Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE, meminta pemerintah bersama Pertamina untuk menyederhanakan persyaratan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Menurutnya, aturan baru yang mewajibkan sejumlah dokumen tambahan justru menyulitkan nelayan dalam memperoleh solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
Misban menjelaskan, sebelumnya nelayan yang telah terdaftar cukup menggunakan barcode sebagai bukti untuk mendapatkan BBM subsidi. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, nelayan diminta melengkapi berbagai persyaratan tambahan, seperti foto dan surat keterangan dari lingkungan yang menyatakan bahwa sampan atau perahu tersebut benar milik nelayan yang bersangkutan.
“Padahal mereka sudah memiliki barcode. Sekarang masih harus melengkapi foto dan surat keterangan kepemilikan sampan. Ini tentu cukup menyulitkan bagi nelayan,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.
Ia menilai, kebijakan tersebut justru menambah beban administrasi bagi nelayan yang sehari-hari bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan aktivitas melaut. Menurutnya, proses verifikasi seharusnya sudah dilakukan saat penerbitan barcode sehingga nelayan tidak perlu kembali mengurus berbagai dokumen tambahan.
Misban mengatakan, apabila memang diperlukan validasi data, mekanisme tersebut sebaiknya dilakukan melalui pembaruan data oleh pemerintah dan Pertamina tanpa menghambat akses nelayan terhadap BBM subsidi.
“Kalau memang perlu pendataan ulang, lakukan pendataan. Jangan sampai nelayan yang sudah memiliki barcode justru dipersulit dengan persyaratan baru,” katanya.
Politisi Hanura ini membandingkan mekanisme pembelian BBM subsidi untuk kendaraan yang dinilainya lebih sederhana. Menurutnya, pengguna kendaraan cukup menunjukkan barcode tanpa harus membawa surat keterangan tambahan, sehingga seharusnya mekanisme serupa juga dapat diterapkan bagi nelayan.
Misban mengungkapkan bahwa keluhan terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi telah banyak disampaikan oleh para nelayan. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah diteruskan melalui organisasi nelayan hingga ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dirasakan di lapangan.
Karena itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini meminta pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah nyata untuk menyederhanakan prosedur penyaluran BBM subsidi bagi nelayan. Menurutnya, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan karena keberlangsungan pekerjaan mereka sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
“Nelayan kita sudah menghadapi berbagai tantangan saat mencari nafkah. Jangan sampai mereka masih dibebani dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit untuk mendapatkan BBM subsidi yang memang menjadi hak mereka,” tegas Misban. (fit)
