Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan keberadaan pesawat air atau seaplane dan pembangunan terminal di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tetap berjalan meski diiringi dengan penolakan pembangunan terminal oleh sejumlah masyarakat.
Kepala Kadis Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik mengatakan hingga saat ini rencana operasional Seaplane masih berada pada tahapan pemenuhan berbagai persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk proses perizinan dan kajian lingkungan. Dengan demikian, belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan di lapangan.
Pemkab Loteng bersama pihak-pihak terkait juga terus membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat, termasuk para nelayan dan pemuda di sekitar Bendungan Batujai. Sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan komprehensif, termasuk mengenai aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bendungan.
Terkait anggapan proyek tersebut dipaksakan, Ahsanul menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat. Seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap tahapan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, maupun lingkungan sebelum dapat dilaksanakan.
“Pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat. Justru seluruh proses dilakukan secara bertahap agar setiap aspek dapat dikaji secara matang dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan pengembangan investasi di daerah harus mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, koordinasi dengan Pemkab Loteng akan terus dilakukan agar masyarakat setempat dapat memperoleh peluang berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pengembangan kawasan tersebut.
“Pemprov NTB berharap komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat terus terbangun sehingga setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan upaya mendorong investasi yang berkualitas bagi pembangunan daerah,” jelasnya.
Di samping itu, pihaknya juga mengaku menghormati aspirasi sebagian masyarakat yang menyampaikan penolakan terhadap rencana operasional Seaplane di kawasan Bendungan Batujai.
“Aspirasi tersebut merupakan hal yang wajar dalam setiap proses pembangunan dan menjadi bagian dari perhatian masyarakat terhadap rencana investasi yang akan dilaksanakan,” katanya.
Pemprov NTB, katanya berkomitmen mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, dan dialog dengan masyarakat agar seluruh pihak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai rencana pengembangan tersebut.
“Setiap investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, masukan dan aspirasi warga merupakan bagian penting yang akan didengar dan menjadi perhatian dalam setiap tahapan proses,” pungkasnya. (era)
