Mataram (globalfmlombok.com) – Inspektorat Provinsi NTB menunjukkan keseriusannya untuk mengusut keberadaan tiga pabrik mangkrak di kawasan STIPark milik Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tersebut. Selain sudah mulai mengamankan sejumlah dokumen krusial, Inspektorat kini menambah personel tim audit untuk mempercepat proses pemeriksaan.

Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengungkapkan bahwa tim auditor sudah turun langsung ke lokasi proyek. Namun, pemeriksaan awal sempat terkendala lantaran banyak pihak terkait yang mangkir atau tidak berada di tempat.

“Sedang berproses. Kemarin kami turun ke lokasi, tetapi banyak yang tidak ada di tempat. Ada sejumlah dokumen yang kami amankan untuk kami telaah lebih lanjut, sehingga tim audit juga kami tambah,” ujar Budi kepada wartawan, pada Jumat (5/6) pekan kemarin.

Sejak surat perintah audit diterbitkan, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) langsung bergerak melakukan pemeriksaan secara maraton. Kasus ini pun kini masuk dalam atensi utama Inspektorat NTB.

“Kalau saya tidak salah, sampai sekarang pemeriksaan masih berjalan. Karena ini kami anggap sebagai prioritas,” tegasnya.

Meski demikian, Budi masih enggan berspekulasi mengenai indikasi kerugian negara atau dugaan pelanggaran hukum dalam proyek tersebut. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menjawab keresahan publik terkait aset daerah yang terbengkalai.

“Saya belum berani menyimpulkan dugaan awalnya. Tetapi yang jelas, kondisi yang terlihat oleh masyarakat saat ini adalah pabrik tersebut idle dan tidak bisa difungsikan,” imbuh Budi.

Audit yang berjalan saat ini akan menyisir seluruh proses, mulai dari perencanaan pembangunan, pemanfaatan aset, hingga keabsahan dokumen-dokumen kerja sama.

Sebagai informasi, tiga proyek milik Brida NTB yang tengah dibidik ini meliputi, pabrik pakan ternak (feedmill), pabrik pengolahan benih jagung (corn seeds), pabrik pengering jagung (corn dryer).

Ketiga pabrik tersebut dibangun pada tahun 2023 di era pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah. Proyek ini berjalan melalui skema kerja sama sewa aset dengan investor asal Malaysia, PT Taza Industri Internasional.

Kondisi ini memicu polemik lantaran mesin-mesin yang disewakan dalam proyek tersebut diduga kuat sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai sejak awal kontrak ditandatangani. Akibatnya, fasilitas penunjang pertanian dan peternakan tersebut sama sekali belum pernah beroperasi hingga saat ini. (ndi)

Mataram (globalfmlombok.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setelah sebelumnya ditemukan memiliki utang mencapai Rp234 miliar pada 2024, kali ini BPK menemukan kelebihan pembayaran belanja yang nilainya mencapai lebih dari Rp611 juta.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB melalui RSUD NTB segera menindaklanjuti pengembalian kelebihan pembayaran guna mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.

Direktur RSUD Provinsi NTB, Asrul Sani, memastikan pihaknya akan segera menyelesaikan rekomendasi yang diberikan BPK. Ia menegaskan temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan rumah sakit ke depan.

“Kami dengan RSUD Manambai itu sekitar Rp600 juta. Yang Rp5 miliaran itu di banyak OPD, bukan hanya di kami,” ujar Asrul kepada Suara NTB, Jumat (5/6/2026).

Menurut Asrul, kelebihan pembayaran yang menjadi temuan BPK berkaitan dengan sejumlah pos anggaran, di antaranya biaya perjalanan dinas dan belanja operasional. Namun, ia belum dapat memastikan apakah terdapat kelebihan pembayaran pada pengadaan obat-obatan.

“Kalau untuk obat-obatan, saya belum cek,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur itu menegaskan pihaknya akan meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran untuk mencegah terulangnya temuan serupa. Langkah yang akan dilakukan antara lain melakukan penyesuaian rencana bisnis serta memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

“Kami akan lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, termasuk merevisi dan menjalankan rencana bisnis secara konsisten,” ujarnya.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan NTB mengungkap sejumlah persoalan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025. Total nilai temuan mencapai puluhan miliar rupiah dan sebagian besar berkaitan dengan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, mengungkapkan temuan tersebut tersebar di 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dua badan layanan umum daerah (BLUD), serta puluhan sekolah menengah atas dan kejuruan di NTB.

“Temuan kelebihan belanja barang dan jasa di 15 SKPD, dua BLUD, dan 34 sekolah,” ujarnya.

Dua BLUD yang turut menjadi objek temuan BPK adalah RSUD Provinsi NTB dan RSUD Manambai Abdulkadir di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, sejumlah SMA dan SMK juga ditemukan memiliki persoalan serupa dalam pengelolaan anggaran.

Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya pada sektor pelayanan publik yang bersumber dari anggaran daerah. (r)

Praya (globalfmlombok.com) – Rencana pembangunan by pass Lembar-Kayangan oleh Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus dimatangkan. Dengan fokus saat ini menyelesaikan DED (Detail Engineering Design) jalan yang nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar)–Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim) tersebut.

‘’Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus dilakukan untuk mematangkan desain serta sumber anggaran pembangunan jalan by pass tersebut,’’ ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat dikonfirmasi Suara NTB di Kampus Poltekpar Lombok, Sabtu (6/6).

Gubernur menegaskan, kalau rencana pembangunan jalan port to port tersebut masih terus berproses. Pihaknya pun menargetkan tahun 2027 groundbreaking pembangunan jalur tersebut sudah dilaksanakan.

“Jadi tahun ini kita fokus menyelesaikan DED-nya dulu. Setelah itu, ditargetkan sesegara mungkin groundbreaking bisa dilakukan,” tegasnya. Karena targetnya pembangunan jalur by pass Lembar-Kayangan tersebut bisa selesai akhir tahun 2028 mendatang atau awal tahun 2029.

Disinggung sumber anggaran pembangunan jalur by pass tersebut, Gubernur NTB mengatakan juga sedang dibahas, apakah akan menggunakan anggaran provinsi atau sumber anggaran lainnya. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR juga terus dilakukan. “Dari mana sumber anggaran pembangunannya, nanti akan disampaikan,” ujarnya.

Yang menarik lanjut mantan Dubes RI untuk Turki ini ialah konsep pembangunan jalur by pass tersebut akan mengadopsi konsep pembangunan berbasis lingkungan atau peduli lingkungan. Di mana setiap ada pohon yang ditebang dampak dari pembangunan jalan tersebut, maka harus diganti dengan cara penanaman pohon baru.

Dan, jumlah pohon baru yang ditanam tidak boleh sama. Tetapi harus lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang. “Jadi kalau ada satu pohon yang ditebang karena pembangunan jalan ini, maka harus diganti dengan penanaman pohon baru minimal dua kali lipatnya,” imbuhnya.
Langkah itu untuk memastikan, pembangunan jalan tersebut tidak merusakan keseimbangan lingkungan. Karena pastinya akan ada saja pohon yang ditebang. Terutama di wilayah-wilayah yang terkena jalur pembangunan by pass tersebut. Sehingga sebagai bentuk penyelamatan lingkungan, setiap pohon yang ditebang harus ada penggantinya. (kir)