Beranda blog Halaman 182

Kasus Dugaan Korupsi Meubelair SMK Rp10,2 Miliar, Jumlah Tersangka Berpotensi Bertambah

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Korupsi Meubelair SMK Rp10,2 Miliar, Jumlah Tersangka Berpotensi Bertambah

Mataram (globalfmlombok.com) – Setelah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair 40 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ditreskrimsus Polda NTB masih membuka peluang adanya penambahan tersangka.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, menegaskan penyidik terus melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. “Pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Endriadi, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk menelusuri alur pengadaan dan pelaksanaan kontrak proyek tersebut. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda NTB telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kasi Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berinisial IKS serta pihak swasta penyedia barang berinisial MZ. Sebelum penetapan tersangka, penyidik memeriksa 65 saksi dan 5 ahli, termasuk mantan Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. Aidy Furqan dan mantan Kabid SMK Khairil Ihwan.

Ahli yang diperiksa meliputi bidang teknik hingga pidana. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli teknik menunjukkan adanya perbedaan ketebalan besi dan material yang tidak sesuai dengan kontrak pengadaan yang disepakati.

Kombes Endriadi menjelaskan, dugaan korupsi ini terkait pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sehingga spesifikasi barang tidak sesuai persyaratan. “Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB, ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp2,8 miliar,” ujarnya.

Pengadaan meubelair di 40 SMK tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikbud NTB tahun 2022 senilai Rp10,2 miliar, meliputi papan tulis, meja, kursi belajar, dan lemari kelas.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap I milik IKS dan MZ dari penyidik Polda NTB. Saat ini, berkas tengah diteliti untuk proses penuntutan lebih lanjut. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tersangka Dugaan Korupsi Meubelair SMK Rp10,2 Miliar Berpotensi Bertambah “

Kapal Penyeberangan di Lembar Siap Layani Angkutan Lebaran dan Nyepi

globalfmlombok.com
-
0
Kapal Penyeberangan di Lembar Siap Layani Angkutan Lebaran dan Nyepi

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Lembar, Firman Dandy, memastikan kesiapan armada kapal penyeberangan di Pelabuhan Lembar menjelang angkutan Lebaran dan Hari Raya Nyepi tahun ini. Ia menegaskan jumlah kapal yang tersedia sudah ideal dan seimbang antara kebutuhan penumpang dan kapasitas angkut.

Menurut Firman, penambahan kapal justru berpotensi menimbulkan persoalan baru karena bisa mengganggu keseimbangan supply dan demand.

“Jumlah kapal yang ada sekarang sudah ideal. Kalau ditambah justru bisa mengganggu, karena supply-nya bisa lebih besar dari demand. Itu tidak sehat bagi dunia usaha,” ujarnya.

Saat ini, tercatat ada 26 kapal yang mengantongi izin operasi di lintasan penyeberangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 kapal dalam kondisi operasional, sementara sisanya tengah menjalani docking dan perawatan rutin. Menurut Firman, kapal yang sedang docking disiapkan agar saat puncak angkutan Lebaran semuanya dapat beroperasi, sehingga tidak terjadi kekurangan kapal.

Proses pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check telah dimulai, baik di Pelabuhan Padangbai maupun Pelabuhan Lembar. Pemeriksaan ini dilakukan otoritas pelabuhan bersama pihak terkait untuk memastikan seluruh kapal siap melayani penumpang secara aman dan nyaman.

Ramp check mencakup aspek nautika, teknis, kelistrikan, alat keselamatan, navigasi, kelengkapan dokumen, hingga kompetensi dan kesehatan kru kapal.

Selain lintasan Lembar–Padangbai, persiapan serupa dilakukan pada lintasan Lombok–Jawa Timur. Kapal-kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Gili Mas telah menjalani ramp check dan dinyatakan layak laut.

Firman juga memprediksi adanya pergeseran pola mudik tahun ini karena Hari Raya Nyepi yang jatuh sehari sebelum Lebaran. Pergeseran ini diperkirakan membuat pergerakan penumpang terjadi lebih awal, baik dari Lombok ke Bali maupun sebaliknya.

Terkait kebijakan pemerintah, Firman menyebut saat ini masih dibahas kemungkinan pemberian stimulus angkutan Lebaran, seperti potongan tarif atau program mudik gratis.

Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, Gapasdap Lembar telah melakukan sosialisasi lebih awal melalui informasi jadwal dan tarif penyeberangan kepada masyarakat.

“Kami sudah menginformasikan ke masyarakat agar perjalanan bisa direncanakan lebih awal. Harapannya, tidak terjadi penumpukan penumpang di puncak arus mudik,” kata Firman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kapal Penyeberangan di Lembar Mulai Persiapkan Angkutan Nyepi dan Lebaran “

Pengurus PKB NTB Dikukuhkan, Dirangkai Orientasi Politik dan Muskerwil

globalfmlombok.com
-
0
Pengurus PKB NTB Dikukuhkan, Dirangkai Orientasi Politik dan Muskerwil

Mataram (globalfmlombok.com)-

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTB masa khidmat 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), di Lombok Astoria, Mataram, Minggu (8/2/2026).

Hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut yaitu Ketua DPP PKB Prof. H. Abdul Halim Iskandar. Dalam sambutannya, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim menegaskan harapannya agar PKB NTB dapat menjadi etalase atau contoh bagi pengelolaan organisasi PKB di tingkat nasional.

Menurut Gus Halim, PKB NTB memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan karena ditopang oleh kader yang solid, kompak, serta kinerja organisasi yang dinilainya berjalan baik.

“NTB harus menjadi etalase PKB nasional karena karena PKB NTB punya potensi yang besar. Kadernya solid, kompak, dan kerjanya bagus di bawah kepemimpinan Ketua DPW H. Lalu Hadrian Irfani,” ujar Gus Halim.

Ia menilai, kekompakan kader dan konsistensi kerja struktural menjadi modal utama dalam memperkuat posisi PKB di tingkat daerah sekaligus nasional, terutama dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan

Sementara itu Ketua DPW PKB Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, mengatakan, Muskerwil menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan target politik PKB NTB menghadapi Pemilu 2029. Salah satu target utama yang dibidik adalah perolehan sembilan kursi di DPRD NTB atau Udayana.

Selain itu, PKB NTB juga menargetkan perolehan dua kursi di DPR RI atau Senayan. Target tersebut dinilai realistis seiring dengan penguatan struktur partai hingga tingkat bawah serta soliditas kader di seluruh kabupaten dan kota.

“Dengan strategi yang sudah disusun dan mulai besok kita tancap gas, kami optimistis jumlah kursi PKB di NTB bisa bertambah,” ujar Lalu Hadrian Irfani.

Ia menegaskan, kepengurusan baru DPW PKB NTB periode 2026–2031 akan fokus pada kerja-kerja politik yang terukur, penguatan basis pemilih, serta peningkatan kualitas kader sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029.(ris)

TPU Karang Baru Hampir Rampung, Diproyeksikan Terluas di NTB

globalfmlombok.com
-
0
TPU Karang Baru Hampir Rampung, Diproyeksikan Terluas di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mempercepat pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) baru di Jalan Bung Hatta, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang. TPU seluas 1,5 hektare ini diperkirakan menjadi kompleks pemakaman terluas di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Disperkim Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan progres pembangunan area pemakaman dan fasilitas parkir telah mencapai sekitar 80 persen. Pembangunan ini dinilai mendesak karena TPU Karang Medain saat ini sudah tidak mampu menampung kebutuhan pemakaman warga Kota Mataram.

“Pembangunan makam dan fasilitas parkirnya sudah mencapai 80 persen. Secara keseluruhan progres proyek ini sudah mendekati rampung. Luasnya terbesar di NTB,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Nazaruddin Fikri, yang akrab disapa Ujang, menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu proses koreksi dan peninjauan akhir sekaligus penjadwalan peresmian oleh Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana. Setelah diresmikan, TPU ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Seluruh tahapan pembangunan, mulai dari pengadaan lahan hingga penataan kawasan, dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Mataram. Disperkim mengalokasikan sekitar Rp700 juta untuk penataan kawasan pemakaman, sementara pengadaan lahan dilakukan dalam tiga tahap.

Terkait mekanisme penggunaan lahan, Pemkot Mataram tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Regulasi ini akan mengatur tata tertib pemakaman, mekanisme penggunaan lahan, serta kriteria warga yang berhak memanfaatkan TPU.

“Nanti teknis penggunaannya akan diatur melalui Perwal, termasuk siapa saja yang boleh menggunakan lahan pemakaman ini,” kata Ujang.

Selain TPU Karang Baru, Pemkot Mataram menyiapkan sejumlah lokasi pemakaman baru di wilayah lain, antara lain Kelurahan Babakan, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pagesangan Timur, Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika, serta TPU yang sedang dibangun di Pandan Salas, Kelurahan Mayura.

Menurut Ujang, penyediaan TPU baru merupakan arahan langsung Wali Kota Mataram, menyusul kondisi TPU Karang Medain yang dinilai sudah tidak representatif.

“Ini komitmen Pak Wali untuk memastikan ketersediaan TPU bagi masyarakat, dan saat ini hampir seluruhnya sudah mendekati selesai,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” TPU di Karang Baru Hampir Rampung, Jadi yang Terluas di NTB “

Sejumlah Guru SLB di NTB Tetap Mengajar Meski Kontrak Diputus

globalfmlombok.com
-
0
Sejumlah Guru SLB di NTB Tetap Mengajar Meski Kontrak Diputus

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih tetap mengajar meski kontrak kerja mereka berakhir per 1 Januari 2026. Para guru ini tidak terakomodir menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sehingga status kepegawaian mereka otomatis tidak diperpanjang sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Surya Bahari, membenarkan kondisi tersebut. “Itu kan guru-guru yang tidak memenuhi syarat jadi PPPK Paruh Waktu. Sekarang kita sedang usulkan bagaimana solusinya agar mereka terakomodir,” ujarnya.

Surya menyatakan pihaknya tengah mencari cara agar para guru tetap mendapatkan haknya, terutama karena jumlah guru SLB di NTB masih minim. Data terakhir mencatat, terdapat sekitar 900 guru SLB dari total 18.000 guru di NTB.

“Jangan sampai karena mereka dirumahkan, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi terhenti,” kata Surya.

Ia menceritakan, sejumlah guru SLB tetap mengabdi meski tidak menerima gaji. “Kami tidak digaji pun, tidak apa-apa lah,” kata Surya menirukan perkataan salah satu guru. “Merinding saya pas dengar,” tambahnya.

Untuk menangani persoalan ini, Dikpora NTB berencana mengalokasikan gaji guru SLB dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) setelah rampungnya Peraturan Daerah terkait BPP. Surya menjelaskan, alokasi ini berbeda dari dana BOS yang peruntukannya sudah jelas.

Salah seorang guru di SLBN 1 Lombok Barat, Megawati, mengaku sudah mengajar selama dua tahun, namun sistem digital hanya mencatat masa kerjanya selama satu semester. “Kami bingung. Di SK sudah jelas dua tahun, tapi di sistem tidak terdata. Lapor ke dinas pun jawabannya hanya diminta sabar,” keluhnya.

Megawati menilai rencana menggantikan guru SLB dengan guru SMA atau SMK yang kekurangan jam mengajar tidak masuk akal dan berpotensi membahayakan perkembangan anak didik. “Guru SLB butuh keahlian khusus. Jangankan guru SMA umum, guru yang sudah lama di SLB saja kadang masih kesulitan memahami karakter anak-anak disabilitas. Bagaimana mungkin guru umum bisa langsung nyambung dengan mereka? Itu yang kami takutkan,” tegasnya.

Menurutnya, mengajar di SLB bukan sekadar soal gaji, tetapi soal keberlanjutan masa depan anak-anak. Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat data di atas kertas, tetapi juga realitas di ruang kelas. “Tolonglah pemerintah, lihat kami, pahami kondisi kami di lapangan. Jika kami dirumahkan, siapa yang akan menjaga anak-anak ini?” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kontrak Diputus, Sejumlah Guru SLB di NTB Tetap Mengajar “

Ayah di Dompu Diduga Bunuh Anak Kandung Usia 5 Tahun

globalfmlombok.com
-
0
Ayah di Dompu Diduga Bunuh Anak Kandung Usia 5 Tahun

Dompu (globalfmlombok.com) – Seorang ayah di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, berinisial AH (29), diduga membunuh anak kandungnya yang masih berusia lima tahun pada Jumat (6/2) malam. Motif pelaku menghabisi nyawa buah hatinya belum diketahui. Pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa dan pernah menjalani perawatan pada 2019.

Kronologi kejadian bermula ketika korban bersama ibunya menghadiri acara pernikahan warga pada Jumat sore. Setelah pulang, keberadaan korban tidak diketahui.

Tak lama kemudian, pelaku mendatangi ibu korban dan menyampaikan bahwa anaknya sudah meninggal. Situasi pun menjadi panik hingga warga berdatangan. Pelaku kemudian mengakui telah mencekik korban dan sempat menyimpan jenazah di dalam lemari kamar.

Warga akhirnya menemukan korban dalam kondisi kaku di halaman rumah dan spontan mengepung pelaku. Aparat kepolisian segera melakukan evakuasi untuk menghindari tindakan main hakim sendiri. Evakuasi dipimpin Pamapta II Polres Dompu, IPDA Mutaqin.

“Kami bergerak cepat ke lokasi untuk mengamankan situasi dan mengevakuasi pelaku agar tidak terjadi amukan warga. Ini penting untuk menjaga kondusifitas serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika menyampaikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.

“Polres Dompu memastikan penanganan kasus ini dilakukan sesuai prosedur hukum. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Semua proses akan ditangani oleh pihak berwenang,” jelas IPTU Nyoman.

Ia menambahkan, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut, mengingat adanya riwayat gangguan kejiwaan pada pelaku. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Seorang Ayah Diduga Bunuh Anak Kandungnya “

Gubernur NTB: Dorong RUU Provinsi Kepulauan Bukan untuk Tambahan Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB: Dorong RUU Provinsi Kepulauan Bukan untuk Tambahan Anggaran

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa dorongan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan tidak dimaksudkan untuk meminta tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Upaya tersebut, kata dia, bertujuan agar pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap karakteristik daerah kepulauan, sehingga daerah memperoleh kewenangan, sumber daya, serta peralatan yang memadai untuk mengelola potensi kelautan dan kemaritiman.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal menanggapi hasil pertemuan dengan para gubernur dari provinsi kepulauan yang berlangsung di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Iqbal, keberadaan RUU Provinsi Kepulauan justru penting untuk memperkuat aspek keamanan dan pertahanan wilayah, termasuk di NTB dan provinsi kepulauan lainnya. Apalagi, sebagian daerah kepulauan berada di wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerawanan tersendiri.

“Posisi geografis daerah kepulauan sangat strategis sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Karena itu, hal ini harus menjadi salah satu daya tawar utama dalam pembahasan regulasi,” ujarnya.

Iqbal menilai, pengakuan terhadap karakteristik daerah kepulauan melalui undang-undang akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi daerah dalam mengelola wilayah lautnya secara optimal, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Untuk memperkuat perjuangan tersebut, Gubernur Iqbal mendorong pembangunan kesadaran publik secara luas dengan melibatkan seluruh komponen daerah. Dukungan diharapkan datang dari DPRD provinsi maupun kabupaten/kota melalui jalur partai politik, para bupati dan wali kota, serta elemen masyarakat lainnya.

“Dengan dukungan bersama, perjuangan panjang menghadirkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan akan memiliki kekuatan politik dan sosial yang lebih solid,” kata Iqbal.

Ia menambahkan, RUU Provinsi Kepulauan juga penting sebagai bentuk kontribusi daerah kepada negara, sekaligus menghadirkan peran negara secara lebih adil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Terlebih, menurut dia, terdapat political will yang kuat dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

NTB sendiri merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas lebih dari 400 pulau. Kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan daerah yang terhubung oleh daratan. Selain itu, NTB berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang memiliki nilai penting dari sisi ekonomi maupun pertahanan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Kepulauan, daerah dinilai akan memiliki hak khusus dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Luas perairan laut NTB tercatat mencapai 29.159 kilometer persegi.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, potensi produksi perikanan tangkap di daerah ini mencapai 185.518 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari perairan pantai sebesar 67.906 ton, perairan lepas pantai 61.957 ton, serta potensi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencapai 298.576 ton per tahun.

Selain perikanan tangkap, sektor budidaya juga menyimpan potensi besar. NTB memiliki area budidaya laut seluas 72.862 hektare, budidaya air payau 27.927 hektare, dan budidaya air tawar 31.758 hektare. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur NTB Tegaskan Dorong Pembahasan RUU Provinsi Kepulauan Bukan untuk Meminta Anggaran “

Konvensi Nasional Media Massa: Pers Didorong Berdamai dengan Disrupsi Digital

globalfmlombok.com
-
0
Konvensi Nasional Media Massa: Pers Didorong Berdamai dengan Disrupsi Digital

Serang (globalfmlombok.com) – Perkembangan media massa saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Disrupsi digital telah mengubah lanskap industri pers secara fundamental, bahkan menyebabkan tidak sedikit perusahaan media harus menghentikan operasionalnya.

Di tengah kondisi tersebut, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa pers tidak seharusnya memusuhi disrupsi digital, melainkan belajar untuk berdamai dan beradaptasi dengannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Konvensi Nasional Media Massa yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional 2026 di Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, Minggu (8/2/2026).

Konvensi tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Ketua PWI Pusat Ahmad Munir, serta sejumlah tokoh pers nasional.

Menurut Komaruddin, disrupsi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia. Dalam setiap fase peradaban, perubahan besar selalu hadir dan menuntut manusia untuk beradaptasi secara kreatif.

“Disrupsi itu bagian dari mata rantai perjalanan sejarah. Manusia ditantang untuk kreatif. Memang kadang kita bingung menghadapi derajat disrupsi saat ini, tetapi inilah proses yang harus dilalui,” ujarnya.

Ia mengelompokkan respons masyarakat terhadap disrupsi ke dalam tiga kategori. Pertama, kelompok yang merasa kalah dan terus mengeluh. Kedua, kelompok yang bersikap menunggu dan melihat. Ketiga, kelompok kreatif yang berupaya mencari solusi dan jalan keluar.

Komaruddin mengibaratkan disrupsi seperti banjir. Meski membawa kerusakan dan kekacauan, banjir juga dapat menyuburkan lahan dan menciptakan peluang baru. Analogi tersebut, menurut dia, relevan dengan kondisi media massa saat ini.

“Di tengah kebingungan itu, manusia berusaha membangun kanalisasi, irigasi, dan sistem baru. Demikian pula pers harus menemukan cara baru agar tetap relevan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan bahwa kecepatan informasi di era digital harus diimbangi dengan ketepatan dan konteks. Menurut dia, persoalan informasi keliru dan menyesatkan kini menjadi tantangan global.

Di sejumlah negara, ujar Meutya, pelanggaran informasi banyak terjadi di platform media sosial, terutama setelah kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Bahkan, beberapa negara telah memberikan ultimatum kepada platform digital agar mematuhi aturan lokal atau menghadapi larangan beroperasi.

“Indonesia memang belum sampai pada tahap memberikan peringatan keras seperti itu. Namun faktanya, masih ada platform digital yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik,” ungkapnya.

Meutya menegaskan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Perlindungan masyarakat dari informasi yang tidak benar harus menjadi prioritas, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan pers.

Menurut mantan Ketua Komisi I DPR RI itu, pers yang sehat tidak hanya bertumpu pada kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, kompetensi sumber daya manusia, etika jurnalistik, serta kepercayaan publik.

Ia juga menyinggung munculnya gerakan anti-AI di sejumlah negara. Banyak jurnalis dan perusahaan media menolak karya jurnalistik mereka digunakan tanpa izin untuk melatih sistem kecerdasan buatan. Di sisi lain, pengembang AI terus melobi agar tetap dapat memanfaatkan produk jurnalistik.

“Perdebatan ini masih berlangsung. Yang jelas, perlindungan terhadap karya pers harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.

Konvensi Nasional Media Massa tersebut menjadi momentum penting bagi insan pers untuk merumuskan langkah strategis dalam menghadapi disrupsi digital, tanpa kehilangan jati diri sebagai penjaga kebenaran dan kepentingan publik. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dari Konvensi Nasional Media Massa, Pers Mesti “Berdamai” dengan Era Disrupsi Digital “

Waspada Skimming, Kerugian Penipuan Digital di NTB Tembus Rp46 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Waspada Skimming, Kerugian Penipuan Digital di NTB Tembus Rp46 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejahatan keuangan digital, khususnya penipuan dan skimming, masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital, terutama menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, saat aktivitas transaksi keuangan meningkat.

Berdasarkan data OJK NTB, total kerugian masyarakat akibat penipuan atau scam sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat mencapai Rp46 miliar. Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari masih rendahnya tingkat kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap modus kejahatan keuangan digital yang kian kompleks.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan, laporan penipuan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC) terus menunjukkan tren peningkatan. Kota Mataram tercatat sebagai wilayah dengan jumlah aduan tertinggi, yakni 912 laporan dengan total kerugian mencapai Rp10,3 miliar. Selanjutnya disusul Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat.

“Tingginya kasus penipuan ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara akses keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap risikonya,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, indeks inklusi keuangan di NTB saat ini telah mencapai 80,51 persen. Namun, indeks literasi keuangan baru berada di angka 66,46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat sudah aktif menggunakan layanan keuangan digital, tetapi belum sepenuhnya memahami potensi ancaman dan modus kejahatan yang menyertainya.

Menurut Rudi, layanan keuangan digital memang memberikan kemudahan, efisiensi, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun di sisi lain, celah kejahatan juga semakin terbuka. Di NTB, kasus penipuan paling banyak berkaitan dengan transaksi jual beli daring, investasi bodong, penyalahgunaan data pribadi, hingga penggunaan aplikasi palsu.

Korban penipuan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai swasta, ibu rumah tangga, hingga aparatur sipil negara. Pegawai swasta menjadi kelompok yang cukup dominan terdampak karena aktivitas bisnis dan transaksi mereka kerap melibatkan pihak yang mengaku sebagai mitra atau pemasok.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus mengoptimalkan peran Indonesia Anti-Scam Center. Secara nasional, hingga 21 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 aduan dan berhasil memblokir dana korban penipuan sebesar Rp436,88 miliar.

Rudi menegaskan, kecepatan pelaporan menjadi faktor krusial dalam menyelamatkan dana korban. Pelaku penipuan umumnya memindahkan dana hasil kejahatan ke berbagai rekening, virtual account, bahkan aset kripto dalam waktu singkat.

“Begitu merasa menjadi korban, jangan menunda. Segera lapor ke portal iasc.ojk.go.id. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar peluang dana bisa diselamatkan,” ujarnya.

Selain melalui IASC, masyarakat juga dapat melapor ke OJK NTB, pelaku usaha jasa keuangan, maupun bank terkait. Seluruh laporan tersebut akan terintegrasi dalam sistem IASC sebagai pusat penanganan nasional.

Satgas PASTI NTB juga mengidentifikasi sejumlah modus penipuan yang diperkirakan masih marak sepanjang 2026. Di antaranya love scam atau penipuan bermodus hubungan asmara melalui media sosial, serta penipuan investasi melalui grup WhatsApp atau Telegram yang mengarahkan korban mengunduh aplikasi di luar Play Store atau App Store.

Modus lainnya adalah pencatutan nama lembaga resmi atau lembaga jasa keuangan untuk memperoleh data pribadi korban. Untuk menghindari kejahatan tersebut, masyarakat diimbau menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan.

Selain itu, masyarakat juga diminta mengingat konsep pencegahan 3A: jangan asal, jangan abai, dan jangan abal-abal.

“Jangan asal menerima telepon atau pesan yang tidak jelas sumbernya. Jangan abai dengan langsung mentransfer uang tanpa verifikasi. Dan jangan abal-abal, karena banyak modus palsu seperti phishing yang sengaja dirancang agar korban lengah,” kata Rudi.

Ia menambahkan, kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama menjelang Lebaran, ketika intensitas transaksi keuangan masyarakat biasanya meningkat signifikan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Waspada Kejahatan Skimming “

Hujan Deras Warnai Puncak Pesona Bau Nyale di Pantai Seger, Konser Musik Dibatalkan

globalfmlombok.com
-
0
Hujan Deras Warnai Puncak Pesona Bau Nyale di Pantai Seger, Konser Musik Dibatalkan

Praya (globalfmlombok.com) – Malam puncak Festival Pesona Bau Nyale yang dipusatkan di kawasan Pantai Seger, Kuta, Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (7/2/2026), berlangsung di luar perkiraan. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut selama hampir tiga jam membuat sejumlah agenda terpaksa dibatalkan, termasuk konser musik grup band Geisha.

Hujan mulai turun sekitar satu jam setelah rangkaian acara dimulai dan semakin deras hingga malam hari. Kondisi tersebut membuat sebagian pengunjung, termasuk wisatawan yang telah berada di lokasi sejak sore, memilih meninggalkan area acara dalam kondisi basah kuyup. Meski demikian, tidak sedikit pula warga yang bertahan hingga Minggu (8/2/2026) pagi untuk mengikuti prosesi Bau Nyale atau menangkap Nyale, sejenis cacing laut yang menjadi inti tradisi ini.

Menjelang waktu Bau Nyale, jumlah masyarakat yang datang ke Pantai Seger justru semakin bertambah. Namun harapan menangkap Nyale dalam jumlah banyak tidak sepenuhnya terwujud. Nyale yang keluar relatif sedikit, sehingga sebagian pengunjung harus pulang dengan perasaan kecewa.

Sebelumnya, suasana perayaan Bau Nyale sempat berlangsung semarak. Sejumlah atraksi seni dan budaya lokal ditampilkan di panggung hiburan. Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri bersama Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, jajaran pejabat Pemkab Lombok Tengah, serta para undangan telah hadir di lokasi sejak sekitar pukul 21.00 Wita.

Diguyur Hujan Deras

Sekitar satu jam kemudian, hujan mulai mengguyur kawasan Pantai Seger. Meski demikian, rangkaian hiburan masih sempat dilanjutkan. Namun setelah hujan turun dengan intensitas tinggi disertai angin kencang, seluruh hiburan akhirnya dihentikan. Pengunjung yang semula menikmati pertunjukan mulai panik mencari tempat berteduh.

Angin kencang yang datang bersamaan dengan hujan menyebabkan sejumlah tenda milik pengunjung rusak. Bahkan tenda undangan yang dipadati warga sempat beberapa kali bergoyang akibat terpaan angin.

Hingga lebih dari dua jam, hujan belum juga mereda dan justru semakin deras, disertai kilat dan petir. Di tengah kondisi tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Muhamad Iqbal tiba di lokasi acara bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTB, termasuk Kapolda NTB dan jajaran Polda NTB.

Gubernur NTB sempat menyampaikan pidato singkat untuk menyemangati masyarakat yang masih bertahan di lokasi. Ia menekankan bahwa Bau Nyale bukan sekadar tradisi menangkap Nyale, tetapi juga mengandung nilai kearifan lokal.

“Ada semangat pengorbanan untuk kepentingan orang banyak, seperti yang tercermin dalam legenda Putri Mandalika,” ujarnya.

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atas penyelenggaraan Bau Nyale, serta kepada masyarakat yang tetap hadir meski diguyur hujan. Ia berharap penyelenggaraan event Bau Nyale ke depan dapat berlangsung lebih baik lagi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Puncak Pesona Bau Nyale di Pantai Seger Diwarnai Hujan Deras, Konser Musik Batal “

1...181182183...397Halaman 182 dari 397