Praya (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih mematangkan rencana penyelesaian utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dari pihak ketiga yang mencapai sekitar Rp23 miliar. Rencananya, penyelesaian utang akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun. Tidak sekaligus, karena harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan anggaran daerah.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., saat dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela meninjau kampong adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Rabu (2/9). “Penyelesaian utang RSUD Praya kita rencanakan bertahap sampai tahun 2027 mendatang,” sebutnya.
Namun sebelum itu, akan ada proses audit untuk memastikan angka-angka yang ada memang benar. Sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Barangnya (utang RSUD Praya) akan diaudit terlebih dahulu. Baru akan dieksekusi proses pembayarannya,” tegas Firman.
Penyelesaian persoalan utang tersebut lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini, penting dilakukan agar soal ketersediaan obat maupun barang habis pakai (BHP) di RSUD Praya tetap terjaga. Jangan sampai karena persoalan utang tersebut, ketersedian obat maupun BHP jadi terganggu.
Pasalnya, utang yang masih ada sekarang ini kebanyakan berupa tagihan dari vendor penyediaan obat maupun BHP yang belum selesai dibayarkan. Sehingga untuk menjaga ketersedian obat dan BHP sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlanjut, maka pemerintah daerah memutuskan untuk intervensi. Membantu menyelesaikan utang RSUD Praya yang masih ada.
Soal kemudian apakah pemerintah daerah boleh menyelesaikan utang RSUD Praya, padahal statusnya sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Firman mengatakan kajian hukum sudah ada. “Ada skemanya. Sehingga intervensi ini tidak menyalahi aturan. Karena RSUD Praya-kan juga milik pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Firman menambahkan, kondisi utang RSUD Praya saat ini sebenarnya sudah jauh menurun dari tahun sebelum-sebelumnya. Artinya, secara kemampuan RSUD Praya bisa mengurangi beban utanganya. Tetapi pemerintah daerah ingin ada upaya percepatan. Sehingga sisa utang RSUD Praya bisa segera dituntaskan. (kir)
