelautan di NTB masih dalam kondisi baik, hanya saja ada beberapa titik yang mengalami kerusakan terutama akibat abrasi. Berdasarkan data forum ilmiah pengelolaan perikanan berkelanjutan (FIP2B), perairan laut NTB memiliki luas 29 ribu kilometer persegi yang kaya akan keanekaragaman hayati di antaranya ekosistem terumbu karang seluas 76.420 hektare.

Di dalamnya hidup 700 spesies ikan terumbu karang dan 69 genus karang keras, potensi ini memiliki ekonomis pada sektor perikanan dan pariwisata. Sehingga pemerintah membentuk 17 kawasan konservasi di NTB.

Area terumbu karang di kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Gita Nada, Sekotong ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan, sekitar 30 persen dalam kondisi mati. Temuan itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Indonesian Blue Foundation (IBF) atau Terumbu Indonesia Biru.

Dalam survei tersebut, terdapat empat kawasan dengan kondisi terumbu karang yang sangat mengkhawatirkan yaitu Gili Genting, Gili Nanggu, Taket Dalem, dan Gili Asahan, yang mana rata-rata lebih dari 30 persen area terumbu karang ditemukan dalam kondisi mati atau berupa rubble (pecahan karang).

Adanya kondisi ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim meminta Yayasan Terumbu Indonesia Biru agar segera mengurus berbagai perizinan untuk menyelesaikan permasalahan di perairan Lombok Barat tersebut.

“Khususnya izin pemanfaatan kawasan konservasi kepada pengelola kawasan dalam hal ini UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi yang direncanakan sebagai zona restorasi terumbu karang berada di dalam kawasan konservasi,” ujarnya.

Untuk penanganan, perlu adanya upaya restorasi dan transplantasi karang guna memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas pariwisata bahari di kawasan tersebut. Selain rencana kegiatan restorasi, pihak IBF kata Muslim berkomitmen untuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para boatman dan tour guide di kawasan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku wisata dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, sekaligus mengedukasi mereka agar dapat mengarahkan pengunjung ke lokasi-lokasi yang aman dan tepat untuk menikmati keindahan terumbu karang tanpa merusak ekosistem yang ada.

Ia juga menyampaikan dukungan dan apresiasi atas inisiatif dari rencana kerja yang diajukan oleh IBF. Dengan adanya kegiatan restorasi terumbu karang, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan ekosistem pesisir sekaligus mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari di wilayah Sekotong.

Selain di kawasan Sekotong, terumbu karang di Gili Trawangan, Meno, Air (Tramena) juga menjadi perhatian. Tahun lalu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB sempat melaporkan masalah kerusakan ekosistem terumbu karang di Gili Tramena ke Jaksa Agung. Kerusakan itu diduga diakibatkan adanya aktivitas yang tidak berkelanjutan serta lemahnya pengawasan. (era)

Sapi Kurban Presiden Berbobot 952 Kg Siap Dikurbankan di Lotim

globalfmlombok.com
-
0
Sapi Kurban Presiden Berbobot 952 Kg Siap Dikurbankan di Lotim

Selong (globalfmlombok.com) – Seekor sapi jenis simental milik Suherman warga Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berpostur eksotis tersebut dibeli dengan harga Rp80 juta, jauh di atas harga pasar. Adapun bobotnya mendekati 1 ton, yakni 952 kilogram (kg).

Menjawab Suara NTB, Senin (11/5/2026), Suherman mengaku sangat bersyukur karena sapinya yang dipelihara selama kurang lebih 2,5 tahun itu akan disembelih pada Hari Raya Kurban atas nama Presiden RI.

“Saya dihubungi langsung oleh Sekretariat Negara beberapa hari yang lalu. Setelah itu, sapi langsung ditimbang di Pasar Ternak Masbagik dan dikirim sampel darahnya untuk memastikan kelayakan sebagai hewan kurban,” ujarnya.

Menurutnya, harga yang dibayarkan pihak Sekretariat Presiden tergolong istimewa. Di Pasar Ternak Masbagik, sapi simental sebesar ini paling tinggi laku Rp55 juta. “Biasanya segitu, tapi ini dibeli hingga Rp80 juta. Saya sangat bersyukur,” tambahnya.

Ia menuturkan, memelihara sapi eksotis berbeda dengan sapi ras Bali. Selain hijauan, sapi simental membutuhkan pakan tambahan berupa dedak. “Untuk kebutuhan dedak saja, sehari minimal Rp90.000. Harga dedak juga terus naik karena banyak yang membutuhkan,” jelasnya.
Saat ini, di kandang sapinya terdapat tujuh ekor sapi eksotis, dan yang terberat adalah sapi yang dipilih Sekretariat Negara tersebut. Rencananya, hewan kurban presiden akan disembelih di Masjid Pringgabaya, sesuai instruksi pemerintah.

Besarnya keuntungan dari penjualan ini membuat dirinya berharap agar sapinya kembali laku terjual pada tahun Hari Raya Iduladha 2027 mendatang. “Tumben tahun ini langsung dihubungi oleh Sekretariat Negara di Jakarta. Semoga tahun depan bisa lagi,” haraonya.

Amaq Idil menyebut modal awal sapi yang dipeliharanya itu sebesar Rp 20 juta. Karena jenis eksotik, butuh waktu yang lama untuk dipelihara sehingga benar-benar terlihat besar dan gemuk. Dari kalkulasi harga jual dengan modal diakui cukup besar keuntungan yang diperoleh peternak. Harapannya tahun 2027 mendatang kembali lagi. Saat ini masih tersedia enam ekor lagi sapi besar yang diyakini tahun depan bisa dengan bobot 1 ton lebih.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur, drh. Zulfan Asri, menjelaskan bahwa penunjukan sapi kurban presiden tahun ini langsung dilakukan oleh Sekretariat Negara. “Pihak Sekretariat Negara menghubungi langsung peternak yang memiliki bobot sapi terberat di kabupaten ini. Lokasi pemotongan juga diserahkan di kabupaten asal sapi, yakni di Masjid Pringgabaya,” ujar Zulfan. (rus)

Rendah, Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan di Lotim dan Loteng

globalfmlombok.com
-
0
Rendah, Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan di Lotim dan Loteng

Mataram (globalfmlombok.com) – Keaktifan peserta kesehatan di dua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rendah. Meski cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99 persen dari total penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 82 persen.

Dua daerah dengan kepesertaan terendah adalah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim). Keaktifan peserta BPJS Kesehatan di kedua daerah ini masing-masing belum menyentuh 80 persen.

Deputi Direksi Wilayah 11 BPJS Kesehatan, Sofyeni menyebutkan, meski cakupan kepesertaan sudah hampir 100 persen, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan status keaktifan peserta JKN.

“Dan alhamdulillahnya di wilayah provinsi NTB itu sudah 99 persen penduduk itu sudah memiliki JKN. Namun memang keaktifannya 82 persen. Nah ini nanti tentunya PR bersama bagaimana meningkatkan keaktifan peserta,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 11 Mei 2026.

Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan di Lombok Timur adalah penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang jumlahnya cukup besar. “Karena kan kemarin ada penonaktifan PBIJK, cukup banyak. Kebetulan di Lombok Timur ya cukup banyak, 100 ribuan. Nah ini tentunya kita juga memahami kondisi keuangan daerah seperti apa,” sambungnya.

Meski demikian, pihaknya melihat adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah peserta aktif. Upaya lain yang dilakukan adalah menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

BPJS Kesehatan juga memastikan ratusan ribu masyarakat NTB yang nonaktif tetap dapat memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme pengaktifan cepat saat membutuhkan pelayanan rumah sakit.

“Kalau memang di-nonaktifkan, perlu pelayanan kesehatan, langsung diaktifkan. Jadi nggak terkendala. Karena kita sudah punya grup, sudah berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan, peserta nonaktif yang membutuhkan layanan akan langsung dimasukkan ke dalam skema PBI UPM agar status kepesertaannya aktif pada hari yang sama. “Jadi nggak ada kendala ketika untuk penjaminannya. Langsung aktif hari itu juga,” ucapnya.

Sementara itu, sejumlah daerah lain di NTB disebut telah mencapai tingkat keaktifan di atas 90 persen, termasuk wilayah Bima. Pemerintah Provinsi NTB pun disebut mendukung penuh penguatan Program JKN di daerah. (era)

1...575859...381Halaman 58 dari 381