Beranda blog Halaman 224

Hari Pertama Penyaluran MBG 2026, SPPG Dasan Tapen Sajikan Menu Kuliner Lokal Ayam Taliwang

globalfmlombok.com
-
0
Hari Pertama Penyaluran MBG 2026, SPPG Dasan Tapen Sajikan Menu Kuliner Lokal Ayam Taliwang

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat mulai disalurkan pada awal tahun ini. Penyaluran hari pertama pada tahun ini dilaksanakan pada Jumat (9/1/2026), seperti yang dilakukan oleh SPPG Dasan Tapen. Penyaluran MBG kali ini sedikit berbeda, karena menyajikan menu yang lebih beragam dengan makanan lokal yakni ayam Taliwang khas Sasak.

Penyaluran MBG hari pertama ini pun disambut gembira oleh para murid TK Paud dan SDIT Al-Wildan di wilayah Mendagi, Gerung. MBG diantarkan oleh tim SPPG Dasan Tapen pada pagi hari, kemudian dibagikan kepada para murid. Pembagian MBG ini dipantau langsung oleh Kepala SPPG Dasan Tapen M. Imam Romail, S.Pd., bersama tim dan aparat dari Babinsa serta Bhabinkamtibmaspol setempat.

Siswi bernama Hanum, mengaku senang mendapat MBG. Ia mengaku senang mengkonsumsi daging ayam Taliwang khas Sasak yang menjadi menu baru MBG. “Senang sekali makan daging ayam,” akunya. Beberapa menu kesukaannya selain daging ayam, seperti daging sapi, ikan, sayur dan buah-buahan. Hanum mengaku setiap hari ada program MBG selalu habis dikonsumsi.

Vivian juga mengaku senang konsumsi daging ayam yang menjadi menu baru MBG. Daging ayam menjadi salah satu makanan favoritnya, selain ikan dan telur. Ia juga makan sayur mayur dan buah-buahan. Anak lainnya bernama Zizi juga sangat senang makan MBG. Bahkan, MBG yang baru beberapa saat dibagikan habis dikonsumsinya. Ia mengkonsumsi MBG dengan lahap karena menunya enak dan beragam. “Menunya enak,” ujarnya.

Kepala SPPG Dasan Tapen mengatakan sesuai arahan dari BGN pusat untuk operasional hari pertama tahun 2026 ini SPPG diminta untuk memakai menu khas daerah. “Di Kabupaten Lombok Barat khususnya dan Provinsi NTB umumnya menu khas daerahnya adalah Ayam Taliwang khas Sasak. Kita kolaborasikan MBG dengan menu ayam Taliwang khas daerah,” kata Imam.

Terkait menu MBG kata Imam, di SPPG tidak mesti monoton. Namun menu yang diberikan kepada anak-anak bervariasi atau beragam. “Anak-anak sangat senang sekali, terutama menu kami di SPPG Dasan Tapen,” imbuhnya.

Pihaknya juga memaksimalkan pengantaran makanan kepada sekolah-sekolah sasaran, sesuai hasil kesepakatan dengan pihak sekolah.

Di daerah Mendagi itu, jumlah sasarannya sekitar 300 sampai 400 anak terdiri dari TK dan SDIT. Wakil Kepala Kesiswaan SDIT Al-Wildan Fairuz mengatakan bahwa jumlah peserta didik yang disasar MBG khusus SDIT sebanyak 293 anak. Siswa menerima MBG sejak awal ada program ini dari SPPG Dasan Tapen. Pembagian MBG ini diterima merata oleh murid dan mereka begitu senang menerima MBG ini.

Terlebih dengan adanya menu baru awal tahun ini yang diberikan SPPG Dasan Tapen berupa ayam Taliwang khas Sasak. “Alhamdulillah selama MBG ini berjalan di sekolah kami, anak-anak antusias, senang sekali. Malah mereka tidak belanja di luar untuk menunggu MBG ini,” kata dia. Program ini kata dia sangat bermanfaat bagi murid dan pengurus SDIT.

Harapannya, penyaluran MBG ini diteruskan. Beberapa hambatan perlu dibenahi. Ia berharap MBG lebih cepat diantar ke sekolah dan menunya lebih variatif. (her)

Sejumlah Desa di Sekotong Lombok Barat Dilanda Banjir

globalfmlombok.com
-
0
Sejumlah Desa di Sekotong Lombok Barat Dilanda Banjir

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Sekotong Lombok Barat kembali diterjang bencana banjir pada Jumat (9/1/2026). Sebelumnya, pada akhir bulan Desember 2025 lalu beberapa desa dilanda Banjir. Kali ini lima desa dilaporkan terdampak banjir. Diantaranya, Desa Persiapan Belongas, Sekotong Tengah, Taman Baru, Pesisir Mas dan Pelangan.

Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sejumlah rumah warga terendam. Warga yang panik menyaksikan air sungai meluap menerjang rumah mereka pun histeris. Pejabat Kepala Desa Pesisir Mas Rusdin yang dikonfirmasi media membenarkan bahwa dua dusun yakni Rajumas dan Tembowong terdampak bencana.

“Ya benar terjadi banjir, air kali (sungai) meluap ke dalam Kampung. Tapi airnya sudah surut,” kata dia, Jumat (9/1/2026). Dua dusun terdampak banjir, yakni Rajumas dan Tembowong. Belum diketahui pasti berapa KK terdampak, sebab pihak dusun sedang melakukan identifikasi lapangan. Namun dari informasi yang diterimanya, rumah warga terdampak yang berada di sekitar pinggir sungai.

Terkait kejadian banjir yang terekam video, di mana warga histeris dan menyebut ada rumah yang rusak akibat banjir, Pj Kades Pesisir Mas ini mengatakan hal ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Sebab itu masih sebatas info yang beredar di medsos. “Yang terekam di video memang rumah warga yang ada di pinggir sungai, namun ini masih saya konfirmasi ke Kadus,” imbuhnya.

Terkait banjir yang melanda daerah itu dipicu hujan lebat memicu air sungai meluap dan air laut pun naik. Banjir pun masuk ke pemukiman warga. “Tadi sore kejadiannya, pengaruh air hujan dan air laut pasang,” imbuhnya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan BPBD. Tim BPBD sudah turun mengecek ke lapangan terkait kejadian bencana banjir tersebut.

Camat Sekotong Andi Purnawan mengatakan, beberapa titik terdampak banjir di wilayah Sekotong yakni Dusun Belongas desa persiapan Belongas. Dusun Eyat Pace, Desa Taman Baru, desa Sekotong Tengah, Desa Persiapan Pesisir Mas. “Banjir diakibatkan hujan deras dari pukul 13.00 sampai dengan 15.00,” katanya.

Pihaknya pun sudah melaporkan kejadian ini ke BPBD dan langsung ditindaklanjuti oleh tim turun ke lokasi. (her)

Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Diperkirakan Berkurang

globalfmlombok.com
-
0
Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Diperkirakan Berkurang

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa belum mendapatkan kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kuota gas elpiji 3 kilogram di tahun 2026 dari jumlah kebutuhan mencapai 5.632 juta tabung.

“Memang untuk kuota tahun ini belum ada, cuman informasi dari Pertamina secara nasional kuota elpiji tiga kilogram kemungkinan berkurang dari tahun sebelumnya,” Kata Kabag ekonomi dan sumber daya alam, Ivan Indrajaya, kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026.

Pemerintah lanjut Ivan, tetap akan berusaha agar kuota tersebut tetap sama dengan tahun lalu meskipun secara nasional berkurang. Karena ada beberapa pertimbangan utama sehingga kuota tersebut harus sama atau bertambah karena kebutuhan masyarakat Sumbawa akan gas elpiji cukup tinggi.

“Mungkin ada di kabupaten/kota lain yang tidak lagi menggunakan elpiji tiga kilogram tetapi tidak boleh disamakan dengan NTB dan Sumbawa khususnya karena kebutuhan kita masih cukup banyak,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kalaupun kuotanya sama dengan tahun 2025 lalu, pada prinsipnya jumlah tersebut masih sangat kurang. Karena kebutuhan Sumbawa khusus untuk rumah tangga dan pelaku UMKM mencapai 5.632 juta tabung dan yang sudah terealisasi hanya 3.865 juta tabung.

“Yang kita punya sekarang baru 3.865 juta tabung dari jumlah kebutuhan ril per tahun kita sebanyak 5.632 juta tabung sehingga ada selisih sekitar 1.766 juta tabung,” ucapnya.

Pemerintah sebenarnya sudah bersurat secara resmi ke Dirjen Migas Kementerian ESDM, agar bisa memenuhi kuota tahunan itu. Hanya saja sampai dengan saat ini, belum ada informasi terbaru terhadap realisasi kebutuhan masyarakat tersebut.

“Kita sudah surati per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Ivan menegaskan selain meminta tambahan kuota per tahun, pemerintah juga akan segera melakukan penertiban pengguna gas yang tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas yang dikhususkan bagi masyarakat miskin.

“Kami akan tertibkan, jangan sampai ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan gas elpiji tiga kilogram tersebut. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi lapor gas yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tukasnya. (ils) 

Kejari Bima Geledah Tiga Sekolah SLB, Usut Dugaan Korupsi Dana BOS

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Bima Geledah Tiga Sekolah SLB, Usut Dugaan Korupsi Dana BOS

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima melakukan penggeledahan pada tiga Sekolah Luar Biasa (LSB) di Kabupaten Bima pada Kamis (8/1/2026). Penggeledahan tersebut menyusul pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan Kejari Bima saat ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah, Jumat (9/1/2026) membenarkan penggeledahan yang telah dilakukan pihaknya tersebut. Tiga sekolah yang digeledah jaksa anatara lain, SLB Bukit Bintang di Kecamatan Ambalawi, SLB Nurul Ilmi di Kecamatan Langgudu, dan SLB Al-Hikmah di Kecamatan Lambu.

Dia menyebutkan, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tiga sekolah tersebut.

“Perkara ini terkait dugaan penyelewengan Dana BOS tahun anggaran 2020 hingga 2025,” kata dia.

Dalam penggeledahan pada tiga Sekolah Luar Biasa tersebut, jaksa berhasil medokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana BOS dari masing-masing sekolah.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Virdis Firmanillah Putra Yuniar mengatakan, di tahap penyidikan, pihaknya kini telah memeriksa 7 orang saksi. Saksi tersebut berasal dari pihak sekolah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dikbud NTB Cabang Bima.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, dari ketiga SLB tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Namun, tetap rutin dicairkan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Setiap tahun per siswa di SLB menerima pasokan dana sebesar Rp 3,6 juta. (mit)

Komisi X DPR RI Harapkan Prof Sukardi Bawa Unram Lebih Berdampak ke Masyarakat

globalfmlombok.com
-
0
Komisi X DPR RI Harapkan Prof Sukardi Bawa Unram Lebih Berdampak ke Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan ucapan selamat kepada segenap civitas akademika Universitas Mataram (Unram) yang sudah sukses menyelenggarakan pemilihan Rektor pada Kamis, 8 Januari 2025.

Dalam proses pemilihan tersebut, Prof. Dr. Sukardi, M.Pd resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Mataram untuk periode jabatan 2026–2030.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 pulau Lombok, Lalu Hadrian menekankan pentingnya fokus menjadikan Unram sebagai kampus yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Selamat kepada Prof Sukardi. Semoga Unram semakin menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus membangun jejaring lokal maupun global,” ujar Lalu Hadrian, Jumat, 9 Januari 2026.

Ketua DPW PKB NTB itu mendorong rektor terpilih untuk membangun jejaring, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga Unram menjadi kampus kebanggaan masyarakat NTB.

“Jadikan Unram sebagai kampus kebanggaan masyarakat NTB,” tandas Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan ini.

Diketahui Pemilihan Rektor Unram periode 2026–2030 berlangsung secara demokratis pada Kamis, 8 Januari 2025.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Prof Sukardi meraih 68 suara, unggul jauh dibandingkan Prof Kurniawan yang memperoleh 9 suara, sementara Prof. Muhamad Ali  mendapatkan 14 suara. (ndi)

Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

globalfmlombok.com
-
0
Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

Mataram (globalfmlombok.com) – Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong.

Gelombang penolakan ini setelah para pengusaha dan koperasi transportasi di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.

Pertemuan yang berlangsung tanpa pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dilakukan oleh seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas (Lombok Barat), Bandara Lombok (Lombok Tengah), hingga Bangsal (Lombok Utara) dengan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum dan pengurus.

Usai melakukan pertemuan, Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum atau JK, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya yang dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal.

“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB yang dimenangkan tender oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, sebelumnya, rute KSPN di Lombok ini sudah dilayani oleh DAMRI yang polanya sudah bekerjasama dengan transportasi lokal untuk penyediaan armada, termasuk SDMnya.

Kedua, kata JK, Sinar Jaya ini tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.

JK juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan memenangkan swasta nasional sebagai pemenang tender, otomatis, subsidi miliaran rupiah untuk melayani rute KSPN di Lombok kepada PO dimaksud, hanya akan dinikmati perusahaan besar dari luar NTB.

Ia menilai kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.

“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi oleh pemerintah, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati menjadi tak diperhatikan. Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan ini,” katanya.

Karena itu, pemerintah diminta bijak. Jangan sampai hanya menghidupkan perusahaan besar di luar daerah, dengan mengorbankan lebih banyak perusahaan lokal.

Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.

“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.

Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok juga saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.

“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.

“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.

Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.

“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.

Para pelaku transportasi berencana mendatangi Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB. (bul)

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemprov NTB, Polda NTB Koordinasi dengan Kemendagri

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemprov NTB, Polda NTB Koordinasi dengan Kemendagri

Mataram (globalfmlombok.com) – Ditreskrimsus Polda NTB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dala m Negeri (Kemendagri) RI dalam perkara kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi gratifikasi yang diduga dilakukan pejabat Pemprov NTB.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Jumat (9/1/2026) menyebutkan, koordinasi dengan Kemendagri dilakukan untuk mencari perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara ini. “Karena itu kewenangan Kemendagri,” katanya.

PMH yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi dilakukan pejabat Pemprov NTB dalam penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 2 dan 6 tahun 2025.

Selain berkoordinasi dengan Kemendagri, penyidik juga kini tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk mencari potensi kerugian negara kasus ini. “Hanya berkoordinasi, tidak ada audit oleh BPKP NTB,” tegas Endriadi.

Telah Meminta Keterangan Tambahan

Pihak kepolisian sejauh ini juga telah meminta keterangan tambahan dari mantan Anggota DPRD NTB, TGH.Najamuddin Mustofa sebagai pelapor dalam perkara ini.

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan dua kantor dan instansi Pemprov NTB. Juga telah meneliti 12 dokumen yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan mantan anggota DPRD NTB itu. Ditreskrimsus Polda NTB juga telah memeriksa sejumlah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB.

Sebelumnya, Najamuddin selaku pelapor mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Polda NTB terkait perkara ini. Ia menduga sejumlah pejabat Pemprov NTB berperan dalam pengambilan uang Pokir milik 39 anggota dewan tersebut.

Ia turut menyoroti terbitnya Pergub Nomor 2 dan 6 Tahun 2025 yang dijadikan dasar hukum Pemprov NTB untuk mengeksekusi (memotong) dana Pokir hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Padahal, menurutnya, pengelolaan keuangan daerah seharusnya berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, Najamuddin menilai bahwa dugaan pemotongan dana Pokir tahun 2025 telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Sebab, kedua Pergub tersebut dinilainya tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Dalih pemotongan Pokir merupakan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Najamuddin menilai ada kejanggalan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar program Pokir. Melainkan hanya berlaku untuk pos-pos seperti perjalanan dinas, biaya sewa, serta kegiatan seremonial.

Menurut dia, jika pemotongan tersebut benar-benar berdasar pada kebijakan efisiensi, semestinya seluruh 65 anggota DPRD NTB mengalami pemangkasan. Namun faktanya, hanya sebagian yang terdampak, yakni para anggota dewan yang tidak kembali terpilih pada Pileg 2024. (mit)

Sekda Akui Perlu Kerja Keras Penuhi Target PAD

globalfmlombok.com
-
0
Sekda Akui Perlu Kerja Keras Penuhi Target PAD

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengakui perlu kerja keras untuk memenuhi target pendapatan asli daerah di tahun 2026. Meskipun target Rp650 miliar dinilai realistis, tetapi seluruh potensi perlu dioptimalkan. “Insya Allah, kita bisa capai dengan kerja keras,” ungkap Sekda.

Beberapa potensi PAD yang bisa dioptimalkan. Diantaranya, menggenjot kembalo opsen pajak kendaraan bermotor dan pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan. Di samping itu kata Sekda, perlu mencari sumber-sumber pendapatan yang baru untuk penerimaan daerah baik dari retribusi maupun pajak.

Retribusi yang perlu dioptimalkan adalah sewa lapak di eks Pelabuhan Ampenan dan Taman Wisata Loang Baloq. Pajak reklame dan sewa rumah dinas guru. “Pajak reklame juga akan dioptimalkan terutama reklame kecil ini,” terangnya.

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebut Sekda, akan menyisir reklame kecil di Kota Mataram. Izin reklame telah kedaluwarsa diminta diperpanjang atau ditata kembali, supaya tidak mengganggu estetika kota.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengakui, kebijakan fisikal pemerintah pusat dengan memangkas dana transfer ke daerah dikhawatirkan akan mengganggu. Kendati demikian, perangkat daerah penghasil PAD memiliki komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak maupun retribusi. “Pak Wali sudah menanyakan komitmen pimpinan OPD, sehingga target Rp650 miliar sangat realistis,” ujarnya.

Alwan menegaskan, target PAD Rp650 miliar merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sebelum penetapan PAD, juga dilibatkan tim ahli untuk menilai berdasarkan perhitungan realistis mengacu pada kondisi ekonomi. “Ada tim ahli juga diminta menghitung berapa target yang tepat tahun ini,” ujarnya.

Selain optimalisasi pajak dan retribusi lanjut Sekda, skema penarikan retribusi dan pajak juga akan diubah. OPD diminta berinovasi membangun sistem pembayaran non tunai. Tujuannya mengantisipasi kebocoran PAD. Pola ini telah diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Mataram. Rencananya kata dia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram juga menerapkan pembayaran retribusi persampahan menggunakan non tunai. (cem)

Puluhan Pengemis di Mataram Ditertibkan

globalfmlombok.com
-
0
Puluhan Pengemis di Mataram Ditertibkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menertibkan pengemis atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Kota Mataram. Penertiban dilakukan pada Jumat (9/1/2026) dan merupakan bagian dari kegiatan rutin yang telah berjalan sejak Desember 2025. Dalam kurun waktu tersebut, puluhan pengemis telah ditertibkan.

Penertiban PPKS dilaksanakan secara rutin setiap pekan, khususnya pada hari Jumat. Dalam satu kali operasi, Dinsos menurunkan sekitar 20 personel yang disebar ke sejumlah titik yang terindikasi menjadi lokasi aktivitas anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng). Titik-titik tersebut antara lain Simpang Airlangga, Gomong, Simpang Empat depan Kampus AMM Jalan Airlangga, Simpang Empat BI, Simpang Empat Tanah Aji, serta kawasan fasilitas umum dan pusat bisnis.

Salah seorang Satgas Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Muhammad Aulia Husnurrido, mengatakan penertiban ini merupakan program rutin Dinsos untuk menjaga ketertiban dan memberikan pembinaan sosial kepada PPKS.

“Hari ini merupakan kegiatan pertama di tahun 2026. Sekitar lima orang kami tertibkan, di antaranya lansia yang membawa anak di kawasan Jalan Panjitilar,” ujarnya.

Menurut Rido, sapaan akrabnya, hari Jumat dipilih karena biasanya jumlah dermawan meningkat. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan pengemis untuk meminta-minta di jalan dengan berbagai modus, seperti menjual tisu atau memulung botol plastik.

Ia mengungkapkan, sebagian besar PPKS yang terjaring berasal dari luar Kota Mataram, terutama dari wilayah Lombok Barat. Sementara warga Kota Mataram yang terlibat jumlahnya relatif sedikit dan sebagian sudah mendapatkan pembinaan agar tidak kembali melakukan aktivitas tersebut.

“Ada yang mengomandoi. Sebagian berasal dari Lombok Barat. Bahkan pernah kami bawa ke Polres Mataram bagian PPA, tetapi masih mengulangi perbuatannya,” ungkapnya.

Rido menambahkan, intensitas penertiban paling tinggi terjadi pada bulan Ramadan. Pasalnya, pengemis kerap memanfaatkan momen sore hari menjelang berbuka puasa karena tingginya aktivitas berbagi dari masyarakat.

Terkait pengemis yang merupakan warga Kota Mataram dan tercatat sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos melakukan pendekatan persuasif berupa imbauan. Namun, apabila yang bersangkutan kembali ditemukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan lurah sesuai alamat pada KTP.

“Kalau orang yang sama masih kita temukan, kami koordinasikan dengan kelurahan dan mencari akar permasalahannya langsung,” tegasnya.

Selain itu, petugas kerap menghadapi kendala saat penertiban karena sebagian PPKS memberikan keterangan domisili yang tidak sesuai. Meski demikian, Dinsos tetap berupaya menelusuri identitas yang valid melalui koordinasi dengan seluruh kelurahan di Kota Mataram. (pan)

Harga Bawang Merah Melonjak Drastis

globalfmlombok.com
-
0
Harga Bawang Merah Melonjak Drastis

Mataram (globalfmlombok.com) – Harga bawang merah mengalami lonjakan drastis. Hal ini dipicu bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menerangkan, harga bawang merah mengalami lonjakan drastis dari harga sebelumnya Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp50 ribu per kilogram. Lonjakan harga disinyalir faktor cuaca atau banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Dompu. “Dari hasil pemantauan kami di Pasar Kebon Roek harga bawang merah naik drastis menjadi Rp50 ribu per kilogram,” terang Nida.

Kenaikan komoditas hortikultura juga terjadi pada cabai rawit. Harga cabai rawit sebut Nida, mencapai Rp45 ribu per kilogram. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram, membahas rencana kolaborasi operasi pasar keliling (Kopling).

Kegiatan ini dinilai harus segera digelar guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadhan. “Kita juga perlu mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Komoditi lainnya yang mengalami kenaikan adalah daging ayam segar. Tingginya kebutuhan dapur makan bergizi gratis dinilai memicu kenaikan daging ayam segar. Harga daging ayam segar di Pasar Mandalika mencapai Rp40 ribu per kilogram. “Harga daging ayam saat libur sekolah Rp38 ribu per kilo. Sekarang sudah naik lagi Rp40 ribu per kilo,” sebutnya.

Ia mengakui dapur MBG tidak membeli bahan pokok terutama daging ayam di pasar, melainkan ke peternak (distributor,red). Distributor justru memanfaatkan momen tersebut dengan menaikan harga. Dinas Perdagangan kata Nida, mendukung sepenuhnya MBG sebagai program strategis nasional. Akan tetapi, ia mengharapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memiliki peternak dan petani binaan, sehingga tidak mengganggu harga di pasar. “Kita dukung sepenuhnya program MBG ini,” ujarnya. (cem)

1...223224225...397Halaman 224 dari 397