Mataram (globalfmlombok.com) –
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB. Pesan tersebut disampaikan saat peluncuran Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur di Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB, Mataram, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menyinggung peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur NTB Minta Pengawasan Tata Kelola PUPRPKP Diperkuat
Iqbal menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di Dinas PUPRPKP harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai aturan. Menurutnya, pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemerintahan akan terus dilakukan secara langsung sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi.
Ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang dikelola harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pelayanan publik, bukan kepentingan lain,” pesannya.
Gubernur Iqbal Tegaskan Praktik Buruk Harus Dihentikan
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal mengaku mengetahui berbagai praktik atau “tradisi” yang selama ini dinilai tidak baik dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran PUPRPKP NTB segera melakukan perbaikan agar budaya kerja yang mengedepankan integritas dapat terbangun.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Singgung OTT KPK di Lombok Barat, Minta Hormati Proses Hukum
Menanggapi operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lombok Barat, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia berharap kasus tersebut menjadi peristiwa terakhir yang mencoreng tata kelola pemerintahan di NTB.
Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajarannya agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(ris/r)
