Beranda blog Halaman 223

Kena Demosi, Sejumlah Pejabat Ancang-ancang Pensiun Dini

MANTAN Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB yang kini turun jabatan menjadi eselon III kepala bidang (kabid) legawa dengan keputusan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menurunkan jabatannya.

Meski begitu, beberapa dari mereka memilih untuk pensiun dini. Salah satunya Muhamad Taufieq Hidayat, mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, sempat juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), kini digeser menjadi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian Perdagangan NTB.

Menurutnya, penurunan dan pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan hal biasa. Namun, di tahun ini pihaknya sudah memasuki usia 58 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, batas usia pensiun untuk jabatan administrator atau eselon III adalah 58 tahun.
“Nggak, udah biasa saja kita demosi. Biasa, sudah resiko jabatan,” ujarnya.

Berdasarkan pesan yang dikirimkan Taufieq ke grup pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB, Ia mengucapkan salam perpisahan sekaligus berencana akan pensiun dini setelah Surat Keputusan (SK) demosi dari Gubernur Iqbal sampai di tangannya.

“Hari ini saya undur diri dengan legowo. Karena tak lagi layak syarat, saya berada di antara kita. Demosi datang tanpa kabar yang nyata, namun saya terima, tanpa luka yang dibawa. Mohon maaf atas khilaf dan tutur yang kurang, atas sikap yang mungkin tak selalu tenang. Saya akan ajukan pensiun dalam waktu tak panjang, setelah SK demosi resmi saya pegang,” ujarnya, yang juga dibenarkan saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 11 Januari 2026.

Meski legawa, Taufiq cukup mempertanyakan bagaimana penilaian gubernur terhadap kinerja para Kepala OPD. Sebab menurutnya, sejak digeser menjadi Kepala Biro Organisasi pada September lalu, ia mengklaim telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan penting, termasuk pembenahan dan percepatan penyusunan organisasi, melalui Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.

“Kan SOTK baru itu saya jemput Itu untuk mempercepat proses. Semua itu kan selalu gitu kan. Nah karena itu tugas terpenting di organisasi saya masuk itu. Dan SOTK sudah kita selesaikan dengan baik. Kita masuk, kita jemput, kita lakukan semuanya dan kita sudah selesai semua,” katanya.

Selain itu, sejak ia digeser menjadi Kepala Biro Organisasi, gubernur memberikan waktu enam bulan terhadap pejabat eselon II yang dilantik pada September lalu. Dalam pakta integritas, lanjutnya mereka yang dilantik hari itu harus bisa menunjukkan kinerja terbaik, karena akan terus dilakukan evaluasi.

Namun, baru tiga bulan berjalan, Gubernur NTB memutuskan untuk menurunkan jabatannya. Kendati begitu, ia mengakui mungkin terdapat variabel penilaian lain yang sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan dan belum diketahui secara pasti olehnya. “Nah sekarang, variabel lainnya kita tidak tahu penilain pimpinan Itu ya, tapi kalau dari kinerja selama saya dievaluasi, selesai dan baik semua,” lanjutnya.

Menyikapi soal demosi, ia menegaskan tetap profesional dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme evaluasi yang berlaku, sembari menekankan bahwa masa enam bulan evaluasi sebagaimana tertuang dalam pakta integritas belum sepenuhnya dijalani.
“Nah sekarang baru 3 bulan lebih. Kalau menurut saya, saya menyelesaikan SOTK dengan baik. Saya sudah selesaikan tugas-tugas selama menjadi Biro Organisasi dalam 3 bulan ini, sesuai dengan pakta integritas Itu saja,” tegasnya.

Selain Taufieq, mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB, Khaerul Akbar juga akan pensiun dini. Alasan dirinya memilih pensiun karena usia yang telah menyentuh 58 tahun.
“Udah melebihi, eselon III itu batasnya 58 tahun. Saya tidak dapat tunjangan jabatan di eselon baru ini. Langsung pensiun. Nanti saya koordinasi dengan kepegawaiannya,” katanya.

Sama seperti Taufiq, Khairul mengaku legawa dengan Keputusan demosi yang dilakukan oleh Gubernur Iqbal. Menurutnya, kebijakan menaikkan dan menurunkan jabatan ada di tangan gubernur, untuk itu, dirinya merasa tidak masalah dengan penurunan eselon di usia yang sudah menyentuh 58 tahun.

“Saya kinerja mengawal pimpinan, jadi tidak ada kendala sepertinya. InsyaAllah. Karena lebih aktif teman-teman di bagian itu. Alhamdulilah tidak ada hal yang jelek lah di depan mata Pak Gubernur. Mungkin ini masalah umur saja,” pungkasnya. (era)

Siapapun Jadi Sekda NTB Harus Didukung

Mataram (globalfmlombok.com) — Pemerhati Kebijakan Publik NTB Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH., MH. menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan birokrasi, demi kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Ruslan, posisi Sekda memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Sekda bukan hanya pejabat administratif tertinggi di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi juga motor penggerak birokrasi yang memastikan seluruh perangkat daerah bekerja selaras dengan visi dan kebijakan kepala daerah.

“Sekda itu penghubung utama antara kepala daerah dengan kepala perangkat daerah. Dari tangan Sekda lah koordinasi birokrasi dijalankan, kebijakan diterjemahkan, dan pelayanan publik digerakkan agar berjalan efektif dan efisien,” ujar Ruslan pada Suara NTB, Minggu, 11 Januari 2026.

Karena peran strategis tersebut, lanjutnya, sosok Sekda kerap menjadi perhatian publik, terlebih ketika calon yang mengemuka berasal dari luar NTB. Namun dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ruslan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdi di seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibatasi oleh asal daerah.

“Dalam negara kesatuan, tidak boleh ada sekat-sekat sempit. Setiap anak bangsa punya hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi daerah mana pun, termasuk NTB,” tegas mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB itu.

Meski demikian, Ruslan juga mengingatkan bahwa semangat kedaerahan tidak bisa diabaikan. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial, budaya, serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
“NTB punya karakter sosial dan budaya yang khas. Itu harus dipahami oleh siapa pun yang memimpin birokrasi. Karena itu, Sekda harus mampu menyelaraskan perspektif nasional dengan realitas lokal,” jelasnya.

Ruslan menutup dengan menegaskan bahwa siapa pun yang akhirnya ditetapkan sebagai Sekda NTB patut didukung, sepanjang memiliki komitmen yang utuh, berpikir jernih, dan bekerja sepenuhnya demi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat NTB. Dukungan publik, menurutnya, menjadi kunci agar pemerintahan berjalan solid dan produktif demi NTB Makmur Mendunia. (ham)

Menteri Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional Kunjungi NTB, Jajaki Kerja Sama Strategis Berkelanjutan

Mataram (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan resmi Menteri Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Sandeep Sarai, dalam rangka menjajaki dan memperkuat kerja sama pembangunan berkelanjutan antara Kanada dan Provinsi NTB.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Pemerintah Kanada melalui Kedutaan Besar Kanada di Jakarta yang disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kanada menyampaikan rencana kunjungan Menteri Pembangunan Internasional ke Indonesia pada 9–13 Januari 2026, dengan agenda khusus ke Lombok pada 10–11 Januari 2026, serta permohonan pertemuan bilateral dengan Gubernur NTB guna membahas peluang kerja sama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan Bilateral NTB–Kanada

Pertemuan bilateral antara Gubernur NTB dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Ketua TP PKK NTB Ibu Sinta Agarthia dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB, memaparkan secara komprehensif potensi dan arah pembangunan NTB yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pembangunan inklusif.

Gubernur menegaskan bahwa NTB merupakan wilayah strategis Indonesia dengan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor unggulan, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, energi terbarukan, hingga sumber daya mineral, yang seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi NTB yang berkualitas dan inklusif. Saat ini, NTB memiliki 265 destinasi wisata, terdiri dari 171 destinasi wisata alam, 31 wisata budaya, 12 wisata religi, 7 wisata buatan, dan 43 wisata petualangan. Selain itu, NTB juga memiliki 15 kawasan hutan wisata serta 375 desa wisata, dengan 93 desa telah memenuhi standar nasional.

Sektor pariwisata NTB telah menyerap 422.498 tenaga kerja, didukung oleh 4.137 tenaga kerja pariwisata bersertifikat, serta 5.966 pelaku usaha pariwisata, di mana 402 unit usaha telah tersertifikasi CHSE. Infrastruktur pariwisata ditopang oleh 1.078 hotel, terdiri atas 274 hotel berbintang dan 804 hotel nonbintang, yang tersebar di zona pariwisata seluas ±32.808 hektare.

Untuk memperkuat pariwisata berkualitas, NTB terus meningkatkan konektivitas melalui pembukaan rute udara domestik baru ke Labuan Bajo, Malang, dan Banyuwangi, serta rute internasional yang telah beroperasi ke Singapura dan Malaysia. Ke depan, NTB menargetkan rute langsung ke Perth, Bangkok, Darwin, dan Sydney, termasuk pengembangan transportasi wisata berbasis pesawat amfibi (seaplane), yang dalam pertemuan ini turut dibahas sebagai peluang kerja sama dengan perusahaan asal Kanada.

Ketahanan Pangan, Hilirisasi, dan Ekonomi Biru

Gubernur NTB juga memaparkan posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi mencapai 1.453.451 ton gabah kering giling dari lahan 280.027 hektare, atau setara 973.812 ton beras, serta produksi jagung sebesar 2.465.293,40 ton dari lahan 334.812,12 hektare.

Di sektor peternakan, produksi daging sapi NTB pada tahun 2025 tercatat 14.120 ton, dengan konsumsi daerah 12.250 ton di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini membuka peluang kerja sama investasi dalam peternakan terintegrasi dan industri pengolahan hasil ternak.

Sementara itu, sektor perikanan NTB mencatat produksi signifikan, antara lain 198.639 ton udang vaname, 704.810 ton rumput laut, serta berbagai komoditas unggulan tuna dan cakalang. Pelabuhan perikanan strategis seperti Teluk Awang, Labuhan Lombok, Tanjung Luar, Sape, Teluk Santong, dan Soroadu menjadi pintu masuk pengembangan ekonomi biru dan hilirisasi hasil laut.

Energi Terbarukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menekankan potensi besar NTB di sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi dan tenaga angin, dengan kapasitas potensial 20–30 megawatt per lokasi di wilayah Huu, Sembalun, Sekotong, Jerowaru, dan Empang. Selain itu, NTB memiliki cadangan mineral strategis seperti tembaga, emas, perak, mangan, dan pasir besi, yang telah menghasilkan produk turunan bernilai tinggi.

Respons Pemerintah Kanada

Menteri Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Sandeep Sarai, didampingi oleh Jess Dutton Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia dan rombongan, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan paparan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Ia menyatakan ketertarikan Kanada untuk memperluas kerja sama, khususnya di bidang energi berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, kesehatan reproduksi, dan pendidikan, yang selama ini menjadi fokus program pembangunan internasional Kanada.

Ia juga menegaskan bahwa Kanada telah memiliki sejumlah program pembangunan di kawasan Asia Tenggara dan memandang kerja sama dengan NTB sebagai peluang strategis untuk memperkuat pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Arah Kerja Sama ke Depan

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kemitraan strategis antara NTB dan Kanada, yang mencakup: pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan peternakan, pengembangan energi terbarukan dan industri hijau, serta, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tegas Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal. (r)

Gaet Wisatawan, MGPA Perkuat Kolaborasi Mandalika International Festival

Praya (globalfmlombok.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) perkuat kolaborasi dengan Mandalika International Festival (MIF). Hal tersebut disampaikan oleh Vice President Operation MGPA, Tri Agung Hartanto, Sabtu, 9 Desember 2026.

Tri Agung menjelaskan, MGPA sebagai pengelola Sirkuit Mandalika mengapresiasi kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam Mandalika International Festival. Menurutnya, event tersebut memiliki cakupan internasional dan dinilai berkualitas, baik dari sisi konsep maupun keterlibatan para pembicara dari dalam dan luar negeri.

Menurutnya, penyelenggaraan festival tahun ini terasa lebih menarik dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, festival dipadukan langsung dengan pelaksanaan balap di sirkuit, sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta dan pengunjung.

“Dampaknya sangat terasa. Penonton lebih banyak, dan peserta seminar bisa merasakan suasana unik karena sambil mengikuti diskusi, mereka juga menyaksikan balapan berlangsung,” ujarnya.

Kolaborasi antara MGPA dan MIF selama 2025 dinilai memberikan dampak positif, baik dari sisi jumlah pengunjung maupun promosi kawasan Mandalika. Konsep penggabungan seminar dan balapan bahkan disebut sebagai sesuatu yang jarang ditemukan di negara lain.

Ke depan, MGPA berharap MIF dapat terus dikembangkan dengan konsep yang lebih inovatif. Tri Agung mengusulkan agar seminar dapat diakses oleh penonton balapan, sehingga terjadi pertukaran audiens yang lebih luas. Selain itu, MGPA juga membuka peluang menghadirkan atraksi tambahan seperti pengalaman drifting bagi peserta terpilih.

Ia menilai dukungan terhadap event internasional di Mandalika tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi pariwisata bagi masyarakat dan wisatawan.

Melalui kolaborasi tersebut, Mandalika diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi unggulan NTB.
Dalam jangka panjang, MGPA menargetkan Sirkuit Mandalika dapat menjadi ikon pariwisata daerah. “Harapannya, seperti Monas di Jakarta. Orang datang ke Mandalika atau NTB, kalau belum ke sirkuit, rasanya belum lengkap,” pungkasnya. (era)

WNA Perempuan Asal Prancis Ditemukan Meninggal Dunia di KLU

Tanjung (globalfmlombok.com) – Warga Negara Asing (WNA) asal Prancis, Lyna Normies (35) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diduga mengakhiri hidup usai tubuh korban dievakuasi dalam keadaan tergantung pada seutas tali di kontrakannya di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kapolsek Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, IPTU I Komang Wilandra, S.H., dalam keterangan pers Sabtu (10/1/2026), mengungkapkan korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di depan teras rumah kontrakannya pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.56 Wita.

“Pagi ini (kemarin), anggota Polsubsektor Gili Indah bersama Polsek Pemenang dan Sat Reskrim Polres Lombok Utara menangani laporan penemuan WNA perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal,” ucap Wilandra.

Dijelaskan, kronologi penemuan jasad korban bermula dari laporan warga setempat kepada aparat keamanan Polsubsektor Gili Indah. Sabtu pagi pukul 06.56 Wita, saksi bernama Patrick Gatel Pascal Honore, warga negara Prancis, menerima telepon dari rekannya bernama, Sandra, yang meminta agar ia mengecek kondisi korban di rumah kontrakan.

Pada pukul 07.00 Wita, saksi tiba di lokasi dan mendapati korban dalam kondisi sudah tergantung. Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar lokasi. Mahdan, salah seorang warga (buruh proyek) yang mendengar teriakan Patrick, mendekat ke lokasi.

“Mahdan langsung datang membantu dengan memotong tali menggunakan parang dan menurunkan tubuh korban. Setelah itu, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Gili Air,” sambung Wilandra.

Lebih lanjut, informasi tersebut diteruskan oleh Aparat Kewilayahan kepada personel Polsubsektor Gili Indah. Petugas melibatkan Unit Reskrim segera mendatangi lokasi dan melakukan serangkaian tindakan kepolisian dengan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengamankan barang bukti, melakukan olah TKP, dan mencatat keterangan saksi dan membuat laporan resmi.

Iptu Wilandra menambahkan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti mej korban.

“Saat ini hasil awal mengarah pada dugaan bunuh diri. Namun, penyidik tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan rangkaian peristiwa dan latar belakangnya,” tandasnya. (ari)

Tampil Lebih Fasionable, All New Honda Vario 125 Kini Rilis di Lombok Epicentrum Mall

Mataram (globalfmlombok.com)-

Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB bersama jaringan dealer Honda siap merilis skutik teranyar Honda yaitu All New Honda Vario 125. Acara Regional Public Launching ini akan digelar pada Sabtu, 10 Januari di Atrium Hall Lombok Epicentrum Mall (LEM).

Kegiatan ini menjadi puncak perkenalan All New Honda Vario 125 ke kalangan Masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya. All New Honda Vario 125 hadir dengan pembaruan menyeluruh, dilengkapi kehadiran tipe terbaru berkonsep Street style. Pilihan terbaru salah satu skutik terlaris Honda ini siap meningkatkan penampilan pengendaranya sesuai dengan tren gaya hidup masa kini.

Adrian Arlim selaku Marketing Manager Astra Motor NTB mengatakan selama event berlangsung aka nada beragam program menarik yang ditawarkan. “Spesial program untuk event Regional Public Launching esok di LEM, kami hadirkan potongan angsuran sampai dengan Rp 150 ribu rupiah perbulannya. Ini untuk masa tenor kredit 36 kali. Atau potongan masa tenor 4 kali. Program ini hanya berlaku saat pameran berlangsung di Lombok Epicentrum Mall pada tanggal 10 Januari 2026,” jelas Adrian.

Rangkaian acara seru menanti pengunjung LEM diantaranya lomba modif contest, street dance competition, Mobile legends, Cheerleader competition, photo booth challenge, photography contest, serta hiburan entertain music dari band lokal ternama. Juga ada booth pameran sparepart Honda dan MotorkuX.

Kemeriahan acara ini diharapkan menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepeda motor Honda, khususnya pengguna Vario series, sekaligus memperkuat semangat #pakeMotorkuXaja yang menggambarkan kebanggaan konsumen terhadap motor Honda-nya.

“Ragam tipe All New Honda Vario 125 yang kami hadirkan diharapkan dapat memberikan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor dengan tampilan sporti dan tetap fungsional, Semoga event ini dapat memanjakan konsumen loyal Honda,” tutup Adrian.

Astra Motor NTB juga mengundang seluruh masyarakat Lombok dan sekitarnya untuk hadir dan menikmati berbagai kegiatan seru, hadiah menarik, serta kesempatan eksklusif menjajal langsung All New Honda Vario 125 di arena Riding Test yang disediakan. Jangan lewatkan momen seru ini pada 10 Januari 2026, hanya di Lombok Epicentrum Mall.

All New Honda Vario 125 tipe CBS dipasarkan Rp 26.280.000,- (On The Road Lombok), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp 28.130.000,- (On The Road Lombok), sedangkan tipe Street dipasarkan seharga Rp 28.560.000,- (On The Road Lombok).(r)

Dari Direktur RSUD NTB ke Bapenda, Benarkah Penerapan Meritokrasi?

Mataram (globalfmlombok.com) – Mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan. Bukan hanya soal lima pejabat eselon II yang turun jabatan, tetapi juga soal perpindahan posisi sejumlah pejabat. Yang paling dipertanyakan publik baru-baru ini adalah rotasi mantan Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB.

Menanggapi persoalan itu, Lalu Herman yang akrab disapa dr. Jack santai menjawab mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinilai dari perkembangan, pembangunan, dan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB selama ia menjabat sebagai direktur.

“Dari dokter ke Bapenda, sulitnya di mana? Harusnya tidak ada yang sulit. Gas itu kita kejar (anggaran, red),” katanya.

Sejak menjabat pada tahun 2021, RSUD di tangan dr. Jack menunjukkan progres dalam pembangunan RS. Tahun 2022, dilakukan pengembangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 6 lantai. Di dalamnya ada IGD Covid hingga trauma center. Meski pembangunan juga sempat menimbulkan gejolak karena Rumah Sakit memiliki utang Rp750 miliar ke pihak ketiga, yaitu PT SMI.

Pemprov NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. Ahsanul Khalim menegaskan penugasan dr. Jack sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB dalam mutasi pejabat 09 Januari 2026 didasarkan pada pertimbangan objektif atas kapasitas kepemimpinan, manajerial, serta pengalaman tata kelola yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Menurutnya, mutasi dan penugasan pejabat struktural tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian latar belakang disiplin ilmu formal, melainkan melalui proses pendalaman kompetensi, evaluasi kinerja, dan wawancara langsung dengan pimpinan daerah.

“Pemerintah Provinsi NTB melihat kompetensi pejabat secara utuh. Kepemimpinan, integritas, pengalaman manajerial, serta kemampuan mengelola sistem dan organisasi menjadi pertimbangan utama dalam penugasan jabatan strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun dr. Jack dikenal luas berlatar belakang profesi kedokteran dan memiliki pengalaman sebagai pimpinan rumah sakit, yang bersangkutan juga memiliki rekam jejak panjang sebagai pelaku usaha serta pemimpin organisasi yang memahami tata kelola bisnis, manajemen keuangan, pengambilan keputusan berbasis kinerja, dan pengembangan sistem yang berorientasi pada hasil.

“Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan tantangan Bapenda ke depan, terutama dalam mempercepat proses bisnis, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, penugasan ini sekaligus mencerminkan pendekatan kepemimpinan modern dalam birokrasi, yang tidak membatasi penilaian pada latar belakang profesi semata, melainkan pada kapasitas adaptif, visi manajerial, dan keberanian melakukan pembaruan sistem.

“Dengan gaya kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada perbaikan sistem, Pemerintah Provinsi NTB meyakini dr. Jack memiliki kapasitas untuk mendorong transformasi tata kelola di Bapenda,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa seluruh proses mutasi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui pertimbangan yang matang. Penugasan ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. (era)

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Terima Anugerah Kebudayaan PWI 2026

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana ditetapkan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2026. Keputusan ini diambil dewan juri setelah melalui proses penjurian dari tahap proposal dan presentasi yang berakhir pada Jumat malam (9/1/2026).

Dalam keputusannya dewan juri mengatakan setelah melakukan penjurian presentasi kepada 10 nominator bupati/wali kota sebagai kelanjutan babak penilaian proposal, video,peraturan daerah tentang kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah, link-link berita, link-link berita, foto dokumentasi dan lain-lain, maka memutuskan Wali Kota Mataram Dr H Mohan Roliskana,S.Sos,MH dengan proposal berjudul ” Gerbang Sangkareang” berhak menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026. Penghargaan akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada tanggal 9 Februari 2026.

Ketua Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang juga Direktur Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Anugerah Yusuf Susilo Hartono mengatakan, penjaringan  berlangsung sejak 2 bulan lalu dan menghasilkan 10 nominator. Dari 10 nominator itu terdiri dari tiga walikota dan tujuh orang bupati.

“Dari 10 orang itu, tergolong masih muda. Ini kebanggaan bagi kami di PWI,” ujarnya.

Ada banyak aspek penilaian mulai dari proposal sampai presentasi untuk menentukan kepala daerah yang berhak menerima penghargaan ini.

Yusuf menepis jika penjurian anugerah ini dilaksanakan dengan tidak serius dan asal-asalan. Pihaknya memastikan proses berlangsung sangat serius dengan melibatkan juri yang berkompeten di bidang masing-masing. Justru para nominator menampilkan proposal dan presentasi yang sangat berkualitas. Hal ini juga menepis ada anggapan bahwa pemberian anugerah ini disertai biaya.

“Tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Yusuf lalu menceritakan, pada penjurian babak presentasi, ada tiga kepala daerah yang melakukannya melalui zoom.  Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak bisa hadir karena ibunya meninggal dunia. Zoom pun dilakukan setelah selesai pemakaman mendiang ibunya.

“Bupati dengan pakaian putih-putih dengan mata sembab, ikut zoom,” jelas Yusuf.

Lalu Bupati Padang Pariaman harus mengikuti penjurian melalui  zoom juga karena ada rapat yang sangat penting membahas penanganan bencana banjir yang melanda wilayanya.

Begitu juga Bupati Manokwari, tidak bisa hadir karena ada acara adat yang tidak bisa ditinggalkan.

“Jadi ini menyentuh rasa kemanusiaan juri. Tapi proses penjurian tetap berlangsung profesional,” tambahnya.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melakukan presentasi tahap akhir penilaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026 pada Jumat siang (9/1/2026). Presentasi dilakukan di hadapan juri di kantor PWI di Gedung Dewan Pers.

Dalam presentasinya Mohan memaparkan bahwa Mataram sebagai kota yang heterogen dengan berbagai macam suku hidup rukun dan harmoni. Kota Mataram juga terbuka terhadap perkembangan kemajuan dan teknologi. Yang tidak kalah penting, tetap melestarikan budaya dan sejarah. Gerbang Sangkareang sebagai  transformasi lumbung padi dan kini menjadi trademark baru Kota Mataram.

“Gerbang Sangkareang ini dibangun dan diresmikan pada tahun 2022 lalu pada periode pertama pemerintahan kami,” jelas Mohan.

Gerbang Sangkareang ini lahir dari karakter ruang dan sejarah sosial masyarakat di Kota Mataram. Inspirasinya berasal dari lumbung padi masyarakat suku Sasak. Lumbung ini sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Lebih dari itu, lumbung padi memiliki makna sosial dan spiritual. Jug melambangkan rasa syukur, pengendalian diri serta semangat berbagi dan gotong royong yang telah mengakar dalam identitas dan budaya masyarakat Sasak.

“Sedangkan nama Sangkareang itu diambil dari nama puncak kedua tertinggi di Pulau Lombok,”  jelasnya.

Menurut Mohan, Gerbang Sangkareang tidak hanya sekedar simbol tetapi mermabat ke ekosistem ekonomi. Gerbang Sangkareang ini bukan statis, melainkan katalisator dan inspirasi masyarakat kota yang membentuk ekosistem “budaya baru” di Kota Mataram. Ada turunan budaya yang dihasilkan  berupa Batik Mentaram, arsitektur kota dan hasil kerajinan lainnya.

“Bahkan bros yang saya pakai saat ini, juga hasil dari turunan Gerbang Sangkareang,” tambahnya.

Belum lama ini, kata Mohan Batik Mentaram telah menembus panggung internasional, tampil memikat di Bellabric dan Melbourne, Australia.

“Dari tangan pengerajin lokal, Batik Mentaram terus memperkuat identitas budaya daerah yang elegan,adaptif dan mampu bersaing  di ranah global,” jelasnya.

Gerbang Sangkareang telah memberikan dampak bernilai ekonomi yakni nilai tambah nyata, lapangan pejerjaan lokal, peningkatan UMKM dan city branding yang konsisten.

Selain Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang melakukan presentasi, ada sejumlah kepala daerah secara bergiliran sejak pagi. Di antaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Bupati Lampung Utara

Harmartoni Ahadis,Bupati Temanggung  Agus Setiawan, Bupati  Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Bupati Blora Arief Rohman. Sedangkan tiga kepala daerah yakni

Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), dan John Kenedy (Bupati Padang Pariaman) melakukan presentasi melalui zoom. Ketiganya tidak hadir langsung karena ada kendala dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2026 berjumlah lima orang, terdiri atas unsur internal dan eksternal PWI Pusat, yakni Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair).(r)

Jamin Layanan Kesehatan Tidak Terganggu, Pemkab Sumbawa Putus Kontrak 360 Nakes 

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, menjamin sektor pelayanan kesehatan tidak terganggu meskipun 360 tenaga kesehatan di 26 fasilitas kesehatan (Faskes) dan 64 orang di rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak diperpanjang masa kontraknya.

“Sampai dengan saat ini hasil evaluasi bersama seluruh kepala Puskesmas tidak ada yang terganggu meskipun ratusan nakes kita tidak diperpanjang kontraknya,” kata Kepala Dikes Kabupaten Sumbawa, H. Sarif Hidayat, kepada Wartawan, Jumat, 9 Januari 2026.

Haji Sarif melanjutkan, saat ini pihaknya juga menerapkan strategi khusus untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh nakes yang tidak diperpanjang kontraknya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Jadi, saling isi karena masih ada juga perawat yang ada di Puskesmas termasuk tenaga bidan. Sehingga kita buat strategi saling isi untuk layanan yang kosong,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik dari data nakes yang tidak diperpanjang kontraknya ada yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun dan ada juga yang dibawah 2 tahun. Sementara, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan rata-rata mereka tidak masuk dalam pangkalan data kepegawaian lantaran tidak mengikuti tes CPNS.

“Jadi, ada banyak persoalan sehingga data mereka tidak terakomodir sebagai PPPK paruh waktu pertama karena tidak mengikuti tahapan tes dan tidak mengunggah data diri ke sistem BKN,” ucapnya.

Bedasarkan data yang dihimpun Suara NTB, total pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya ada 2.505 orang. Yang berada di Dinas atau badan dengan masa kerja diatas 2 tahun ada 286 orang dan dibawa 2 tahun ada 208 orang sehingga total secara keseluruhan ada 494 orang.

Di Puskesmas dan Rumah sakit yang masa kerjanya diatas 2 tahun ada 218 orang dan dibawa 2 tahun ada 166 orang. Selain itu ada juga pegawai yang tidak diketahui tanggal dan SK pengangkatan menjadi tenaga kontrak daerah sebanyak 58 orang sehingga total keseluruhan ada 442 orang.

Di tenaga pendidikan pegawai dengan masa kerja dibawah 2 tahun ada 725 orang dan diatas 2 tahun ada 844 orang dengan total keseluruhan sebanyak 1.569 orang. Secara total keseluruhan jumlah pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya ada 2.505 orang. (ils) 

Penanganan Banjir Hulu–Hilir, Wali Kota Bima Dorong Pembangunan Embung

0

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota  Bima terus memperkuat langkah strategis mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air baku yang kerap menghantui wilayah perkotaan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung Wali Kota Bima, H. A. Rahman, H. Abidin, S.E., dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bima didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rombongan diterima langsung oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., beserta jajaran.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bima menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penanganan banjir yang tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari wilayah hilir hingga hulu. Ia menilai, selama ini upaya pengendalian banjir masih cenderung terfokus pada titik-titik tertentu, sehingga belum sepenuhnya mampu menekan risiko banjir berulang.

“Kota Bima membutuhkan penanganan banjir yang utuh dan berkelanjutan. Banjir tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Hulu dan hilir harus ditangani bersamaan, agar masyarakat benar-benar terlindungi,” terang Wali Kota.

Ia mengapresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program pengendalian banjir, baik yang bersumber dari kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) maupun melalui National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Menurutnya, dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Kota Bima dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.

Selain isu banjir, Wali Kota Bima secara khusus mengajukan permohonan pembangunan embung sebagai solusi pemenuhan air baku. Ia menyebut, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan membuat kebutuhan air bersih di Kota Bima semakin mendesak.

“Ketersediaan air baku menjadi salah satu kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota  Bima itu, jga mengusulkan penanganan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian melalui dukungan program INPRES Irigasi. Ia berharap, perbaikan jaringan irigasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan petani di Kota Bima.

Pertemuan ini turut membahas sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pengendalian banjir yang bersumber dari dana pinjaman. Wali Kota menekankan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan teknis maupun administratif, agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih lancar.

Menurutnya, lobi ke pemerintah pusat menjadi upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam mendorong pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (hir)