Selong (globalfmlombok.com) – Dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Meski menunjukkan tren penurunan, angka stunting di daerah ini masih berada pada 22,39 persen. Bahkan, berdasarkan hasil konsolidasi data hingga Desember 2025, tercatat 545 kasus baru.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Lombok Timur yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar utama intervensi. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian dan prioritas lebih kepada Lombok Timur.
Hal itu disampaikan Edwin saat membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/1/2026).
“Keakuratan data menjadi landasan fundamental agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis berbasis data yang terukur,” ujar Edwin.
Dalam paparannya, Edwin mengakui capaian penurunan stunting di Lombok Timur masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting berada di angka 22,39 persen. Sementara pada Januari 2026, kembali tercatat tambahan 545 kasus baru atau meningkat sekitar 0,8 persen. Kondisi ini menempatkan Lombok Timur sebagai daerah dengan beban stunting tertinggi di NTB.
Merespons hal tersebut, Edwin meminta Sekretaris Bappeda Lombok Timur melakukan pengecekan ulang terhadap data stunting dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Data harus benar-benar akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan supaya kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penurunan stunting. Ia berharap para kader terus memperkuat pendataan kelompok 3B agar sasaran penerima asupan gizi benar-benar tepat. Menurutnya, data yang dihimpun harus menjadi data utama, bukan sekadar formalitas.
“Kita perlu membangun satu data yang sama. Saat ini kita sudah memiliki aplikasi Kompas dari BPS yang bisa menjadi rujukan,” ujarnya.
Pentingnya pendekatan berbasis data juga ditegaskan oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat koordinasi stunting di Kantor Bappeda Lombok Timur, ia mengingatkan adanya target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.
“Pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan memperluas program. Kuncinya adalah kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta peningkatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan penanganan stunting.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri tim Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim Provinsi NTB dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim “
