Bima (globalfmlombok.com) – Harga elpiji 3 kilogram di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima menimbulkan aksi protes warga. Apalagi di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima harga elpiji 3 kilogram mencapai Rp80.000. Hal ini menyebabkan warga memblokade jalan, Kamis (16/7/2026).
Meski demikian, Pertamina Patra Niaga mengklaim penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram telah mencapai 100 persen sesuai alokasi harian pemerintah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bima tetap mengajukan tambahan pasokan sebanyak 5.600 tabung untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan penyaluran elpiji subsidi di Bima masih berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Setiap hari, Pertamina menyalurkan sekitar 3.920 tabung di Kota Bima dan 8.820 tabung di Kabupaten Bima. Rata-rata penyaluran di Kabupaten Bima sekitar 8.820 tabung per hari,” ujarnya, Jumat (17/7).
Ahad mengakui, hasil pemantauan bersama agen di sejumlah kecamatan, seperti Belo, Woha, Monta, dan Palibelo menemukan beberapa pangkalan sempat kehabisan stok. Kondisi itu dipicu tingginya permintaan elpiji subsidi di masyarakat.
“Serapan penggunaan masyarakat terhadap elpiji subsidi sangat tinggi. Dipengaruhi beberapa hal, seperti meningkatnya kebutuhan rumah tangga, pertumbuhan usaha mikro dan dimulainya masa tanam di sejumlah wilayah pertanian,” katanya.
Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan tersebut, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengusulkan penambahan pasokan (extra dropping). Pengawasan distribusi juga terus diperketat bersama agen dan pangkalan agar elpiji subsidi tersalurkan sesuai peruntukannya.
“Kami juga terus melakukan monitoring bersama pemerintah daerah, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan usulan extra dropping sebanyak 5.600 tabung telah disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga dan mulai disalurkan sejak Kamis (16/7).
“Minggu ini Pemkab Bima telah mengajukan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk extra dropping sebanyak 5.600 tabung dan sudah mulai disalurkan sejak Kamis, 16 Juli 2026 dan Jumat, 17 Juli 2026 ke Kecamatan Sanggar, Tambora, Belo, Bolo, Sape, Lambu, Langgudu, Donggo, dan Soromandi,” terangnya pada Jumat (17/7).
Selain penambahan pasokan, Disperindag juga terus melakukan pengawasan terhadap pangkalan yang diduga menjual elpiji subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan pelanggaran disampaikan kepada lima agen penyalur yang membawahi distribusi elpiji di 18 kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kita tetap melakukan sidak dan sudah memberikan pembinaan kepada pangkalan. Untuk yang melanggar sudah kita laporkan kepada agen agar diberikan sanksi sesuai kewenangan,” ujarnya.
Juraidin mengungkapkan, hingga pertengahan Juli ini baru satu pangkalan yang dijatuhi sanksi penghentian penyaluran sementara selama sepekan karena terbukti menjual LPG di luar wilayah distribusinya. Sementara pangkalan lain yang ditemukan melakukan pelanggaran masih diberikan teguran dan pembinaan.
“Yang minggu lalu baru satu yang kita sanksi penghentian sementara karena menjual di luar wilayahnya. Yang lainnya masih kita berikan surat peringatan dan pembinaan,” tegasnya.
Salah seorang warga Desa Tambe, Ina Nisa mengaku masyarakat sudah berulang kali kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram. Menurutnya, warga bahkan harus menunggu lima hingga enam minggu untuk memperoleh gas subsidi.
“Kita ini sebagai ibu rumah tangga disuruh tunggu lima sampai enam minggu. Apa iya kita mampu. Harapan kami gas ini tersedia setiap pekan,” ujarnya.
Ia mengatakan, harga elpiji yang semestinya berada di kisaran Rp18 ribu-Rp25 ribu per tabung kini melonjak menjadi Rp50 ribu-Rp70 ribu. Bahkan, di sejumlah wilayah mencapai Rp80 ribu.
Puluhan warga juga sempat menghadang truk pengangkut elpiji 3 kilogram yang melintas di depan Kantor Desa Ngali, Kecamatan Belo. Aksi spontan itu, dipicu kelangkaan elpiji subsidi dan tingginya harga jual di tingkat pengecer.
Dalam aksinya, warga menuntut agar elpiji dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp20 ribu-Rp25 ribu per tabung. Warga juga menduga sebagian elpiji lebih banyak dijual kepada tengkulak, sehingga mereka harus membeli kembali dengan harga Rp50 ribu-Rp80 ribu per tabung. (hir)
