ANGGOTA DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, meminta agar rencana pembangunan jalan tol Lembar–Kayangan dikaji secara matang. Ia menilai proyek tersebut memiliki konsekuensi besar, baik dari sisi pendanaan maupun kebutuhan lahan.
Dalam pernyataannya di Mataram, Rabu, 18 Juni 2025, Abdul Hadi mengaku telah menerima usulan pembangunan jalan tol tersebut dari masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, aspirasi itu akan diteruskan dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
“Terkait usulan itu memang sudah sampai ke kami. Tinggal disegerakan untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Sebagian sudah kami sampaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika proyek tersebut diwujudkan dalam bentuk jalan tol, maka skema pembangunannya akan melibatkan investor swasta. Pemerintah bertugas menyiapkan lahan, sementara investor bertanggung jawab atas konstruksinya.
“Bentuknya masih harus diputuskan, apakah jalan tol atau bypass. Keduanya punya konsekuensi yang berbeda, terutama soal pembebasan lahan yang cukup besar,” jelas politisi PKS itu.
Dari sisi anggaran, pembangunan jalan tol dinilai membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan pengalaman proyek serupa, biaya pembangunan bisa mencapai Rp100 hingga Rp150 miliar per kilometer, belum termasuk pembebasan lahan.
“Sebagai gambaran, jalan tol sepanjang 80 kilometer dari Solo ke Kulonprogo menelan anggaran sekitar Rp46 triliun. Jika panjang jalan tol Lembar–Kayangan mendekati angka itu, maka biayanya juga akan sangat besar,” terangnya.
Sementara itu, jika pemerintah memilih membangun bypass, maka seluruh pembiayaan—baik konstruksi maupun pembebasan lahan—akan ditanggung negara tanpa melibatkan investor.
“Bypass sepenuhnya dibiayai pemerintah. Dari pembangunan jalan hingga pembebasan lahan,” katanya.
Ia menambahkan, dalam diskusi dengan Balai Jalan, pihaknya mendorong agar pemerintah mengkaji secara mendalam opsi mana yang lebih layak: tol atau bypass. Menurutnya, keterlibatan investor dalam pembangunan jalan tol akan sangat tergantung pada proyeksi lalu lintas dan potensi keuntungan.
“Investor pasti akan menghitung untung-rugi. Apakah lalu lintasnya cukup padat untuk menguntungkan mereka? Jika tidak, mereka enggan berinvestasi,” ujarnya.
Abdul Hadi juga mengungkapkan bahwa saat ini Komisi V DPR RI sedang menggodok sejumlah kebijakan terkait jalan tol melalui Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol. Hasil sementara menunjukkan bahwa banyak investor jalan tol sebelumnya mengalami kerugian.
“Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Sekarang pun untuk proyek Trans Sumatra, investor asing juga mulai dilibatkan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Hadi menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan bentuk pembangunan. Jika memilih jalan tol, pemerintah harus proaktif membebaskan lahan dan menggandeng investor. Namun jika bypass dianggap lebih realistis, maka negara harus siap menanggung seluruh biayanya. (ndi)
