Beranda blog Halaman 188

Pemprov NTB Tegaskan Nasib NTB Mall Tetap Berlanjut

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan keberlanjutan NTB Mall tetap berjalan, dengan penataan ulang arah dan fungsi. Ke depan, NTB Mall tidak lagi semata diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi, mengatakan penguatan peran NTB Mall merupakan bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani para kepala daerah.

“Salah satu fokus utama kerja sama regional ini adalah pembinaan UMKM yang dilakukan secara lebih terarah,” ujar Irnadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini menegaskan, saat ini NTB Mall belum diarahkan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada pada konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM.

“Secara fungsi, NTB Mall masih dalam konteks pembinaan dan pendampingan UMKM. Jadi, untuk saat ini belum diarahkan ke aktivitas penjualan,” katanya.

Ia menambahkan, NTB Mall tengah dalam proses pembenahan seiring penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian tersebut akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan.

“Tim pengkaji akan merumuskan kegiatan dan peran NTB Mall agar lebih optimal dalam mendukung UMKM,” kata Irnadi.

Ke depan, NTB Mall diharapkan berperan signifikan tidak hanya dalam promosi, tetapi juga peningkatan kualitas produk UMKM NTB. Fokus pembinaan mencakup pengembangan mutu produk dan kapasitas pelaku usaha.

“Tidak semata-mata dalam konteks menjual, tetapi bagaimana kualitas produk UMKM itu sendiri bisa meningkat,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Irnadi menyebutkan hingga kini belum ada angka pasti untuk NTB Mall karena masih dalam tahap pembenahan dan pengkajian arah pengelolaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya mendorong UMKM naik kelas kini tidak lagi bertumpu pada pemasaran semata. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, hingga pemenuhan standar sertifikasi.

“Kalau kita ingin bersaing di pasar global, sertifikasi produk menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Menurut Irnadi, sertifikasi akan didorong secara lebih terencana dan sistematis agar produk UMKM NTB memiliki branding dan daya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global.

Ia mengakui, sertifikasi membutuhkan intervensi anggaran karena menyentuh langsung pelaku UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan modal.

“Karena menyentuh langsung UMKM, tentu harus ada dukungan anggaran untuk membantu proses sertifikasi produk,” jelasnya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan target jumlah UMKM yang akan disertifikasi. Pendataan, klasifikasi, dan pemutakhiran data UMKM di seluruh NTB masih terus dilakukan.

“Setelah data terbaru tersedia dan valid, barulah target sertifikasi bisa ditentukan secara lebih tepat,” katanya.

Irnadi pun mengajak pelaku UMKM NTB untuk terus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia sejalan dengan visi Gubernur NTB, NTB Makmur Mendunia.

“Peningkatan kualitas produk dan sumber daya pelaku UMKM menjadi kunci agar UMKM NTB mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall “

Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menjelaskan secara keseluruhan angka kemiskinan di Kota Mataram berada pada level 7,15 persen. Dari jumlah tersebut, 1,09 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Kita sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Untuk Kota Mataram, targetnya nol persen pada akhir RPJMD 2029,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan lapisan kemiskinan paling bawah yang penanganannya tidak mudah. Kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Kelompok ini sulit keluar dari kemiskinan. Intervensinya tidak bisa melalui pemberdayaan ekonomi biasa, tetapi lebih banyak melalui bantuan sosial langsung sesuai program pemerintah pusat,” jelasnya.

Ramadhani yang akrab disapa Dhani menambahkan, data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Ketika masyarakat menerima bantuan, statusnya dapat meningkat menjadi tidak miskin. Namun, ketika bantuan dihentikan, status tersebut bisa kembali turun.

“Kalau kemiskinan ekstrem ini, mau dibantu atau tidak, kondisinya cenderung tetap miskin. Itulah yang membuat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mudah,” ungkapnya.

Dhani yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengatakan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan tunai. Kedua, pemenuhan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.

Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan adalah persoalan basis data yang selama ini bersumber dari berbagai instansi, sehingga seringkali tidak sinkron. Namun, saat ini pemerintah pusat telah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan terintegrasi secara nasional.

Untuk mengoptimalkan DTSEN, pemerintah pusat juga merancang sistem digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan seluruh dinas terkait, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan di setiap kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, data yang sebelumnya tumpang tindih diharapkan dapat diseragamkan.

“Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam intervensi kemiskinan, khususnya untuk jaminan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram, pada 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 45,30 ribu orang (8,63 persen). Sementara,pada 2023 tercatat sekitar 46,21 ribu orang (8,62 persen). Di tahun 2024, tercatat jumlah kemiskinan mencapai 8 persen atau 42.514 jiwa. (pan)

Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas daya beli warga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman, mengatakan GPM dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 15–16 Februari 2026. Kegiatan tersebut digelar menjelang awal puasa Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 18 Februari 2026. “Pelaksanaan GPM ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, lokasi pelaksanaan GPM masih dalam tahap penentuan. DKP memprioritaskan wilayah kelurahan dengan jumlah penduduk padat dan lokasi yang relatif jauh dari pasar tradisional agar manfaat program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, GPM dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sedikitnya 17 distributor bahan pokok dan komoditas pertanian. Keterlibatan para distributor ini bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan sekaligus menyediakan harga kebutuhan pokok di bawah harga pasar.

Sudirman menyebutkan, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga bahan pokok di GPM dengan harga di pasar tradisional. Sebagai contoh, minyak goreng merek Minyakita di GPM dijual seharga Rp15.500 per liter, sementara harga di pasar berkisar antara Rp18.500 hingga Rp19.000 per liter.

Selain itu, telur ayam broiler ukuran besar dijual Rp53.000 per tray berisi 30 butir, dan ukuran sedang Rp50.000 per tray. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang mencapai Rp58.000–Rp60.000 per tray untuk ukuran besar dan Rp53.000–Rp55.000 per tray untuk ukuran sedang.

“Selisih harga ini cukup besar dan tentunya sangat membantu masyarakat,” katanya.

Selain melibatkan distributor, DKP Kota Mataram juga menggandeng Perum Bulog untuk menyediakan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, gula, telur, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Untuk kebutuhan komoditas hortikultura, DKP turut melibatkan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan petani-petani binaan agar menjual langsung hasil panen mereka, seperti cabai, tomat, bawang, dan aneka sayur-mayur. Kehadiran petani secara langsung di lokasi GPM diharapkan dapat menekan rantai distribusi sehingga harga menjadi lebih terjangkau.

“Harga bahan pokok di GPM rata-rata memiliki selisih Rp1.000 hingga Rp5.000 per item dibandingkan harga pasar. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” jelas Sudirman.

Ia menambahkan, kegiatan GPM tidak hanya bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga, serta bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat menjelang Ramadan. (pan)

Satpol PP Lombok Barat Amankan Puluhan Siswa yang Bolos Sekolah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Puluhan pelajar yang bolos sekolah di Lombok Barat (Lobar) terjaring penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Para pelajar tersebut kedapatan nongkrong di warung makan, warnet, tempat permainan playstation (PS), serta sejumlah lokasi lain di luar lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

Pelajar yang terjaring diberikan sanksi ringan bersifat edukatif dan dibawa ke Kantor Satpol PP Lombok Barat. Pihak Satpol PP juga menghadirkan guru dari sekolah masing-masing guna memberikan pembinaan dan menimbulkan efek jera.

Kasatpol PP Lombok Barat I Ketut Rauh mengatakan, penertiban ini merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat yang resah melihat pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar. Langkah tersebut merupakan upaya preventif yang sebelumnya telah diawali dengan koordinasi lintas sektor bersama para pemangku kepentingan di bidang pendidikan sejak akhir 2025.

“Kami menjadi narasumber di hadapan seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya untuk mengimbau agar pihak sekolah memastikan anak didiknya tetap berada di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran,” ujar Rauh saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan, pelajar diperbolehkan berada di luar sekolah hanya jika terdapat agenda resmi yang didampingi pihak sekolah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelajar yang memanfaatkan kelengahan untuk bolos.

“Kami menemukan pelajar yang bolos dengan berbagai alasan, mulai dari bermain gim, nongkrong di warung, hingga takut masuk kelas karena datang terlambat. Ada juga yang beralasan tidak ada jam pelajaran,” ungkapnya.

Rauh juga mengingatkan pihak sekolah agar lebih disiplin dalam pengelolaan jam belajar. Jika siswa dipulangkan lebih awal, sekolah diminta mengarahkan siswa untuk langsung pulang ke rumah dan mengganti seragam sebelum melakukan aktivitas lain di luar.

Dari hasil penertiban, pelajar yang bolos ditemukan hampir di seluruh kecamatan di Lombok Barat. Konsentrasi tertinggi tercatat di Kecamatan Kuripan, Gerung, dan Gunungsari.

Selain menertibkan pelajar, Satpol PP juga memberikan edukasi kepada para pemilik usaha, seperti warung dan tempat permainan, agar tidak melayani pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran.

“Kami imbau pemilik tempat usaha untuk tidak menerima pelajar berseragam saat jam sekolah,” tegas Rauh.

Ia memastikan, seluruh rangkaian penertiban dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Selain sanksi fisik ringan yang bersifat mendidik, pelajar yang terjaring juga diberikan pembinaan mental agar tidak mengulangi perbuatannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” uluhan Siswa Bolos Sekolah di Lobar Terjaring Satpol PP “

Polres Lombok Utara Tangkap Dua Remaja Terduga Pembobol Toko

Tanjung (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Lombok Utara mengungkap kasus pembobolan Toko Rama Mart dan Toko Alan Sport yang berlokasi di Dusun Teluk Dalem Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) itu merupakan hasil kerja sama Tim Puma Satreskrim Polres Lombok Utara dengan Tim Puma Polresta Mataram.

Dua terduga pelaku masing-masing berinisial IT (27) dan MRRS (17), keduanya warga Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Keduanya ditangkap pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 20.00 Wita di wilayah domisili pelaku.

“Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026 sekitar pukul 05.25 Wita, dengan sasaran Toko Alan Sport dan Toko Rama Mart,” ujar Wilandra, Selasa (3/2/2026).

Aksi pencurian tersebut baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat hendak membuka usaha sekitar pukul 07.00 Wita. Menyadari adanya pembobolan, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Lombok Utara untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan tembok bagian belakang toko dalam kondisi berlubang. Sejumlah barang dagangan juga diketahui telah hilang.

Akibat kejadian tersebut, kedua pemilik toko mengalami kerugian materiil dengan total ditaksir mencapai Rp15 juta.

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/16/II/2026/SPKT/Polres Lombok Utara/Polda NTB, Satreskrim Polres Lombok Utara melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku. Pencarian kemudian dilakukan di wilayah Kecamatan Ampenan dengan dukungan Polresta Mataram, hingga kedua pelaku berhasil diamankan.

“Dari hasil penggeledahan dan pengembangan, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta barang hasil kejahatan yang sempat dititipkan kepada beberapa pihak,” jelas Wilandra.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu buah palu, tiga pasang sepatu futsal, satu buah kacamata warna putih, satu jaket warna hitam, serta empat tabung gas LPG ukuran 3 kilogram.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Polres Lombok Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polres Lombok Utara Amankan Dua Remaja Terduga Pelaku Pembobolan Toko “

Polres Lombok Utara Fokus Edukasi Humanis di Tahap Awal Operasi Keselamatan Rinjani

Tanjung (globalfmlombok.com) – Operasi Keselamatan Rinjani 2026 memasuki hari kedua pelaksanaan pada Selasa (3/2/2026). Pada tahap awal operasi ini, jajaran Polres Lombok Utara lebih mengedepankan tindakan preventif dan edukatif kepada para pengguna jalan. Pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas masih diberikan teguran lisan sebagai bentuk pembinaan agar lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasatlantas Polres Lombok Utara Iptu Dina Rizkiana, S.Tr.K., mengatakan pendekatan humanis menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan operasi tahap awal. Pelanggaran lalu lintas yang ditemukan masih didominasi pengendara kendaraan roda dua dan roda empat, seperti tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai standar, serta minimnya penggunaan sabuk pengaman (seatbelt).

“Pada tahap awal operasi, kami mengedepankan pendekatan humanis. Teguran lisan diberikan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berkendara, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Dina Rizkiana di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, Operasi Keselamatan Rinjani 2026 digelar sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain memberikan teguran, petugas juga menyampaikan imbauan secara langsung kepada pengendara terkait pentingnya mematuhi peraturan di jalan raya.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, agar selalu melengkapi diri dengan perlengkapan keselamatan serta mematuhi rambu dan aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Operasi Keselamatan Rinjani 2026 difokuskan pada peningkatan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Utara. Sebelum operasi dimulai, Polres Lombok Utara telah menggelar apel gelar pasukan yang melibatkan Pejabat Utama (PJU) Polres Lombok Utara, personel TNI, personel Polres Lombok Utara, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dina menambahkan, permasalahan lalu lintas saat ini berkembang sangat pesat dan dinamis seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi transportasi berbasis digital. Kondisi tersebut menuntut Polri, khususnya fungsi lalu lintas, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja secara profesional, modern, dan terpercaya sesuai dengan program Kapolri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tahap Awal Operasi Keselamatan Rinjani, Polres Lombok Utara Kedepankan Edukasi Humanis “

Singkronisasi Program Prioritas Nasional – Daerah pada APBD 2026, Salah Satu Prioritas Pemprov NTB di Pengembangan Pariwisata

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan agenda strategis nasional.

Berdasarkan dokumen perencanaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sejumlah program difokuskan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pariwisata, khususnya kawasan destinasi unggulan Gili Tramena. Melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 87,25 juta yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena. Selain itu, terdapat tambahan alokasi sebesar Rp 109,1 juta untuk program sejenis pada destinasi yang sama.

Tak hanya itu, Pemprov NTB juga menganggarkan dana sebesar Rp 173,15 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena. Program ini ditujukan untuk mendukung operasional dan penguatan tata kelola destinasi pariwisata.

Di bidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB memperoleh alokasi anggaran cukup besar. Untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,56 miliar. Sementara itu, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mendapatkan anggaran Rp 3,88 miliar.

Selain program teknis perencanaan, Bappeda NTB juga menerima alokasi terbesar melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai mencapai Rp 23,36 miliar. Program ini mendukung agenda nasional dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sinkronisasi program ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan daerah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran APBD 2026 berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.(ris)

Cegah Kecelakaan, Satlantas Polres Lombok Barat Batasi Pelajar Bawa Kendaraan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan pelajar di Lombok Barat berada pada tingkat mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, kalangan pelajar tercatat menjadi penyumbang tertinggi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Untuk menekan tingginya angka kecelakaan tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Barat memberlakukan imbauan larangan bagi pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Orang tua juga diminta tidak mudah memberikan izin kepada anak-anaknya yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) untuk berkendara.

Kasatlantas Polres Lombok Barat, Iptu Anton Prasetya Wijaya, mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih menjadi persoalan utama. Hal ini tercermin dari dominasi pelajar dalam kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025.

“Untuk kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Lombok Barat, angkanya cukup mengkhawatirkan. Data kami menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 113 pelajar yang terlibat kecelakaan,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Berdasarkan data tersebut, pelajar tingkat SMA menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi, disusul pelajar SMP. Lokasi kejadian paling banyak terjadi di kawasan pertokoan dan permukiman.

Menurut Anton, kecelakaan yang melibatkan pelajar umumnya terjadi saat jam berangkat dan pulang sekolah. Sebagian besar melibatkan sepeda motor yang dikendarai secara berboncengan dengan kecepatan tinggi.

“Tingginya angka kecelakaan ini berdampak serius, mulai dari cedera berat hingga korban meninggal dunia pada usia produktif,” katanya.

Ia menjelaskan, faktor penyebab kecelakaan di kalangan pelajar antara lain emosi yang belum stabil, perilaku ugal-ugalan, berkendara tanpa SIM, serta rendahnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Selain itu, kebiasaan ngebut, balap liar, tidak menggunakan helm, hingga penggunaan telepon genggam saat berkendara juga turut memperparah risiko kecelakaan.

“Lemahnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor penting. Banyak orang tua yang tetap memberikan izin berkendara kepada anaknya, padahal masih di bawah umur dan belum memiliki SIM,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengaruh media sosial juga turut mendorong tren perilaku berisiko di jalan raya, seperti balap liar yang kerap viral di platform TikTok maupun Instagram.

Sebagai upaya penanganan, Satlantas Polres Lombok Barat melakukan edukasi intensif ke sekolah-sekolah terkait etika dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, pihaknya juga menggelar Operasi Keselamatan Rinjani 2026 di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan melalui pendekatan edukatif dan penegakan hukum,” ujarnya.

Penindakan tegas juga dilakukan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, khususnya aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong. Satlantas Polres Lombok Barat kembali menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor.

“Menekan angka kecelakaan pada usia produktif membutuhkan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum,” pungkas Anton. (her)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Satlantas Polres Lombok Barat Larang Pelajar Bawa Kendaraan ke Sekolah “

Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Desa Sokong, Muazzim Akbar Tekankan Pentingnya Gizi Anak

Tanjung (globalfmlombok.com) —

Anggota Komisi IX DPR RI, H. M. Muazzim Akbar, menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

Dalam sosialisasi itu, Muazzim berdialog langsung dengan warga, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, dan pemuda desa. Ia menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Muazzim menjelaskan, program MBG dirancang untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang, khususnya protein dan vitamin, guna mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Menurutnya, pemenuhan gizi sejak dini menjadi faktor penting dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan kecerdasan anak.

“Program ini bukan sekadar makan gratis, tetapi upaya menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas,” kata Muazzim.

Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menekan angka stunting, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan gizi. Selain itu, program ini dinilai dapat meringankan beban ekonomi keluarga karena kebutuhan makan anak di sekolah telah ditanggung negara.

Muazzim menambahkan, pelaksanaan MBG diharapkan turut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Ia mendorong agar penyediaan bahan pangan, seperti sayuran, telur, dan daging, melibatkan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.

“Rantai pasoknya harus melibatkan warga lokal, sehingga manfaat program ini tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dalam suasana akrab dan partisipatif. Warga menyambut baik program tersebut dan berharap implementasinya dapat berjalan konsisten serta tepat sasaran.(r)

Antisipasi Penyebaran Virus Nipah, Dikes Aktifkan Sistem Deteksi Dini

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mengaktifkan sistem deteksi dini dan respons cepat untuk mengantisipasi potensi penyebaran virus Nipah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kewaspadaan nasional meskipun hingga kini belum ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia, termasuk di Kota Mataram.

Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, Selasa (3/2/2026), mengatakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah. Virus ini merupakan penyakit zoonosis lama yang kembali menjadi perhatian karena memiliki tingkat fatalitas tinggi dan reservoir alami pada kelelawar buah.

“Kami sudah menindaklanjuti surat edaran dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan menyurati seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, klinik, dan rumah sakit, agar meningkatkan kewaspadaan,” ujar Emirald.

Ia menegaskan, bentuk kewaspadaan tersebut dilakukan melalui deteksi dini terhadap gejala yang mengarah pada virus Nipah, meskipun hingga saat ini belum ada laporan kasus di dalam negeri. Pemerintah pusat, kata dia, juga menunjukkan keseriusan dalam merespons potensi ancaman ini dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan aparat kepolisian dan seluruh dinas kesehatan di Indonesia.

“Penanganan penyakit seperti ini tidak bisa hanya diserahkan kepada sektor kesehatan. Harus melibatkan sektor lain agar responsnya komprehensif,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan, salah satunya dengan mengaktifkan penggunaan thermal scanner. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang yang datang dari luar daerah atau luar negeri, sehingga dapat segera dilakukan pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan indikasi mencurigakan.

Khusus di Kota Mataram, Dikes mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Sistem ini bertujuan memastikan setiap kasus yang dicurigai mengarah pada virus Nipah dapat segera ditelusuri lebih lanjut.

“Misalnya ada kasus kematian mendadak atau penurunan kesadaran yang tidak jelas sebabnya, itu akan kami telusuri apakah mengarah pada penyakit infeksi tertentu,” ujar Emirald.

Selain itu, seluruh laboratorium kesehatan disiagakan untuk proses pengambilan dan pengiriman sampel hingga penegakan diagnosis. Dikes juga menyiapkan prosedur penanganan khusus apabila ditemukan pasien yang dicurigai terinfeksi virus Nipah, dengan menyesuaikan jalur penularan dan standar layanan kesehatan yang berlaku.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram itu menambahkan, upaya promotif dan preventif juga terus diperkuat. Masyarakat diimbau untuk segera melapor apabila menemukan gejala mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

“Promosi kesehatan sangat penting agar masyarakat yang terpapar bisa segera tertangani dan tidak terlambat mendapatkan perawatan,” katanya.

Gejala virus Nipah pada manusia antara lain demam tinggi, flu, radang tenggorokan, hingga gangguan pernapasan dan penurunan kesadaran. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci buah sebelum dikonsumsi serta menghindari konsumsi hewan berisiko seperti kelelawar.

Selain penularan dari hewan, virus Nipah juga berpotensi menular antarmanusia melalui droplet, seperti percikan bersin atau batuk. Oleh sebab itu, masyarakat yang sedang mengalami gejala flu atau sakit pernapasan diimbau menggunakan masker.

“Kalau merasa sedang sakit, silakan gunakan masker untuk mencegah penularan kepada orang lain,” ujarnya.

Emirald menegaskan, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Mataram diminta meningkatkan kewaspadaan, melakukan deteksi dini terhadap pasien dengan gejala penyakit infeksi menular, serta segera melaporkan apabila ditemukan kasus yang mencurigakan.

“Intinya, kami ingin masyarakat tetap tenang, tidak panik, tetapi waspada. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan kesiapsiagaan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” AAktifkan Pendeteksi Dini, Dikes Antisipasi Penyebaran Virus Nipah “