Beranda blog Halaman 202

Angka Stunting Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harap Dukungan Pemprov

globalfmlombok.com
-
0
Angka Stunting Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harap Dukungan Pemprov

Selong (globalfmlombok.com) – Dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Meski menunjukkan tren penurunan, angka stunting di daerah ini masih berada pada 22,39 persen. Bahkan, berdasarkan hasil konsolidasi data hingga Desember 2025, tercatat 545 kasus baru.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Lombok Timur yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar utama intervensi. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian dan prioritas lebih kepada Lombok Timur.

Hal itu disampaikan Edwin saat membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/1/2026).

“Keakuratan data menjadi landasan fundamental agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis berbasis data yang terukur,” ujar Edwin.

Dalam paparannya, Edwin mengakui capaian penurunan stunting di Lombok Timur masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting berada di angka 22,39 persen. Sementara pada Januari 2026, kembali tercatat tambahan 545 kasus baru atau meningkat sekitar 0,8 persen. Kondisi ini menempatkan Lombok Timur sebagai daerah dengan beban stunting tertinggi di NTB.

Merespons hal tersebut, Edwin meminta Sekretaris Bappeda Lombok Timur melakukan pengecekan ulang terhadap data stunting dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Data harus benar-benar akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan supaya kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penurunan stunting. Ia berharap para kader terus memperkuat pendataan kelompok 3B agar sasaran penerima asupan gizi benar-benar tepat. Menurutnya, data yang dihimpun harus menjadi data utama, bukan sekadar formalitas.

“Kita perlu membangun satu data yang sama. Saat ini kita sudah memiliki aplikasi Kompas dari BPS yang bisa menjadi rujukan,” ujarnya.

Pentingnya pendekatan berbasis data juga ditegaskan oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat koordinasi stunting di Kantor Bappeda Lombok Timur, ia mengingatkan adanya target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.

“Pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan memperluas program. Kuncinya adalah kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta peningkatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan penanganan stunting.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri tim Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim Provinsi NTB dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim “

Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana Pemprov NTB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari kendaraan luar daerah didukung para pihak.

Di antaranya adalah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB. Ketuanya, Junaidi Kasum (JK) menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB harus serius melakukan penertiban karena dinilai berdampak langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

JK mengatakan, penertiban kendaraan berpelat luar harus dimulai dari internal pemerintahan sebelum menyasar sektor swasta.

“Kalau kita bicara soal kendaraan pelat luar, yang paling utama itu dimulai dulu dari unsur pejabatnya. Saya lihat masih banyak pejabat di NTB yang menggunakan kendaraan berpelat luar, termasuk kendaraan yang mereka bawa,” kata Junaidi.

Menurutnya, keteladanan dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan penertiban pelat luar. Tanpa contoh nyata, imbauan dinilai tidak akan efektif.

JK menyebut, persoalan pelat luar di NTB tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan moral, baik dari gubernur maupun dari kepala perangkat daerah.

“Tidak cukup hanya sekadar imbauan. Kita sudah sering dengar isu ini dari gubernur ke gubernur, tapi faktanya, kendaraan pelat luar tetap marak dan tidak ada eksekusi nyata,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di NTB, termasuk sektor pertambangan, yang mayoritas kendaraannya masih menggunakan pelat luar daerah.

“Bahkan ada perusahaan yang hampir 90 persen kendaraannya berpelat luar. Ini tentu merugikan daerah,” tegasnya.

Organda NTB menilai, akar persoalan maraknya kendaraan pelat luar harus dibahas secara menyeluruh, mulai dari biaya balik nama, proses administrasi, hingga kebijakan di tingkat dealer kendaraan.

“Masalah ini harus dibedah dari hulunya sampai ke hilirnya. Kenapa orang lelbih memilih menggunakan kendaraan pelat luar daerah, enggan balik nama? Apakah biayanya, prosedurnya, atau faktor lain?” kata JK.

Karena itu, ia mendorong Kepala Bapenda NTB, Dr. Jack untuk duduk bersama Organda, Samsat, dealer kendaraan, dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi konkret.

“Tidak perlu rapat formal. Cukup duduk bareng, bicara terbuka apa sih masalahnya, supaya ada solusi yang bisa dieksekusi,” ujarnya.

Meski demikian, Organda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang kini mulai dilakukan Bapenda NTB di bawah kepemimpinan Dr. Jack.

“Kami di DPD Organda NTB pada prinsipnya mendukung penuh program Kepala Bapenda saat ini. Semangatnya luar biasa, semangat anak muda, dan itu penting agar PAD NTB bisa maksimal,” katanya.

JK menegaskan, secara aturan perundang-undangan, penggunaan pelat luar memang tidak dilarang. Namun, jika dibiarkan tanpa kebijakan yang jelas, kondisi tersebut akan terus merugikan daerah.

“Memang tidak ada larangan, tapi dampaknya jelas merugikan NTB. Karena itu, kami berharap semua stakeholder duduk bersama dan mengambil langkah nyata,” pungkasnya. (bul)

50 Hektare Sawah di Mataram Terdampak Banjir, Distan Pastikan Tak Ada Gagal Panen

globalfmlombok.com
-
0
50 Hektare Sawah di Mataram Terdampak Banjir, Distan Pastikan Tak Ada Gagal Panen

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mencatat sekitar 50 hektare lahan pertanian padi di Kecamatan Sekarbela terdampak banjir selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Meski demikian, Pemerintah Kota Mataram memastikan tidak ada lahan yang mengalami gagal panen, karena penanganan cepat telah dilakukan oleh petugas lapangan bersama para petani.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Johari, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan kondisi lahan terdampak banjir dengan menyiapkan sejumlah langkah penanganan agar kerugian petani dapat diminimalkan.

“Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ada yang gagal panen. Namun memang ada beberapa kelompok tani yang mengalami penurunan hasil produksi akibat tanaman rebah dan terendam banjir,” ujarnya, Rabu (28/1).

Johari menjelaskan, sejumlah langkah solusi telah disiapkan Distan untuk menyesuaikan kondisi tanaman di lapangan. Di antaranya, melakukan penanaman ulang apabila tanaman masih terendam banjir lebih dari sepekan akibat tingginya curah hujan. Selain itu, dilakukan penyedotan air yang menggenang di persawahan menggunakan mesin pompa.

“Sementara untuk tanaman yang sudah memasuki masa panen, kami sarankan dilakukan panen lebih awal agar bulir padi tidak rusak atau membusuk,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kelompok tani Kembang Sari dan Suka Maju masih dapat melakukan panen, meski hasil produksi mengalami penurunan akibat banyak tanaman yang rebah dan terendam air. Sedangkan kelompok tani Karang Pule I, Karang Pule II, Pade Ate, dan Geguntur masih menunggu kondisi air benar-benar surut untuk menentukan langkah lanjutan.

“Poktan Kembang Sari dan Poktan Suka Maju tetap bisa panen, tetapi produksinya turun. Sementara Poktan Karang Pule I dan II, Pade Ate, serta Geguntur masih menunggu air surut,” terang Johari.

Berdasarkan data Distan, lahan pertanian padi yang terdampak banjir berada di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Di wilayah ini, banjir disebabkan oleh kerusakan atau jebolnya tanggul air yang mengakibatkan genangan di area persawahan.

Kelompok Tani Karang Pule I memiliki luas baku sawah (LBS) 12,72 hektare, dengan lahan terdampak sekitar 2 hektare. Sementara Kelompok Tani Karang Pule II memiliki LBS 34,54 hektare, dengan lahan terdampak mencapai 15 hektare. Tanaman padi di wilayah ini rata-rata masih berumur sekitar satu minggu saat terendam banjir.

Selain itu, kelompok tani Suka Maju, Sinar Terang, dan Kembang Sari yang tanamannya sudah mendekati masa panen juga terdampak banjir. Kondisi tanaman yang rebah dan menyentuh tanah berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Kelompok Tani Sinar Terang tercatat memiliki LBS 19,85 hektare, dengan lahan terdampak seluas 0,5 hektare dan umur padi sekitar 80 hari setelah tanam (HST). Sementara Kelompok Tani Pade Ate memiliki LBS 16 hektare dengan lahan terdampak sekitar 2 hektare.

Mantan Kepala Dinas Ketahan Pangan Kota Mataram menegaskan, hingga saat ini data lahan pertanian terdampak banjir baru ditemukan di Kecamatan Sekarbela, khususnya Kelurahan Jempong Baru. Sementara wilayah pertanian lain di Kota Mataram masih dalam kondisi aman.

“Untuk wilayah lain, Alhamdulillah masih aman dan tidak terdampak banjir,” ujarnya.

Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi kelompok tani yang terdampak banjir, Johari menyebutkan program tersebut belum bisa diterapkan saat ini. Pasalnya, Distan melalui Bidang Sarana dan Prasarana masih dalam tahap pendataan dan sosialisasi kepada para petani.

“Belum sampai ke tahap klaim asuransi. Saat ini masih proses pendataan dan sosialisasi agar ke depan datanya benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan,” pungkasnya. (pan)

Seleksi 13 Jabatan Eselon II, Pembentukan Tim Pansel Masih Menunggu BKN

globalfmlombok.com
-
0
Seleksi 13 Jabatan Eselon II, Pembentukan Tim Pansel Masih Menunggu BKN

Mataram (globalfmlombok.com) – Pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi 13 jabatan eselon II yang masih lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Hingga kini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan lampu hijau atas usulan nama-nama calon anggota Pansel yang telah disampaikan Pemprov NTB pekan lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan BKN masih melakukan kajian sebelum mengeluarkan izin pembentukan Pansel. Kajian tersebut mencakup formasi tim serta keterwakilan unsur birokrasi dan nonbirokrasi.

“Pola ini kan jarang terjadi, sehingga dari pihak BKN juga sedang mempelajari pola terbaik seperti apa,” ujar Tri, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, banyaknya jabatan eselon II yang kosong mendorong Pemprov NTB mengusulkan skema baru dengan membagi Pansel menjadi dua tim. Masing-masing tim beranggotakan jumlah ganjil untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan.

Pembagian Pansel tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi membludaknya pendaftar sekaligus memastikan proses seleksi berjalan lebih fokus dan mendalam. “Penilaiannya tidak asal-asalan, tetapi benar-benar bisa melihat kompetensi calon secara utuh,” katanya.

Komposisi Pansel juga disesuaikan dengan karakter jabatan yang diseleksi. Untuk jabatan tertentu, seperti di sektor kesehatan, Pemprov NTB mengusulkan keterlibatan unsur profesional sesuai bidangnya.

“Untuk jabatan direktur dan wakil direktur rumah sakit, kami usulkan profesional dari bidang kesehatan,” ujarnya.

Terkait kemungkinan molornya pengisian jabatan dari target gubernur yang sebelumnya berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terisi sebelum Ramadan, Tri menegaskan Pemprov tetap berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita inginnya cepat, tetapi memang ada prosedur yang harus dilalui,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menuntaskan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia melalui pengisian jabatan strategis menjadi kunci percepatan pelaksanaan program prioritas.

Selain penataan struktur birokrasi, ia juga menekankan pentingnya penataan aset dan penguatan sinergi antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga terkait. Langkah ini dinilai krusial untuk menuntaskan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya.

“Sinkronisasi program agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Indah, Senin (21/1/2026).

Saat ini, tercatat sekitar 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB yang masih belum terisi. Jabatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu, terdapat posisi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur RSUD, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, serta sejumlah posisi wakil direktur di RSUD. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pembentukan Tim Pansel 13 Jabatan Eselon II Tunggu Lampu Hijau BKN “

Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim

globalfmlombok.com
-
0
Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim

Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah paling tinggi prevalensi stunting. Meski menurun, jumlah stunting di Lotim tercatat masih pada angka 22,39 persen. Bahkan berdasarkan data hasil konsolidasi per Desember 2025, Lotim ada 545 kasus baru.

Melihat fakta itu, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan intervensi. Wabup pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan perhatian lebih ke Lotim.

Wabup menjelaskan, Pemkab Lotim coba mengintensifkan upaya penurunan stunting melalui pendekatan data akurat dan kolaborasi multipihak. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya usai Membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lotim, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, keakuratan data adalah landasan fundamental untuk intervensi yang tepat sasaran. Ia mengapresiasi kegiatan pendampingan sebagai langkah strategis memperkuat program penurunan stunting.

“Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis kita yang berbasis data akurat dan terukur,” ujar Edwin dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Wabup menyoroti capaian yang masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting di Lotim masih berada di angka 22,39 persen. Lebih memprihatinkan, pada Januari 2026 tercatat tambahan 545 kasus baru atau setara dengan kenaikan 0,8 persen. Angka ini mengukuhkan posisi Lotim sebagai wilayah dengan beban stunting tertinggi di NTB.

Merespon kondisi tersebut, Edwin memerintahkan Sekretaris Bappeda untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan perlunya melibatkan organisasi kemasyarakatan, tidak hanya mengandalkan perangkat daerah.

“Data harus akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan agar intervensi benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) peranannya sangat besar. Harapkan kader terus melakukan data 3 B agar bisa menjadi sasaran asupan gizi MBG. Data yang diperoleh diharapkan menjadi data pokok, bukan sekadar pokoknya data. “Itu coba dibangun, kita coba adirkan satu data dan kita sudah ada aplikasi Kompas dari BPS,” imbuhnya

Pentingnya pendekatan berbasis data ditegaskan kembali oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, selaku Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri saat berkunjung ke Lotim dalam rapat koordinasi stunting di kantor Bappeda Lotim, Rabu kemarin. Dia mengingatkan komitmen nasional untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.

“Pencegahan stunting tidak hanya mengandalkan perluasan program, tetapi harus ditopang oleh kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” jelas Arifin.

Lebih lanjut, Arifin memaparkan peran Kemendagri dalam mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta penguatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam menyusun program dan kebijakan ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut tim dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim provinsi dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (rus)

Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Rp 1,5 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Rp 1,5 Miliar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sharing anggaran untuk pengadaan lahan perluasan landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rencana perluasan tersebut mencapai Rp5,2 miliar.

Pembagian anggaran disepakati dengan porsi 40 persen ditanggung Pemerintah Provinsi NTB, 40 persen oleh Pemkot Mataram, dan 20 persen oleh Pemkab Lombok Barat. Dengan skema tersebut, Pemkab Lobar menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar.

“Untuk Lombok Barat besarannya sekitar Rp1,5 miliar, karena total anggaran yang dibutuhkan untuk perluasan landfill TPA Kebon Kongok sekitar Rp5,2 miliar,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Lombok Barat, Muhammad Busyairi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).

Busyairi menjelaskan, perluasan lahan ini diharapkan mampu memperpanjang masa operasional TPA Kebon Kongok dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan teknis dengan mengacu pada volume sampah harian, tambahan lahan tersebut diprediksi dapat mencukupi kebutuhan pembuangan hingga tahun 2028.

“Dengan perluasan ini, diharapkan mampu menampung sampah selama sekitar dua tahun tujuh bulan ke depan,” katanya.

Meski demikian, Busyairi menegaskan bahwa perluasan landfill bukan solusi permanen. Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk penerapan teknologi waste to energy, yakni pengolahan sampah menjadi energi. Selama proses penjajakan dan persiapan teknologi tersebut berlangsung, perluasan landfill dinilai sebagai langkah darurat yang paling realistis.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Barat juga terus mengoptimalkan pengolahan sampah di hulu. Sejumlah mesin Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang telah beroperasi di Tempat Daur Ulang (PDU) Lingsar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk menjadi bagian dari upaya tersebut. Bahkan, Bupati Lombok Barat berencana menambah dua unit mesin serupa yang akan ditempatkan di Kecamatan Kediri dan Gerung.

Namun, Busyairi mengakui efektivitas mesin pengolah sampah sangat bergantung pada kondisi sampah yang masuk. Permasalahan klasik seperti sampah yang belum terpilah dan kondisi sampah basah masih menjadi kendala di lapangan.

“Sampah belum terpilah sehingga membutuhkan waktu untuk diproses oleh tenaga kami di lokasi. Selain itu, sampahnya basah sehingga proses pembakaran memerlukan waktu lebih lama,” ujarnya.

Menurut Busyairi, jika sampah dalam kondisi kering dan telah terpilah, satu truk sampah dapat diproses dalam waktu kurang dari dua jam. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga.

“Kami sudah membuktikan, sampah dari hotel yang sudah terpilah ketika masuk ke mesin Masaro bisa diproses dengan sangat cepat,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Lombok Barat berkomitmen serius dalam menangani persoalan sampah seiring dengan meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Sharing Rp1,5 Miliar “

NTB Waspada Ancaman Penyakit LSD pada Hewan Ternak

globalfmlombok.com
-
0
NTB Waspada Ancaman Penyakit LSD pada Hewan Ternak

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi dan kerbau. Langkah ini dilakukan menyusul merebaknya kasus LSD di Bali dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady, mengatakan sejak adanya laporan kasus LSD di Bali, pemerintah daerah langsung bergerak cepat dengan memasang sistem peringatan dini (early warning system) serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Begitu kami mendapat informasi LSD sudah masuk Bali, kami langsung pasang early warning system. Sebelumnya juga sudah kami kumpulkan karantina dan pihak terkait untuk rapat koordinasi sekaligus sosialisasi,” ujar Riady, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada petugas kesehatan hewan di lapangan. Petugas diminta aktif memantau kondisi ternak dan segera melaporkan apabila menemukan gejala yang mengarah pada penyakit kulit menular tersebut.

“Terutama teman-teman di puskeswan, saya minta kalau menemukan gejala yang mirip LSD segera dilaporkan dan diidentifikasi dengan baik. Dari provinsi, kami juga akan melakukan surveilans secara berkala,” katanya.

Selain pengawasan ternak, Disnakkeswan NTB juga memfokuskan perhatian pada jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus yang berpotensi menjadi pintu masuk penyakit. Pengawasan di pelabuhan serta terhadap kendaraan pengangkut ternak diperketat sebagai langkah antisipasi.

Riady menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemasukan ternak sapi maupun kerbau, baik dari Bali maupun Pulau Jawa, sejak kasus LSD merebak.

“Rekomendasi pemasukan ternak memang tidak pernah kami berikan. Sejak LSD muncul di Jawa, secara legal kami tidak pernah menerbitkan rekom tersebut,” ujarnya.

Meski hingga kini belum ditemukan kasus LSD di NTB, Riady menekankan bahwa masuknya penyakit ini akan berdampak besar terhadap peternak dan perekonomian daerah. Penyakit LSD berpotensi menutup akses pasar antarpulau, sementara NTB selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim sapi terbesar.

“Kalau LSD sampai masuk NTB, kerugian peternak akan sangat besar. Belum lagi biaya pengendalian. Otomatis kita tidak bisa mengirim sapi ke Sulawesi maupun Kalimantan,” katanya.

Terkait kerja sama regional tiga pulau—NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT)—Riady memastikan kolaborasi tersebut tidak meningkatkan risiko penularan penyakit. Sebaliknya, kerja sama tersebut justru diarahkan untuk memperkuat pengendalian dan pencegahan penyakit ternak.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali dinilai masih mampu mengendalikan penyebaran LSD. Berdasarkan data kasus harian, penyebaran penyakit tersebut masih dalam batas terkendali.

“Di Bali juga sudah dilakukan pengendalian dengan mengisolasi ternak yang terinfeksi,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Waspada Ancaman LSD pada Hewan Ternak “

Layanan Faskes di KSPN Sembalun Dinilai Belum Sesuai Standar

globalfmlombok.com
-
0
Layanan Faskes di KSPN Sembalun Dinilai Belum Sesuai Standar

Selong (globalfmlombok.com) – Layanan fasilitas kesehatan (faskes) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dinilai belum memenuhi standar untuk mendukung aktivitas pariwisata sekaligus pelayanan kesehatan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana menjadi kendala utama yang masih dihadapi Puskesmas Sembalun.

Kepala Puskesmas Sembalun, Muslih Adnan, mengakui kondisi tersebut saat ditemui di Selong, Selasa (27/1/2026). Ia mengatakan, selain keterbatasan fasilitas fisik seperti ruang perawatan dan tempat tidur, persoalan paling mendesak adalah kekurangan tenaga medis.

“Kalau dari sisi SDM, termasuk kami juga sangat kurang. Saat ini kami hanya memiliki dua dokter. Idealnya, dengan jumlah penduduk yang ada, itu belum memadai,” ujar Muslih.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk di wilayah Sembalun mencapai sekitar 25 ribu jiwa. Dengan rasio ideal minimal satu dokter untuk 1.100 penduduk, wilayah tersebut seharusnya memiliki sedikitnya empat hingga lima dokter. Kondisi saat ini dinilai jauh dari kebutuhan ideal.

Keterbatasan tenaga kesehatan tersebut menjadi tantangan tersendiri, mengingat Sembalun merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di NTB, khususnya sebagai pintu masuk pendakian Gunung Rinjani. Puskesmas Sembalun juga bertugas melayani pemeriksaan kesehatan wajib bagi para calon pendaki.

“Kami melayani pemeriksaan kesehatan sebelum pendakian, termasuk penerbitan surat keterangan sehat. Rata-rata masih bisa kami tangani, meski dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas,” katanya.

Selain kekurangan SDM, Muslih menyebutkan kondisi sarana penunjang juga belum optimal. Dari dua unit ambulans yang dimiliki Puskesmas Sembalun, satu unit dilaporkan dalam kondisi rusak, sehingga mengurangi kapasitas pelayanan darurat.

Ia mengungkapkan, usulan perbaikan maupun pengadaan ambulans baru telah disampaikan kepada Bupati Lombok Timur dan telah mendapat respons positif. Namun hingga kini, realisasi di tingkat Dinas Kesehatan setempat masih belum jelas.

“Bapak Bupati sudah menjanjikan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, prosesnya masih berjalan,” ujarnya.

Keterbatasan layanan kesehatan di kawasan wisata prioritas seperti Sembalun dinilai berpotensi memengaruhi kesiapan penanganan darurat, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Karena itu, diperlukan komitmen dan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan layanan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

Sementara itu, Camat Sembalun Suherman, yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan fasilitas umum di wilayahnya. Selain dukungan pemerintah, saat ini juga tengah hadir investor yang dalam proses pembangunan Klinik Pratama berstandar internasional di kawasan Sembalun.

“Klinik ini direncanakan melayani wisatawan, khususnya pendaki. Informasinya, sudah ada kerja sama dengan 18 negara yang warganya rutin melakukan pendakian ke Gunung Rinjani,” kata Suherman. (rus)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Layanan Faskes di KSPN Sembalun Belum Memenuhi Standar “

Bupati Alokasikan BTT Bencana Rp 30 Miliar, Minta Dukungan Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Alokasikan BTT Bencana Rp 30 Miliar, Minta Dukungan Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis

Lombok Barat (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah rawan bencana di Nusa Tenggara Barat. Beragam potensi bencana kerap terjadi, mulai dari banjir, banjir rob, angin puting beliung, tanah longsor, hingga gempa bumi. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan kebencanaan.

Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, alokasi BTT tersebut disiapkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan dalam jangka pendek, melainkan juga membutuhkan langkah jangka panjang yang terencana.

“Untuk penanganan darurat, semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bergerak. Namun, untuk penanganan jangka panjang, kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” kata Lalu Ahmad Zaini, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah faktor pemicu bencana di Lombok Barat berkaitan dengan persoalan lingkungan, seperti lahan dan hutan kritis di wilayah hulu. Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan serta kontribusi kegiatan pertambangan, yang sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Semua OPD kami minta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemprov maupun pemerintah pusat. Kami juga sudah menyusun sistem penanganan bencana agar respons bisa lebih cepat,” tegas bupati yang akrab disapa LAZ itu.

Menurutnya, selain kecepatan, akurasi data juga menjadi perhatian utama. Ia menginstruksikan seluruh OPD dan camat untuk memverifikasi setiap laporan bencana yang masuk dari masyarakat maupun pemerintah desa. Langkah ini dilakukan agar penanganan yang diberikan tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Lobar membentuk sekretariat bersama (sekber) penanganan bencana.

LAZ menilai, akar persoalan bencana di Lombok Barat perlu ditangani secara serius. Salah satunya kerusakan lingkungan akibat hutan kritis yang mengakibatkan berkurangnya daya serap air di wilayah hulu. Aktivitas pembukaan tutupan hutan serta kegiatan pertambangan, seperti di wilayah Sekotong, disebut turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut.

“Masalahnya, kawasan hutan itu bukan kewenangan Pemkab. Kami tidak bisa masuk. Tapi ketika terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan, daerah yang terdampak dan diminta bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila kewenangan pengelolaan hutan dan pertambangan berada di pemerintah kabupaten, maka pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemerintah daerah, kata dia, bisa memastikan setiap aktivitas tambang memenuhi ketentuan dan ikut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Tentu kami dorong agar penanganan hutan kritis ini menjadi perhatian serius Dinas Kehutanan provinsi dan pemerintah pusat. Kawasan konservasi juga berada di bawah kewenangan BKSDA dengan aturan tersendiri, sehingga daerah tidak bisa serta-merta masuk tanpa mekanisme pinjam pakai,” katanya.

Selain banjir, bencana angin puting beliung juga dilaporkan melanda sejumlah titik di Lombok Barat. Pemerintah daerah telah menetapkan status darurat bencana agar seluruh OPD dapat bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan.

Dalam kondisi tersebut, anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar mulai dicairkan dan digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. “Sudah langsung kita gunakan. Itulah fungsi BTT, dipakai saat kondisi darurat seperti sekarang. Karena itu, setiap laporan harus segera divalidasi agar penanganannya tepat,” tegas LAZ. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Alokasikan BTT Bencana Rp30 Miliar, Bupati Dorong Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis“

NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT Hari Ini

globalfmlombok.com
-
0
NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT Hari Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Kerja Sama Regional gugusan Sunda Kecil resmi dimulai pada Rabu (28/1/2026). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat menjalin kolaborasi pada empat sektor strategis, yakni pariwisata, energi, konektivitas, serta perdagangan yang meliputi bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin, S.Sos., M.T., mengatakan, setelah penandatanganan kerja sama tersebut, implementasi kolaborasi antarwilayah diharapkan dapat segera berjalan. Menurut dia, kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian kawasan Sunda Kecil secara terintegrasi.

“Targetnya, serapan komoditas lokal bisa meningkat, rantai pasok antarwilayah semakin kuat, dan terbuka peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha peternakan di NTB dan NTT,” ujarnya.

Kerja sama antara tiga provinsi tersebut dinilai sebagai langkah strategis sekaligus bersejarah. Pasalnya, kolaborasi ini menjadi kerja sama regional pertama di kawasan Sunda Kecil yang mengintegrasikan potensi ekonomi, pariwisata, dan perdagangan lintas provinsi secara komprehensif.

Dalam skema kerja sama ini, Bali diposisikan sebagai pintu masuk utama sekaligus hub pariwisata dan ekspor bagi produk-produk unggulan yang berasal dari NTB dan NTT. Dengan posisi Bali yang telah dikenal luas di pasar internasional, peluang produk daerah untuk menembus pasar global dinilai semakin terbuka.

“Tidak bisa kita pungkiri, Bali selama ini dikenal sebagai jendela pariwisata Indonesia ke dunia internasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk daerah,” kata Jamaluddin yang juga mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Ia menegaskan, kerja sama regional tersebut dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi masing-masing daerah. Komoditas yang dibutuhkan Bali, namun tersedia di NTB dan NTT, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, dapat disuplai secara berkelanjutan.

Sebaliknya, kebutuhan NTB dan NTT yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dapat dipenuhi melalui Bali maupun melalui mekanisme perdagangan antarprovinsi. “Selain menyasar pasar domestik, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong ekspor bersama,” ujarnya.

Jamaluddin menambahkan, jauh sebelum penandatanganan kerja sama dilakukan, Gubernur Bali telah menyatakan kesiapan Bali untuk menjadi hub ekspor bagi produk-produk NTB dan NTT. Salah satu bentuk dukungan tersebut yakni penggunaan label bersama pada kemasan produk ekspor.

“Kita berharap kerja sama ini mampu meningkatkan daya saing produk NTB dan NTT di pasar global. Produk-produk ekspor dari Bali yang sudah menembus pasar Eropa dan negara lain memiliki daya tarik tinggi,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT “

1...201202203...400Halaman 202 dari 400