Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB akan mengusulkan penambahan kuota kepada pemerintah pusat, untuk meredam gejolak melambungnya harga elpiji subsidi 3 kilogram hingga mencapai Rp80 ribu per tabung di Kabupaten Bima.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemprov bersama Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan penambahan pasokan (extra dropping) pada Kamis dan Jumat. Sementara untuk solusi jangka panjang.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Afghan, mengatakan persoalan tingginya harga elpiji subsidi di Bima, Kota Bima, dan Dompu sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak kunjungan TPID yang dipimpin Wakil Gubernur NTB pada awal Juni lalu.
“Dalam pertemuan itu, seluruh daerah di Bima Raya menyampaikan persoalan yang sama, yakni tingginya harga elpiji 3 kilogram. Bahkan persoalan ini sudah menjadi salah satu fokus pembahasan TPID,” ujarnya, Jumat, 17 Juli 2026.
Menurut Afghan, berdasarkan informasi dari Pertamina Patra Niaga, pasokan elpiji subsidi sebenarnya masih mencukupi. Bahkan selama pekan ini telah dilakukan penambahan distribusi untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Untuk stok dan mekanisme penyaluran, sesuai informasi dari Pertamina masih aman. Bahkan ada penambahan pasokan pada Rabu, Kamis, dan Jumat,” katanya.
Ia menjelaskan, tingginya harga elpiji subsidi dipengaruhi sejumlah faktor. Selain meningkatnya konsumsi saat musim tanam dan musim panen, kondisi tersebut juga dimanfaatkan sebagian pengecer untuk menaikkan harga di atas ketentuan.
“Kenaikan harga salah satunya dipengaruhi musim panen dan musim tanam. Pada kondisi seperti ini ada pengecer yang memanfaatkan situasi, sehingga harga di tingkat masyarakat ikut melonjak,” ungkapnya.
Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga dinilai ikut memengaruhi tingginya permintaan. Tidak sedikit rumah tangga yang memiliki lebih dari satu tabung elpiji subsidi, ditambah bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang juga menggunakan elpiji 3 kilogram.
“Perilaku konsumen juga berpengaruh. Ada rumah tangga yang memiliki lebih dari empat tabung, ditambah meningkatnya jumlah UMKM yang memakai elpiji subsidi,” jelasnya.
Karena itu, Pemprov melalui TPID akan bersurat kepada Dirjen Migas untuk meminta penambahan kuota elpiji subsidi bagi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaksanaan operasi pasar ELPIJI seperti yang sebelumnya pernah dilakukan di Kabupaten Lombok Timur.
Afghan menegaskan pengawasan distribusi akan diperketat bersama Pertamina dan aparat kepolisian. Jika ditemukan pangkalan maupun pengecer yang menjual di luar ketentuan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada Pertamina agar dapat ditindak.
“Kami bersama Pertamina dan Satgas Kepolisian memiliki komitmen yang sama untuk memperketat pengawasan, terutama di tingkat pengecer serta memastikan mekanisme penjualan elpiji subsidi di pangkalan berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan extra dropping sebagai langkah cepat meredam gejolak harga di lapangan.
“Kami akan terus memantau perkembangan kondisi setelah penambahan pasokan tersebut,” katanya.
Niken juga meluruskan anggapan bahwa tingginya harga ELPIJI di Bima disebabkan belum adanya infrastruktur penyimpanan. Menurutnya, wilayah Bima telah memiliki fuel terminal untuk BBM dan elpiji, sedangkan fasilitas yang belum tersedia hanya untuk distribusi Bright Gas.
Untuk mencegah persoalan serupa terus berulang, Dinas ESDM menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selain membentuk satuan tugas pengawasan terpadu, pemerintah akan memetakan kebutuhan riil elpiji subsidi hingga tingkat kecamatan agar kebijakan penambahan pasokan lebih tepat sasaran.
Pemprov juga akan mendorong penggunaan elpiji nonsubsidi bagi kelompok masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi, seperti hotel, restoran, usaha laundry, dan aparatur sipil negara (ASN) golongan III ke atas.
Langkah lainnya adalah menambah jumlah pangkalan elpiji di daerah serta mengusulkan tambahan kuota khusus bagi petani dan nelayan yang selama ini memiliki kebutuhan energi cukup tinggi.
Rangkaian langkah tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga elpiji subsidi, khususnya di Bima. (bul)
