Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) NTB memastikan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano tetap beroperasi di tengah puncak demo menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Selasa, 2 Juni 2026. Para massa aksi rencananya akan menduduki sejumlah akses vital salah satunya Pelabuhan Poto Tano yang menjadi satu-satunya penghubung laut antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar memastikan operasional di pelabuhan tidak akan terganggu dengan adanya aksi massa ini. Pelayanan di pelabuhan sama seperti hari-hari biasa, tidak ada pembatasan penumpang, begitu pun dengan pengurangan jumlah kapal.
“Dari kemarin pelabuhan tetap buka, saya sudah koordinasi dengan ASDP. Gak ada pelabuhan tutup, layanan tetap seperti biasa. Yang unjuk rasa kan di luar pelabuhan,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.
Meski demikian, dampak terhadap arus lalu lintas menuju pelabuhan tetap terjadi karena perlambatan pergerakan kendaraan dan antrean di akses masuk pelabuhan. Untuk mengurangi potensi kemacetan tersebut, Dishub telah berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, operator penyeberangan, serta pihak terkait lainnya guna mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan di lapangan.
“Kami bersama kepolisian dan TNI melakukan pengamanan di lapangan. Untuk lalu lintas darat juga sudah disiapkan rekayasa arus kendaraan agar aktivitas penyeberangan tetap lancar,” katanya.
Pihaknya juga memastikan distribusi logistik menjadi prioritas utama selama demonstrasi berlangsung. Kendaraan pengangkut logistik, terutama yang membawa barang mudah rusak seperti bawang dan kebutuhan pokok lainnya akan diprioritaskan untuk menyeberang.
“Logistik menjadi prioritas kami. Barang-barang yang cepat rusak harus segera diseberangkan agar tidak mengalami kerugian,” jelasnya.
Selain itu, ASDP juga dikatakan telah menyiapkan antisipasi berupa penambahan kapal apabila diperlukan untuk mengurai antrean kendaraan.
Adapun dengan terjadinya kemacetan panjang per hari Senin, 1 Juni kemarin, Ervan mengaku kondisi tersebut bukan disebabkan oleh penutupan pelabuhan, melainkan karena banyak pengguna jasa yang mempercepat jadwal keberangkatan setelah menerima informasi yang beredar di media sosial.
“Banyak masyarakat dan pelaku usaha logistik yang khawatir pelabuhan akan ditutup, sehingga mereka memajukan jadwal penyeberangan. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan,” ungkapnya.
Pun menyinggung soal video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kondisi pelabuhan tanpa kapal, ia membantah adanya penghentian operasional. Menurutnya, kapal tetap beroperasi sesuai jadwal.
“Dalam kondisi normal ada sekitar 10 kapal yang beroperasi setiap hari dan 18 kapal dalam posisi siaga. Jadi tidak benar jika dikatakan tidak ada kapal yang beroperasi,” tegasnya.
Dengan kondisi ini, mantan Plt Kepala BPKAD NTB itu tetap mengimbau mengimbau masyarakat khususnya penumpang agar tetap tenang dan bersabar apabila terjadi keterlambatan akibat kepadatan arus kendaraan. Masyarakat juga diminta menyesuaikan jadwal perjalanan jika tidak terlalu mendesak.
“Kami memahami adanya ketidaknyamanan akibat aksi di sekitar pelabuhan. Namun, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Yang terpenting, operasional pelabuhan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan,” pungkasnya.
