Mataram (globalfmlombok.com) – Kebijakan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram, ternyata belum sepenuhnya terealisasi. Sejumlah lembaga pendidikan anak, terutama yang dikelola oleh pihak swasta masih dibolehkan memungut tarif pendaftaran maupun biaya operasional pendidikan kepada para orang tua siswa.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PAUD-PNF) Dinas Pendidikan Kota Mataram, Hj. Sabariah, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, penarikan biaya di tingkat PAUD memang masih terjadi karena saat ini pemerintah daerah sedang berada dalam fase transisi menuju penerapan program wajib belajar 13 tahun.
“Jadi, ke depan kita akan upayakan gratis seperti itu. Jadi kalau masih ada tarif saat ini masih dibolehkan. Karena swasta apalagi, kita mulai transisi pelan-pelan,” ujarnya, Rabu (24/6).
Selain faktor masa transisi, Sabariah menjelaskan bahwa penerapan total kebijakan sekolah gratis ini belum bisa dipaksakan, karena masih membutuhkan payung hukum yang kuat di tingkat daerah. Pemerintah Kota Mataram saat ini, memerlukan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai regulasi turunan untuk mengeksekusi kebijakan wajib belajar 13 tahun tersebut.
Di sisi lain, faktor finansial dan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga menjadi penentu utama. “Tidak semua PAUD gratis. Kita cuma mau menuju ke sana, tapi tergantung kemampuan daerah lagi,” jelas Sabariah.
Ia juga memperkirakan bahwa kesiapan menyeluruh dari Pemerintah Kota Mataram, untuk menanggung konsekuensi anggaran dari program wajib belajar 13 tahun ini masih memerlukan waktu yang cukup lama.
Saat ini, fokus utama Dinas Pendidikan adalah merapikan sistem administrasi dan tata kelola internal terlebih dahulu, agar tidak memicu tuntutan dari masyarakat di kemudian hari, terutama terkait batasan kewajiban pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta.
“Belum siap 100 persen, masih kita benahi dulu tata kelolanya seperti apa menuju ke arah wajib belajar 13 tahun, ” terangnya. (sib)
