Mataram (globalfmlombok.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyetujui rencana Pemprov NTB membangun jalan port to port Lembar-Kayangan yang direncanakan mulai dibangun fisik tahun 2027.
Menurutnya, konektivitas yang baik mampu menghemat biaya logistik dan transportasi, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTB.
“Port to Port kan, jadi prinsipnya adalah konektivitas terhubung akan meningkatkan produktivitas. Mengurangi biaya logistik, transportasi. Saya setuju sekali,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin.
Ia menilai, jalan Lembar-Kayangan yang ada saat ini membutuhkan setidaknya 5 – 6 jam untuk sampai ke masing-masing lokasi. Padahal, jarak antara keduanya hanya sekitar 100 kilometer. “Ini terlalu panjang, lama. Dengan demikian biayanya juga tentu lebih tinggi dengan distribusi dan biaya transportasi logistik,” katanya.
Oleh karena itu, ia menyatakan NTB memang membutuhkan konektivitas baru yang menghubungkan dua pelabuhan utama di provinsi ini. Dengan adanya bypass port to port tersebut, jarak tempuh dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan pun sebaliknya bisa dihemat hingga 2-3 jam.
“Jadi sekali lagi konektivitas yang dihubungkan dengan baik semakin memadai ini yang akan dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk yang di NTB,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen realisasi proyek tersebut saat berkunjung ke Pelabuhan Kayangan. “InsyaAllah tahun 2027 mulai konstruksi,” ujarnya.
Adapun di tahun ini, Pemrpov NTB fokus pada tiga hal, yaitu penyusunan Detail Engineering Design (DED), penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta proses pembebasan lahan.
Jalan bypass Lembar-Kayangan sepanjang kurang lebih 50 kilometer ini akan mengambil rute jalur selatan. Jalur ini melintasi wilayah Gerung, Praya, Sengkol, Keruak, Labuhan Haji, hingga Pringgabaya. Pemilihan rute ini dinilai lebih efisien secara logistik dan ekonomis.
Mengenai mekanisme pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi NTB akan menerapkan skema khusus konsolidasi atau wakaf lahan. Skema ini dirancang tanpa pembayaran tunai langsung. Sebaliknya, dilakukan penataan ulang dan pemberian sertifikat lahan baru yang lebih teratur bagi masyarakat terdampak.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mega proyek Bypass Lembar-Kayangan sepanjang 50 kilometer terkendala. Selain Amdal, Detail Engineering Design (DED) proyek ini juga berpotensi tidak bisa tuntas tahun ini. Padahal, awalnya Amdal dan DED proyek tersebut diproyeksikan tuntas pada 2026, sehingga tahun 2027 bisa langsung mengerjakan proyek fisik. (era)
