Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Ni Luh Arini menyoroti wacana penerapan aturan berpakaian atau dress code tertentu dalam kegiatan perpisahan sekolah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi bagi para orang tua siswa, khususnya dari kalangan kurang mampu.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kebijakan yang berkaitan dengan penyeragaman atau aturan berpakaian khusus sebaiknya dipertimbangkan secara matang agar tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ia menilai fokus utama dunia pendidikan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas belajar dan kedisiplinan siswa, bukan pada aspek penampilan yang berlebihan.
“Kalau saya melihat sih, kayaknya malah lebih memberatkan orang tua, khususnya yang tidak mampu,” ujar Arini kepada Suara NTB.
Arini menilai aturan yang terlalu rinci mengenai penampilan siswa dikhawatirkan justru menyerupai budaya luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Mataram.
Menurutnya, prinsip kesederhanaan harus tetap menjadi landasan dalam penerapan kebijakan di lingkungan sekolah. Sekolah dinilai tidak perlu menerapkan aturan yang terkesan berlebihan hingga mengarah pada kewajiban penggunaan pakaian tertentu yang membutuhkan biaya tambahan.
“Ya sederhana saja. Kalau saya melihat, kok seperti di luar negeri begitu. Bukan budaya kita juga,” katanya.
Ia juga menyinggung potensi biaya tambahan yang harus ditanggung wali murid apabila sekolah mewajibkan penggunaan kostum atau atribut tertentu di luar seragam yang selama ini sudah dimiliki siswa.
“Dari kostumnya, harus dress code, itu kan butuh biaya,” ujarnya.
Selain itu, Arini meminta dinas terkait lebih tegas dalam mengawasi kebijakan pendidikan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, penerapan aturan di sekolah tetap diperbolehkan sepanjang tidak memberatkan siswa maupun orang tua.
Arini berharap setiap kebijakan di lingkungan pendidikan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial.
“Artinya, pembatasan atau aturan boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara tersebut. (fit)
