Beranda blog Halaman 106

PKB NTB Siap Gelar Muscab Serentak 16 April Besok, Bidik Kemenangan di Pemilu 2029

globalfmlombok.com
-
0
PKB NTB Siap Gelar Muscab Serentak 16 April Besok, Bidik Kemenangan di Pemilu 2029

Mataram (globalfmlombok.com)-

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat (PKB NTB) Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa PKB akan menggelar kegiatan musyawarah cabang (Muscab) serentak di seluruh wilayah NTB pada tanggal 16 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa Muscab merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang, yakni kabupaten/kota, yang bertujuan menentukan struktur kepengurusan terbaik guna memenangkan PKB di seluruh NTB.

“Masyarakat Nusa Tenggara Barat dimanapun berada. Insyaallah pada tanggal 16 April 2026 Partai Kebangkitan Bangsa akan melaksanakan musyawarah cabang serentak se-Nusa Tenggara Barat,,” ujar Lalu Hadrian.

Menurut pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini konsep Muscab kali ini difokuskan pada tiga hal utama, yakni konsolidasi organisasi, persiapan struktur kepengurusan yang tangguh, serta persiapan program-program kerja.

Konsolidasi, mempersiapkan struktur kepengurusan yang tangguh, dan mempersiapkan program-program kerja menjadi konsep utama dalam Muscab yang digelar esok hari,” kata Lalu Hadrian.

Ia menegaskan bahwa program kerja yang disusun nantinya akan menjadi acuan dalam upaya pemenangan PKB pada Pemilu 2029.

“Sehingga program-program kerja tersebut menjadi acuan pemenangan pada Pemilu 2029 yang akan datang,” lanjutnya.

Lebih jauh, Lalu Hadrian menyebut Muscab sebagai wadah strategis untuk memperkuat soliditas kader dan menyatukan semangat perjuangan partai.

Muscab menjadi wadah konsolidasi kader, wadah untuk ikhtiar bersama, serta wadah menyatukan tekad dan semangat dalam rangka menjemput kemenangan pada Pileg 2029 yang akan datang,” tuturnya.

PKB menargetkan kemenangan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Untuk itu, Muscab akan dihadiri dan dipimpin langsung oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Target PKB adalah menang di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Muscab akan dihadiri dan dipimpin oleh para pengurus DPP,” tegas Lalu Hadrian.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pengurus DPP telah berada di seluruh kabupaten/kota di NTB untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Muscab serentak.

Alhamdulillah, hari ini telah hadir pengurus DPP yang sudah berada di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Lalu Hadrian pun mengajak seluruh kader dan pengurus PKB di berbagai tingkatan untuk menyukseskan agenda tersebut.

“Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh kader PKB, seluruh jajaran pengurus dari semua tingkatan ranting, anak cabang, cabang, bahkan hingga tingkat DPW untuk mensukseskan Muscab serentak ini,” tegasnya.

Ia optimistis, melalui Muscab serentak ini, PKB dapat menunjukkan kesiapan dan kekuatan dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Insyaallah, dengan Muscab serentak ini, PKB menunjukkan bahwa pada tahun 2029 PKB akan memenangkan pemilu di Nusa Tenggara Barat,” kata Lalu Hadrian menambahkan

MGPA Kirim Dua Pebalap Wakili Indonesia di Ajang ARRC 2026

globalfmlombok.com
-
0
MGPA Kirim Dua Pebalap Wakili Indonesia di Ajang ARRC 2026

Praya (globalfmlombok.com) – Meski tidak lagi menjadi tuan rumah ajang Asia Road Race Championship (ARRC) mulai 2026, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) tetap ambil bagian dalam kejuaraan balap bergengsi tersebut dengan mengirim dua wakilnya ke jajaran ofisial internasional.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyampaikan bahwa dua perwakilan tersebut adalah Eddy Saputra dan Awallutfi Andhika Putra. Keduanya dipercaya mengemban peran penting dalam penyelenggaraan ARRC 2026.

Eddy Saputra ditunjuk oleh Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) sebagai Race Director permanen, sementara Awallutfi Andhika Putra dipercaya sebagai International Jury Member.

“Keduanya sudah mulai bertugas di ARRC seri Malaysia,” ujar Priandhi, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut dinilai tidak sekadar pencapaian individu, tetapi juga menjadi pengakuan atas kualitas sumber daya manusia Indonesia di level internasional, khususnya dalam pengelolaan balap motor.

Sebagai Race Director, Eddy Saputra memegang kendali utama jalannya perlombaan dari ruang race control. Ia bertanggung jawab menentukan berbagai keputusan krusial, mulai dari memulai, menghentikan, hingga melanjutkan balapan, termasuk pemberian sanksi kepada peserta.

Peran tersebut menuntut ketegasan, ketelitian, serta kemampuan mengambil keputusan cepat dalam situasi dinamis di lintasan. Selain itu, Race Director juga harus berkoordinasi dengan berbagai perangkat balap seperti marshal, steward, hingga Clerk of the Course.

“Eddy Saputra merupakan pemegang Super Licence FIM dan dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin balapan di level Asia,” kata Priandhi.

Sementara itu, Awallutfi Andhika Putra sebagai International Jury Member memiliki tanggung jawab dalam aspek yudisial balapan. Ia berperan sebagai pengawas sekaligus pengambil keputusan tertinggi dalam hal yang berkaitan dengan regulasi dan sengketa di lintasan.

Penunjukan Awallutfi juga sejalan dengan kebijakan FIM yang mendorong kehadiran figur muda dalam struktur jury, guna menghadirkan perspektif baru dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

Priandhi menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada kedua wakil MGPA tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas dalam menjaga standar balap internasional.

“Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang kepercayaan dan profesionalisme. Indonesia mampu berkontribusi dalam menjaga kualitas balap sesuai regulasi FIM,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” MGPA Kirim Dua Wakilnya di Ajang ARRC 2026 “

Menata Ulang Arah Pembangunan, NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

globalfmlombok.com
-
0
Menata Ulang Arah Pembangunan, NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan satu pesan kunci. Meninggalkan pola kerja lama yang sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial. Ia mendorong perubahan cara pandang seluruh pemangku kebijakan, dari kompetisi menjadi kolaborasi.

“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4/2026).

Wagub NTB menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan.

“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Umi Dinda secara terbuka menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini, menurutnya, kerap melahirkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran.

Pra-Musrenbang 2026 dijadikan momentum untuk membongkar pola lama tersebut. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan—mulai dari pusat hingga daerah—didorong menjadi fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan terarah.

“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.

Tiga Agenda Penopang Pembangunan 2027

Dalam kerangka itu, Pemprov NTB menegaskan tiga agenda besar yang akan menjadi penopang pembangunan 2027.

Pertama, Ketahanan Pangan Berbasis Perlindungan Lahan Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, NTB dihadapkan pada tantangan serius berupa alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lahan produktif.

Kedua, Akselerasi Ekonomi Digital dan UMKM. Transformasi digital diposisikan sebagai pintu masuk untuk meningkatkan daya saing. UMKM didorong naik kelas melalui adopsi teknologi, bukan sekadar bertahan di pasar lokal, tetapi mampu menembus pasar global.

Yang ketiga, Peningkatan Kualitas SDM. Penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran menjadi prioritas berbasis data. Intervensi diarahkan lebih presisi agar dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Pra-Musrenbang Tidak Sekadar Seremoni

Berbeda dari pola sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak lagi sekadar seremoni. Umi Dinda menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang jujur dan terbuka.

Ia meminta kepala daerah dan OPD untuk menyampaikan persoalan nyata tanpa dibungkus laporan normatif. “Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis problem solving.

Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap memasang target ambisius: menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata.

Optimisme ini bukan tanpa dasar. Pemerintah meyakini bahwa dengan perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, target tersebut dapat dicapai secara bertahap. “Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,”  ujarnya mengingatkan.

Pada bagian lain, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya orkestrasi pembangunan berkelanjutan yang terarah dan terukur. Capaian indikator tahun 2025 menunjukkan hasil positif, seperti penurunan kemiskinan menjadi 11,38% serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun, sejumlah tantangan seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, hingga emisi GRK masih perlu diperkuat.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan NTB 2027 difokuskan pada akselerasi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, Pengembangan ekosistem industri agromaritim, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Melalui Pra-Musrenbang ini, diharapkan terbangun kesepakatan kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun RKPD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (ham)

Dana Revitalisasi Sekolah di NTB Capai Rp1 Triliun

globalfmlombok.com
-
0
Dana Revitalisasi Sekolah di NTB Capai Rp1 Triliun

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat memastikan peningkatan signifikan program revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2026. Nilai anggaran yang digelontorkan diproyeksikan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi menembus Rp1 triliun.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa pada 2025 NTB hanya memperoleh alokasi sekitar Rp452,99 miliar. Namun pada tahun ini, nilainya meningkat drastis.

“Nah, tahun ini jumlahnya tiga kali lipat, jadi mungkin akan mencapai hampir satu triliun lebih,” ujar Fajar usai kunjungan kerja ke SMAK Kesuma Mataram, Selasa (14/4/2026).

Selain anggaran, jumlah sekolah penerima manfaat program Revitalisasi Sekolah yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya jumlahnya lebih terbatas, tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.600 sekolah atau naik tiga kali lipat.

Fajar mengungkapkan, peningkatan tersebut telah dibahas bersama Gubernur NTB dalam pertemuan sebelumnya. Pemerintah daerah berharap agar dukungan revitalisasi terus bertambah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Dalam kunjungannya ke SMAK Kesuma Mataram, Fajar meninjau langsung hasil pelaksanaan revitalisasi. Ia menilai kondisi ruang belajar menjadi lebih nyaman dan berdampak positif terhadap antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran.

“Tadi saya melihat suasana kelas lebih baik dan anak-anak lebih semangat belajar,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan utama program revitalisasi adalah memastikan seluruh siswa di Indonesia dapat belajar dengan nyaman dan fokus. Selain perbaikan fisik bangunan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti papan digital interaktif atau smart board.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,4 triliun untuk revitalisasi sekolah secara nasional pada 2026. Dana tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 11.000 sekolah, dengan total sasaran hingga 71.000 sekolah secara bertahap.

Prioritas program ini mencakup sekolah rusak, wilayah terdampak bencana, serta daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain itu, bantuan perangkat pembelajaran digital seperti interactive flat panel (IFP) juga akan ditingkatkan. Dalam satu sekolah, jumlah perangkat dapat ditambah hingga maksimal tiga unit, menyesuaikan kebutuhan rombongan belajar.

Fajar menegaskan, peningkatan anggaran dan fasilitas ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional, meskipun di tengah tantangan ekonomi global.

Sementara itu, Kepala SMAK Kesuma Mataram, Lerisda Sitohang, mengaku bangga atas kunjungan Wamen Dikdasmen ke sekolahnya. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh civitas sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami sangat bangga dan bersyukur mendapat kunjungan ini. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kunjungan tersebut Wamen juga meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penggunaan smartboard, serta hasil revitalisasi yang telah rampung pada tahun sebelumnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dana Revitalisasi Sekolah di NTB Rp1 Triliun “

Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo Terancam Sanksi Berat

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo Terancam Sanksi Berat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus dugaan pemerasan terhadap Camat Pajo, Imran, oleh tiga oknum jaksa hingga Rp30 juta mendapat perhatian serius Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Asisten Pengawasan Kejati NTB, I Wayan Eka Widdyara, Selasa (14/4/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. Jika terbukti adanya pemerasan dengan memanfaatkan kewenangan, para oknum jaksa tersebut terancam sanksi sedang hingga berat.

“Itu kalau mereka betul berbuat hal dengan memanfaatkan kewenangannya,” ujar Eka.

Ia menjelaskan, Bidang Pengawasan Kejati NTB telah lebih dulu melakukan penelaahan atas informasi yang beredar, baik dari media sosial maupun laporan informasi khusus (lapidsus) yang diterima dari intelijen.

Setelah data awal dikumpulkan, Kejati NTB kemudian mengajukan permintaan klarifikasi kepada pihak terkait. Proses klarifikasi tersebut bertujuan menghimpun keterangan sebagai bahan awal pembuktian.

“Permintaan klarifikasi dalam waktu tujuh hari dan bisa diperpanjang sekali menjadi 14 hari,” katanya.

Eka menambahkan, apabila bukti awal dinilai cukup, penanganan perkara akan ditingkatkan ke tahap inspeksi kasus atau pemeriksaan mendalam. Tahapan ini akan menjadi penentu dalam memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Jika terbukti, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Kita tidak bisa menghukum orang tanpa pembuktian. Kalau tertangkap tangan, tentu berbeda,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejati NTB, Wahyudi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi terhadap tiga oknum jaksa tersebut. Permintaan dilakukan melalui pertemuan daring karena ketiganya saat ini telah bertugas di luar wilayah NTB.

Dalam pengakuannya, Imran menyebut tiga jaksa yang diduga terlibat masing-masing berinisial J, K, dan IS. Ketiganya merupakan pejabat di Kejaksaan Negeri Dompu saat peristiwa tersebut terjadi.

Imran mengaku dimintai uang hingga Rp30 juta dengan janji dapat meringankan hukuman dalam perkara penganiayaan yang menjeratnya. Namun, ia hanya mampu menyerahkan Rp20 juta secara langsung di kantor Kejari Dompu.

Meski telah menempuh upaya damai dengan korban, proses hukum terhadap dirinya tetap berlanjut hingga ia menjalani penahanan. Ia pun merasa telah menjadi korban penipuan sekaligus pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo Terancam Hukuman Berat “

Jembatan Darurat di Sekotong Timur Putus, Akses Warga Kembali Terputus

globalfmlombok.com
-
0
Jembatan Darurat di Sekotong Timur Putus, Akses Warga Kembali Terputus

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Jembatan darurat di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) kembali putus, menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Hingga kini, penanganan permanen dari pemerintah daerah belum terealisasi.

Kepala Desa Sekotong Timur, Marwan Hakim, mengatakan jembatan darurat tersebut putus sekitar lima hingga enam hari lalu. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah.

“Lima enam hari lalu putus lagi. Kami gotong royong memasang tiga batang pohon kelapa agar bisa dilalui, khususnya untuk anak sekolah,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi jembatan yang tidak layak membuat anak-anak takut untuk menyeberang. Bahkan, sebagian orang tua melarang anaknya bersekolah demi menghindari risiko kecelakaan.

“Karena berisiko, sementara ini hanya bisa dilalui dengan batang kelapa yang kami pasang,” imbuhnya.

Pemerintah desa telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan meminta Dinas Pekerjaan Umum segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen. Berdasarkan informasi yang diterima, proyek tersebut masih dalam tahap persiapan administrasi lelang dan direncanakan mulai dikerjakan pada April ini.

Marwan menegaskan, pihaknya akan menemui Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk memastikan komitmen pembangunan tersebut. Ia khawatir keterlambatan penanganan dapat memicu jatuhnya korban.

Selain pelajar, para guru yang mengajar di wilayah Mareje juga terdampak. Mereka terpaksa berjalan kaki, bahkan ada yang nekat melintasi jembatan dengan kendaraan meski dalam kondisi berbahaya.

“Terpaksa dilalui karena itu satu-satunya akses terdekat,” katanya.

Tak hanya itu, distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut terhambat. Orang tua harus mengambil paket makanan ke seberang jembatan, sehingga dikhawatirkan kualitas makanan menurun akibat keterlambatan distribusi.

Pemerintah daerah berencana menangani pembangunan jembatan bersamaan dengan perbaikan akses jalan menuju wilayah tersebut. Pembangunan jembatan direncanakan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara perbaikan jalan dianggarkan melalui APBD murni tahun 2026.

Warga berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat kembali normal dan aman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Darurat di Sekotong Timur Putus “

Kekurangan Kapal Angkut Sapi, Peternak NTB Minta Perhatian Presiden

globalfmlombok.com
-
0
Kekurangan Kapal Angkut Sapi, Peternak NTB Minta Perhatian Presiden

Mataram (globalfmlombok.com) – Para peternak sapi asal Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait keterbatasan kapal pengangkut ternak di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang truk pengangkut sapi yang akan dikirim ke wilayah Jabodetabek untuk kebutuhan Iduladha.

Penumpukan truk kembali terjadi di kawasan pelabuhan, bahkan hingga memicu kekhawatiran kerugian bagi para peternak. Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI), Furkan Sangiang, menjelaskan bahwa pengiriman ternak sebenarnya telah dimulai sejak pasca-Idulfitri.

“Pengiriman sudah dimulai sejak 25 Maret, tetapi puncaknya terjadi pada 5 sampai 30 April,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, lonjakan pengiriman menyebabkan peningkatan signifikan jumlah truk yang masuk ke pelabuhan. Jika sebelumnya hanya berkisar 5 hingga 10 truk per hari, sejak awal April jumlahnya melonjak hingga mencapai 40 truk per hari.

Furkan menyebutkan, kuota pengiriman sapi dari Kabupaten Bima ditetapkan sebanyak 17.500 ekor per tahun. Namun, sebagian besar kuota tersebut terserap untuk kebutuhan Iduladha.

“Sebagian besar habis untuk kebutuhan kurban. Tidak semua ke Jabodetabek, ada juga ke Sulawesi,” katanya.

Permasalahan semakin kompleks setelah adanya perubahan mendadak terkait operasional kapal. Dari hasil rapat bersama para pemangku kepentingan, semula disepakati empat kapal akan melayani pengiriman ternak di Pelabuhan Gili Mas. Namun, dua kapal dilaporkan menjalani docking atau perawatan secara tiba-tiba pada 10 April.

“Ini yang membuat kami kecewa, karena terjadi saat puncak pengiriman,” tegasnya.

Akibatnya, terjadi penumpukan tidak hanya pada ternak sapi, tetapi juga komoditas lain seperti jagung. Bahkan, antrean truk dilaporkan mengular hingga sekitar satu kilometer dari area pelabuhan.

Kondisi tersebut memaksa asosiasi bersama pemerintah daerah mengeluarkan imbauan penghentian sementara pengiriman. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko cedera pada ternak akibat bongkar muat berulang.

“Ada sapi yang patah karena turun naik dari truk. Ini menjadi risiko di lapangan,” ungkap Furkan.

Selain itu, beban biaya juga meningkat karena lamanya antrean. Sejumlah truk harus menunggu hingga 5 sampai 10 hari, sehingga pengemudi meminta tambahan biaya operasional harian.

Furkan menegaskan, momentum pengiriman menjelang Iduladha sangat krusial. Keterlambatan distribusi berpotensi membuat sapi tidak terserap pasar.

“Kami harus tiba di Jakarta minimal 30 sampai 40 hari sebelum Idul Kurban. Kalau terlambat, sapi bisa tidak laku,” katanya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat ribuan sapi dari Bima dan Dompu yang belum terkirim. Oleh karena itu, pihaknya meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait.

“Kami berharap kepada Presiden, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian untuk membantu. Persoalan ini hampir setiap tahun terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, sektor peternakan sapi di Bima dan Dompu memiliki kontribusi ekonomi yang besar, dengan potensi perputaran uang mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun, belum termasuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Di tengah situasi tersebut, ia juga mengungkap adanya korban jiwa akibat aktivitas distribusi ternak. Dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan, sementara satu korban lainnya mengalami luka serius.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, menyatakan bahwa jumlah truk ternak di Pelabuhan Gili Mas hingga Selasa pagi tercatat sebanyak 51 unit dan telah dijadwalkan berangkat menggunakan kapal Mutiara Sentosa 3 pada sore hari.

“Tidak terjadi penumpukan truk ternak sapi. Yang banyak justru truk pengangkut jagung,” ujarnya.

Meski demikian, para peternak berharap adanya perbaikan sistem distribusi ternak ke depan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kurang Kapal Pengangkut Sapi, Peternak NTB Minta Perhatian Presiden “

Tak Ada Toleransi Kekerasan Seksual di Sekolah, Wamen Dikdasmen Tekankan Lingkungan Aman

globalfmlombok.com
-
0
Tak Ada Toleransi Kekerasan Seksual di Sekolah, Wamen Dikdasmen Tekankan Lingkungan Aman

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan sekolah. Penegasan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan sehat bagi peserta didik.

Pernyataan itu disampaikan Fajar saat melakukan kunjungan ke SMP Negeri 6 Mataram, Selasa (14/4/2026). Ia menekankan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan regulasi untuk memperkuat perlindungan di lingkungan pendidikan.

“Aturan tersebut tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang lingkungan sekolah yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu tantangan utama dunia pendidikan saat ini adalah memastikan seluruh satuan pendidikan terbebas dari praktik kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Ia menegaskan, segala bentuk pelecehan dan perundungan tidak bisa ditoleransi, terlebih jika sampai menimbulkan korban jiwa.

Fajar juga mengaku prihatin atas masih maraknya kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di sekolah. Untuk itu, ia mendorong penguatan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua sebagai langkah preventif.

Ia menilai, banyak kasus yang muncul dipicu oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara keluarga dan pihak sekolah, sehingga berujung pada kesalahpahaman.

“Sering kali terjadi guru dilaporkan atau murid mengalami kekerasan karena komunikasi yang tidak berjalan baik antara keluarga dan sekolah,” jelasnya.

Ia pun mengimbau agar setiap persoalan yang muncul di lingkungan sekolah dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme yang ada, seperti komite sekolah, tanpa harus langsung dibawa ke ranah hukum.

“Persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi antara orang tua dan sekolah, bukan langsung ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan kekerasan dapat berjalan seiring dengan penguatan hubungan antara sekolah dan keluarga. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari implementasi kebijakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

“Di satu sisi kita ingin menekan dan menghilangkan perundungan serta kekerasan seksual, di sisi lain kita juga mendorong komunikasi yang lebih intens antara keluarga dan sekolah,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tak Ada Toleransi terhadap Kekerasan Seksual di Sekolah “

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Pembunuhan Mahasiswi Unram, Dokter Ungkap Kondisi Radiet; Warga Nipah Bantah Isu Pembegalan

globalfmlombok.com
-
0
Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Pembunuhan Mahasiswi Unram, Dokter Ungkap Kondisi Radiet; Warga Nipah Bantah Isu Pembegalan

Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, dengan terdakwa Radiet Adiansyah kembali digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (14/4/2026).

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya dokter Puskesmas Nipah dr. Baiq Julinda Fatma, Fandi Pratama selaku orang pertama yang menemukan korban, serta dua warga Dusun Nipah, Lombok Utara, yakni Sambidi dan Paharudin.

dr. Baiq Julinda Fatma dalam kesaksiannya mengungkapkan, saat terdakwa Radiet dibawa ke Puskesmas Nipah, kondisinya dalam keadaan normal. Hal itu terlihat dari tanda-tanda vital yang masih stabil.

“Keadaan normal, bisa dilihat dari tanda-tanda vital,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan, tekanan darah terdakwa saat itu berada pada angka 90 dan masih dalam batas normal. Selain itu, terdakwa juga masih mampu berkomunikasi dengan baik.

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan rujukan agar terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. “Dasar dilakukan rujukan karena dikhawatirkan adanya cedera kepala,” katanya.

Terkait luka gores pada lengan terdakwa, dr. Julinda mengaku tidak melakukan pemeriksaan secara langsung saat itu. Namun, berdasarkan gambar yang diperlihatkan di persidangan, luka tersebut diduga akibat benda tumpul.

“Jika dilihat dari gambar, kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Meskipun saya tidak tahu benda apa,” jelasnya.

Sementara itu, dua saksi warga Dusun Nipah, Sambidi dan Paharudin, secara tegas membantah adanya kasus pembegalan di lokasi kejadian perkara.

“Tidak pernah terjadi pembegalan selama ini, apalagi pembunuhan di Pantai Nipah,” ujar salah satu saksi.

Kuasa hukum terdakwa sempat menyinggung adanya unggahan di media sosial yang menyebutkan pernah terjadi pembegalan pada tahun 2013 dan 2016 di kawasan tersebut. Namun, kedua saksi kompak membantah informasi tersebut.

Menurut mereka, kabar tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan berpotensi merugikan citra kawasan wisata Pantai Nipah.

“Itu kan netizen bebas berkomentar. Bisa saja untuk menjatuhkan nama Pantai Nipah,” ucapnya.

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa Radiet Adiansyah mengklaim adanya pihak ketiga dalam kasus ini. Ia menyebut dirinya dan korban sempat menjadi korban pembegalan oleh orang tak dikenal pada 27 Agustus 2026.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tambahan untuk mengungkap fakta hukum secara menyeluruh. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidang Lanjutan Dugaan Pembunuhan Mahasiswi Unram: Dokter Ungkap Kondisi Radiet, Warga Nipah Bantah Isu Pembegalan “

Antisipasi Daging Impor, Pengusaha Lokal Lotim Bangun Cold Storage

globalfmlombok.com
-
0
Antisipasi Daging Impor, Pengusaha Lokal Lotim Bangun Cold Storage

Selong (globalfmlombok.com) – Sejumlah pengusaha lokal di Lombok Timur (Lotim) mulai membangun fasilitas tempat penyimpanan dingin atau cold storage guna mengantisipasi masuknya daging impor ke daerah tersebut. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi produk peternakan lokal.

Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur, Suryatman Wahyudi, menyebut perkembangan ini sebagai sinyal positif bagi kemandirian sektor peternakan daerah.

“Pengusaha lokal sekarang sudah mulai tumbuh membangun sejumlah cold storage. Langkah ini efektif untuk mengantisipasi hadirnya daging impor,” ujarnya saat meninjau salah satu fasilitas di Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, fasilitas serupa juga telah beroperasi di Labuhan Haji. Menurutnya, cold storage tersebut telah mengantongi Nomor Kontrol Peternakan (NKP) dari Disnakeswan Provinsi sebagai salah satu syarat operasional.

Ia mengakui, pembangunan fasilitas penyimpanan dingin membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Namun demikian, upaya ini dinilai sebanding dengan manfaat yang diperoleh, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan kualitas daging lokal.

Pada tahap awal, pengusaha di Labuhan Lombok memfokuskan penyimpanan untuk daging ayam, mengingat tingginya permintaan masyarakat terhadap produk daging beku.

“Permintaan daging beku cukup tinggi. Lebih baik kita simpan hasil produksi lokal di cold storage daripada mendatangkan daging beku impor,” tegasnya.

Suryatman menambahkan, setiap cold storage wajib memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diperoleh melalui proses audit ketat oleh tim dari Dinas Peternakan Provinsi NTB. Audit tersebut mencakup kelengkapan dokumen, standar higienitas, serta kesesuaian prosedur operasional.

Sertifikat NKV menjadi bukti bahwa unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020.

Tidak hanya cold storage, pemerintah daerah juga mendorong seluruh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk memiliki sertifikat NKV, bahkan dilengkapi sertifikat halal. Saat ini, di Lombok Timur baru satu RPH ternak besar yang telah mengantongi kedua sertifikat tersebut, yakni RPH Aimel.

“RPH yang ber-NKV di Lombok Timur belum semuanya. Apalagi yang memiliki sertifikat halal, baru satu. Tapi ini akan terus kami dorong,” jelasnya.

Dengan keberadaan cold storage yang tersertifikasi, masyarakat diharapkan semakin yakin terhadap kualitas daging yang dikonsumsi. Fasilitas ini berperan penting dalam menjaga rantai dingin (cold chain) sehingga mutu daging tetap terjaga hingga sampai ke konsumen.

“Ini menjadi jaminan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan sehat,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun terus mendorong pengusaha lokal untuk melengkapi perizinan dan sertifikasi guna memperkuat ekosistem peternakan yang mandiri dan berdaya saing. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Antisipasi Daging Impor, Pengusaha Lokal Lotim Mulai Bangun Cold Storage “

1...105106107...390Halaman 106 dari 390