Mataram (globalfmlombok.com)–
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi yang membaik, penurunan angka kemiskinan, hingga meningkatnya nilai tukar petani.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Kamis (25/6/2026).
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PPR, dan Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat terkait efektivitas APBD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indah menjelaskan bahwa APBD 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah.
Menurut dia, fokus pembangunan tersebut mencakup pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.
“APBD Provinsi NTB menjadi salah satu instrumen untuk turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Indah.
Ia menyebutkan, salah satu indikator yang menunjukkan dampak APBD adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB. Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 1,47 persen. Namun pada triwulan IV 2025, angka tersebut meningkat menjadi 12,49 persen.
Selain itu, angka kemiskinan di NTB juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di NTB turun dari 11,91 persen pada September 2024 menjadi 11,38 persen pada September 2025.
Di sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani ditunjukkan melalui kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Desember 2025, NTP NTB mencapai 134,14 poin, meningkat dibandingkan Desember 2024 yang berada pada angka 123,31 poin.
Indah menjelaskan, kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan melalui beberapa jalur. Pertama, melalui konsumsi pemerintah berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
Kedua, melalui investasi publik, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, pelabuhan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang berdampak terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
Ketiga, melalui efek berganda (multiplier effect) yang muncul dari belanja pemerintah sehingga mendorong aktivitas sektor swasta, UMKM, perdagangan, dan jasa di sekitar kawasan pembangunan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, APBD juga dinilai berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dampak tersebut terjadi secara langsung melalui proyek pembangunan fisik dan program pemerintah yang melibatkan tenaga kerja lokal.
Sementara secara tidak langsung, penyerapan tenaga kerja tumbuh seiring berkembangnya sektor transportasi, perdagangan, jasa, dan UMKM yang terdorong oleh aktivitas belanja pemerintah.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjut Indah, meyakini pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, orientasi pembangunan daerah akan terus diarahkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(ris)
