Mataram (globalfmlombok.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat mulai tancap gas memperkuat cadangan pangan daerah menjelang musim panen raya. Untuk mengejar target serapan tahunan, Bulog NTB memberlakukan kebijakan operasional khusus dengan menggenjot penyerapan gabah dan beras petani tanpa hari libur.
Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan target serapan tahun 2026 dipatok sebesar 240.000 ton setara beras. Hingga pertengahan Februari 2026, realisasi serapan baru mencapai 11.431 ton atau sekitar 4 persen.
“Saat ini persentasenya memang masih di angka 4 persen karena baru memulai. Namun kami optimistis pada puncak panen raya Maret dan April mendatang, target 240.000 ton tersebut dapat tercapai,” ujar Regar, sapaan akrabnya, Kamis (19/2/2026).
Untuk memastikan hasil panen petani terserap maksimal, Bulog NTB menginstruksikan seluruh petugas lapangan bekerja tujuh hari dalam sepekan. Kebijakan tanpa hari libur itu diharapkan mampu mengamankan stok dalam jumlah besar pada semester pertama tahun ini.
“Sabtu dan Minggu kami tetap lakukan penyerapan. Harapan kami, pada semester pertama minimal 50 persen dari total target tahunan sudah bisa tercapai,” imbuhnya.
Selain memperkuat stok di sisi hulu, Bulog NTB juga memastikan kesiapan distribusi di hilir menjelang Ramadan dan Idulfitri. Stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus digelontorkan ke pasar sesuai ketentuan pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kami sampaikan kepada masyarakat yang akan menjalankan ibadah puasa, Bulog siap menjaga ketersediaan beras SPHP,” tegasnya.
Saat ini, total cadangan beras di NTB mencapai 154.000 ton. Jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga satu tahun ke depan.
Dengan kombinasi stok yang melimpah dan skema serapan gabah yang masif, Bulog NTB optimistis stabilitas harga pangan tetap terjaga meski permintaan meningkat menjelang hari besar keagamaan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bulog NTB Targetkan Serapan 240 Ribu Ton Gabah, Petugas Lapangan Bekerja Tanpa Libur ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram menggiatkan patroli malam guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Mataram AKP Muhamad Puteh Rinaldi, Kamis (19/2/2026) mengatakan, patroli dilaksanakan secara rutin, terutama pada malam hari saat aktivitas masyarakat meningkat, termasuk kegiatan tadarus dan ibadah lainnya.
“Patroli ini untuk memberikan rasa aman dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama Ramadan,” ujarnya.
Pada patroli perdana yang digelar Rabu (18/2/2026) malam, personel menyisir sepanjang Jalan Udayana, Kota Mataram, termasuk kawasan Taman Teras Udayana hingga Gedung DPRD NTB yang dikenal sebagai pusat tongkrongan anak muda.
Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan pencegahan balap liar dengan menindak kendaraan yang menggunakan knalpot bersuara bising atau tidak sesuai standar.
“Hasilnya, 20 unit kendaraan roda dua yang kedapatan menggunakan knalpot tidak sesuai standar kami amankan dan diberikan teguran,” jelas Puteh.
Ia menegaskan, pihaknya masih memberikan toleransi kepada pelanggar dengan syarat knalpot yang digunakan harus dikembalikan ke kondisi standar pabrikan.
“Pengendara dapat mengambil kembali kendaraannya di Mapolresta Mataram, tetapi harus mengganti knalpotnya sesuai standar agar tidak menimbulkan kebisingan,” tuturnya.
Puteh juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor, untuk mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga sikap toleransi selama bulan puasa. Dengan kepatuhan dan kesadaran bersama, situasi kamtibmas di Kota Mataram diharapkan tetap aman dan kondusif sepanjang Ramadan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polresta Mataram Giatkan Patroli Malam Jaga Keamanan Selama Bulan Puasa ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengajak masyarakat untuk mensyukuri kesempatan kembali dipertemukan dengan bulan suci. Ajakan tersebut disampaikannya saat melaksanakan Salat Tarawih perdana bersama warga di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Rabu (18/2) malam.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tidak semua orang yang berharap dapat kembali bertemu Ramadan tahun ini memperoleh kesempatan yang sama.
“Banyak saudara dan sahabat kita yang ingin hadir di masjid malam ini, tetapi karena sakit atau uzur tidak bisa bersama kita. Maka kesempatan ini patut kita syukuri,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pertemuan dengan Ramadan merupakan nikmat besar yang sebelumnya selalu dipanjatkan dalam doa.
“Tahun lalu kita berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Malam ini Allah menyampaikan kita kepada bulan suci ini. Ini adalah nikmat yang besar,” katanya.
Gubernur juga mengajak seluruh jamaah menjalankan ibadah puasa dengan imanan wa ihtisaban, yakni dengan keyakinan penuh atas perintah Allah serta mengharap ampunan dan balasan terbaik dari-Nya.
“Mari kita jalani Ramadan ini dengan iman dan keyakinan. Ibadah ini diperintahkan Allah dan membawa kebaikan bagi lahir dan batin kita,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyinggung pengukuhan kepengurusan baru Masjid Hubbul Wathan Islamic Center dan LPTQ Provinsi NTB. Pengurus yang baru diharapkan mampu memperkuat pembinaan keagamaan dan memakmurkan masjid sebagai pusat aktivitas umat.
“Kita doakan para pengurus yang baru diberikan kemudahan untuk memakmurkan masjid ini dan melahirkan generasi Qur’ani bagi Nusa Tenggara Barat,” harapnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Syukuri Nikmat Bertemu Ramadan ”
Di tengah dinamika ekonomi 2025 yang sempat tertekan pada paruh awal tahun akibat koreksi sektor pertambangan, satu indikator sosial justru menunjukkan arah yang menggembirakan: kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil diturunkan secara signifikan.
DATA September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin NTB sebesar 637,18 ribu orang, turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, angka kemiskinan menurun menjadi 11,38 persen, atau berkurang sekitar 0,40 poin persentase.
Lebih penting lagi, NTB masuk 9 besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada 2025.
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama dengan Ketua TP PKK Hj. Sinta Agathia M. Iqbal saat bertemu dengan organisasi wanita di Kabupaten Sumbawa. Organisasi Wanita memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah mengentaskan warga miskin. (globalfmlombok.com/ist)
Ini bukan sekedar fluktuasi statistik. Penurunan tersebut terjadi dalam situasi ekonomi yang sedang bertransisi, saat pertumbuhan agregat belum sepenuhnya pulih, yang menandakan bahwa intervensi sosial dan ekonomi pemerintah daerah bekerja cukup efektif menjangkau kelompok rentan.
Jika dibandingkan dengan 2024, capaian ini semakin bermakna. Pada 2024, kemiskinan NTB masih berada di kisaran 11,9–12 persen, dengan tekanan kuat dari inflasi pangan dan daya beli pascapandemi. Tahun 2025 menjadi titik balik, ketika pemulihan ekonomi mulai menyentuh lapisan bawah masyarakat.
Bukan hanya jumlah orang miskin yang menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga ikut turun. Artinya:
– rata-rata pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan
– jarak antarwarga miskin semakin menyempit
– beban kemiskinan menjadi lebih ringan
Dengan kata lain, mereka yang masih miskin pun berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Ketimpangan turun, pertumbuhan lebih merata. Perbaikan tidak berhenti pada kemiskinan. Pada September 2025, Gini Ratio NTB tercatat sekitar 0,364, lebih rendah dibanding beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat (~0,383), DI Yogyakarta (~0,397), dan DKI Jakarta (~0,426).
Maknanya jelas:
– ketimpangan pengeluaran di NTB relatif lebih rendah
– hasil pertumbuhan ekonomi lebih merata
– distribusi manfaat pembangunan tidak terlalu terkonsentrasi di kelompok atas
Bahkan, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di NTB telah mencapai sekitar 19,23 persen, yang menurut standar Bank Dunia sudah masuk kategori ketimpangan rendah. Ini indikator penting bahwa kelompok bawah mulai memperoleh bagian yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.
Bagi daerah dengan struktur ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi sektor padat modal, seperti pertambangan, capaian ini patut dicatat sebagai kemajuan struktural.
Dari angka ke dampak nyata: Apa yang Membuat Kemiskinan Turun?
Penurunan kemiskinan 2025 tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil kombinasi antara pemulihan ekonomi rakyat dan intervensi kebijakan yang lebih terarah pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Beberapa faktor penguat yang paling terasa di lapangan antara lain:
1. Penguatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pertanian
Sepanjang 2025, produksi padi meningkat tajam, dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton Gabah Kering Giling. Ini berdampak langsung pada:
– pendapatan petani
– serapan tenaga kerja musiman
– stabilitas harga pangan lokal
Karena sebagian besar penduduk miskin NTB berada di perdesaan dan sektor pertanian, peningkatan produksi pangan memberi efek cepat terhadap penurunan kemiskinan.
Program pendampingan petani, distribusi sarana produksi, serta stabilisasi harga gabah menjadi bantalan sosial-ekonomi yang sangat nyata.
2. Aktivasi UMKM dan Perdagangan Lokal
Pemulihan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM sepanjang 2025 ikut membuka kembali sumber penghasilan rumah tangga miskin dan rentan.
Ketika pariwisata mulai bergerak, akomodasi dan makan minum tumbuh, dan mobilitas masyarakat meningkat, maka pedagang kecil, pekerja informal, hingga usaha rumahan kembali memperoleh pasar.
Ini penting karena sebagian besar warga miskin menggantungkan hidup pada sektor-sektor ini.
3. Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran
Program bantuan sosial tetap menjadi jaring pengaman, tetapi pada 2025 mulai dipadukan dengan pendekatan pemberdayaan:
– padat karya
– dukungan UMKM mikro
– integrasi bantuan dengan aktivitas produktif
– penguatan desa melalui belanja berbasis kebutuhan lokal
Pendekatan ini membantu memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi.
4. Lapangan Kerja Bertambah, Daya Beli Terjaga
Sepanjang 2025 tercatat penambahan tenaga kerja puluhan ribu orang, sementara pengangguran menurun. Konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,5 persen.
Bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin, pekerjaan sekecil apa pun jauh lebih menentukan daripada angka pertumbuhan makro. Ketika peluang kerja meningkat, kemiskinan pun turun.
Kemiskinan turun di tengah tahun transisi. Yang membuat capaian ini semakin bermakna adalah konteksnya.
Tahun 2025 merupakan tahun transisi ekonomi NTB: sektor tambang sempat turun tajam, industri hilirisasi baru mulai berjalan, dan pertumbuhan agregat belum sepenuhnya pulih. Namun justru pada tahun seperti ini, kemiskinan berhasil ditekan dan ketimpangan membaik.
Ini menunjukkan bahwa kebijakan Iqbal–Dinda tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan besar berbasis modal, tetapi juga menjaga denyut ekonomi rakyat.
Penutup: Fondasi Sosial untuk Transformasi Ekonomi
Dalam satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda, NTB tidak hanya mencatat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas pembangunan sosial.
Kemiskinan turun. Ketimpangan lebih rendah. Kelompok bawah mulai memperoleh porsi yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.
Ini bukan akhir pekerjaan, melainkan fondasi penting.
Ke depan, tantangannya adalah menjaga momentum ini melalui:
– penguatan pertanian bernilai tambah
– penciptaan kerja padat karya
– industrialisasi berbasis sumber daya lokal
– UMKM yang terhubung dengan pariwisata dan industri
– serta perlindungan sosial yang semakin produktif
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekedar angka pertumbuhan, melainkan seberapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Dan pada tahun pertama ini, arah itu sudah mulai terlihat. (r)
Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang oknum pengajar di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur (Lotim) berinisial AJN resmi ditahan pihak kepolisian. AJN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di lingkungan ponpes tersebut.
Direktur Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati, Kamis (19/2/2026) menyampaikan, penahanan terhadap AJN dilakukan sejak Rabu (18/2/2026) dan kini yang bersangkutan dititipkan di rumah tahanan Polda NTB.
“Pada Rabu (18/2/2026) kemarin kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.
Sebelumnya, AJN telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (13/2/2026). Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda NTB pada 18 Februari 2026. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik.
“Kami identifikasi keberadaannya di suatu tempat, sehingga kami melakukan upaya paksa (penangkapan),” ungkap Ni Made Pujawati.
AJN diduga sempat hendak bepergian ke luar negeri bersama istrinya. Polisi mengamankannya saat akan melakukan penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
Terkait modus, penyidik mengungkapkan bahwa tersangka diduga melakukan manipulasi terhadap korban dengan memanfaatkan kerentanan mereka. Korban disebut mengalami penyesatan hingga akhirnya mengikuti ajakan pelaku.
“Dan ini dilakukan secara berulang, dengan modus yang sama kepada korban lainnya,” tambahnya.
Pihak kepolisian menerima laporan terhadap AJN dari dua korban pada 29 Januari 2026. Kasus tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 10 Februari 2026. Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban.
Selain itu, penyidik telah mengantongi hasil visum et repertum dan pemeriksaan psikologi untuk mengetahui dampak trauma yang dialami korban. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen, pakaian, tangkapan layar, mini kamera, dan telepon genggam.
Atas perbuatannya, AJN disangkakan melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Resmi Ditahan ”
Tanjung (globalfmlombok.com) – Pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Gili Trawangan, Kamis (19/2/2026). Dari hasil peninjauan tersebut, DPRD menilai persoalan sampah di kawasan wisata itu tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah konvensional atau sekadar narasi berulang.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, mengaku prihatin dengan volume penumpukan sampah di lokasi TPST. Secara kasat mata, menurutnya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meratakan tumpukan sampah jika hanya mengandalkan metode reuse, recycle, dan reduce (3R) seperti saat ini.
“Saya menilai, kami pemerintah daerah, baik bupati maupun DPRD, harus bertanggung jawab penuh dan segera mengambil langkah nyata, bukan hanya wacana atau solusi jangka pendek yang berulang,” tegas Karyasa.
Ia tidak segan melontarkan kritik terbuka, tidak hanya kepada pihak eksekutif, tetapi juga kepada DPRD sebagai representasi masyarakat. Menurutnya, penanganan sampah di TPST Gili Trawangan berjalan lamban akibat minimnya dukungan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta ketergantungan pada pola 3R tanpa dukungan sistem yang memadai.
“Saya sudah tiga kali mengunjungi TPST ini. Kondisi saat ini dibanding sebelumnya semakin parah. Tumpukan sampah mengganggu estetika kawasan wisata. Sistem pemilahan belum berjalan efektif, fasilitas pengolahan belum optimal, dan alat insinerator belum bisa beroperasi karena persoalan izin,” jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dianggap persoalan biasa karena menyangkut citra daerah, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan di kawasan strategis pariwisata nasional.
Politisi PDIP itu juga mendorong eksekutif segera menetapkan langkah darurat yang terukur, termasuk menyiapkan kapal pengangkut sampah untuk dibawa secara intensif ke tempat pembuangan akhir (TPA) di daratan.
Menurutnya, opsi pengelolaan sampah menggunakan insinerator sebaiknya dipertimbangkan kembali. Sejumlah referensi menunjukkan fasilitas serupa di daerah lain mangkrak akibat persoalan perizinan operasional yang ketat di Kementerian Lingkungan Hidup.
Namun demikian, ia menekankan bahwa belum beroperasinya insinerator tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penanganan di lapangan. Percepatan proses perizinan harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, sembari tetap memprioritaskan pengurangan sampah dari sumber.
Karyasa juga menyampaikan aspirasi kepala dusun setempat yang meminta agar tidak dilakukan pembakaran sampah, melainkan pembersihan menyeluruh, pembentukan sistem pemilahan dari sumber, penguatan pengolahan organik berbasis kompos, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti pengolahan sisa makanan melalui maggot.
Ke depan, DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun roadmap penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan target jelas, indikator kinerja terukur, serta pelaporan berkala kepada publik.
“Kita tidak ingin penanganan masalah hanya sebatas mendengarkan narasi yang sama secara berulang. Sampah ini ancaman utama bagi reputasi pariwisata Lombok Utara di mata dunia,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sampah Jadi Ancaman Utama Gili Trawangan”
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memastikan alokasi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) telah disiapkan. Pembayaran direncanakan dilakukan pada awal Ramadan 2026, menyesuaikan kebijakan Kementerian Keuangan.
Kesiapan ini menjadi kabar baik bagi sekitar delapan ribu ASN di Lobar. Namun di sisi lain, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih belum menerima gaji karena proses administrasi yang belum tuntas. Mereka juga tidak memperoleh THR sebagaimana ASN maupun PPPK penuh waktu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lobar, Baiq Yeni S Ekawati, menegaskan anggaran THR telah tersedia. Meski demikian, pencairan tetap harus menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, uangnya sudah ada. Untuk keperluan apa pun terkait hak ASN sudah kita siapkan. Kita dalam posisi siap membayarkan begitu ada dasar hukumnya,” ujar Baiq Yeni, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berpegang pada prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Saat ini, pihaknya menunggu terbitnya regulasi berupa Surat Edaran (SE) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pembayaran, termasuk komponen dan jadwal penyaluran.
“Kita hanya tinggal menunggu regulasi saja. Begitu ada regulasi, saya lapor pimpinan dan langsung kita bayarkan. Kita akan membayarkan selama ada surat edaran dari pusat,” tegasnya.
Besaran THR akan mengacu pada satu kali gaji pokok sesuai golongan masing-masing ASN. Masa kerja dan jenjang jabatan menjadi faktor penentu nominal yang diterima.
Yeni menjelaskan, untuk golongan I dengan gaji pokok sekitar Rp2,5 juta, maka THR yang diterima sebesar itu. Golongan IIB sekitar Rp3 juta. Sementara golongan IV, tergantung subgolongan dan masa kerja, estimasinya bisa mencapai Rp5 juta lebih.
Koordinasi antara BKAD dan instansi terkait terus diperkuat agar pencairan dapat dilakukan segera setelah regulasi diterbitkan. Pemerintah daerah berharap penyaluran THR pada awal Ramadan dapat mendorong perputaran ekonomi lokal, terutama di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.
Suntikan dana segar kepada ribuan ASN tersebut diharapkan memberi efek domino bagi perekonomian daerah, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama bulan suci Ramadan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” ASN Diberikan THR, Ribuan PPPK Paruh Waktu Lobar “Gigit Jari” “
Mataram (globalfmlombok.com) – Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melonjak signifikan menjelang penutupan pendaftaran, Jumat (20/2/2026).
Jika beberapa hari sebelumnya jumlah pendaftar baru sekitar 30 orang, kini bertambah 71 orang sehingga total mencapai 101 ASN per Kamis (19/2/2026). Lonjakan ini terjadi sehari sebelum batas akhir pendaftaran.
Berdasarkan rekapitulasi pendaftar Selter JPT Pratama Pemprov NTB Tahun 2026, formasi Wakil Direktur SDM, Diklat dan Pelatihan RSUD menjadi jabatan dengan peminat tertinggi, yakni 15 orang. Disusul Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebanyak 11 pendaftar.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) masing-masing 10 pendaftar. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD sembilan orang, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) delapan orang.
Untuk posisi Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD masing-masing tujuh pendaftar. Wakil Direktur Pelayanan RSUD enam orang, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) lima orang, Direktur RSUD empat orang, dan Kepala Dinas PUPR menjadi jabatan paling sepi peminat dengan dua pendaftar.
Kepala BKD NTB, Tri Budi Prayitno, sebelumnya menjelaskan bahwa setiap formasi minimal harus diikuti empat peserta agar seleksi dapat dilanjutkan. Dengan 13 formasi yang dibuka, setidaknya dibutuhkan 52 peserta.
“Kalau memenuhi persyaratan minimal, maka kita bisa lanjut. Kalau belum, maka perlu proses perpanjangan,” ujarnya.
Dengan kondisi pendaftar pada jabatan Kepala Dinas PUPR yang baru dua orang, potensi perpanjangan masa pendaftaran masih terbuka apabila hingga penutupan jumlah minimal belum terpenuhi.
Tri Budi menambahkan, peserta yang mendaftar berasal dari kalangan pejabat struktural hingga pejabat fungsional jenjang ahli madya di internal Pemprov NTB. Namun, sejauh ini belum ada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.
Proses seleksi juga akan melibatkan assessment center dari pusat dan Mahkamah Agung, sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji. Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga tengah menggelar seleksi serupa, sehingga kemungkinan irisan peserta tetap terbuka.
“Nanti di assessment center akan digali kapasitas, potensi, kompetensi, dan kemampuan lainnya. Dari tahapan itu kita berharap bisa mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Penutupan, Ratusan ASN Daftar Seleksi Eselon II NTB ”
Selong (globalfmlombok.com) – Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur mengamankan empat pria yang diduga sebagai pelaku perusakan bangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Madrasah Unwanul Falah di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Keempatnya ditangkap tanpa perlawanan di kediaman masing-masing pada Rabu (18/2/2026).
Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/22/II/2026/SPKT/POLRES LOTIM/POLDA NTB yang dilayangkan korban berinisial MT (46), seorang wiraswasta asal Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga.
Kapolres Lombok Timur melalui Kasi Humas AKP Nikolas Osman saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebutkan, identitas para terduga pelaku masing-masing AS (25), HM (34), SM (22), dan AM (20). Keempatnya merupakan warga Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, yang berprofesi sebagai wiraswasta.
Peristiwa perusakan terjadi pada Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 22.00 Wita. Berdasarkan keterangan pelapor, korban memperoleh informasi dari sepupunya, Muhamad Tanzil, bahwa bangunan yang digunakan untuk program MBG di lingkungan Madrasah Unwanul Falah telah dirusak oleh sekelompok orang.
Aksi perusakan dilakukan dengan cara merobohkan gerbang bangunan hingga terlempar ke sungai. Selain itu, atap dan pintu bangunan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian materiil sekitar Rp30 juta.
Berbekal laporan itu, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan. Pada Rabu siang, polisi memperoleh informasi bahwa para terduga pelaku berada di rumah masing-masing. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan keempatnya tanpa perlawanan.
Saat ini, para terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Amankan Empat Pria Diduga Perusak Bangunan MBG Madrasah di Lombok Timur “
Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang petinggi pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur berinisial AJN resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual pada santriwati.
Pendamping korban, Joko Jumadi, Rabu (18/2/2026) membenarkan perihal penetapan AJN sebagai tersangka. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka Jumat lalu (13/1/2026),” katanya.
Sebagai pendamping korban, Joko mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat penetapan tersangka AJN dari penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO), Polda NTB.
Ia menyebutkan, oknum petinggi ponpes itu kini tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda NTB. Sebelumnya AJN diamankan penyidik kepolisian di Bandar Udara Internasional Lombok, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
“Diamankan di bandara tadi pagi. Dia bersama istrinya. Sepertinya mau ke Timur Tengah,” sebutnya.
Joko membeberkan, polisi sebelumnya sudah menginfokan kepada AJN untuk tidak bepergian ke luar Pulau Lombok. Namun, pergerakan yang bersangkutan terendus. Pihak kepolisian yang telah memantau AJN kemudian mengamankannya saat akan terbang ke luar negeri bersama istrinya.
Terpisah, Dirres PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Ni Made Pujewati enggan berkomentar banyak terkait penetapan tersangka dan penangkapan AJN tersebut. “Silakan ke Pak Kabid (Humas Polda NTB). Dalam waktu dekat kita kasih yang terbaik ya,” terangnya.
Sebelumnya, kasus ini terungkap ketika dua santriwati yang merupakan korban tersangka melapor ke Dit PPA-PPO Polda NTB terkait dugaan kekerasan seksual yang mereka alami.
Di kasus ini, salah satu korban diduga telah mendapat dugaan kekerasan seksual dari oknum tuan guru itu selama 10 tahun sejak 2015. Sedangkan satu korban lainnya menjadi korban saat berumur 17 tahun sejak 2024. Korban bervariasi, ada yang telah lulus dan masih bersekolah di ponpes itu.
Modusnya, tersangka mengaku tengah melakukan pembersihan rahim terhadap korban. Dengan tipu dayanya, ia mengatakan yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban bukan dirinya tapi jin.
Oknum petinggi ponpes itu juga telah mewanti-wanti para korban untuk tidak membeberkan kekerasan yang dialaminya. AJN mengatakan bahwa suatu saat dia akan difitnah melakukan dugaan kekerasan seksual. (mit)
