Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mengusulkan anggaran sebesar Rp240 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di sejumlah kawasan pesisir yang mengalami abrasi parah.
Usulan tersebut diajukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek dan penganggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga permukiman warga dan infrastruktur publik yang berada di dekat bibir pantai.
“Usulan anggaran sekitar Rp240 miliar itu sudah kami ajukan melalui BWS selaku eksekutor karena mereka yang memiliki kewenangan anggaran,” ujarnya, Selasa (26/5).
Menurut Lale, Pemerintah Kota Mataram terus mendorong percepatan penanganan abrasi karena dampaknya semakin luas. Pemkot, kata dia, bertindak sebagai pemilik wilayah sekaligus pengusul proyek, sedangkan pemerintah pusat melalui BWS akan menangani aspek teknis dan penganggaran.
Ia menjelaskan, usulan pembangunan breakwater tersebut juga mendapat dukungan dari pihak legislatif. Bahkan, koordinasi dengan perwakilan komisi di DPR RI telah dilakukan untuk mengawal agar program penanganan abrasi di Kota Mataram dapat masuk dalam prioritas pemerintah pusat.
Lale menyebutkan, penanganan abrasi difokuskan pada empat titik pesisir yang dinilai paling mendesak, yakni Pantai Bintaro, Pantai Mapak, Pantai Pondok Prasi di Kampung Bugis, dan Pantai Gading. Dari seluruh lokasi tersebut, kondisi terparah terjadi di kawasan Pondok Prasi.
“Dari keempat lokasi itu, kondisi di Pondok Prasi merupakan yang paling parah,” katanya.
Ia menjelaskan, abrasi di kawasan Pondok Prasi telah mengikis daratan lebih dari satu meter setiap tahun. Akibatnya, jalan lingkungan selebar 4,5 meter yang sebelumnya digunakan warga kini sebagian besar hilang tergerus ombak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah warga di kawasan pesisir juga terdampak dan sebagian telah habis terkikis air laut.
Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi diperkirakan akan terus meluas dan mengancam kawasan permukiman lainnya di sepanjang pesisir Kota Mataram. Karena itu, pembangunan breakwater dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk meredam gelombang laut sekaligus melindungi garis pantai dari pengikisan.
Selain melindungi permukiman warga, proyek tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberadaan fasilitas umum dan akses jalan di kawasan pesisir yang selama ini mulai terancam rusak akibat hantaman ombak saat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.
Lale menambahkan, dokumen usulan beserta data kebutuhan penanganan sesuai kondisi lapangan telah diserahkan kepada pemerintah pusat. Saat ini, usulan tersebut sudah masuk dalam basis data perencanaan BWS sehingga tinggal menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat.
“Terkait penyusunan detail engineering design (DED), nantinya akan dilakukan lebih lanjut oleh pihak BWS,” jelasnya.
Pemerintah Kota Mataram berharap proyek pembangunan pemecah gelombang tersebut dapat segera direalisasikan guna mencegah abrasi semakin parah. Pemkot optimistis usulan itu dapat terealisasi mengingat sebelumnya pemerintah pusat juga telah membantu penanganan kedaruratan di sejumlah titik sungai di Kota Mataram.
“Seperti keberhasilan koordinasi sebelumnya, kami berhasil mendapatkan bantuan pusat untuk penanganan kedaruratan Sungai Unus dan Sungai Ancar yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan,” pungkasnya. (pan)
