Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan mengkaji rencana pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk RSUD H. Moh. Ruslan Mataram dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Langkah tersebut diambil menyusul kerusakan alat MRI rumah sakit tersebut yang mengakibatkan pasien harus dirujuk ke luar daerah untuk menjalani pemeriksaan.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kerusakan alat MRI yang merupakan salah satu fasilitas vital dalam pelayanan kesehatan.
“Soal itu saya sudah menerima laporannya dan memang alat itu sangat vital untuk memeriksa penyakit pasien,” ujarnya, Senin (20/7).
Menurut Mohan, pengadaan MRI tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, termasuk hasil pembahasan APBD Perubahan, mengingat harga alat tersebut sangat mahal.
Ia menegaskan, Pemkot Mataram sedang berupaya mencari solusi agar kebutuhan alat MRI dapat dipenuhi meski kondisi keuangan daerah masih terbatas.
“Memang rumah sakit harus mempunyai MRI karena sangat vital. Untuk MRI, insyaallah kita upayakan,” katanya.
Mohan menambahkan, dirinya juga telah berkoordinasi dengan Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Mataram, dr. Hj. Eka Nurhayati, guna mencari berbagai alternatif agar rumah sakit dapat kembali memiliki fasilitas MRI.
Menurutnya, peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas medis menjadi perhatian serius pemerintah karena RSUD H. Moh. Ruslan merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Nusa Tenggara Barat setelah RSUD Provinsi NTB.
“Ini harapan masyarakat banyak. Karena itu saya minta agar kualitas pelayanan dan infrastruktur rumah sakit terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Mataram, dr. Hj. Eka Nurhayati, menjelaskan alat MRI rumah sakit telah rusak sejak beberapa bulan lalu dan tidak dapat diperbaiki lagi karena faktor usia. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan MRI.
Situasi semakin sulit karena alat MRI milik RSUD Provinsi NTB yang selama ini menjadi tujuan rujukan juga mengalami kerusakan. Akibatnya, pasien yang memerlukan pemeriksaan MRI harus dirujuk ke luar daerah, termasuk ke Bali.
“Pasien kami rujuk ke luar daerah karena di NTB tidak ada lagi rumah sakit yang memiliki MRI,” katanya.
Eka menambahkan, hingga saat ini pengadaan alat MRI baru belum diusulkan karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Selain itu, layanan pemeriksaan MRI dalam skema BPJS Kesehatan merupakan bagian dari paket pembiayaan pelayanan sehingga tidak dapat diklaim secara terpisah. (pan)
