Menyambut Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Telkomsel menghadirkan kolaborasi strategis bersama Muslim Pro melalui Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro yang tersedia eksklusif di aplikasi MyTelkomsel. Integrasi ini menjadi yang pertama di Indonesia dalam skema bundel paket layanan spiritual berbasis aplikasi operator seluler.
Melalui kolaborasi ini, pelanggan dapat dengan mudah menemukan, mengaktifkan, dan mengelola layanan Muslim Pro langsung dari MyTelkomsel. Langkah tersebut diharapkan mempermudah umat Muslim menjalani ibadah harian dengan lebih nyaman dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
Muslim Pro dikenal sebagai platform muslim global yang menyediakan beragam fitur pendukung ibadah. Fitur inti yang dapat diakses tanpa biaya meliputi jadwal salat, pengingat azan, Al-Qur’an digital, penunjuk arah kiblat, kalender hijriah, hingga kumpulan doa harian. Sementara itu, fitur Premium menawarkan pengalaman lebih lengkap, seperti akses Qalbox tanpa iklan, unduhan audio tilawah untuk pemutaran luring, pilihan suara azan yang beragam, tema warna, tambahan terjemahan dan tafsir, serta dukungan pelanggan premium.
VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel Siaga Melayani Sepenuh Hati dalam mendukung pelanggan di momen spesial.
“Terutama selama Ramadan, pelanggan akan beribadah sehari-hari dengan fitur azan pengingat waktu salat, akses ke Al-Qur’an dan doa, serta konektivitas digital yang andal. Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro kami rancang agar cepat dan mudah diakses, dengan manfaat yang langsung terasa. Kami berharap fitur Premium dengan harga bersahabat ini dapat membantu pelanggan fokus beribadah dan mempererat silaturahmi,” ujarnya.
Chief Executive Officer Muslim Pro, Nafees Khundker, menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah awal memperluas akses layanan spiritual digital di Indonesia.
“Melalui paket bundling eksklusif di MyTelkomsel, akses Muslim Pro kini makin sederhana dan terjangkau bagi jutaan pengguna di Indonesia. Ramadan kali ini kami mengajak pelanggan untuk Re:Charge, kembali terhubung secara spiritual tanpa tekanan, dan sesuai ritme hidup masing-masing,” kata Nafees.
Adapun paket bundling yang ditawarkan mencakup:
Data Bundle Rp13.000 untuk 3 hari, termasuk Muslim Pro Premium dan kuota internet 1,5 GB.
Data Bundle Rp16.000 untuk 7 hari, termasuk Muslim Pro Premium dan kuota internet 512 MB.
Data Bundle Rp37.000 untuk 30 hari, termasuk Muslim Pro Premium dan kuota internet 1 GB.
Seluruh paket dapat diaktifkan melalui MyTelkomsel dengan langkah membuka menu “Beli Paket”, memilih kategori Digital Lifestyle (Digital & Music), lalu memilih Muslim Pro dan menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, pelanggan akan menerima SMS aktivasi dan dapat langsung menikmati layanan Muslim Pro Premium.
Kolaborasi ini menandai langkah beyond connectivity Telkomsel, tidak hanya menyediakan layanan jaringan, tetapi juga menghadirkan solusi digital yang mendukung kebutuhan spiritual pelanggan selama Ramadan.(r)
Kegiatan Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 diantaranya program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penanganan kerawanan pangan dan lain sebagainya.(*)
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Barat (Lobar) masih “puasa” gaji. Mereka belum menerima pembayaran selama dua bulan, terhitung Januari dan Februari 2026. Gaji tersebut masih menunggu rampungnya perjanjian kontrak kerja.
Seorang PPPK Paruh Waktu yang enggan disebutkan namanya mengaku belum menerima gaji sejak awal tahun. Ia berharap pembayaran dapat segera direalisasikan, terlebih untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa yang mulai Kamis (19/2/2026).
“Kami berharap dibayar secepatnya, bisa untuk kebutuhan puasa. Karena besok (hari ini, red) puasa,” ujarnya melalui media ini, Selasa (17/2/2026).
Ia menyebutkan, meskipun nominal gaji yang diterima hanya sekitar Rp760 ribu per bulan, namun jumlah tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi jika dibayarkan sekaligus dua bulan, dinilai cukup berarti bagi PPPK Paruh Waktu.
Dari informasi yang diterima, pembayaran gaji kemungkinan dilakukan pada Maret dengan sistem rapel. Meski demikian, para PPPK berharap pencairan dapat dipercepat.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Barat, Baiq Yeni S Ekawati, menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu memang telah dilantik dan menerima surat keputusan (SK). Namun, tahapan berikutnya adalah penyusunan perjanjian kontrak kerja sebagai dasar pembayaran hak mereka.
“Meski PPPK paruh waktu, tetap harus ada perjanjian kerja hitam di atas putih, apa saja yang harus mereka penuhi. Setelah perjanjian selesai, baru bisa dibayarkan,” ujarnya.
Ia memastikan anggaran untuk pembayaran gaji telah tersedia sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) terkait percepatan proses tersebut.
Menurutnya, BKD masih melakukan penyesuaian dengan pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru. Sebagian pejabat masih menunggu pelantikan dan izin dari pemerintah pusat, sehingga proses administrasi turut terdampak.
“Sekarang selesai perjanjian kontrak kerjanya, ya kita bayarkan,” tegasnya.
BKAD, lanjutnya, juga mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk proaktif menindaklanjuti penyusunan perjanjian kerja jajarannya. Saat ini, konsep perjanjian masih disusun BKD dan perlu dikonsultasikan kepada pimpinan sebelum ditetapkan.
“Kalau konsepnya sudah sesuai, kami juga berinisiatif membantu agar teman-teman cepat dibayarkan,” ujarnya.
Pemkab Lobar berharap proses administrasi dapat segera dirampungkan agar hak PPPK Paruh Waktu bisa segera direalisasikan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat selama Ramadan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Memasuki Ramadan, PPPK Paruh Waktu Lobar Masih “Puasa” Gaji Dua Bulan “
Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menjamin pelayanan kesehatan di 11 puskesmas yang tersebar di enam kecamatan tetap berjalan optimal selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepastian ini disampaikan menyusul adanya penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram selama bulan suci.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan, menegaskan meskipun terdapat perubahan jam kerja, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di seluruh puskesmas tetap dilaksanakan seperti biasa.
“Kami pastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan berkurang selama puasa,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, untuk unit kerja dengan enam hari kerja seperti puskesmas, jam operasional selama Ramadan ditetapkan Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita, Jumat pukul 08.00–11.00 Wita, dan Sabtu pukul 08.00–13.30 Wita.
Sementara itu, unit kerja dengan lima hari kerja menyesuaikan jam operasional pada Senin hingga Kamis pukul 08.00–15.45 Wita dengan waktu istirahat pukul 12.00–12.30 Wita, serta Jumat pukul 08.00–11.30 Wita. Dengan penyesuaian tersebut, total jam kerja ASN selama Ramadan berkurang dari 37,5 jam per minggu menjadi 32,5 jam per minggu.
Meski demikian, Emirald menegaskan tidak ada pengurangan jenis layanan maupun kualitas penanganan medis. Seluruh poliklinik yang tersedia di puskesmas, termasuk poliklinik gigi, tetap beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Prinsipnya, pelayanan kami meskipun puasa jangan sampai mengurangi kualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, tidak ada persiapan khusus yang signifikan selain penyesuaian jam masuk dan pulang. Perubahan jadwal kerja selama Ramadan, menurutnya, merupakan agenda rutin tahunan yang telah dipahami seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan staf administrasi.
Untuk memastikan layanan tetap maksimal, jajaran puskesmas diminta melakukan kesiapan teknis, termasuk pengaturan jadwal petugas serta memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis. Para tenaga medis juga diimbau menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima saat melayani pasien dalam keadaan berpuasa.
“Para petugas harus tetap menjaga fisik dan mental agar prima saat melayani pasien dalam keadaan berpuasa,” pesannya.
Dengan kepastian tersebut, masyarakat Kota Mataram diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara nyaman dan tanpa kekhawatiran selama Ramadan sesuai jam operasional yang telah ditentukan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jam Kerja Berkurang, Layanan Kesehatan di 11 Puskesmas Mataram Tetap Berjalan Normal “
Tahun pertama kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) berlangsung dalam situasi ekonomi yang tidak sepenuhnya ideal. NTB memasuki 2025 dengan tekanan sektor pertambangan, kontraksi ekonomi pada dua triwulan awal, serta fase awal operasional industri hilirisasi yang belum sepenuhnya stabil.
Namun justru di tengah masa transisi inilah, kinerja ketenagakerjaan menunjukkan arah yang patut diapresiasi.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama delegasi duta besar (Dubes) dan perwakilan negara sahabat mengunjungi objek wisata hijau Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) Mei 2025 lalu. Adanya desa wisata menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar dan membutuhkan pelatihan mengelola objek wisata dari profesional di bidang pariwisata. (globalfmlombok.com/dok)
Sepanjang 2025, pasar kerja NTB bergerak positif. Dalam periode Agustus–November 2025 saja, tercatat penambahan tenaga kerja sekitar 29,57 ribu orang. Jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 3,14 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 turun menjadi sekitar 3,05 persen, lebih rendah dibanding Februari dan Agustus 2025.
Angka ini penting karena menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak berhenti pada statistik pertumbuhan, tetapi benar-benar menciptakan lapangan kerja.
Lebih jauh lagi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat, terutama pada kelompok perempuan. Ini menandakan dua hal sekaligus: membaiknya peluang kerja serta meningkatnya kepercayaan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi daerah.
Lapangan Kerja Mulai Bergeser ke Sektor Produktif
Jika dilihat dari lapangan usaha, sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi sepanjang 2025 adalah:
– Akomodasi dan Makan Minum
– Konstruksi
– Jasa Lainnya
Kombinasi ini memberi gambaran yang cukup jelas. Pariwisata mulai pulih, proyek-proyek konstruksi kembali bergerak, dan sektor jasa kembali menggeliat. Ini sejalan dengan meningkatnya tamu hotel, naiknya mobilitas penumpang udara, serta menguatnya konsumsi rumah tangga.
Artinya, ekonomi NTB tidak hanya pulih karena aktivitas industri besar, tetapi karena roda ekonomi lokal kembali berputar.
Sektor akomodasi dan makan minum kini kembali menjadi mesin pencipta kerja. Dampaknya terasa langsung hingga ke UMKM, pedagang kecil, pekerja informal, dan pelaku jasa pendukung pariwisata.
Konstruksi pun memainkan peran penting. Setiap proyek bukan hanya menciptakan pekerjaan langsung, tetapi juga memicu permintaan material lokal, transportasi, hingga konsumsi masyarakat sekitar.
Bukan Hanya Bertambah, Kualitas Tenaga Kerja Juga Meningkat
Capaian ketenagakerjaan 2025 tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.
Proporsi pekerja formal meningkat, terutama dari kelompok buruh dan karyawan. Ini menunjukkan pergeseran dari pekerjaan rentan menuju hubungan kerja yang lebih stabil dan terlindungi.
Lebih menggembirakan lagi, proporsi penduduk bekerja lulusan Diploma dan Universitas naik menjadi sekitar 14,20 persen. Ini sinyal awal bahwa SDM NTB mulai naik kelas dan semakin terserap ke sektor yang membutuhkan keterampilan.
Pada saat yang sama, jumlah pengangguran periode Februari–November 2025 turun sekitar 3,91 ribu orang.
Kombinasi meningkatnya pekerja formal, naiknya tenaga kerja terdidik, dan menurunnya pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tidak sekedar pulih, tetapi mulai mengalami perbaikan struktur.
Sebaran Ketenagakerjaan NTB 2025: Ekonomi Rakyat Jadi Tulang Punggung
Struktur ketenagakerjaan NTB menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sektor non-tambang. Berdasarkan data 2025, sebarannya sebagai berikut:
1. Pertanian dan Perikanan – 35,37%.
Sekitar 1,1 juta tenaga kerja terserap di sektor ini. Dominasi ini mencerminkan karakter agraris NTB. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara kumulatif mencapai 125 pada 2025 memperkuat bahwa kebangkitan pertanian langsung berdampak pada penghidupan jutaan rumah tangga. 2. Perdagangan Besar dan Eceran – 18–19%.
Menyerap sekitar 560.000–600.000 tenaga kerja. Perdagangan menjadi tulang punggung distribusi ekonomi: menghubungkan produksi dengan konsumsi sekaligus menciptakan lapangan kerja massal. 3. Industri Pengolahan – 8–10%.
Sekitar 280.000–300.000 tenaga kerja, termasuk pengolahan makanan dan industri kecil. Angka ini mulai meningkat seiring bergulirnya hilirisasi, menandai awal transformasi ekonomi dari ekstraksi menuju pengolahan. 4. Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) – 6–8%.
Menyerap sekitar 200.000–240.000 tenaga kerja. Sektor ini menjadi salah satu prioritas karena potensi alam, budaya, dan kuliner NTB yang besar serta efek gandanya ke UMKM. 5. Pertambangan dan Penggalian – 1,3–1,5%.
Hanya sekitar 40.000–50.000 tenaga kerja (termasuk proyek sementara). Meski berpengaruh besar pada PDRB, sektor ini relatif kecil dalam menyerap tenaga kerja, bahkan sebagian bersifat temporer dan berkeahlian khusus.
Komposisi ini menegaskan satu hal penting: mayoritas masyarakat NTB hidup dari pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Karena itu, keberhasilan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor ini jauh lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat dibandingkan lonjakan angka pertumbuhan semata.
Tahun Transisi yang Produktif
Jika pertumbuhan ekonomi 2025 dibaca sebagai tahun transisi, maka kinerja ketenagakerjaan menunjukkan bahwa transisi tersebut berlangsung relatif produktif.
Di tengah kontraksi awal tahun akibat penurunan produksi tambang, lapangan kerja tetap tumbuh. Ketika smelter mulai beroperasi dan ekonomi bangkit di paruh kedua tahun, penyerapan tenaga kerja ikut meningkat. Ini menandakan bahwa proses transformasi ekonomi mulai memberi dampak nyata.
Dalam konteks satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, capaian ini menjadi fondasi penting: investasi besar dikawal, sekaligus dipastikan pertumbuhan merembes ke sektor padat karya.
Tantangan ke Depan: Menjaga Momentum dan Meningkatkan Produktivitas
Meski capaian 2025 patut diapresiasi, tantangan ke depan tidak ringan:
1. Memperluas lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan lulusan baru.
2. Meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, dan penguatan kewirausahaan.
3. Memperkuat keterkaitan industri besar dengan ekonomi lokal agar investasi menciptakan efek berganda yang nyata.
Arah kebijakan 2026 yang menekankan pertanian bernilai tambah, industrialisasi pangan lokal, penguatan UMKM, serta pariwisata berbasis ekonomi rakyat menjadi kunci menjaga keberlanjutan penciptaan kerja.
Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka PDRB. Ukuran keberhasilan paling nyata adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan meningkat, dan masa depan generasi muda makin terbuka.
Satu tahun pertama Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa di tengah fase koreksi ekonomi, NTB mampu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, menurunkan pengangguran, meningkatkan pekerja formal, serta mulai mengangkat kualitas SDM.
Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses panjang transformasi ekonomi daerah.
Dan satu hal sudah jelas: pemulihan 2025 tidak berhenti di grafik pertumbuhan, ia hadir dalam bentuk pekerjaan nyata, meningkatnya partisipasi kerja, dan membaiknya kualitas tenaga kerja.
Di situlah makna paling penting dari capaian ketenagakerjaan tahun pertama ini: ekonomi NTB mulai bergerak kembali bersama rakyatnya. (*)
Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Kominfotik) Provinsi NTB membuka layanan pelaporan dan pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS) jenjang SMA sederajat di NTB. Langkah ini ditempuh untuk mencegah dan meminimalisasi praktik culas selama proses seleksi berlangsung.
Seleksi CKS merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi NTB melalui Dikpora untuk menjaring guru-guru berkualitas yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung sekitar sebulan, mulai Rabu (18/2/2026) hingga Selasa (31/3/2026).
Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, yang juga juru bicara Gubernur NTB, menegaskan pemerintah tidak mengakomodasi praktik-praktik tidak terpuji seperti jual beli jabatan.
“Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda tidak mengakomodir cara-cara seperti itu,” tegasnya.
Menurutnya, seleksi ini diharapkan melahirkan guru-guru yang benar-benar kompeten dan siap mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Untuk itu, Diskominfotik bersama Dikpora menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat melalui email seleksikepsek@ntbprov.co.id.
“Hari itu juga akan ditindaklanjuti apabila ada laporan yang masuk dari masyarakat atau dari siapa saja komponen masyarakat di NTB,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dikpora NTB, Surya Bahari, menegaskan pelaksanaan seleksi harus berjalan transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur NTB agar proses seleksi dilakukan secara meritokratis.
“Saya ingin menegaskan sesuai arahan pimpinan dalam hal ini Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa pelaksanaan seleksi ini dilaksanakan secara profesional,” katanya.
Ia menambahkan, ruang pengaduan dan pelaporan menjadi instrumen penting untuk memastikan seleksi berjalan adil dan objektif. Bahkan, pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan.
“Kalau dia memang ikut seleksi dan itu terbukti (curang), paling awal kita akan diskualifikasi,” tegasnya.
Seleksi CKS tahun ini menggunakan skema non-reguler. Tahapannya meliputi pendaftaran mandiri melalui laman Ruang GTK pada 18–28 Februari, verifikasi berkas 2–5 Maret, pengumuman seleksi administrasi 6 Maret, Uji Kompetensi Berbasis Komputer (CAT) 11–13 Maret, wawancara 26–27 Maret, serta pengumuman hasil akhir pada 31 Maret 2026.
Dengan dibukanya kanal pengaduan, Pemprov NTB berharap proses seleksi berlangsung bersih dan mampu menghasilkan kepala sekolah yang profesional serta berintegritas. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sediakan Ruang Pengaduan, Cegah Kecurangan pada Seleksi Calon Kepala SMA Sederajat di NTB “
Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyiapkan program inovatif untuk menyemarakkan suasana sekaligus memperindah wajah daerah menjelang bulan suci Ramadan. Seluruh desa diwajibkan memasang lampu penerangan di sepanjang jalan dan mengikuti lomba kebersihan lingkungan.
Kebijakan tersebut diumumkan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat kunjungan di Ekas beberapa hari lalu. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Lotim itu menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma pengakuan terhadap daerahnya.
“Kabupaten yang diakui keamanan kita, kita ingin jadi kabupaten yang diakui keindahan wilayah kita,” ujar H. Iron, sapaan akrab Bupati.
Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan jajarannya segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh desa. Surat tersebut mewajibkan aparatur desa menghidupkan suasana malam dengan memasang lampu di pinggir-pinggir jalan.
“Nah, sehingga besok akan turun surat ke semua desa dalam rangka menghadapi bulan puasa, semua desa harus memasang lampu setiap pinggir jalannya biar dia terang,” tegasnya.
Namun, program ini tidak hanya menitikberatkan pada penerangan. Aspek kebersihan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah akan menggelar lomba kebersihan antar desa, dengan penilaian berbasis dua indikator utama, yakni estetika pencahayaan dan pengelolaan kebersihan lingkungan.
“Pinggir jalan itu dan kebersihan desanya itu akan kita lombakan. Jadi kalau pun lampu Anda bagus, tapi sampah di mana-mana, ah, coret. Jadi dua hal saja,” tegasnya.
Bupati menegaskan, jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka desa tersebut berpotensi gugur dalam penilaian. Meski belum merinci besaran hadiah, ia memastikan apresiasi yang diberikan akan menarik dan mampu memicu kompetisi positif antar desa.
“Itu apa hadiahnya menarik, pokoknya yang jelas, menarik hadiahnya. Nanti akan turun surat itu dari Kabupaten kepada seluruh desa,” ujarnya.
Sebelumnya, menjelang Ramadan tahun lalu, Pemkab Lotim juga menggulirkan sejumlah program, termasuk pembagian paket sembako untuk menekan inflasi. Tahun ini, fokus diarahkan pada pembangunan estetika dan lingkungan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Lotim SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan).
Program tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan suasana Ramadan yang lebih terang dan semarak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Surat edaran resmi dari kabupaten pun dinantikan sebagai panduan teknis pelaksanaan di tingkat desa. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Canangkan Lomba Kebersihan “
Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dikabarkan telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam pengembangan kasus narkoba yang menjerat AKP Malaungi.
Kabar penetapan tersangka tersebut dibenarkan kuasa hukum AKBP Didik, Rofiq Ashari. “Benar telah ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara,” kata Rofiq, Rabu (18/2/2026).
Rofiq menegaskan, penetapan kliennya kali ini tidak berkaitan dengan perkara narkotika yang tengah diusut di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba yang menjerat mantan Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.
Penetapan AKBP Didik sebagai tersangka juga dikuatkan pernyataan kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni. Ia menyebutkan kliennya menjalani pemeriksaan di Ditresnarkoba Polda NTB sebagai saksi atas status tersangka AKBP Didik.
Selain diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana narkotika, AKP Malaungi pada Selasa (17/2/2026) juga menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait persoalan etik yang melibatkan AKBP Didik. “Kalau yang di propam, sudah Selasa kemarin,” ujar Asmuni.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan dan telepon WhatsApp telah dilakukan, namun hingga Rabu malam belum mendapat jawaban.
Sebelumnya, AKBP Didik juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba atas dugaan kepemilikan sejumlah narkotika. Ia dijerat Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Penetapan itu bermula dari penyitaan koper putih berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan dua butir sisa pakai (23,5 gram), alprazolam 19 butir, happy five dua butir, serta ketamin seberat 5 gram. Barang bukti tersebut diduga milik AKBP Didik yang dititipkan di rumah Aipda DA di Tangerang, Banten.
Adapun dalam perkara yang menjerat AKP Malaungi, polisi menyita sabu seberat 488,496 gram dari rumah dinasnya sebagai barang bukti. Ia diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu.
AKP Malaungi dan AKBP Didik disebut memperoleh barang haram tersebut dari seorang terduga bandar berinisial KE yang kini masuk dalam daftar pencarian aparat kepolisian. Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan bersama Ditresnarkoba Polda NTB untuk mengusut perkara ini.
Di Mabes Polri, Kamis (19/2/2026), AKBP Didik dijadwalkan menjalani sidang etik yang digelar di Divisi Propam Mabes Polri. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus AKP Malaungi , Kuasa Hukum Benarkan Mantan Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka “
Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melarang seluruh pengelola tempat hiburan malam beroperasi selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sementara itu, rumah makan, warung, restoran, dan lesehan diperbolehkan membuka usaha mulai pukul 16.00 Wita hingga 04.30 Wita atau waktu sahur.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Mataram Nomor 100.3.4.3/877/SETDA/II/2026 tentang Kegiatan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Bulan Suci Ramadan, Hari Raya Idulfitri, Lebaran Ketupat, serta Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.
Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan surat edaran diterbitkan untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat tetap berada dalam koridor visi “Harum” (Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri). Melalui aturan itu, wali kota menginginkan tidak ada aktivitas yang dapat mengganggu umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.
“Tim gabungan nantinya dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi terhadap surat edaran tersebut. Contohnya ke tempat hiburan malam dan sejenisnya selama bulan puasa wajib tutup, sedangkan rumah makan harus mengatur jam operasionalnya,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan jam operasional rumah makan berlaku khususnya bagi usaha yang berada di ruang publik dan di lingkungan mayoritas masyarakat Muslim. Adapun di lingkungan non-Muslim tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa, dengan tetap mengedepankan sikap saling memahami, menghormati, dan menghargai agar tidak menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat.
Selain pembatasan operasional, tim gabungan juga akan melaksanakan patroli rutin selama Ramadan, terutama pada waktu pelaksanaan ibadah seperti salat tarawih dan tadarus Al-Qur’an. Langkah ini diambil untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
“Jangan sampai ada yang bermain petasan, perang sarung, balap lari, atau balap motor liar. Semua itu sudah diatur dalam surat edaran,” tegas Martawang.
Ia menambahkan, surat edaran tersebut mengatur beberapa momentum perayaan keagamaan yang waktunya berdekatan dan bahkan bersamaan di Kota Mataram, yakni perayaan umat Hindu, Khonghucu, dan Islam. Karena itu, regulasi ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi terciptanya suasana Ramadan yang aman, tertib, dan kondusif. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Mataram Larang Tempat Hiburan Malam Beroperasi Selama Ramadan “
Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram turun langsung memantau harga barang pokok (bapok) pada H-1 Ramadan, Rabu (18/2/2026). Hasil pantauan menunjukkan harga daging sapi melonjak signifikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram.
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan di dua pasar tradisional, yakni Pasar Mandalika dan Pasar Dasan Agung. Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihaknya juga membandingkan harga sejumlah komoditas di kedua pasar tersebut.
Hasilnya, harga cabai rawit di Pasar Mandalika tercatat Rp105.000 per kilogram, sedangkan di Pasar Dasan Agung mencapai Rp125.000 per kilogram. Adapun harga daging sapi melonjak dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram.
Sementara itu, harga daging ayam berada di angka Rp44.000 per kilogram. Bawang merah yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini naik menjadi Rp48.000–Rp50.000 per kilogram.
“Iya, ternyata kenaikan cukup signifikan terhadap sejumlah barang pokok pada H-1 Ramadan,” terang Sri Wahyunida dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, lonjakan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Meski harga daging sapi tergolong tinggi, daya beli masyarakat tetap kuat.
“Tadi ramai sekali yang beli, karena memang ini hari penampahan,” ujarnya.
Sebagai langkah pengendalian, Dinas Perdagangan akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menyampaikan perkembangan harga daging sapi dan komoditas lainnya. Selain itu, pihaknya juga berencana turun langsung ke peternak sapi guna memastikan ketersediaan pasokan.
Nida tidak menampik bahwa kenaikan harga bapok berpotensi memengaruhi inflasi daerah. Namun, saat ini pihaknya fokus pada pemantauan harga dan ketersediaan barang di pasar.
“Kalau melihat pengalaman bulan Ramadan tahun sebelumnya, harga pasti melonjak drastis,” katanya.
Langkah konkret lainnya, lanjut dia, adalah menggelar bazar dan operasi pasar. Dalam kegiatan tersebut, harga cabai rawit dijual lebih rendah, yakni Rp60.000–Rp80.000 per kilogram, termasuk komoditas lain seperti daging sapi guna membantu masyarakat mendapatkan harga lebih terjangkau. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” H-1 Ramadan, Harga Daging Sapi Mencapai Rp150 Ribu per Kilogram “
