Praya (globalfmlombok.com) —
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Kota memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Pangan Murah dan edukasi konsumsi pangan alternatif. Upaya ini diintegrasikan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, 20–21 Oktober 2026.
Kegiatan bertema ”SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB” tersebut difokuskan untuk menekan fluktuasi harga komoditas pangan utama sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Hario K Pamungkas menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2026, inflasi NTB tercatat sebesar 4,18 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di posisi 4,03 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) tercatat 0,36 persen, yang terutama dipicu oleh kenaikan harga cabai rawit dan tomat.
”Gerakan Pangan Murah (GPM) ini kami upayakan menghadirkan komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penyebab inflasi di NTB, seperti cabai dan tomat. Mudah-mudahan dengan adanya GPM ini, harga komoditas tersebut bisa lebih terkendali,” ujar Hario, Rabu (21/10/2026).
Selain sebagai instrumen jangka pendek pengendali harga, GPM disinergikan dengan program sosial Sigap Wakaf, yakni skema wakaf Rp10.000 untuk memperoleh 1 liter minyak goreng.
Diversifikasi Pangan dan Strategi 4K
Guna menekan tekanan permintaan terhadap komoditas tertentu, BI NTB bersama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) juga mendorong perubahan pola konsumsi melalui lomba memasak berbahan dasar ikan air tawar. Langkah ini diambil karena komoditas ikan laut kerap menyumbang tekanan inflasi, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa.
”Melalui edukasi ini, masyarakat didorong memanfaatkan sumber protein alternatif seperti ikan darat, daging ayam, maupun daging sapi sehingga tekanan permintaan terhadap komoditas penyebab inflasi dapat dikurangi,” kata Hario.
Mewakili Gubernur NTB, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Lalu Moh Faozal menegaskan, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,41 persen pada triwulan II-2026 harus diimbangi dengan stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-NTB diminta mengawal empat agenda strategis, yaitu penguatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui akses benih unggul, pupuk, dan teknologi; perluasan kerja sama antardaerah; percepatan hilirisasi pangan; serta penguatan tata kelola inflasi berbasis 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Potensi Daerah dan Penguatan Hulu-Hilir
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri memaparkan, wilayahnya memiliki 450.000 hektar lahan basah dengan produksi gabah kering mencapai 450.000 ton per tahun. Jumlah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan 1,2 juta jiwa penduduk Lombok Tengah sekaligus menopang pasokan pangan nasional.
Saat ini, sektor pertanian Lombok Tengah tengah menguji coba benih padi unggul varietas Gamagora hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mampu mencapai produktivitas 10 hingga 11 ton per hektar. Namun, Pathul juga menyoroti tantangan regulasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang mencakup area perbukitan sehingga memengaruhi iklim investasi pariwisata.
Sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan cuaca dan ancaman fenomena El Niño pada 2027, BI turut menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian berupa pompa air dan greenhouse kepada kelompok tani. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya meredam gejolak harga jangka pendek, tetapi juga mengakselerasi hilirisasi dan kesejahteraan petani di NTB.(ris)
