Mataram (globalfmlombok.com) – Kawasan pariwisata super prioritas Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadapkan pada persoalan mendasar yang belum kunjung tuntas. Masalah sampah menggunung hingga krisis air bersih masih menjadi pekerjaan rumah besar di kawasan wisata internasional tersebut.
Di Gili Meno, warga bahkan sempat melakukan aksi meminta pemerintah segera menghadirkan solusi jangka panjang terkait krisis air bersih yang telah berlangsung sejak 2023 lalu. Selain itu, persoalan sampah yang menumpuk juga dinilai semakin memprihatinkan akibat belum optimalnya pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, menyoroti belum maksimalnya operasional insinerator pengolahan sampah di TPST yang sebelumnya merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam sistem penanganan sampah di kawasan tiga gili.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTB telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat terkait kondisi insinerator yang hingga kini belum berjalan optimal. Selain itu, koordinasi antara pengelola proyek dengan pemerintah provinsi disebut masih minim.
“Kami sudah pernah meminta kepada mereka, karena sekarang mereka juga tidak ada koordinasi dengan kami di provinsi terkait insinerator itu,” katanya.
Muslim mengatakan pemerintah pusat saat ini masih melakukan penguatan agar operasional insinerator dapat kembali dioptimalkan sehingga mampu menjadi solusi penanganan sampah di kawasan wisata tersebut.
Pemerintah daerah juga meminta agar fasilitas itu benar-benar difungsikan maksimal dan tidak menjadi proyek yang gagal menjawab persoalan sampah masyarakat.
Diketahui, volume sampah yang masuk ke TPST mencapai sekitar 15 hingga 18 ton per hari. Jika insinerator dapat segera beroperasi, gunungan sampah di kawasan tiga gili diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menilai perlunya penerapan uji baku mutu sebagai standar pelayanan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Saya pikir itu sangat diperlukan sebagai standar pelayanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan persoalan sampah dan air bersih di kawasan gili sejauh ini belum terlalu berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Namun, memasuki musim high season, kebutuhan air bersih dipastikan akan terus meningkat seiring berkembangnya fasilitas wisata dan bertambahnya jumlah kunjungan.
“Kalau kunjungan meningkat, kebutuhan air juga semakin tinggi. Karena itu layanan air bersih harus berkelanjutan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga,” ujarnya.
Meski belum mengganggu iklim pariwisata secara langsung, Aulia menegaskan persoalan air bersih yang berlangsung sejak 2023 serta masalah sampah yang belum terselesaikan tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB karena menyangkut layanan dasar bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Air merupakan salah satu infrastruktur dasar. Ini tentu menjadi perhatian kami dan juga Satgas,” tutupnya. (r)
