Beranda blog Halaman 280

Antisipasi Program Salah Sasaran, 90 Ribu Warga Miskin Lobar Diverifikasi Ulang

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Untuk memastikan keberadaan masyarakat yang benar-benar miskin ekstrem dan rentan miskin masuk pada Desil I dan Desil II yang jumlahnya sebanyak 90 ribu Kepala Keluarga(KK). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Sosial (Disos) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Desil I dan Desil II.

Selain itu, verivali ini untuk mempermudah Pemerintah untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Lobar.

Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha menyebut bimtek ini sangat penting diikuti karena sangat berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Lobar.

“Penurunan kemiskinan tergantung pada petugas yang akan melakukan Verval data di lapangan. Untuk itu semua petugas saya minta harus,” ujarnya kemarin.

Setelah itu, semua data mengacu pada DTSEN. Untuk diketahui, bahwa Lobar memiliki angka kemiskinan yang telah masuk dalam aplikasi data nasional tersebut, sehingga untuk lebih memastikan data ini akurat, maka Pemkab Lobar melakukan verval kembali untuk memastikan keabsahan data yang sesuai di lapangan.

“Bupati kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting untuk membangun Lombok Barat ke depan, menurunkan  kemiskinan dan pembangunan yang lebih besar,” tegasnya.

Jika data tidak valid, kata dia,  maka akan ada terjadi kesalahan sasaran dan kesalahan langkah  untuk menurunkan kemiskinan. Dia juga berharap hasil kerja yang dilakukan ini akan berpengaruh besar terhadap pembangunan di Lobar dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. (her)

Jika Terbukti Dimintai Uang, Non-ASN Lobar Diminta Mengadu ke Inspektorat dan Lapor APH

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Tenaga honorer non database yang akan diputus kontrak di Lombok Barat (Lobar) diharapkan mengadu ke pihak Inspektorat, jika dimintai uang untuk bisa masuk mengabdi di instansi atau OPD Pemkab Lobar. Mereka akan dibantu agar tidak menjadi korban dua kali, Mereka sudah membayar untuk masuk bekerja, tapi akan diputus kontrak. Bahkan bila perlu mereka juga bisa nelapor ke Aparat Penegak Hukum (APH)

Bupati Lobar H. L. Ahmad Zaini berharap ada pengaduan dari non-ASN Lobar yang akan diputus kontrak ini. “Saya harapkan teman-teman yang sekarang harus diputus kontrak, mengadu. Dia bayar lewat siapa, berapa banyak? Supaya Kita bisa bantu. Jangan juga jadi korban dua kali,” tegas Lalu Ahmad Zaini, Jumat, 31 Oktober 2025.

Pihaknya pun menunggu non ASN mengadu dengan menunjukkan bukti, jika terbukti maka ia tak segan menindak kalau ada oknum jajaran di Pemkab yang terbukti ikut bermain.

Yang jelas pihaknya ingin membantu para non ASN ini mengurus jikalau ada mengadu dimintai uang dengan bukti yang diserahkan ke pihak tertentu untuk bisa masuk bekerja di instansi Pemkab. “Kalau terbukti, tapi ini kan belum. Kita buktikan dulu, kalau memang ada. Begitu ada ya kita tindak, sesuai dengan aturan yang berlaku,”tegasnya.

Termasuk, kata dia, non-ASN bisa melapor ke aparat berwajib jika merasa dirugikan. “Mau kemanapun silakan? Yang penting tuntas masalah ini,” ujarnya.

Sebab, tenaga honorer non database ini harusnya lagi, sebab sudah ada larangan mengangkat non-ASN bagi semua OPD. Tetap hasil temuan Inspektorat satu dinas ada yang mengangkat sampai dengan 80 orang. “Ini ada apa?, sehingga yang (merasa) jadi korban teman-teman ini silakan mengadu. Bisa mengadu ke Inspektorat, atau ada volunteer publik yang peduli sehingga membuat aduan. Ndak apa-apa Kita nanti kita fasilitasi, asalkan semua terbukti,” ujarnya.

Setelah ada aduan ini nanti barulah diverifikasi, untuk ditindaklanjuti. Mau siapapun, jika terbukti menerima uang imbalan dari memasukkan tenaga honorer akan diserahkan ke pihak-pihak yang terkait. Pihaknya juga berupaya mencari celah aturan supaya tidak salah dalam mengambil langkah. Seperti pada guru sertifikasi yang diisukan akan diputus kontrak.

Menurutnya tidak demikian,sebab pihak Pemkab tengah mengupayakan untuk mencari jalan. Dimana setiap hari pihak Pemkab melalui OPD terkait konsultasi dengan pusat dan lainnya.

Dari informasi yang diserap media, bahwa non ASN yang ingin masuk diterima bekerja di instansi OPD diduga membayar uang dengan kisaran yang lumayan besar. Antara jutaan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, bayaran ini tergantung posisi atau OPD tempatnya akan bekerja. Langkah Bupati menertibkan dan membersihkan praktik semacam ini dengan meminta menata jajaran birokrasi Pemkab. (her)

Jalan Lingkungan di Bugis Ambles Diterjang Gelombang Pasang

Mataram (globalfmlombok.com) – Gelombang pasang dengan ketinggian diperkirakan mencapai 4-5 meter pada, Kamis, , 31 Oktober 2025 malam menerjang pemukiman warga di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Jalan lingkungan di Bugis ambles mencapai 15-20 meter.

Lurah Bintaro Rudi Herlambang menjelaskan, gelombang pasang terjadi sekitar pukul 23.00 WITA pada, Kamis, 30 Oktober 2025. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 4-5 meter menerjang pemukiman warga di Lingkungan Bugis. Bencana alam tahunan mengakibatkan jalan lingkungan di RT 03 dan RT 03 amblas mencapai 15-20 meter.

“Kejadiannya tadi malam (kemarin malam,red). Petugas turun melakukan pemantauan dan membantu warga,” terang Rudi dikonfirmasi pada, Jumat, 31 Oktober 2025.

Gelombang pasang masuk ke pemukiman warga. Akan tetapi, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam itu. Rudy mengakui, batu bolder yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dan Balai Besar Wilayah Sungai, cukup efektif mengurangi risiko gelombang pasang.

Namun demikian, pemasangan batu bolder sepanjang 200 meter tidak berlanjut sehingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum. “Kalau air laut tidak terlalu parah masuk ke rumah warga. Jalan yang ambles di lokasi akan dipasang batu bolder,” katanya.

Warga setempat tidak ada yang dievakuasi. Mitigasi jangka pendek akan dibangun tanggul sementara menggunakan geobag di RT 03 dan RT 04 Lingkungan Bugis. Kantong geotextile ini sangat kuat dan cukup efektif menahan terjangan gelombang.

Rudy menambahkan, posko bencana telah dibangun di Kantor Lurah Bintaro. Petugas diminta siaga mengantisipasi potensi gelombang pasang. Kendati demikian, masyarakat diimbau berhati-hati, terutama nelayan agar tidak turun melaut. Nelayan diminta menambatkan perahu di lokasi yang aman seperti di Sungai Meninting atau Pantai Senggigi. “Kita minta untuk mencari tempat yang aman untuk menambatkan perahu,” ujarnya.

Bagaimana dengan pemasangan batu bolder 200 meter? Rudy menegaskan, kewenangan pemasangan batu bolder berada di Dinas PUPR Kota Mataram berkoordinasi dengan BWS Nusa Tenggara I. Perwakilan BWS NT I bersama BPBD Kota Mataram, turun mengecek ke lokasi kejadian. “Tadi (kemarin,red) Plt. Kalak BPBD dan BWS turun mengecek ke lapangan,” katanya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Ahmad Muzaki dikonfirmasi enggan memberikan komentar apapun terkait penanganan gelombang pasang di pesisir Pantai Ampenan. Pesan what’sApp yang dikirim ke nomor pribadinya hanya dibaca saja. (cem)

Jembatan Mahkota Bertais Mulai Dikerjakan dengan Anggaran Rp2,8 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mulai melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Mahkota Bertais yang berlokasi di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang amblas serta terputus akibat banjir besar pada awal Juli 2025.

Proyek tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram bekerja sama dengan CV Dewi Wangi sebagai pelaksana proyek. Kedua pihak telah menandatangani kontrak kerja senilai Rp2,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning mengatakan, saat ini pembangunan jembatan telah memasuki tahap pengerjaan pondasi. “Kami targetkan jembatan permanen ini rampung pada akhir tahun 2025,” ujarnya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Lale memastikan, meskipun kondisi cuaca mulai memasuki musim hujan, proses pembangunan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala berarti. Arus air yang melewati sungai di sekitar lokasi proyek juga masih dapat dikendalikan dengan baik.

Sebagai langkah antisipasi, lanjutnya, pihaknya akan menaikkan ketinggian struktur jembatan dibandingkan pondasi sebelumnya agar lebih aman dan tahan terhadap debit air tinggi.

“Di tempat lain juga begitu, seperti pembangunan jembatan di Lingkungan Karang Kemong yang sudah rampung. Meskipun sementara masih bersifat semi permanen, namun sudah bisa dilalui masyarakat,” jelasnya.

Selain dua jembatan tersebut, Dinas PUPR sebelumnya juga mencatat sejumlah infrastruktur pendukung, seperti talud, bronjong, dan tanggul, yang mengalami kerusakan akibat banjir. Perbaikan sarana tersebut telah diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dengan total anggaran sekitar Rp7 miliar, yang saat ini masih dalam proses pengajuan.

Karena itu, seluruh proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga proyek-proyek infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi optimal, terutama mengingat pentingnya peran jembatan dan saluran penahan air dalam mencegah dampak lanjutan dari bencana.

Dengan pembangunan Jembatan Mahkota Bertais ini, Pemerintah Kota Mataram berharap akses transportasi masyarakat dapat kembali normal, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di wilayah Kecamatan Sandubaya dan sekitarnya. (pan)

Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Teguhkan Komitmen Menjaga Keselamatan Masyarakat Kota Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram bersama TNI-Polri dan Basarna menggelar apel kesiapsiagaan hidrometeorologi pada, Jumat, 31 Oktober 2025. Kegiatan ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen menjaga keselamatan masyarakat Kota Mataram.

Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menyadari bahwa saat ini Kota Mataram telah memasuki musim penghujan. Periode ini potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, maupun tanah longsor dapat meningkat. Karena itu, apel kesiapsiagaan midrometeorologi ini diminta untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan serta memastikan seluruh langkah mitigasi di lapangan dapat berjalan dengan baik.

Camat dan lurah ditekankan agar segera menyiapkan dan mengaktifkan posko siaga bencana di wilayah masing-masing. “Pastikan personel dan peralatan pendukung seperti pompa air, perahu karet, alat komunikasi, serta kendaraan operasional dalam kondisi siap digunakan kapan saja. Posko ini harus menjadi pusat koordinasi, pemantauan, sekaligus respon cepat terhadap setiap potensi bencana yang terjadi,” terangnya.

Ia juga mengingatkan OPD teknis segera melakukan pemangkasan pohon besar yang berpotensi tumbang, serta pemeriksaan terhadap atap bangunan dan fasilitas umum yang rawan rusak akibat angin kencang. Semua ini merupakan bagian dari langkah antisipasi dini yang perlu dilakukan secara bersama-sama.

Selain itu, seluruh pihak diminta memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. Informasi tersebut sangat penting untuk menentukan langkah cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat. “Kepada para pengendara, saya juga mengingatkan untuk berhati-hati di jalan yang licin, menghindari jalur rawan banjir dan pohon tumbang, serta selalu waspada terhadap kondisi lingkungan sekitar,” katanya mengingatkan.

Menurut Wali Kota, apel kesiapsiagaan hidrometeorologi ini, menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat Kota Mataram. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dipastikan mampu menghadapi musim penghujan dengan aman, tanggap, dan penuh kesiapsiagaan. “Mari kita terus bersinergi mewujudkan Kota Mataram yang aman dan nyaman, termasuk dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” demikian pesannya. (cem/*)

NextDev ke-11, Telkomsel Fokus Cetak Technopreneurs Unggul dengan Kurikulum AI

Denpasar (globalfmlombok) —

Memasuki dekade keduanya, Telkomsel kembali menggelar program NextDev tahun ke-11 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencetak technopreneurs muda unggul di Indonesia. Program impact incubator yang telah berlangsung sejak 2015 itu kini berfokus pada pengembangan AI-Powered Innovation Curriculum, atau kurikulum inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI), guna mendorong terciptanya solusi digital berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

“Telkomsel bangga mempersembahkan NextDev Tahun ke-11 dengan fokus pada AI-Powered Innovation Curriculum. Program ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem technopreneurs di Indonesia,” ujar Manager Mobile Consumer GTM and Channel Partnership Region Bali Nusra, Herywanto, saat peluncuran di Denpasar, Kamis (31/10/2025).

Menurut Herywanto, melalui NextDev, Telkomsel berkomitmen melahirkan technopreneurs yang mampu menghadirkan solusi digital inovatif, berbasis data, serta memberi manfaat luas bagi industri dan masyarakat. “Kami percaya, inovasi digital yang berakar dari teknologi AI dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif nasional,” ujarnya.

Fokus pada Kurikulum Berbasis AI

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, NextDev ke-11 tidak lagi membagi peserta dalam kategori tertentu. Program ini terbuka bagi technopreneurs dari berbagai sektor yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pengembangan bisnis digital mereka.

Peserta dapat mendaftarkan usahanya melalui laman tsel.id/11thnextdevregist hingga 7 November 2025. Melalui pendekatan baru ini, Telkomsel ingin memastikan setiap inovator muda memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan memperluas jaringan bisnis.

Tahun ini, NextDev menghadirkan sejumlah pembaruan, di antaranya pendampingan ahli di empat bidang utama (strategi, keuangan, pemasaran, dan produktivitas), konsultasi diagnostik, serta mekanisme rujukan alumni untuk menjaga kualitas peserta. Selain itu, program ini menekankan ekosistem inklusif dengan melibatkan investor, komunitas, dan pemimpin industri, serta menghadirkan onsite coaching di berbagai kota untuk memberikan bimbingan langsung.

Tiga Fase Inkubasi Technopreneurs

NextDev ke-11 dirancang dalam tiga tahapan utama:

  1. Scouting (September–Desember 2025)
    Tahap awal ini menjaring technopreneurs potensial melalui serangkaian kegiatan seperti open session di Bandung (9 Oktober) dan roadshow di Makassar, Medan, serta Bali. Dalam setiap kegiatan, peserta berkesempatan mempresentasikan ide bisnis dan mengikuti sesi pelatihan bersama para mentor. Dari masing-masing kota, lima peserta terbaik dipilih untuk masuk langsung ke tahap Top 18.
    Salah satu peserta yang lolos ke tahap tersebut adalah AsesAi, startup edutech berbasis AI asal Bali.

  2. Academy (Januari–April 2026)
    Tahap ini menjadi fase inkubasi intensif selama empat bulan. Peserta akan mengikuti bootcamp, sesi mentoring, dan diskusi bersama ahli industri untuk memperkuat strategi bisnis, pemasaran, dan implementasi AI dalam produk mereka.

  3. Summit (April 2026)
    Menjadi puncak seluruh rangkaian kegiatan, NextDev Summit akan menghadirkan pameran, konferensi, final pitch, dan penghargaan bagi technopreneurs terbaik. Momen ini juga menjadi ajang mempertemukan peserta dengan investor dan pelaku industri digital nasional.

Jadi Wadah Kolaborasi Technopreneurs

Salah satu alumni NextDev tahun sebelumnya, Founder & CEO On-Journey Raditya Indra, menilai program ini menjadi titik balik dalam perjalanan bisnis rintisannya.
“Selama mengikuti NextDev, kami mendapat banyak pembelajaran tentang pengembangan bisnis berkelanjutan dan kesempatan berjejaring dengan para pelaku industri digital. Dukungan mentor dan alumni benar-benar mempercepat pertumbuhan kami,” ujarnya.

NextDev kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar program inkubasi. Ia menjadi wadah kolaboratif bagi technopreneurs muda Indonesia untuk membangun solusi digital yang berdampak, inklusif, dan berorientasi pada masa depan berbasis kecerdasan buatan.

Informasi lebih lanjut mengenai program NextDev ke-11 dapat diakses melalui laman nextdev.co.id.(r)

Direktur RS Moh Ruslan Mataram Imbau Warga Waspada Influenza A

Mataram (globalfmlombok.com)- Rumah Sakit  (RS) H. Moh. Ruslan Kota Mataram mengimbau masyarakat waspada terhadap virus influenza A yang menyerang saluran pernapasan atas dan mudah menular selama musim pancaroba.

Direktur Rumah Sakit (RS) H Moh Ruslan, dr. Hj NK Eka Nurhayati di Mataram, Kamis, 30 Oktober 2025. mengatakan, virus tersebut saat ini terindikasi merebak pada hampir semua daerah di Indonesia. “Gejalanya sama dengan influenza biasa yakni demam, batuk, pilek, tapi lebih berat sehingga membutuhkan penanganan ekstra,” katanya.

Ia mengatakan, di musim peralihan panas ke hujan saat ini, masyarakat harus waspada dengan berbagai potensi penyakit agar tidak mudah terserang.

Selama musim peralihan, terjadi peningkatan kunjungan pasien di RS Ruslan yang mengalami demam, batuk, dan pilek bahkan ada yang sampai dirawat inap.

Dari hasil diagnosa dari gejala yang diidentifikasi sementara para pasien kemungkinan terjangkit virus influenza A, sebab pihaknya belum melakukan pemeriksaan secara detail.
“Pasien yang dirawat inap karena memiliki penyakit penyerta seperti sesak dan lainnya, sehingga harus ditangani lebih maksimal,” katanya.

Menurutnya, perbedaan antara influenza biasa dan virus influenza A antara lain, jika virus influenza biasa bisa sembuh dengan istirahat yang cukup dan minum vitamin.

Tetapi kalau virus influenza A, tidak cukup dengan langkah itu, harus diberikan tambahan antibiotik sehingga membutuhkan waktu untuk sembuh hingga 2 minggu.

“Bahkan bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta harus dirawat khusus hingga rawat inap,” katanya lagi.

Terkait dengan itu, Eka mengimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat, tidak begadang, mengonsumsi nutrisi cukup, air putih, dan istirahat. (ant)

Kuota Haji Kota Mataram Baru Keluar 80 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) — Kuota haji untuk Kota Mataram tahun 2026 baru terealisasi sekitar 80 persen atau sebanyak 590 orang calon jemaah. Sementara itu, 20 persen sisanya masih menunggu kepastian yang diperkirakan akan keluar pada awal November 2025 mendatang.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Kasmi, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian sisa kuota dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan kuota haji tahun depan berpotensi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sementara ini baru 80 persen kuota yang keluar, sisanya belum. Tapi kemungkinan besar jatah Kota Mataram untuk tahun 2026 akan bertambah,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025.

Kasmi menjelaskan, penambahan kuota tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan tambahan untuk Provinsi NTB. Dengan adanya tambahan itu, maka secara otomatis seluruh kabupaten/kota di NTB akan mendapatkan jatah lebih besar.

“Karena memang ada tambahan kuota haji untuk Provinsi NTB, otomatis 10 kabupaten/kota akan bertambah. Kami masih menunggu informasi resminya dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, kuota haji untuk Provinsi NTB tahun 2026 resmi naik menjadi 5.798 jemaah, dari sebelumnya 4.499 jemaah, atau bertambah sebanyak 1.299 jemaah.

Dari total 590 calon jemaah haji asal Kota Mataram yang telah dipastikan berangkat ke Tanah Suci tahun depan, sebagian besar kini sedang mengurus paspor dan kelengkapan administrasi lainnya.

“Kemarin kami sudah kirim paspor calon jemaah haji yang sudah siap untuk di-visa sebanyak 354 orang ke Kantor Wilayah Kemenag NTB untuk dilakukan pemindaian dokumen secara digital,” jelasnya.

Kasmi menambahkan, pada pelaksanaan haji tahun 2025 lalu, jumlah kuota Kota Mataram mencapai 733 orang. Ia berharap, dengan tambahan kuota provinsi yang cukup besar, Kota Mataram bisa memperoleh jatah lebih banyak untuk memberangkatkan calon jemaah yang telah lama menunggu antrean.

“Mudah-mudahan dengan adanya tambahan 1.299 kuota untuk NTB, Kota Mataram bisa mendapatkan porsi lebih banyak dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (pan)

Obat Keras Diduga Beredar Bebas di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Indikasi penyalahgunaan obat keras di Mataram, mulai mengkhawatirkan. Peredaran diduga sangat bebas. Padahal mengonsumsinya tanpa resep dokter dapat memicu gangguan kesehatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, H. Irwan Rahadi mengatakan, penyalahgunaan maupun peredaran obat keras seperti tramadol dan trihex sebenarnya masuk ranah pidana. Kewenangan sepenuhnya berada di kepolisian dan Badan Nasional Narkotika, untuk pencegahan maupun penindakan. Sat. Pol PP selaku aparat penegak perda fokus aspek keamanan dan ketertiban.

Namun demikian, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan peredaran di masyarakat. “Kalau ada aduan dari masyarakat pasti akan kita tindaklanjuti dan koordinasikan dengan BNN dan Polresta Mataram,” terangnya.

Irwan mengkhawatirkan anak-anak yang mengonsumsinya. Hal ini akan memicu gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat membantu pemerintah dan aparat, untuk mengawasi dan melaporkan jika mencurigai indikasi jual-beli obat keras tersebut. “Kita hanya menerima laporan gangguan trantibumnya saja,” katanya.

Jadi Atensi Kepolisian

Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra menegaskan, pihaknya tidak hanya perang melawan narkotika, melainkan juga peredaran obat keras. Salah seorang terduga pengedar obat penenang pernah ditangkap di wilayah Pagutan. Barang buktinya sekitar 8.000 butir obat keras.

“Kebetulan kita ada razia kos-kosan. Ketemulah anak bawa pil yang baru dibeli dari lansia. Kita periksa ternyata obat keras. Langsung kita amankan pelaku,” terangnya.

Peredaran obat keras seperti tramadol dan trihex cukup mengkhawatirkan. Beberapa kawasan terindentifikasi seperti di Pagutan, Gomong, dan lain sebagainya. Gusti mengatakan, obat ini mudah didapatkan karena harganya murah. Padahal, mengonsumsi obat penenang harus melalui resep dokter dan dibeli di apotek.

“Kenapa banyak beredar karena harganya murah. Minum lima butir dan dicampur kopi saja sudah pineng (pusing,red),” ujarnya.

Pencegahan perlu dilakukan mulai tingkat lingkungan. Artinya, tangggungjawab tidak hanya diserahkan ke aparat kepolisian dan pemerintah, tetapi perlu keterlibatan masyarakat secara luas. “Pokoknya semua lapisan harus terlibat bukan hanya kami saja,” ujarnya. (cem)

Harga Pupuk Subsidi Turun Untungkan Petani

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi. Kebijakan ini menguntungkan petani. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Jauhari mengapresiasi, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi. Langkah ini dinilai sangat tepat dan menguntungkan petani. “Kalau harga produksinya rendah, maka petani bisa untung,” terang Jauhari.

Berdasarkan Kepmentan tersebut, HET baru pupuk bersubsidi ditetapkan yakni, Urea Rp1.800/kg atau Rp90.000 sack. NPK Rp1.840/kg atau Rp92.000 sack. NPK Kakao Rp2.640/kg atau Rp132.000 sack. ZA Rp1.360/kg atau Rp68.000 sack. Organik Rp640/kg atau Rp25.600 sack.

Alokasi pupuk subsidi di Kota Mataram berbeda-beda di masing-masing kecamatan. Kuota pupuk urea 989 ton, pupuk NPK 545 ton. Dengan rincian jatah pupuk urea Kecamatan Ampenan 94 ton. Kecamatan Mataram 137 ton. Kecamatan Cakranegara 98 ton. Kecamatan Sekarbela 277 ton. Kecamatan Selaparang 99 ton. Kecamatan Sandubaya 284 ton.

Sementara, jatah pupuk NPK dari kuota 545 ton. Dengan rincian Kecamatan Ampenan 51 ton. Kecamatan Mataram 76 ton. Kecamatan Cakranegara 56 ton. Kecamatan Sekarbela 145 ton. Kecamatan Sandubaya  162 ton dan Kecamatan Sandubaya 162 ton. “Totalnya setelah realokasi kuota pupuk urea 989 ton dan NPK 545 ton,” jelasnya.

Pendistribusian pupuk melalui distributor ke pengecer. Petani kata Jauhari, mengambil jatah pupuk subsidi ke pengecer. Petani mengambil sesuai jatah yang telah ditentukan, sehingga akan terdeteksi dalam sistem.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengakui, petani tetap merasa kekurangan memperoleh kuota pupuk subsidi. Tetapi tidak pernah ada gejolak yang menimbulkan kegaduhan, karena pupuk urea dan NPK tetap tersedia. (cem)