Beranda blog Halaman 226

Butuh Sosok Sekda Kuat

globalfmlombok.com
-
0
Butuh Sosok Sekda Kuat

PROSES seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hingga saat ini masih berproses di pusat. Baik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pansel dikatakan belum menyerahkan tiga nama peraih nilai tertinggi untuk menjabat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur.

Dengan kondisi daerah yang tertatih-tatih akibat kondisi fiskal yang kian menurun akibat adanya pengurangan transfer, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan NTB membutuhkan sosok Sekda yang kuat, yang bisa berjuang membantu gubernur terbebas dari kemiskinan ekstrem, membantu meningkatkan ketahanan pangan, dan berhasil membawa pariwisata NTB mendunia.

“Daerah ini membutuhkan orang yang kuat, orang yang punya komitmen. Tidak sekedar cari panggung. Tugasnya berat banget. Kita sedang tidak baik-baik saja, fiskal kita terbatas, sedangkan kebutuhan banyak,” ujarnya, Jumat, 9 Desember 2025.

Ia menekankan, Sekda berikutnya harus mampu bekerja lebih baik, membangun komunikasi intensif, responsif, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Adapun selama enam bulan ia menjabat sebagai Sekda, ia menjelaskan, dua fokus utama selama masa jabatannya adalah menyelesaikan APBD Perubahan serta mengawal penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, kedua agenda tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan dinamika politik dan penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Pengalaman ini luar biasa, karena ada proses politik dan bagaimana menyesuaikannya dengan perencanaan pembangunan. Itu memang tugas ketua TAPD,” ujarnya.

Selain urusan anggaran, ia juga menyoroti penataan birokrasi melalui penerapan SOTK baru sebagai bagian dari tugas yang diembannya. Penataan tersebut, kata dia, menjadi pilihan logis dari upaya pembenahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Di samping menyinggung soal Sekda, Faozal juga menanggapi polemik terkait pejabat yang saat ini berstatus nonjob akibat perubahan SOTK. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses transisi penataan birokrasi yang tidak bisa dihindari.

“Ini bukan ditunda, tapi prosesnya berjalan. Keputusan kepegawaian itu sangat sentralistik dan berada di BKN. Kita tidak bisa mengintervensi keluarnya pertek,” jelasnya.

Ia menegaskan, perubahan nomenklatur OPD membuat sejumlah jabatan struktural tidak lagi tersedia, sehingga pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tersebut untuk sementara tidak menempati jabatan eselon II. Hal itu, menurutnya, kerap disalahartikan sebagai kebijakan nonjob semata, padahal merupakan konsekuensi administratif dari perubahan organisasi.

Soal nasib pejabat yang memasuki usia pensiun saat berstatus nonjob, ia menyebut hal tersebut sepenuhnya mengacu pada aturan kepegawaian yang berlaku. Kebijakan pensiun bukan kewenangan kepala daerah secara diskresi, melainkan mengikuti regulasi ASN.

“Kalau itu soal aturan kepegawaian, silakan mengacu pada aturan. Nanti Kepala BKD yang menjelaskan lebih detail,” pungkasnya. (era)

Berhasil Terapkan Pariwisata dan Event Berkelanjutan, NTB Terima Penghargaan Internasional dari APIEM UK

globalfmlombok.com
-
0
Berhasil Terapkan Pariwisata dan Event Berkelanjutan, NTB Terima Penghargaan Internasional dari APIEM UK

Mataram (globalfmlombok.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih penghargaan internasional dari Asia Pacific Institute for Event Management (APIEM) yang berbasis di United Kingdom. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sektor wisata dan event secara berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan melalui perwakilan APIEM di Indonesia, yaitu Direktur Mandalika Internasional Festival (MIF), Sirajudin pada Jumat, 9 Desember 2025. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan bagian dari satu paket dengan Kementerian Pariwisata serta penyelenggaraan Mandalika International Festival (MIF).

Sirajudin menjelaskan, penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan lima kriteria utama. Pertama, komitmen dalam pengembangan industri dan pertahanan event. Kedua, kekuatan kolaborasi lintas pihak. Ketiga, fokus terhadap penguatan perusahaan dan daerah. Keempat, pengembangan sumber daya manusia serta penyelenggaraan event di tingkat daerah hingga nasional. Kelima, kreativitas dalam mengembangkan event yang mendukung komunitas dan para pemangku kepentingan.

“Kelima kriteria tersebut kami lihat ada pada Gubernur NTB,” ujarnya.

Penghargaan ini menjadi yang pertama kalinya diberikan APIEM UK kepada NTB. Bahkan di Indonesia, saat ini hanya Provinsi NTB yang menerima penghargaan tersebut. Ke depan, APIEM UK berencana memperluas penilaian ke daerah lain seperti Jawa Barat dan Yogyakarta, serta ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Proses penilaian sendiri dilakukan secara kolaboratif. Tim internasional APIEM UK dikatakan meminta dan menerima berbagai data serta informasi dari perwakilan di Indonesia sebelum akhirnya menetapkan penerima penghargaan.

Selain pemberian penghargaan, MIF juga saat ini tengah menggodok 10 rekomendasi strategis untuk pengembangan pariwisata dan event di Indonesia. Rekomendasi ini disusun dengan standar kualitas tinggi yang melibatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi.

“10 rekomendasi ini sedang kita godok dan sudah hampir selesai sekitar 80%. Kami akan membuatnya dengan rasional, tujuan, dan objektivitas yang jelas karena kualitasnya mendekati artikel internasional,” jelasnya.

Rencananya, hasil rekomendasi ini akan dipublikasikan dalam artikel internasional berstandar Scopus Q2 dan Q3 sebagai bukti nyata hasil kolaborasi berbagai pihak. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk memastikan keberlanjutan program pariwisata yang berkualitas di masa depan.

Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, MIF bisa menggaet ribuan wisatawan ke Mandalika dengan kegiatan Mandalika International Festival ( MIF) bertema Mandalika Dreams For The World dengan 10 sub tema. Seperti, Mandalika Song karya asli MIF, Mandalika Dance, Mandalika Fashion.

Selanjutnya Mandalika International Talkshow, Mandalika International Award and Appreciation, Mandalika Creative arts and Products Merchandise, Mandalika International Competitions, Mandalika International Show, Mandalika Nunsantra Show, dan Mandalika National Expo.

“Kunjungan tembus 5-10 ribu pengunjung selama 3 hari. Dan dampak dihitung dari hotel, restoran, pesawat, UMKM, makan minum, souvenir, tour, sewa kendaraan, sarana prasarana event,” ungkap Sirajudin.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia,mengatakan NTB kini telah bergerak ke arah pengelolaan pariwisata yang lebih profesional. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan sekaligus mengembangkan kualitas penyelenggaraan agar mampu menembus level internasional.

Atas hal itu, perlu adanya koordinasi lintas pihak, termasuk dengan organisasi dan institusi terkait seperti IMF, dinilai penting untuk mendorong lahirnya event-event yang lebih besar.

Pengembangan event menjadi bagian dari program pariwisata berkualitas yang tengah didorong pemerintah. Salah satu komponen utama pariwisata berkualitas adalah kehadiran atraksi dan event yang memiliki standar tinggi, baik dari sisi konsep, manajemen, maupun dampak ekonomi.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan event yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan berbasis event berkualitas.

“Kita kan punya program pariwisata berkualitas, dimana salah satunya komponen daripada pariwisata berkualitas bagaimana kita menghadirkan atraksi, menghadirkan event yang tentu juga berkualitas. Ya tentunya kita mengharapkan penyelenggaraan kegiatan untuk bagaimana memanajemen event internasional,” katanya.

Kendati begitu, persoalan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan. Banyak pelaku event di daerah yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Padahal, dalam konsep pariwisata berkualitas terdapat empat komponen utama, salah satunya adalah penyiapan kelembagaan serta SDM yang profesional dan tersertifikasi.

Standarisasi dan sertifikasi SDM dinilai mutlak diperlukan agar penyelenggaraan event memenuhi kriteria kualitas. Sertifikasi menjadi bukti bahwa pelaku event memiliki kompetensi dan kemampuan yang diakui secara resmi.

“Ya tentunya kita harus memiliki SDM berkualitas, untuk mencapai itu tentunya ada standarisasi, adanya kompetensi, nah itulah salah satu sertifikasi. Dan satu-satunya lembaga mungkin yang punya sertifikasi SDM nya itu cuma MIF,” pungkasnya. (era)

Cegah Penambang Masuk Kembali, Warga dan Tim Gabungan Tutup Tambang Ilegal Gunung Dundang

globalfmlombok.com
-
0
Cegah Penambang Masuk Kembali, Warga dan Tim Gabungan Tutup Tambang Ilegal Gunung Dundang

Praya (globalfmlombok.com) – Warga bersama aparat gabungan, Jumat (9/1/2026) melakukan penertiban di lokasi tambang emas ilegal di kawasan Gunung Dundang Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Penutupan dilakukan dengan cara menutup lubang galian yang ada di area tambang emas ilegal tersebut. Langkah itu dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi masuknya kembali para penambang ke lokasi tambang ilegal yang sudah menelan korban jiwa tersebut.

Tim gabungan yang terlibat di antaranya dari personel Polres Loteng dan Kodim Loteng, perwakilan BKSDA Loteng, Sat Pol PP Loteng serta perwakilan warga desa sekitar. “Ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan aturan serta melindungi lingkungan dari potensi kerusakan akibat aktifitas perusakan lingkungan,” ujar Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., dalam keterangannya.

Ia menegaskan penertiban dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sekaligus mencegah terjadinya kerusakan alam serta meminimalisir potensi bencana yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Sekalian kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Dan, penertiban ini merupakan bentuk keseriusan kami bersama seluruh unsur terkait dalam menjaga kelestarian alam di wilayah Loteng,” ujarnya seraya mengingatkan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

AKBP Eko menambahkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan pengamanan dan patroli di wilayah tersebut. Siapa pun yang melanggar atau ditemukan melakukan aktivitas penambangan secara liar di tempat tersebut, pihaknya tidak akan segan menindak tegas.

“Kami ingatkan, apabila masih ditemukan aktivitas serupa di kemudian hari akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jadi mari kita semua sebagai bagian dari dari ini untuk tidak melakukan penambangan dan turut menjaga kawasan Gunung Dundang sebagai aset alam bersama,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, sinergi lintas sektor kedepan bisa terus diperkuat. Terutama dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga wilayah Loteng tetap aman dan lestari serta terbebas dari praktik pertambangan ilegal. (kir)

Tiga Besar Calon Sekda NTB: Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Besar Calon Sekda NTB: Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik

Mataram (globalfmlombok.com) – Panitia Seleksi (Pansel) Sekda NTB telah mendapatkan tiga nama peraih nilai tertinggi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Nama-nama itu merupakan mereka yang sempat beredar dan digadang-gadang masuk tiga besar, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair, dan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi, dan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik.

Ketua Pansel Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud, membeberkan dari rentetan seleksi yang dilakukan oleh Pansel, telah ada tiga nama dengan skor tertinggi. “Yang pertama Abul Chair, yang kedua Ahmad Saufi, yang ketiga Ahsanul Khalik. Itu nilainya selisih sedikit di antara yang tiga itu,” ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Hasil seleksi telah disampaikan kepada Gubernur NTB secara lisan dan akan diserahkan secara tertulis. Selanjutnya, Gubernur memiliki kewenangan sesuai aturan untuk menyampaikan tiga nama tersebut kepada Menteri Dalam Negeri guna diproses lebih lanjut.

Untuk memastikan objektivitas penilaian, tim pansel dari pusat dijadwalkan akan bertemu langsung dengan Gubernur NTB. Pertemuan itu bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pandangan terkait alasan pemberian skor kepada tiga kandidat teratas, sehingga seluruh proses benar-benar bebas dari intervensi.

Terkait penilaian terhadap 10 calon Sekda, pansel menilai seluruh kandidat memiliki kemampuan yang hampir setara. Selisih skor di antara mereka sangat tipis, bahkan hanya berbeda pada angka nol koma.

Menanggapi anggapan publik yang menilai proses seleksi Sekda terkesan tertutup, pansel menegaskan bahwa tidak ada upaya menutup-nutupi proses tersebut.

Pansel juga menegaskan bahwa tidak ada unsur perwakilan daerah dalam penilaian. Ketiga kandidat merupakan putra daerah NTB dengan latar belakang masing-masing. Abul Chair diketahui merupakan cucu Gubernur NTB pertama. Ahmad Saufi lahir di Mataram dan berasal dari Rumbuk, Lombok Timur. Sementara Ahsanul Khalik lahir di Lombok Timur.

“Kami menegaskan tidak ada nama perwakilan, semua mereka ini, beliau-beliau itu asal NTB,” katanya.

Keputusan akhir penetapan Sekda sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Tim pansel hanya bertugas sampai pada penetapan tiga besar dengan memberikan penilaian secara objektif sesuai aturan yang berlaku.

Anggota Pansel, Prof. Karyadi, kembali menegaskan hal serupa. Menurutnya, tim Pansel menilai secara objektif dan menyeluruh dari berbagai aspek, terutama aspek substantif. Meski nilai para kandidat relatif berdekatan, pansel tetap harus mengerucutkan hasil seleksi menjadi tiga besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10 Pendaftar Sekda NTB

10 pejabat yang mendaftar sebagai calon Sekda NTB di antaranya mantan Kepala Biro Perekonomian NTB, Najamuddin Amy; Staf Ahli Bidang Sosial Masyarakat, Ahsanul Khalik; mantan Kepala Dispora NTB, Wirawan Ahmad; Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi; Asisten I Setda NTB, Fathurrahman.

Selanjutnya ada mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Aidy Furqan; mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin Malady; Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair; dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima, Taufik. (era)

Ambil Sabu di Pernang, Dua Warga KSB Ditangkap 

globalfmlombok.com
-
0
Ambil Sabu di Pernang, Dua Warga KSB Ditangkap 

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Sumbawa menggagalkan penyelundupan sabu seberat 109,64 gram ke wilayah Sumbawa Barat usai dua orang pelaku diamankan saat berada di pasar Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Jumat, 9 Januari 2026 dini hari.

“Kedua pelaku masing-masing berinisial A alias R (50) dan F alias F (43) yang merupakan warga KSB tersebut saat ini masih kita amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Harirustaman kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026..

Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Buer yang dilakukan oleh kedua pelaku. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.

“Kedua pelaku kita tangkap saat hendak masuk ke dalam mobil untuk pulang ke KSB. Keduanya pun tidak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti sabu saat digeledah,” ujarnya.

Penggeledahan terhadap kedua pelaku juga disaksikan oleh masyarakat setempat. Hal itu dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat melakukan penangkapan terhadap para penyalahguna narkotika.

“Barang bukti kita ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik A alias R berupa poket kecil. Kami juga menemukan barang bukti tersebut di saku sebelah kiri yang dibungkus menggunakan plastik hitam dan biru,” ucapnya.

Obe sapaan akrabnya menegaskan bahwa kedua pelaku ini merupakan warga asal Taliwang, Sumbawa Barat. Sementara barang bukti tersebut diakui mereka didapatkan dari seorang pria berinisial AB yang kini dalam pengembangan petugas.

“Kami masih terus melakukan pengejaran terhadap AB yang diduga sebagai pemasok utama barang haram tersebut. Kasus inipun masih terus kami lakukan pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menambahkan dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti dua poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 109,64 gram. Satu mobil avanza warna hitam, satu buah hp android, dan buah plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus barang haram tersebut.

“Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumbawa untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” tukasnya. (ils) 

Pemkab Dompu Tetapkan Status Tanggap Darurat

globalfmlombok.com
-
0
Pemkab Dompu Tetapkan Status Tanggap Darurat

Dompu (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan status tanggap darurat pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Dompu pada Rabu, 7 Januari 2026. Penetapan status tanggap darurat berlangsung selama tujuh hari sebagai bentuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

“Hasil keputusan rapat evaluasi pasca meninjau daerah terdampak banjir di Hu’u dan Pajo kemarin, mulai hari ini Bupati menetapkan status tanggap darurat tanah longsor dan banjir,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangab Bencana Daerah Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP., Jumat, 9 Januari 2026.

Penetapan status tanggap darurat ini, dinilai sejalan dengan imbauan kewaspadaan potensi peningkatan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sampai 15 Januari 2026.

Bupati sebut Yani, akan langsung menjadi komandan siaga bencana dan Kepala BPBD sebagai sekretarisnya. Penanganan mitigasi bencana dan tanggap darurat akan dikoordinasi secara terpadu oleh tim siaga bencana. “Kalau kemarin penyaluran bantuan lebih pada gerakan spontanitas. Kedepan akan terkoordinir,” ungkap Yani Hartono.

Yani merincikan, sejumlah 370 unit rumah terendam banjir dan 6 unit diantaranya rusak sedang. Kerusakan rumah ini berada di Cempi Jaya tiga unit, dua rumah di Rasabou, dan satu rumah di Daha. “Untuk tanaman pertanian ada 25 ha tanaman padi dan 1,5 ha tanaman jagung petani yang gagal panen. Sisanya hanya tergenang air banjir,” ungkapnya.

Banjir di Dompu disinyalir akibat intensitas hujan yang tinggi, juga rusaknya beberapa fasilitas, sehingga memicu air banjir meluap ke pemukiman warga. Seperti di Cempi Jaya akibat Dam Mbani Jara di Desa Adu jebol serta dangkalnya aliran sungai, sehingga luapan air menerjang pemukiman warga.

Dampak banjir di Rasabou dan Daha akibat ranting pohon bangunan yang menutupi saluran, sehingga air banjir menerjang pemukiman warga serta merusak beberapa bagian Dam Daha II. “Agar tidak terulang, hingga saat ini masih dilakukan pembersihan ranting pohon yang menutipi saluran Dam Daha II. Pembersihan masih dilakukan secara manual, karena debit air masih deras, sehingga tidak memungkinkan dimasukkan alat berat,” jelasnya.

Plt. Kalak BPBD menambahkan, peristiwa ini telah dilaporkan ke Pemprov NTB dan pemerintah pusat. Terlebih Dam Daha II merupakan kewenangan pemerintah provinsi,sehingga diharapkan ada kolaborasi dalam mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana kedepan. (ula)

Lima Pejabat Didemosi, Pemprov NTB Senggol Soal Kinerja

globalfmlombok.com
-
0
Lima Pejabat Didemosi, Pemprov NTB Senggol Soal Kinerja

Mataram (globalfmlombok.com) – Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB melakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal juga melakukan demosi atau penurunan jabatan lima orang pejabat eselon II.

Mereka adalah Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Selanjutnya ada Staff Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian, mantan Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Hairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.

Gubernur Iqbal mengatakan, mutasi dilaksanakan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat.

Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.

“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, InsyaAllah,” katanya.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru bicara Gubernur, Ahsanul Khalik, mengatakan gubernur disebut telah melakukan evaluasi kinerja selama kurang lebih 10 bulan terhadap pejabat eselon II dan eselon III. Evaluasi tersebut disertai pendalaman terhadap kinerja masing-masing personal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Demosi dilakukan karena kinerja pejabat tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ketika program yang seharusnya diterima masyarakat pada Juni–Juli tidak dieksekusi hingga September, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama Gubernur dalam menilai komitmen pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelayanan publik yang optimal dinilai lebih penting dibandingkan aspek administratif semata. Selain evaluasi internal, BKN juga menelaah seluruh aspek sebelum mengeluarkan persetujuan teknis. Setelah persetujuan tersebut terbit, barulah mutasi dan demosi dapat dilaksanakan.

Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan pejabat yang mengalami demosi tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan, disertai penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas.

“Setelah berjalan satu tahun dan yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya dengan baik, maka masih ada peluang untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II pada jabatan berikutnya,” terangnya.

Ia menekankan, komitmen, loyalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sejumlah pejabat yang dimutasi di antaranya, Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur, Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB. Mantan Asisten I Setda NTB, Fathurrahman kini menjabat Kepala BPSDM NTB.

Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izuudin Mahili, Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra kini menjabat Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.

Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB. (era)

Gubernur Iqbal Rombak Total Pejabat Eselon II NTB: Lima Pejabat Didemosi, Ini Daftar Pejabat Baru

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Rombak Total Pejabat Eselon II NTB: Lima Pejabat Didemosi, Ini Daftar Pejabat Baru

Mataram (globalfmlombok.com) – Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB lakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur juga demosi lima esleon II turun menjadi eselon III. Proses ini dilakukan sejak perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak pukul 14.00 Wita seluruh pejabat eselon II sudah memadati area Pendopo Tengah Gubernur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat. Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.

“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya.

Adapun struktur baru setelah dilakukan mutasi di antaranya:

1. Ahsanul Khalik sebagai Kepala Diskominfotik NTB.
2. Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.
3. Fathurrahman sebagai Kepala BPSDM NTB.
4. Izzudin Mahili sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.
5. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB.
6. Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda NTB.
7. Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
8. Yusron Hadi sebagai Staf Gubernur NTB.
9. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala Bappeda NTB.
10. Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
11. Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA.
12. Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.
13. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB.
14. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.

Lima Orang Didemosi, di antaranya:

1. Najamuddin Amy sebagai Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB.
2. Subhan Hasan sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.
3. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
5. Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB. (era)

Bupati LAZ Lobi Kemendag untuk Bangun Lima Pasar Senilai Ratusan Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Bupati LAZ Lobi Kemendag untuk Bangun Lima Pasar Senilai Ratusan Miliar

Giri menang (globalfmlombok.com) – Di tengah tantangan fiskal daerah dampak pengurangan Dana Transfer Daerah tahun ini, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di Lobar. Bupati LAZ melobi langsung ke kementerian untuk pembangunan infrastruktur sektor perdagangan.

Bupati LAZ didampingi Penjabat Sekda H. Akhmad Saikhu dan Kepala OPP melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk melobi pembangunan pasar modern di pasar Gerung dan empat pasar lainnya. Usulan ini pun tuntas dari sisi administratif.

Bupati LAZ menyampaikan pihaknya melakukan kunjungan ke Kementerian Perdagangan untuk memastikan terkait dengan pembangunan pasar modern di pasar Gerung. “Dan alhamdulillah secara administratif sudah selesai, tinggal menyampaikan rekomendasi dari Menteri Perdagangan ke Kementerian PU untuk dibangun. Dan sekaligus kami juga usulkan empat pasar baru lagi untuk dapat penanganan dari APBN,” kata LAZ.

Selain Pasar Gerung, pihaknya juga mengusulkan pembangunan empat pasar lainnya dengan nilai masing-masing dalam usulan Rp10 miliar. Langkah ini kata dia untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dampak dari pengurangan dana transfer daerah.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa di tahun 2026 ini pihaknya lebih giat bekerja untuk mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan. Untuk itu LAZ meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar semua ikhtiar yang dilakukan untuk melakukan perubahan di Lobar bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan Ridha dari Allah SWT.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Lobar Deny Arif Nugroho, S.T., M.E., menerangkan bahwa kunjungan kerja Bupati tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan awal yang disampaikan sebelumnya. “Proyek ini merupakan usulan dari Bapak Bupati yang telah kami sampaikan melalui proposal awal kepada Kementerian Perdagangan,” terang Deny

Sejauh ini, progresnya cukup positif karena sudah ada tindak lanjut nyata dari pusat melalui validasi lapangan. Karena skala bangunan yang direncanakan sebagai pasar modern representatif, kebutuhan anggaran yang diusulkan pun cukup besar.

Dalam dokumen usulan, estimasi biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar rupiah demi menjamin kualitas bangunan yang memenuhi standar nasional.

“Estimasi anggaran yang kami usulkan dalam proposal itu sekitar Rp200 miliar rupiah lebih. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, kami merencanakan agar dana pembangunan ini bersumber sepenuhnya dari pemerintah pusat melalui APBN,” jelas Deny.

Keterbatasan ruang fiskal daerah membuat Pemkab Lobar memutuskan untuk mengandalkan kucuran dana dari APBN.

Deny mengatakan, ketergantungan pada dana pusat adalah langkah rasional agar kualitas konstruksi dan fasilitas penunjang di dalam pasar nantinya benar-benar mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi pedagang maupun pengunjung. Salah satu aspek yang paling krusial dalam perencanaan ini adalah konsep arsitektur dan fungsionalitas gedung. Pemkab Lobar belajar banyak dari pengalaman pembangunan pasar bertingkat di berbagai daerah lain yang seringkali mengalami masalah sepinya aktivitas di lantai atas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya memastikan penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) dengan pendekatan yang lebih inklusif. Tata letak dan zonasi pedagang akan diatur agar tidak ada sudut pasar yang mati.

“Kami menekankan pentingnya desain yang tepat agar tidak ada ruang kosong di lantai atas. Kami bercermin dari pengalaman pasar bertingkat lainnya yang seringkali tidak maksimal pemanfaatannya. Jadi, tata letak akan diatur sedemikian rupa agar seluruh sudut pasar tetap ramai dikunjungi masyarakat,” tambahnya.

Selain aspek keramaian, pasar ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang higienis, sistem parkir terpadu, hingga pengelolaan limbah ramah lingkungan. Pembangunan Pasar Modern Gerung diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Selain itu, pasar ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi yang efisien bagi para petani dan pelaku UMKM di Lobar. (her)

Komisi III DPRD Lobar Sidak Jalan Rusak di Langko dan Lembah Sempaga, Dorong Pemkab Tangani Tahun ini

globalfmlombok.com
-
0
Komisi III DPRD Lobar Sidak Jalan Rusak di Langko dan Lembah Sempaga, Dorong Pemkab Tangani Tahun ini

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Komisi III DPRD Lobar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik di Kecamatan Narmada dan Lingsar pada Kamis (8/1/2026). Sidak ini dilakukan komisi III menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di wilayah tersebut. Di mana sebelumnya warga melakukan hearing ke DPRD menyampaikan keluhan soal jalan ini.

Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi yang memimpin langsung peninjauan tersebut didampingi jajaran Komisi III lainnya seperti Sekretaris Komisi III Hj. Robihatul Khairiyah, Lalu Irwan, Zainuddin, Lalu Hermayadi, serta Munawir Said. Sidak itu sendiri diterima langsung oleh jajaran Pemdes Desa Langko Lingsar dan juga Desa Sedau Narmada.

Fauzi menegaskan bahwa pengecekan fisik di lapangan sangat penting untuk mendapatkan data riil. Menurutnya, kondisi jalan di beberapa titik, terutama di ruas jalan wilayah Langko, memerlukan penanganan cepat sebelum tingkat kerusakannya semakin parah. Politisi PKB itu memberikan peringatan keras terkait manajemen pemeliharaan infrastruktur.

Menurutnya, perbaikan kecil yang dilakukan lebih awal jauh lebih berharga daripada membiarkan jalan hancur total yang berujung pada pembengkakan anggaran.

“Kami turun langsung untuk menyaksikan keadaan riil infrastruktur jalan yang dikeluhkan warga. Prinsipnya, kami menekankan agar perbaikan atau pemeliharaan harus dilakukan secepat mungkin. Jangan menunggu kerusakan mencapai 100 persen. Jika sudah fatal, biaya rekonstruksi akan melonjak drastis, dan itu sangat merugikan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya di sela-sela pengecekan titik kerusakan.

Ia menambahkan, kehadiran legislatif di lapangan bertujuan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memiliki dasar yang kuat dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tahun ini.

Senada dengan temuan legislatif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar melalui Kepala Bidang Bina Marga, Ahmad Fathoni, memberikan penjelasan teknis mengenai rencana aksi yang akan diambil. Fokus utama Dinas PUPR saat ini tertuju pada dua urat nadi transportasi masyarakat, yakni ruas jalan Langko dan Ruas Jalan Keru-Sesaot.

Untuk ruas jalan Langko yang membentang sepanjang 6,4 kilometer, Fathoni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengagendakan penanganan melalui skema pemeliharaan rutin pada tahun 2026 ini. Meski demikian, tim teknis masih harus melakukan survei mendetail di lapangan.

“Ruas Langko akan kami tangani melalui pemeliharaan rutin tahun ini. Namun, untuk estimasi anggaran pastinya, tim kami harus melakukan survei lebih lanjut. Anggaran rutin yang tersedia harus kami bagi secara bijak untuk beberapa ruas jalan lain yang juga memerlukan perbaikan segera,” papar Ahmad Fathoni.

Permasalahan infrastruktur yang cukup kompleks juga ditemukan pada Ruas Jalan Keru-Sesaot, atau yang lebih akrab dikenal sebagai jalur Lembah Sempaga. Jalur sepanjang 14 kilometer ini merupakan akses vital bagi mobilitas warga sekaligus jalur utama menuju destinasi wisata.

Fathoni mengungkapkan bahwa meskipun perbaikan sudah dilakukan secara bertahap dari sisi ujung awal dan akhir ruas, masih terdapat “lubang” di bagian tengah jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang kondisinya saat ini rusak ringan.

“Kondisi di Lembah Sempaga ini memang menyisakan sekitar 3 kilometer di bagian tengah yang belum tertangani atau belum ditambal. Mengingat volumenya dan biaya yang dibutuhkan cukup besar, penanganan ini tidak bisa sekadar rutin, melainkan membutuhkan penganggaran khusus melalui pemeliharaan berkala,” tambahnya.

Di akhir peninjauan, pihak eksekutif melalui Dinas PUPR menaruh harapan besar pada dukungan politik dari DPRD. Dukungan dari Komisi III dinilai sangat krusial dalam mengawal usulan anggaran agar program perbaikan jalan yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi tanpa hambatan birokrasi keuangan.

“Kami sangat berharap dukungan dan tinjauan langsung dari bapak-bapak di Komisi III ini dapat memperkuat usulan anggaran kami di tingkat pembahasan nanti. Dengan sinergi yang baik, harapan masyarakat akan fasilitas publik yang memadai dapat segera kami realisasikan,” tutup Fathoni.

Dengan proyeksi anggaran infrastruktur tahun 2026 yang diupayakan minimal stabil atau meningkat dari tahun sebelumnya, langkah cepat Komisi III DPRD Lobar dan Dinas PUPR ini diharapkan menjadi angin segar bagi warga Narmada dan Lingsar dalam menikmati akses jalan yang aman dan nyaman. (her)

1...225226227...397Halaman 226 dari 397