Mataram (globalfmlombok.com)-
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Hario K. Pamungkas memaparkan lima rekomendasi utama guna memperkuat pengendalian inflasi daerah. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026), yang menjadi rangkaian kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, inflasi daerah pada September 2026 tercatat sebesar 0,36 persen secara bulanan (month-to-month), 2,72 persen secara tahun kalender (year-to-date), dan 4,18 persen secara tahunan (year-on-year).
Untuk meredam gejolak harga dan menjaga ketahanan pangan tersebut, Hario K. Pamungkas merumuskan lima langkah strategis pengendali inflasi:
- Penguatan Neraca Pangan Daerah
Melakukan pemutakhiran data ketersediaan, kebutuhan, serta proyeksi surplus dan defisit pangan sebagai landasan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
- Intensifikasi Stabilisasi Pasokan dan Harga
Memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menerapkan prinsip 3T (tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu), mengoptimalkan stok pangan, serta memperkuat distribusi komoditas strategis.
- Penguatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD)
Menjalin sinergi dengan daerah sentra produksi untuk mengamankan kesinambungan pasokan komoditas yang berpotensi defisit, seperti tomat, cabai rawit, dan bawang merah, sekaligus memitigasi risiko gangguan produksi akibat potensi El Niño hingga awal 2027.
- Pengendalian Tarif Jasa
Mendorong penundaan kenaikan tarif jasa yang diatur pemerintah pada triwulan IV-2026 melalui koordinasi intensif bersama penyedia jasa guna meredam tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
- Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok
Mendorong produktivitas serta kelancaran rantai pasok pangan melalui regenerasi petani dan nelayan, penguatan pertanian yang baik (Good Agricultural Practices), pemanfaatan teknologi internet untuk segalanya (IoT), mitigasi dampak cuaca, serta kampanye belanja bijak tanpa pembelian berlebihan bagi masyarakat.
Melalui pemaparan lima rekomendasi tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat semakin kuat dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M., memaparkan bahwa inflasi bulanan tersebut utamanya disumbang oleh kenaikan harga daging ayam ras (0,12 persen), tarif air minum PAM (0,08 persen), udang basah (0,07 persen), tomat (0,05 persen), dan cabai rawit (0,04 persen).
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si., yang mewakili Gubernur NTB, menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Koordinasi ini penting untuk berbagi informasi mengenai kondisi terkini di daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, serta merumuskan langkah pengendalian yang konkret dan terukur guna mengantisipasi tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Faozal.(ris)
