Beranda blog Halaman 222

Wajib Patuhi Aturan, Dishub NTB Larang PO Sinar Jaya Layani KSPN Lombok

globalfmlombok.com
-
0
Wajib Patuhi Aturan, Dishub NTB Larang PO Sinar Jaya Layani KSPN Lombok

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB menegaskan bahwa Perusahaan Otobus (PO) Sinar Jaya tidak boleh beroperasi melayani Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok sebelum memenuhi seluruh ketentuan dan regulasi daerah yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan, menyusul aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat transportasi di Lombok bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, karena dianggap dapat mematikan transportasi lokal, apalagi kendaraan yang akan dioperasikan adalah kendaraan dengan pelat luar daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ervan Anwar, melalui Kepala Bidang Angkutan Jalan, Nengah Indra, mengatakan, penolakan pengusaha transportasi lokal terhadap PO Sinar Jaya ini akan berlanjut ke hearing untuk mencari solusi terbaik.

Indra menegaskan, pada prinsipnya, tidak ada kendaraan angkutan umum yang boleh masuk dan langsung beroperasi tanpa melalui prosedur resmi. Setiap armada wajib mengantongi Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) serta menggunakan pelat nomor kendaraan daerah NTB.

“Prosedurnya jelas. Kendaraan harus memiliki KPE dan menggunakan pelat daerah. Setelah itu barulah boleh beroperasi,” tegasnya.

Nengah mengakui, sebelumnya sempat ditemukan kendaraan PO Sinar Jaya yang beroperasi menggunakan pelat luar daerah. Kondisi tersebut langsung ditindak karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau masih menggunakan pelat luar daerah, itu tidak bisa kami izinkan,” katanya.

Dishub NTB juga menegaskan bahwa meskipun PO Sinar Jaya merupakan pemenang tender Kementerian Perhubungan untuk melayani rute KSPN Lombok, tetap wajib tunduk pada regulasi daerah. Salah satu kewajiban utama adalah penggunaan pelat NTB agar pajak kendaraan bermotor masuk ke daerah.

“Karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan beroperasi di NTB, menggunakan jalan di NTB, maka pajaknya juga harus masuk ke NTB melalui Bappenda,” jelas Indra.

Selain, itu, lanjut Indra, perusahaan juga harus memiliki kantor perwakilan di NTB agar koordinasi mudah dilakukan.

“Selama belum dipenuhi syarat – syarat tersebut, jelas tidak boleh beroperasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendaraan yang tetap beroperasi tanpa KPE dan masih menggunakan pelat luar daerah dapat dikategorikan sebagai angkutan ilegal. Koordinasi semata, menurutnya, tidak cukup tanpa kepatuhan penuh terhadap aturan.

“Aturannya harus ditegakkan. Apalagi sudah ada surat edaran dari Pak Kadis yang menegaskan bahwa kendaraan yang beroperasi wajib menggunakan pelat NTB,” tegasnya.
Nengah menekankan, kebijakan tersebut bukan untuk menghambat investasi atau pelayanan transportasi, melainkan untuk menjamin keadilan, ketertiban, serta perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.

“Kalau pajaknya dibayar ke luar daerah, NTB yang dirugikan, padahal infrastruktur jalan yang digunakan adalah milik NTB,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PO Sinar Jaya direncanakan melayani sejumlah rute KSPN Lombok hasil tender Kementerian Perhubungan, antara lain Bandara Internasional Lombok–Senggigi–Bangsal–Geopark Rinjani, Terminal Pancor Lombok Timur–Sembalun, serta Terminal Mandalika–Pelabuhan Lembar–Pelabuhan Gili Mas–Pelabuhan Tano Sekotong. Saat ini armada PO Sinar Jaya sudah berada di terminal Mandalika. (bul)

Hutan Sumbawa Kritis, Dewan Minta Pemprov NTB Lebih Serius Lakukan Pemulihan

globalfmlombok.com
-
0
Hutan Sumbawa Kritis, Dewan Minta Pemprov NTB Lebih Serius Lakukan Pemulihan

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD Provinsi NTB meminta pemerintah provinsi agar memberikan atensi serius untuk pemulihan degradasi hutan kritis di Pulau Sumbawa. Sebab kondisinya sudah cukup parah dan dinilainya menjadi akar persoalan banjir tahunan di wilayah Bima dan Dompu.

“Masalah ini akan terus berulang setiap tahun dan selalu menjadi beban masyarakat. Karena itu saya mempertanyakan, apa langkah mitigasi gubernur?. Bagaimana sinergi dan MoU antara provinsi dengan kabupaten/kota?,” ujar anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah.

Aminurlah atau yang akrab disapa Maman ini menegaskan, bahwa Gubernur memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan kehutanan. Karena itu, penanganan tidak boleh bersifat parsial, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dia mengungkapkan, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, agenda pemulihan harus dimulai dari hulu, melalui program recovery dan reboisasi kawasan gunung, pengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengembalian fungsi tanah produktif.

“Seluruh program tersebut hanya bisa berjalan jika ada sinergitas nyata antara gubernur, bupati, dan wali kota,” tegas pria yang akrab disapa Aji Maman ini.

Selain itu, Maman juga menyoroti penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp52 miliar, yang diperuntukkan bagi pemulihan hutan kritis dari hulu ke hilir Pulau Sumbawa.

“Saya tidak melihat jejak penggunaan anggaran itu. Sejauh mana realisasinya?. Jika tidak jelas, saya minta Kejati turun tangan untuk mengusut-nya,” tegasnya.

Sorotan DPRD tersebut sejalan dengan kembali terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bima menyebabkan luapan sungai dan genangan air setinggi 30 hingga 80 sentimeter di kawasan permukiman warga.

Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, pada Rabu, 7 Januari 2026, banjir melanda empat kecamatan, yakni Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar, mencakup delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak.

Banjir kembali terjadi pada Kamis, 8 Januari 2026 di tiga kecamatan, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi, meliputi tiga desa dan 19 RT. Sebanyak 208 KK atau 612 jiwa terdampak. (ndi)

Dinsos Mataram Butuh Fasilitas Panti Sosial untuk Tangani Gelandangan dan PPKS

globalfmlombok.com
-
0
Dinsos Mataram Butuh Fasilitas Panti Sosial untuk Tangani Gelandangan dan PPKS

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menilai keberadaan fasilitas panti sosial menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mulai dari anak-anak hingga lansia yang ditemukan terlantar di jalan.

Selama ini, Dinsos Kota Mataram belum memiliki panti sosial sendiri. Akibatnya, setiap kali menemukan gelandangan, pengemis, atau anak terlantar, terutama yang berasal dari luar daerah maupun luar Pulau Lombok, petugas harus menitipkan mereka ke panti sosial milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Satgas Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Dinsos Kota Mataram, Lalu Muhammad Aulia Husnurrido, mengatakan salah satu kendala utama dalam penanganan gelandangan adalah ketiadaan tempat penampungan sementara atau rumah aman, terutama ketika penertiban dilakukan pada malam hari.

“Kesulitannya itu ketika kita menemukan gelandangan pada malam hari, apalagi lansia atau anak-anak dari luar daerah. Pertanyaannya, mau kita bawa ke mana sementara waktu?” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Rido, sapaan akrabnya, untuk sementara pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB agar para gelandangan tersebut dapat ditampung di panti sosial milik provinsi. Namun, proses tersebut tidak selalu mudah karena harus melalui prosedur dan standar operasional yang ketat, sementara kapasitas panti juga terbatas.

“Kita tidak bisa langsung menitipkan begitu saja. Ada SOP yang harus dipenuhi, sementara daya tampung panti provinsi juga terbatas. Jadi biasanya hanya penitipan sementara,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Rido, menunjukkan pentingnya Kota Mataram memiliki panti sosial sendiri. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram menjadi magnet bagi pendatang, termasuk kelompok rentan seperti gelandangan, anak jalanan, dan PPKS dari berbagai daerah.

“Seharusnya Dinsos Kota Mataram sudah punya panti sosial sendiri. Karena mobilitas PPKS ke Mataram itu tinggi, baik dari kabupaten sekitar maupun dari luar Pulau Lombok,” tegasnya.

Ia menjelaskan, keberadaan panti sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi sosial, tetapi juga sebagai lokasi asesmen awal bagi PPKS yang terjaring di jalan. Melalui asesmen tersebut, petugas dapat menentukan langkah penanganan lanjutan, apakah dipulangkan ke daerah asal, dirujuk ke panti khusus, atau mendapatkan layanan sosial lainnya.

“Panti ini penting sebagai tempat pelayanan awal, khususnya bagi mereka yang tidak jelas domisilinya atau berasal dari luar daerah,” tambahnya.

Selain persoalan sarana, Rido juga mengungkapkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Mataram. Saat ini, jumlah satgas penertiban yang dimiliki Dinsos Kota Mataram sebanyak 63 orang, yang dibagi dalam tiga sif.

“Dalam satu sif itu sekitar 19 sampai 23 orang. Mereka harus menyebar di sekitar 40 simpang di Kota Mataram,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah tersebut belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah titik rawan PPKS di Kota Mataram. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, idealnya satu simpang dijaga oleh satu petugas dalam satu sif.

“Kalau idealnya, 40 simpang dikali tiga sif, berarti dibutuhkan sekitar 120 personel. Sementara kita baru punya 63 orang,” pungkasnya. (pan)

Temuan Kasus TBC di Mataram Capai 127 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Temuan Kasus TBC di Mataram Capai 127 Persen
Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram melakukan deteksi penyakit menular cukup ketat di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satunya penyakit tuberculosis atau TBC. Temuan kasus TBC di tahun 2025 mencapai 127 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, capaian temuan kasus tuberculosis di Kota Mataram, sangat tinggi mencapai 127 persen. Tingginya capaian temuan kasus penyakit menular tersebut, karena seluruh fasilitas kesehatan diminta melakukan skrinning setiap pasien yang berobat. Berbeda tahun sebelumnya, data pasien TBC hanya diperoleh atau dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah maupun puskesmas. “Sekarang klinik dan dokter praktik sebelum dikeluarkan izinnya diminta menandatangani kesepakatan untuk melakukan skrinning penyakit pasien,” terangnya.

Kasus TBC ini menjadi program prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk dilakukan pencegahan penularan. Emirald menegaskan, identifikasi penyakit itu memang menjadi keharusan. Apabila pasien didiagnosis memiliki gejala TBC, maka segera ditangani oleh petugas kesehatan. “Teorinya penyakit menular itu semakin banyak ditemukan kasusnya semakin mudah dilakukan lokalisir atau pencegahan,” terangnya.

Berbeda halnya lanjut Emirald, apabila tidak segera dilakukan pencegahan maka akan sulit penanganan serta penularan penyakit ini akan semakin masif.

Menurut dia, penyakit TBC ada yang bergejalan dan tidak bergejala, sehingga tenaga kesehatan didorong untuk mempercepat untuk memutus mata rantai penyebaran, agar tidak banyak masyarakat yang tertular penyakit tersebut. “Kalau yang bergejala ini mudah teridentifikasi. Sedangkan, yang tidak memiliki gejala sama sekali ini yang agak susah,” ujarnya.

Secara akumulatif dari 127 persen kasus TBC yang ditangani terdiri dari 118 persen telah dilakukan treatment coverage dan 81 persen telakukan dilakukan treatment sucses. (cem)

Segera Dinyatakan Lengkap

globalfmlombok.com
-
0
Segera Dinyatakan Lengkap

KEJAKSAAN Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengisyaratkan berkas perkara tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” segera dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
“Dalam waktu dekat ya (akan dinyatakan lengkap (P-21),” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Minggu (11/1/2026).

Berkas perkara itu adalah milik tiga anggota DPRD NTB yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah politisi Partai Golkar berinisial HK, politisi Demokrat berinisial IJU, dan MNI yang tergabung dalam Partai Perindo.

Meskipun demikian, Zulkifli tidak menjelaskan kapan pihaknya melimpahkan berkas perkara ketiga tersangka. Dia hanya menegaskan, berkas perkara akan segera dinyatakan lengkap dalam waktu dekat.

Sementara itu, Kajati NTB, Wahyudi pada Jumat (9/1/2026) menjawab pertanyaan apakah akan ada penambahan tersangka kasus ini. Wahyudi menegaskan pengembangan dalam penambahan tersangka masih didalami penyidik. “Itu masih didalami, masih diproses itu,” sebutnya.

Apakah tersangka dalam kasus dugaan dana siluman ini akan cukup hanya pada tiga tersangka, Wahyudi mengaku belum bisa memastikannya.

Dia pun mengakui bahwa nantinya akan ada perubahan sangkaan pasal kepada ketiga tersangka menyusul penerapan KUHP baru pada 2 Januari 2026 itu. “Perubahan Undang-Undang ya. Bila terjadi perubahan undang-undang yang dipakai nanti yang meringankan yang tersangka,” jelasnya.

Skema penyusunan berkas perkara ketiga tersangka juga telah mengikuti KUHP bari itu, lanjutnya. “Kan emang ada perubahan undang-undang jadi harus menyesuaikan,” tandasnya.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” ini, penyidik Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Mereka antara lain, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU, dan politisi Perindo berinisial MNI.
Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Ketiga tersangka sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun, Hakim Tunggal, dalam persidangan praperadilan ketiganya, Lalu Moh. Sandi Iramaya menolak pengajuan praperadilan tersebut. (mit)

Osvaldo Haay, Eks Pemain Bintang Timnas Indonesia Main Tarkam di Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
Osvaldo Haay, Eks Pemain Bintang Timnas Indonesia Main Tarkam di Sekotong

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Mantan pemain bintang sepak bola Tim Nasional (Timnas) Indonesia Osvaldo Haay dan beberapa pemain nasional meramaikan Turnamen Sepakbola Antar Kampung (Tarkam) bertajuk “Perang Bintang” yang digelar di Lapangan Dollar, Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar).

Kehadiran pemain yang mencetak gol penentu kemenangan Indonesia di Final Piala AFF U-22 tahun 2019 itu menjadi pusat perhatian pada turnamen tersebut. Selain Osvaldo, ada juga eks pemain Timnas seperti Ferdinand Sinaga, Rafli, Syaiful Indra Cahya dan lainnya yang ikut bermain pada turnamen itu.

Sabtu (10/1/2026), Osvaldo Haay bersama sejumlah eks pemain Timnas membela Klub Sepakbola Dusun Telaga Lebur Golden Met melawan Pengantap FC. Osvaldo yang mengenakan nomor punggung 21 tampil mengesankan dengan mencetak brace, dua gol ke gawang tim lawan. Osvaldo mengantarkan timnya meraih kemenangan 5-0 tanpa balas.

Osvaldo, sebelumnya tercatat absen dari skuad Persela Lamongan yang berlaga di kancah Liga Indonesia Pegadaian Championship. Namanya tak tercantum dalam daftar pemain Laskar Joko Tingkir saat menang 1-0 atas Persiba Balikpapan pada Minggu (4/1/2026) lalu. Alih-alih turun di kasta kedua kompetisi sepak bola profesional Tanah Air itu, Osvaldo terlihat menikmati momen di Sekotong.

Usai pertandingan, ratusan penonton dari anak-anak hingga orang dewasa mengerumuni Osvaldo untuk berfoto bersama. Beberapa warga bahkan memberikan saweran sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya, menciptakan momen langka penuh antusiasme di Sekotong.

“Potensi di Lombok itu sebenarnya ada dan kualitasnya bagus. Tapi yang memprihatinkan, belum ada tim profesional yang benar-benar menjadi wadah bagi pemain-pemain di sini,” ujar Osvaldo.

Ia berharap muncul klub profesional di Lombok yang bisa membuka jalan bagi talenta lokal untuk berkiprah di level nasional. Selain itu, mantan pemain Bhayangkara FC itu menganggap perlu adanya pembenahan infrastruktur sepak bola di seluruh Indonesia agar potensi pemain di berbagai provinsi bisa berkembang.

Manajer Klub Sepakbola Golden Met Dusun Telaga Lebur, H. Putra Wadi mengatakan, kehadiran eks pemain Timnas dan Asing menjadikan permainan tambah seru. Penonton pun berjubel hingga ribuan orang menyaksikan langsung penampilan para pemain yang selama ini hanya bisa disaksikan asiknya dari layar televisi. Mereka pun menampilkan permainan kombimasi yang apik dengan pemain lokal.

Klub Golden Met yang digawanginya merekrut lima eks pemain timnas dan dari luar negeri. Pemain itu di antaranya, Osvaldo Haay, Bagason, Faisol. Pemain asing ada nama Shola. Saat melawan Pengantap FC yang juga diperkuat sejumlah eka pemain Timnas semacam Ferdinand Sinaga, Rafli, Okta dan Saiful Indra Cahya. Para pemain bisa menampilkan permainan atraktif dan seru melalui kerjasama apik antara pemain luar dengan pemain lokal Golden Met.

Menurutnya, kuncinya komunikasi pemain dibangun tidak saja saat di lapangan hijau, namun di luar lapangan. Sehingga pemainan para pemain pun nyetel. Pertandingan itupun berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan timnya. Dua gol dicetak oleh Osvaldo Haay. Sementara, bagi panitia turnamen, kehadiran mantan pemain nasional menjadi hiburan bagi masyarakat di daerah.

Bahkan, beberapa tim rela merogoh kocek dalam untuk mengontrak lebih dari satu orang pemain dengan label eks timnas.”Rata-rata tim peserta memang membawa pemain bintang,” kata Musham, Ketua Panitia Turnamen.

Musham berharap turnamen ini memotivasi anak-anak muda Lombok untuk menekuni sepak bola dan suatu saat mengikuti jejak pemain nasional.
Turnamen Perang Bintang kali ini dinilainya tidak hanya menjadi ajang adu gengsi, tetapi juga ruang hiburan dan peluang lahirnya talenta sepak bola baru dari NTB, terutama dari Sekotong yang memiliki talenta pemain sepakbola yang bagus. (her)

Targetkan 122 Lubang Tempah Dedoro

globalfmlombok.com
-
0
Targetkan 122 Lubang Tempah Dedoro

PEMERINTAH Kecamatan Selaparang menargetkan pembangunan sebanyak 122 lubang Tempah Dedoro Organik pada tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, untuk mengurangi volume sampah rumah tangga dari sumbernya, menyusul kondisi darurat sampah akibat pembatasan ritase pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok.

Camat Selaparang, Mulya Hidayat, mengatakan program Tempah Dedoro akan diterapkan secara bertahap di sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Selaparang. Setiap kelurahan akan memiliki sejumlah titik lokasi, dengan total 61 titik di seluruh kecamatan. Di setiap titik akan dibangun dua lubang Tempah Dedoro.

“Jadi total se-Kecamatan Selaparang ada 122 lubang gembleng, karena 61 titik dikali dua. Lubang ini akan dibagi ke seluruh lingkungan di masing-masing kelurahan,” ujarnya, Minggu (11/1).

Menurut Hidayat, tahun 2026 menjadi tahap awal atau fase implementasi program secara lebih masif. Sebanyak 122 lubang yang direncanakan tersebut akan difungsikan sebagai proyek percontohan (pilot project) sebelum diperluas ke lebih banyak titik di tahun-tahun berikutnya.

Sebelumnya, konsep Tempah Dedoro telah diterapkan di Lingkungan Marong Karang Tatah, Kelurahan Karang Baru, dan dinilai cukup efektif dalam mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS).

Ia menjelaskan, lubang Tempah Dedoro difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan dan daun kering. Setiap lubang dirancang dengan ukuran standar sekitar 80 x 100 sentimeter dengan kedalaman minimal satu meter. Namun, ukuran tersebut tetap fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lahan di masing-masing lingkungan.

Lebih lanjut, Hidayat menekankan bahwa keberhasilan program Tempah Dedoro sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pihak kecamatan akan melibatkan lurah, kepala lingkungan, RT, serta kader lingkungan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga terkait pemilahan sampah organik dan pemanfaatan lubang Tempah Dedoro.

“Program ini tidak akan berjalan maksimal kalau hanya pemerintah yang bergerak. Kuncinya ada di kesadaran dan keterlibatan warga untuk memilah sampah dari rumah,” katanya.

Terkait dengan anggaran pembangunan, Hidayat mengaku belum dapat merinci besaran biaya per lubang maupun total alokasi anggaran yang disiapkan. Namun, ia memastikan Pemerintah Kecamatan Selaparang berkomitmen penuh agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Ini bagian dari upaya bersama menekan volume sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga, agar beban TPS dan TPA bisa berkurang secara signifikan,” pungkasnya. (pan)

Belum Tersentuh Mutasi, Delapan Kursi Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB Masih Dijabat Plt

globalfmlombok.com
-
0
Belum Tersentuh Mutasi, Delapan Kursi Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB Masih Dijabat Plt

Mataram (globalfmlombok.com) – Mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal pada Jumat, 9 Januari 2025 masih menjadi sorotan. Meski gubernur melantik sekitar 30 pejabat, baik eselon II maupun III, masih tersisa sedikitnya delapan jabatan yang belum memiliki Kepala.

Di antaranya yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.

Menanggapi kekosongan jabatan posisi-posisi strategis di lingkup Pemprov NTB, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan Pemprov NTB akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Dipastikan, pengisian jabatan akan segera dilakukan menyusul Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini.

“Sebenarnya lebih cepat lebih bagus ya, kalau pansel itu seyogyanya kita berharap Januari sudah mulai pansel,” ujarnya.

Selain delapan jabatan strategis, masih ada empat posisi wakil direktur RSUD Provinsi NTB yang belum juga diisi. Pengisian rencananya dilakukan sekaligus dengan delapan jabatan kepala OPD tersebut.

Sebelumnya, Gubernur NTB mengharapkan setelah penerapan SOTK baru tidak menginginkan adanya kekosongan jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Ia memastikan, dalam waktu dekat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB memiliki kepala tetap, sehingga daerah bisa cepat berjalan, bahkan berlari dalam mencapai visi-misi besar, NTB Makmur Mendunia.

“Jangan ada lagi Plt-Plt, mulai Januari kelembagaannya sudah selesai. Tinggal lari saja. 10 bulan kita sudah cukup mengamati. Kita sudah tahu karakter semua pejabat ini,” katanya.
Ia berharap, pengisian Kepala OPD saat SOTK baru mulai diterapkan bersamaan dengan tuntasnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Sehingga, Pemprov bisa berlari dalam mencapai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD.

Pada hari Jumat (9/1) lalu, Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal melantik sejumlah pejabat eselon II dan III. Di antara pejabat yang dimutasi adalah Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, H. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur, H. Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB. Mantan Asisten I Setda NTB, H. Fathurrahman kini menjabat Kepala BPSDM NTB.

Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izzuddin Mahili, H. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.

Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan H. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.

Lima Pejabat Demosi
Lima mantan Kepala OPD di NTB kena demosi, mereka adalah Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB.

Selanjutnya ada Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Hairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB. (era)

Sampaikan Potensi Unggulan NTB

globalfmlombok.com
-
0
Sampaikan Potensi Unggulan NTB

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Sekretaris Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, di Bank NTB Syariah, Sabtu (10/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Randeep didampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton, Direktur Jenderal Biro Asia Tenggara dan Oseania Kementerian Luar Negeri Kanada Alan Bowman, Kepala Kerja Sama Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Alice Katherine Birnbaum, Direktur Kebijakan Kantor Pembangunan Internasional Olga Vasilievna Radchenko, serta Direktur Komunikasi Kantor Pembangunan Internasional Shanti Walle Cosentino.

Pada kesempatan itu, Gubernur memaparkan berbagai potensi unggulan NTB, mulai dari sektor pariwisata, peternakan, perikanan, energi terbarukan, pertambangan, kehutanan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Gubernur juga menawarkan sejumlah peluang investasi yang telah siap dikembangkan, salah satunya kawasan peternakan sapi potong di Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan jaminan dan kemudahan bagi investor yang masuk ke daerah melalui skema NTB Capital.

“Melalui perusahaan milik daerah ini, Pemerintah Provinsi akan menjadi pemegang saham dengan porsi kecil untuk membantu menjamin investor, terutama dalam menghadapi potensi persoalan sosial serta mempermudah proses perizinan,” tegasnya.

Selain investasi, Gubernur juga menyampaikan rencana penyesuaian pendidikan vokasi di NTB dengan kebutuhan tenaga kerja di Kanada. Menurutnya, NTB memiliki sumber daya manusia yang potensial dan dapat ditingkatkan kualitasnya melalui penguatan sekolah vokasi.

Menanggapi paparan tersebut, Randeep Singh Sarai menyatakan bahwa peluang kerja sama yang ditawarkan sejalan dengan misi Pemerintah Kanada untuk berkontribusi di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Setelah melihat presentasi dan paparan yang disampaikan, kami akan menindaklanjuti peluang kerja sama ini melalui tim kami di Indonesia, termasuk Duta Besar Jess,” ujarnya.

Randeep juga menjelaskan bahwa kunjungannya ke NTB sekaligus untuk meninjau berbagai program yang telah didukung Pemerintah Kanada melalui mitra pembangunan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kanada saat ini memprioritaskan kerja sama pada sektor energi terbarukan, ketahanan iklim, serta kesehatan, terutama bagi perempuan muda.

“Bidang-bidang ini menjadi fokus kami dan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Kanada, demi mencapai kesejahteraan bersama,” katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB, serta Direktur Bank NTB Syariah Nazaruddin. (ham/r)

Sirkuit Mandalika Jalani “Track Inspection” Awal Tahun

globalfmlombok.com
-
0
Sirkuit Mandalika Jalani “Track Inspection” Awal Tahun

Praya (globalfmlombok.com) – Mengawali tahun 2026, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pengelola Pertamina Mandalika International Circuit melakukan track inspection di seluruh area sirkuit. Pemeriksaan mencakup semua fasilitas penunjang yang ada di Sirkuit Mandalika. Mulai dari kondisi aspal lintasan hingga fasilitas penunjang lainnya.

Track inspection dipimpin langsung Direktur Utama MGPA Priandhi Satria bersama pejabat operasional lainya, awal pekan kemarin. Hasilnya, kondisi Sirkuit Mandalika sejauh ini dinyatakan dalam kondisi prima. Dan, siap digunakan untuk menggelar berbagai ajang olahraga, baik itu balapan maupun non balapan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan MGPA dalam memastikan seluruh fasilitas sirkuit berada pada kondisi optimal, aman dan sesuai dengan standar keselamatan serta operasional yang berlaku di sirkuit bertaraf internasional,” sebut Priandhi Satria, dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Ia menegaskan kalau MGPA sangat serius melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh aspek teknis, operasional dan keamanan sirkuit. Hal itu penting untuk bisa memastikan dan menjamin kesiapan infrastruktur dan layanan di Sirkuit Mandalika, sehingga berbagai event bisa berjalan dengan aman dan lancar nantinya.

“Pengecekan dilakukan secara menyeluruh. Dengan meninjau setiap elemen sirkuit. Mulai dari area lintasan hingga fasilitas operasional yang menunjang kelancaran aktivitas balap dan non-balap,” imbuhnya.

Termasuk pemeriksaan terhadap kondisi kebersihan lintasan balap, baik lintasan utama maupun area runoff asphalt. Untuk memastikan kalau permukaan aspal lintasan tetap optimal dan memenuhi standar keselamatan serta bebas dari material yang berpotensi mengganggu keselamatan.

Elemen lainnya seperti tyre barrier, gravel runoff dan grass runoff hingga sistem elektronik, paddock dan standar prosedur sirkuit juga menjadi fokus pemeriksaan. “Track Inspection juga memeriksa sistem Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” terang Priandhi.

Dalam ini MGPA ingin memastikan seluruh prosedur kerja dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, baik itu dalam hal operasional harian maupun dalam mendukung kesiapan menghadapi berbagai aktivitas dan agenda di sirkuit. Sebagai fondasi penting dalam memastikan sirkuit selalu siap digunakan untuk berbagai kegiatan sekaligus mendukung posisi kawasan The Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional.

“Melalui pelaksanaan track inspection secara rutin dan terstruktur ini, MGPA menegaskan komitmennya dalam menjaga Pertamina Mandalika International Circuit tetap berada pada level sirkuit standar internasional,” tandasnya. (kir)

1...221222223...397Halaman 222 dari 397